Apakah yang harus dilakukan oleh gereja dalam kaitannya dengan demokrasi

Tahun 2019 negeri kita memasuki tahun politik, dalam arti tahun pemilu baik legislatif maupun pemilihan presiden.  Walaupun tahun depan baru merupakan tahun politik, namun suasana hangatnya politik sudah sangat terasa pada saat ini.  Bagaimana peran gereja dalam kehidupan politik? 

Untuk mencoba membahas topik ini, maka terlebih dahulu kita perlu mengartikan lebih dahulu apa itu 'gereja dan 'politik'.  Gereja pada umumnya diartikan sebagai rumah atau tempat ibadah orang-orang Kristen.  Namun arti dari pada 'gereja' sesungguhnya lebih dari sekedar gedung atau rumah tempat ibadah orang-orang Kristen.  Gereja, dalam bahasa Yunani adalah (ekklesia) berarti pertemuan atau sidang (jemaat). 

 Sedangkan politik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik ialah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).  Menurut Ensiklopedi Indonesia, politik ialah hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, lembaga-lembaga dan proses-proses politik. pressure group, hubungan-hubungan internasional dan tata pemerintahan.  

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan Peranan Gereja Terhadap Kehidupan Politik adalah bagaimana sikap dan peran orang-orang percaya (Kristen) dalam sebuah kumpulan terhadap kebijakan atau tindakan seseorang atau sekumpulan orang yang mempunyai hak atau wewenang dalam pemerintahan dan terhadap pemerintah sendiri maupun hubungan dengan luar negeri. 

Gereja Seharusnya Tidak Berpolitik

Gereja secara organisasi atau kumpulan dari organ-organ (orang-orang yang dipanggil keluar) seharusnya tidak berpolitik---dalam arti gereja tidak mendirikan partai atau menetapkan satu partai tertentu sebagai partainya secara organisasi.  Gereja tidak berpolitik sebab ketika Yesus ditanya oleh murid-muridNya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" (Kis. 1: 6).  

Pertanyaan ini dapat dikatakan mengandung unsur politik, karena pada saat itu dan sudah lama Israel berada dibawah jajahan Romawi.  Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya" (Kis. 1:7).  Kalau kita menyimak baik-baik jawaban yang diberikan Yesus, Yesus menjawab bahwa tentang hal mumulihkan kerajaan Israel (secara politik) bukan masanya dan bukan tugas murid-murid. Kis. 1:8 Yesus melanjutkan berkata, "kamu akan menerima kuasa Roh Kudus...dan kamu akan menjadi saksi-Ku..."  

Ada suatu tugas yang diberikan atau dari Tuhan yang lebih penting yakni tugas menjadi saksi (membawa kabar baik) kepada sesama dari pada berpolitik.  Secara umum gereja mempunyai tiga tugas utama yakni koinonia (persekutuan), diakonia (sosial), dan marturia (kesaksian). Untuk itu sampai hari ini, kira-kira selama 25 tahun (1993-2018) melayani dan menggembalakan, tidak pernah sekalipun saya ijinkan caleg atau kubu capres dari manapun berkampanye di gereja khususnya lewat mimbar gereja.

Gereja Harus Mengajari Umat-nya Prinsip-Prinsip Kehidupan Politik Yang Alkitabiah

Walaupun gereja sendiri yakni secara organisasi tidak berpolitik, biasanya gereja akan menyerahkan hak politik kepada masing-masing umatnya, untuk itu gereja juga tidak bisa tidak sama sekali berhubungan dengan soal politik.  Umat gereja yang terdiri dari orang-orang percaya adalah merupakan warga negara yang mempunyai hak politik yakni paling tidak hak memberikan suara atau memilih pemimpin negeri baik itu presiden, DRR/MPR, dan kepala daerah atau gebernur maupun bupati.  

Dalam hal inilah gereja juga sebagai lembaga masyarakat yang mengajarkan apa itu kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kasih, ketaatan (termasuk ketaatan kepada pemerintah), dan seterusnya berlandaskan kitab suci atau Alkitab harus mengajari prinsip-prinsip kepada umat bagaimana kehidupan politik yang baik.