Apa kebijakan pemerintah Orde Baru yang tidak sesuai dengan Pancasila?

Pancasila yang merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia terus dikembangkan eksistensinya pada masa Orde Baru. Buktinya, terdapat beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah Orde Baru terkait dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa di antaranya yakni program P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal. Nah agar lebih paham, berikut ini adalah penjelasan lengkapnya:

Atas dasar asumsi bahwa Pancasila telah diselewengkan pada masa Orde Lama, pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto memiliki gagasan untuk membuat suatu program yang digunakan untuk memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila.

Ide ini terealisasikan melalui rumusan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang diprakarsai Presiden Soeharto sendiri. Kebijakan ini disahkan dalam sidang MPR melalui ketetapan MPR NO.11/1978.

P-4 berisi penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Program ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau instruksi bagi rakyat Indonesia agar mengamalkan ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Orde Baru mewajibkan setiap pegawai negeri dan pelajar mengikuti penataran P-4.

Pemerintah kemudian memperluas metode pelaksanaan P4 dengan program-program non-penataran yang dinilai cocok untuk semua kalangan. Program tersebut meliputi penggunaan modul dan pertunjukan seni budaya tradisional.

Saat ini, kebijakan Orde Baru tersebut banyak ditelaah oleh sejarawan dan pengamat politik. Banyak yang berasumsi kebijakan tersebut sarat muatan politik, tujuannya dianggap untuk mendulang dukungan dan mengelak dari kritikan. Contohnya pada saat itu, pihak yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru dicap sebagai penentang Pancasila.

Setelah mengeluarkan program P-4, pemerintah Orde Baru kemudian menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Presiden Soeharto dalam pidatonya pada Juli 1983 mengatakan bahwa penerimaan tanpa syarat atas Pancasila penting untuk stabilitas dan kesatuan nasional.

Jadi, tidak peduli maksud dan tujuan didirikannya organisasi tersebut, apakah bernafaskan keagamaan atau lainnya, hanya Pancasila yang dipakai sebagai asasnya. Penolakan Pancasila sebagai asas tunggal oleh partai politik dan ormas akan berakibat dibekukannya organisasi tersebut oleh pemerintah.

Menurut M Rusli Karim dalam buku Nuansa Gerak politik era 80-an di Indonesia, pemerintah Orde Baru tidak ingin memberi peluang bagi kekuatan politik manapun, terutama yang beraspirasikan Islam, untuk menjadi kekuatan yang mampu menyaingi partai yang didukung pemerintah.

Jakarta -

Masa jabatan Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia dikenal sebagai orde baru. Rentang waktu kekuasan pemerintahan orde baru berlangsung selama 32 tahun. Diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998.

Melalui Tap MPR No. XXXIII/MPRS/1967, masa orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto mulai memimpin negara. Pemerintahan berusaha segera pulih usai berakhirnya era kepemimpinan Presiden Soekarno.

Dikutip dari Modul Sejarah Indonesia Kelas XII yang disusun Nansy Rahman, orde baru adalah tatanan kehidupan bangsa dan negara yang dikembalikan pada Pancasila dan UUD 1945. Di orde sebelumnya sempat terjadi penyelewengan dan penyimpangan prinsip utama.

Di masa pemerintahannya, Soeharto melakukan koreksi total sehingga penerapan Pancasila semakin kuat. Lebih lengkapnya, simak latar belakang kelahiran, sistem pemerintahan, hingga jatuhnya pemerintahan orde baru.

A. Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Lahirnya orde baru ditandai TRITURA atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66/KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). TRITURA terdiri dari tiga tuntutan yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.

TRITURA semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka. Hingga terjadi peristiwa G30S/PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno.

Peristiwa G30S/PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan Surat Perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).

Dalam Surat Perintah tersebut Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Supersemar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru.

B. Sistem Pemerintahan pada Masa Orde Baru

Pemerintahan orde baru menggunakan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan orde baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945, secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Di masa orde lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu:

• Menerapkan pengajaran P4 (Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di sekolah
• Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas pancasila
• Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara.

Sistem pemerintahan pada masa orde baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa orde baru, terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi.

Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter.

Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru.

C. Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

Meski selama masa tersebut perekonomian Indonesia melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat, namun perkembangan tersebut diikuti dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga BBM di tanggal 4 Mei 1998.

Belum lagi terjadi Tragedi Trisakti yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997-1998 merupakan periode orde baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia.

Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim orde baru. Besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah, membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah tiga dasawarsa lebih menjabat, orde baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997.

Simak Video "Sejarah Wanita Misterius di Hidup Sang Proklamator, Bogor"