KOMPAS.com – Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan dan bersifat langgeng.
HAM merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam lingkup nasional maupun global. Tak hanya itu, HAM juga menjadi instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia.
Secara konstitusional, HAM diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai Pasal 34. Pemerintah pun telah secara khusus menerbitkan sejumlah aturan mengenai hak asasi manusia, di antaranya UU Nomor 39 Tahun 1999.
Baca juga: Jenis Pelanggaran HAM: Ringan dan Berat
Hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia
Banyak hambatan yang tidak dapat dihindari dalam menegakkan HAM di Indonesia. Salah satu hambatan tersebut ada dalam sistem hukum pidana.
Dalam sistem hukum pidana yang ada, asas legalitas menegaskan bahwa hukum tidak diberlakukan surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang dikeluarkan atau diundangkan.
Artinya, hukum yang baru dibuat sekarang tidak bisa menghukum perbuatan di masa lalu.
Selain itu, substansi peraturan perundang-undangan yang ada dinilai kurang lengkap sehingga memberikan peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.
Hal ini sebagai dampak dari hambatan lain yang juga mendasar, yaitu masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan.
Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia
Rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia.
Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM. Upaya pemerintah ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal.
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM di antaranya:
- Memasukkan HAM ke dalam UUD 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM,
- Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM,
- Membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM, serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM,
- Menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM.
Baca juga: Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM
Bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM di antaranya dilakukan dengan cara:
- Tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM yang terjadi,
- Melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang,
- Melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai HAM, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM,
- Mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain,
- Mendukung upaya penegakan HAM, namun tetap bersikap kritis.
Referensi:
Widayati, Sri. 2019. Hak Asasi Manusia. Tangerang: Loka Aksara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Beranda HAM
Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM
Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. 1) Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus). Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
5) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing
Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat menjadi HAM merupakan hal yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, entah kita dengar melalui berita atau hanya sekedar obrolan sehari-hari, atau bahkan kita dengar dari guru di sekolah. Kita sering mendengar adanya upaya penegakkan HAM, aktivis HAM, kasus pelanggaran HAM, dan sebagainya. Dalam artikel ini, akan dibahas materi Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM di Keluarga dan Masyarakat. Namun, sebelum pembahasan tersebut, alangkah baiknya kita meninjau kembali pengetahuan tentang HAM itu sendiri.
Konsep-Konsep Dasar Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar, hak yang diberikan oleh Tuhan, dan dipunyai oleh semua manusia selama masa hidupnya. Hak ini tidak dapat dicabut dengan sesukanya tanpa adanya ketentuan hukum yang adil, jelas dan benar. Adanya HAM harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh individu, keluarga, masyarakat dan negara. Karena hak ini diberikan oleh Tuhan, bukan oleh negara atau hukum, maka untuk memperolehnya atau mempertahankannya, diperlukan perjuangan bersama melalui jalur konstitusional dan politik yang ada. Maka dari itu, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia menjadi sangat penting dan patut diapresiasi adanya. Namun, penting juga untuk mengawasi pelaksanaannya, dalam bentuk konsep-konsepnya sebagai berikut:
- Bukan hanya di Indonesia, perjuangan bersama untuk penegakkan HAM juga dilakukan oleh dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) melalui Majelis Umumnya mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1948.
- Deklarasi ini digunakan sebagai standar bagi semua negara di dunia dalam menyikapi Hak Asasi Manusia. Pasal 1 dari deklarasi ini menyatakan bahwa semua manusia terlahir merdeka dan juga mempunyai martabat dan hak yang sama, serta dikaruniai akal dan nurani dan hendaknya pergaulan antar manusia selalu dalam konteks persaudaraan. (Baca juga : Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat)
Adanya hak tentunya tidak lepas dari adanya kewajiban, keduanya ibarat pangkal dan ujung yang tidak dapat dipisahkan. Jika orang melaksanakan kewajibannya, maka otomatis dia akan mendapatkan haknya. Jika hak tersebut tidak dapat diperolehnya, maka hal itu merupakan ketidakadilan. Sama halnya dalam hal hak asasi manusia, kita diharuskan melaksanakan kewajiban asasi manusia baru mendapatkan hak asasi manusia. Kewajiban asasi manusia yaitu menjalankan tugas sebagai manusia, menaati aturan dan moral dalam masyarakat, menjalankan kewajiban yang datang dari Tuhannya.
Artikel Terkait:
Apakah Definisi Pelanggaran Hak Asasi Manusia?
Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak kasus pelanggaran yang terjadi, entah di negeri Indonesia tercinta ini, atau di luar negeri sana. Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa definisi pelanggaran HAM adalah perbuatan seorang atau sekelompok orang, termasuk pula aparat negara yang baik secara sengaja ataupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara hukum menghalangi, membatasi, mengurangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyeleseaian hukum yang adil dan benar, serta berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Terdapat dua klasifikasi pelanggaran HAM, yaitu: pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.
Menurut Internasional Criminal Court, yang termasuk ke dalam jenis-jenis pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan genosida adalah semua hal yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis atau kelompok agama tertentu. Contoh paling terkenal sepanjang sejarah dari kejahatan genosida adalah pembantaian kaum yahudi Polandia dan kaum-kaum lainnya oleh Hitler, seorang pemimpin Nazi Jerman, dan pasukannya di kamp Auswitch. Sekitar enam juta orang tewas dalam kejadian ini, menimbulkan beberapa serangan sebagai berikut:
- Kejahatan kemanusiaan adalah setiap hal yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, padahal diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan.
- Terhadap kelompok tertentu atau kumpulan orang-orang yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- Kejahatan perang adalah perbuatan pelanggaran ham, dalam lingkup hukum internasional, terhadap hukum perang oleh seseorang atau sekumpulan orang, baik sipil maupun militer dan kejahatan agresi adalah semua tindakan yang sengaja dilakukan untuk melukai suatu pihak dan pihak tersebut berusaha terhindar darinya.
- Sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang selain dari kategori kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi disebut dengan pelanggaran HAM ringan, contohnya yaitu penganiayaan, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, menghalangi orang menyampaikan pendapatnya, dan sebagainya. (baca juga: Makna Persamaan Kedudukan Warga Negara)
Kasus pelanggaran HAM ringan banyak terjadi di masyarakat. Hanya saja biasanya diselesaikan dengan secara kekeluargaan atau malah korban enggan melapor. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita selaku anggota dalam masyarakat itu sendiri untuk menurunkan tingkat pelanggaran HAM ini melalui upaya pencegahan pelanggaran HAM di keluarga dan masyarakat. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati, sama halnya dengan pelanggaran HAM. Sudah seharusnyalah kita mencegahnya terjadi. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di tingkat keluarga dan masyarakat. Berikut beberapa upaya dalam pencegahan dalam HAM yang wajib kalian ketahui sebagai berikut:
1. Pendidikan Karakter
Tidak dapat kita sangkal bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat vital bagi tiap diri manusia. Pentingnya pendidikan bagi manusia adalah karena ia juga termasuk dalam hak asasi manusia dan keberadaannya serta pelaksanaannya dijamin oleh undang-undang. Bukan hanya aspek saintis yang perlu diajarkan pada peserta didik. Namun yang lebih penting adalah mendidik karakter dari tiap generasi penerus bangsa. Pentingnya pendidikan karakter bagi kita adalah agar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan begini, tentunya hak asasi manusia akan lebih mudah ditegakkan dan pelanggaran HAM dapat dicegah dengan lebih cepat. Pendidikan karakter paling cepat dan mudah adalah ketika usia dini, namun pendidikan karakter di sekolah juga tetap penting. Bukankah saat ini waktu siswa lebih banyak dihabiskan di sekolah?
2. Mempelajari Segala Sesuatu tentang HAM
Sekalipun hak asasi manusia adalah hal yang sangat dekat dengan kita, namun masih banyak orang-orang yang hak asasinya belum ia peroleh, masih banyak yang diam saja ketika hak asasinya dilanggar, dihalangi, atau dikurangi. Apa sebabnya? Masih banyak orang-orang yang belum paham tentang HAM, bahwa HAM itu sudah seharusnya ditegakkan, diperjuangkan, dan dilindungi. Terdapat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahkan Deklarasi Universal HAM yang dikeluarkan oleh PBB. Semua produk hukum tersebut ada untuk menjamin penegakkan HAM dan mengadili mereka yang melanggar HAM. Maka, dengan mempelajari HAM, kita akan lebih tahu dan peka terhadap terlaksananya penegakkan HAM di keluarga dan masyarakat.
3. Menegakkan HAM dengan Berbuat Baik
Setelah mendapat pendidikan karakter, hasil dari pendidikan itu sendiri harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar suasana kondusif bagi penegakkan hak asasi manusia dapat tercapai. Perbuatan baik itu misalnya sering berdiskusi, bersikap jujur, ramah kepada orang lain, toleransi terhadap perbedaan yang ada di keluarga ataupun masyarakat, menaati hukum dan aturan yang berlaku, melerai apabila ada yang bertengkar, melaporkan pada pihak yang berwenang apabila terdapat kejadian pelanggaran HAM, melaksanakan hak asasi dengan tidak melupakan tanggung jawab, dan sebagainya. Demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia sebagai bentuk pemerintahannya sangat menjunjung penegakkan HAM, maka sebaiknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tegakkanlah HAM! (Baca juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila – Asas-Asas Demokrasi Pancasila)
Artikel Lainnya:
4. Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
Persatuan dan Kesatuan bangsa berasal dari tingkatan terkecil bangsa, yaitu keluarga dan masyarakat. Dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, keluarga ataupun masyarakat akan lebih saling sayang menyayangi antar satu sama lain. Oleh karena itu, penegakkan ham dapat dengan lancar terlaksana dan pelanggaran HAM dapat dengan cepat dan tepat dicegah adanya. (Baca juga: Upaya Menjaga Keutuhan NKRI)
5. Melakukan Pengawasan Upaya Penegakkan HAM
Memang benar bahwa aturan hukum telah menjamin tegaknya HAM di Indonesia, dan pemerintah telah melakukan berbagai upaya hal tersebut, namun kita sebagai anggota masyarakat tetap harus mengawasi gerak pemerintah tersebut. Caranya adalah dengan mencari informasi ke tiap lembaga yang memiliki wewenang untuk hal tersebut, atau cukup dengan memperhatikan kondisi di sekitar kita. (Baca juga: Penyebab Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan)
Itulah 5 upaya pencegahan pelanggaran HAM di keluarga dan masyarakat yang dapat kita semua lakukan. semoga dengan adanya artikel ini pembaca dapat lebih perhatian dan peka terhadap penegakkan HAM ataupun kasus pelanggaran HAM. Tapi ingat, jangan lupakan tanggung jawab asasi manusia juga ya.
contoh pelanggaran hamhampelanggaran hamupaya mencegah