Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 1999).
Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu; distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro, 2000).
Dari dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya.
Distribusi Pendapatan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat. Dari perhitungan ini akan dapat dilihat porsi pendapatan nasional yang dikuasai oleh berapa persen dari penduduk. Gunanya untuk melihat seberapa besar penguasaan pendapatan nasional tersebut sehingga dapat diketahui apakah ada pendapatan nasional oleh segelintir orang atau terjadi pemerataan diantara penduduk di negara tersebut.
Menurut Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris (dalam Lincoln Arsyad, 1997) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang :
-
Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
-
Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
-
Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
-
Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal ( Capital Insentive ), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
-
Rendahnya mobilitas sosial.
-
Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
-
Memburuknya nilai tukar ( term of trade ) bagi Negara Sedang Berkembang dalam perdagangan dengan Negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan Negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor Negara Sedang Berkembang.
-
Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.
Para ahli ekonomi membagi jenis distribusi pendapatan menjadi tiga jenis baik dengan tujuan analisis maupun kuantitatif:
1. Distribusi pendapatan perorangan.
Distribusi pendapatan perorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu maupun perorangan termasuk rumah tangga. Dalam indikator ini menjelaskan tentang hubungan antara individu- individu dengan pendapatan total yang mereka terima. Tentang bagaimana cara pendapatan itu diperoleh tidak diperhatikan. Berapa banyak pendapatan masing-masing pribadi atau apakah pendapatan itu diperoleh dari hasil kerjasama atau dari sumber-sumber lain seperti bunga, laba, hadiah, warisan juga tidak diperhatikan. Lebih jauh lagi sumber yang bersifak lokasional (perkotaan dan pedasaan) dan okupasional (pertanian,industri pengolahan, perdagangan dan jasa) juga diabaikan.
2. Distribusi Fungsional
Distribusi fungsional atau distribusi pangsa pendapatan atas faktor produksi ( factor share distribution ). Indikator ini berusaha untuk menjelaskan pangsa pendapatab nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal). Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya memfokuskan perhatianya pada persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha (faktor produksi) yang terpisah dan kemudian membandingkanya dengan persentase pendapatan total yang berwujud sewa, bunga dan laba masing-masing merupakan hasil perolehan atas faktor produksi tanah, modal dan kewirausahaan.
3. Distribusi Regional
Aspek keadilan dan pemerataan, selain dapat ditinjau berdasarkan distribusi perorangan dan fungsional dapat pula ditinjau berdsarkan distribusi reginal atau antar daerah. Misalnya, untuk kasus Indonesia distribusi pendapatan antar kabupaten, antarprovinsi, anatrjawa – luar Jawa untuk Indonesia, berdasarkan data yang ada tampak adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah / daerah di Indoensia. Beberapa faktor penting yang diduga sebagai penyebab pendapatan anatar wilayah/daerah ini adalah kepemilikan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktu r dan kualitas sumber daya manusia yang bagus. (Arsyad, 2010)
Terdapat tiga aspek pokok dalam proses distriibusi pendapatan untuk tujuan pemerataan pendapatan dan untuk masalah ketimpangan:
1. Distribusi Harta (Aset)
Pada dasarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan mencerminkan kepincangan dalam distribusi harta (aset), baik harta fisik misalnya modal, mesin produksi dll. Maupun harta non fisik misalnya keterampilan manusia. Kedua jenis harta ini akan menghasilkan ( income earning asset ), sehingga semakin banyak banyak harta yang dimiliki seseorang maka akan semaikin tinggi pula pendapatanya. Dengan demikian pola distribusi pendapatan yang sangat timpang mengindikasikan adanya ketimpangan yang cukup parah pada hartanya. Maka dalam upaya pendapatan hanya dapat dikerjakan secara efektif melalui distribusi harta baik fisik maupun non fisik. Pengalaman di berbagai negara upaya pemerataan melalui siistem pajak progresif dan subsidi kepada golongan miskin atau bisa disebut ( soft policies) yang ternyata dalam jangka panjang tidak efektif, sehingga memerlukan kebijakan keras ( hard policies ) yang direpresentasikan oleh retribusi harta baik fisik maupun non fisik.
2. Strategi Pembangunan
Dewasa ini banyak kritik yang dilontarkan terhadap strategi pembangunan yang dianut oleh sebagian besar NSB. Strategi pembangunan diberbagai NSB lebih banyak mementingkan laju pertumbuhan ekonomi dan kurang mementingkan pemecahan efektif mengenai masalah pemerataan pendapatan dan kemiskinan. Di beberapa NSB termasuk Indonesia tidak ada indikasi kuat untuk menunjukan bahwa jumlah orang miskin telah berkurang, baik secara absolut maupun secara relatif. Tidak terlalu mengherakan karena strategi pembangunan yang ditempuh sebagian besar NSB secara sadar atau tidak cenderung bersifat diskriminatif terhadap masyarakat perpendapatan rendah.
3. Kebijakan Fiskal
Disamping strategi pembangunan yang terkadang bersifat regresif, maka kebijakan fiskal termasuk kebijakan perpajakan sering pula bersifat regresif, meskipun diatas kertas perpajakan bersifat progresif. Namun dalam kenyataanya menurut (Tan, 1976) di Fhilipina dimana golongan keluarga paling miskin membayara 37% dari seluruh pajak, sedangan golongan berpendapatan menengah hanya sekitar 18%. Ini disebabkan karena sistem perpajakanya tidak membedakan golongan pendapatan. Keadaan di Indonesia kurang lebih tidak terlalau berbeda dengan fhilipina karena adanya inefisiensi dalam pemungutan pajak sehingga mereka seringkali tidak membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. (Thee Kian Wie,1981)
Distribusi pendapatan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Dengan pemerataan distribusi pendapatan di suatu wilayah maka tingkat kesenjangan antara si kaya dan si miskin pun tidak akan tinggi. Hasilnya setiap orang mendapatkan fasilitas dan penghidupan yang layak dan setara. Sayangnya pemerataan ini bukanlah perkara mudah.
Pengertian Distribusi Pendapatan
Distribusi pendapatan memiliki pengertian penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi ini juga bisa memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa dan bidang niaga. Adapun yang mengartikannya sebagai suatu proses pembagian pada faktor produksi yang mengikuti pendapatan.
Distribusi pendapatan dikatakan adil bila merata ke seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai target.
Hal ini dapat dikatakan efektif bila merata sehingga tidak terjadi ketimpangan. Apabila si miskin tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan lainnya maka pemerintah bisa memberikan bantuan baik tunai, skill dan kesempatan kerja maupun program pemerintah lainnya.
Tujuan Distribusi Pendapatan
Tujuan dari ini bukan hanya persoalan memperkecil kesenjangan sosial saja. Konsep distribusi pendapatan nyatanya memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat bisa membangun kesejahteraan umum.
2. Memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap orang dapat menikmati fasilitas yang sama dan setara.
3. Menghindarkan dari resiko kriminalitas khususnya perampokan, penipuan maupun pencucian uang. Setiap orang mampu memenuhi kebutuhannya sehingga tindak kejahatan bisa dihindari.
4. Menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antar lapisan masyarakat. Sebagai contoh berupa penyaluran zakat kepada yang membutuhkan.
Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan
Dalam distribusi ini ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
• Pemerataan pembangunan di setiap wilayah juga berdampak pada distribusi ini. Infrastruktur nyatanya menjadi bagian dari transportasi, teknologi industri dan sistem pendidikan suatu wilayah
• Pertumbuhan penduduk juga ikut berpengaruh karea semakin tinggi pertumbuhan penduduk yang tidak diselingi dengan kenaikan pendapatan nasional akan membuat pendapatan per kapita lebih kecil.
• Nilai tukar mata uang mempengaruhi distribusi ini khususnya atas penyelesaian pekerjaan. Industri kecil yang membantu perekonomian negara kesulitan dalam melakukan produksi karena pengadaan barang impor diikuti dengan nilai tukar mata uang asing yang tinggi pula.
• Investasi juga bagian dari pendapatan. Investasi yang terlalu banyak pada proyek padat modal akan menghambat pendistribusian pendapatan kepada pekerja. Pengangguranpun bertambah dan kesenjangan ekonomi juga ikut meningkat.
• Kebijakan pemerintah seperti sistem ekonomi pancasila mempengaruhi pendistribusian pendapatan. Misalnya saja kebijakan subsidi pajak untuk jenis usaha UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi. Peran lembaga keuangan juga penting dalam menyalurkan dana untuk kebutuhan konsumsi maupun bisnis.
Indikator Pendeteksi Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Indikator tersebut bisa Anda simak sebagai berikut :
1. Indikator Lorez
Indikator ini memperhitungkan antara pendapatan aktual dengan prosentase jumlah pendapatan. Indikator ini digambarkan dengan kurva yang mana jumlah penerima pendapatan adalah sumbu horizontal dan pendapatan aktualnya adalah sumbu vertikal. Jika garis horizontalnya memiliki jarak kurva yang jauh maka semakin tidak rata distribusinya.
2. Indeks Rasio Gini
Nilai rasio gini hanya mulai dari 0 hingga 1. Rasio ini mampu menggambarkan dengan sempurna pemerataan pendistribusian pendapatan. Bila hasilnya semakin kecil maka ketimpangan yang terjadi juga lebih kecil. Apabila hasilnya lebih besar maka kesenjangan yang terjadi juga lebih tinggi.
GR = 1 – ∑fi [Yi + Yi-1]
fi = jumlah penerima pendapatan kelas ke i dalam prosentase
Yi = jumlah kumulatif dalam bentuk prosentase pendapatan pada kelas ke i.
Berikut besaran level ketimpangan distribusi pendapatan menurut rasio Gini :
a. G < 0,3 → bisa dikatakan distribusi pendapatan memiliki ketimpangan rendah
b. 0,3 ≤ G ≤ 0,5 → ketimpangan sedang jika hasil rasio gini menunjukkan diatas 0, 3 dan dibawah 0.5
c. G > 0,5 → termasuk dalam golongan ketimpangan pendistribusian pendapatan yang tinggi
3. Distribusi ukuran
Terakhir, ketimpangan bisa pula dideteksi dari distribusi ukuran pendapatan yang diterima tiap orang. Indikator ini memeriksa distribusi pendapatan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan tanpa memandang sumbernya. Pendapatan tiap orang tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan total penerimaannya.
Dari sinilah pemerataan distribusi akan terlihat apakah pendapatan yang diterima satu dengan lainnya memiliki selisih yang tinggi ?Jika iya maka pendistribusian pendapatan belum maksimal.
Peran pengelolaan akuntansi juga berpengaruh pada distribusi pendapatan. Akuntansi merupakan bahasa manajemen yang mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran dana pada keuangan individu atau badan.
Gunakan Harmony Smart Accounting software pembukuan canggih untuk kepentingan pengelolaan keuangan individu maupun korporasi. Anda juga bisa mencobanya secara gratis 30 hari penuh dengan daftar disini.