Jakarta - Tujuan hukum secara umum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat. Para ahli hukum juga punya beberapa pendapat terkait definisi tujuan hukum. Lalu apa saja tujuan hukum? Berikut penjelasan selengkapnya. Tujuan Hukum Menurut Pendapat Para Ahli HukumDari buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Tami Rusli, para ahli hukum punya definisi tujuan hukum yang berbeda, diantaranya:
Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin, J.P Glastra van Loon menyebutkan beberapa fungsi hukum yaitu:
Adapun Sjachran Basah berpendapat bahwa fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu:
Kini tujuan hukum telah dipaparkan. Apakah hukum dan undang-undang merupakan satu istilah yang sama? Simak penjelasannya di halaman berikut ini. Simak juga 'Polda Bantah Kriminalisasi Haris-Fatia: Sudah Berdasar Fakta Hukum':
(izt/imk)
Perhatian teori tujuan hukum berikut! 1) Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. 2) Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. 3) Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. 4) Tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. 5) Tujuan hukum adalah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, yaitu dengan memberikan kebahagiaan dan kenikmatan. Tujuan hukum berdasarkan teori utilitas ditunjukan pada nomor? Jawaban: E. 5 Dilansir dari Encyclopedia Britannica, perhatian teori tujuan hukum berikut! 1) tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. 2) tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. 3) tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. 4) tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. 5) tujuan hukum adalah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, yaitu dengan memberikan kebahagiaan dan kenikmatan. tujuan hukum berdasarkan teori utilitas ditunjukan pada nomor 5. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Dari segi pelaksanaannya atau tugas dan fungsinya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap. Pengertian Hukum: Hukum adalah kumpulan petunjuk – aturan hidup yang berupa perintah perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Hukum dalam pengertian luas adalah suatu peraturan yang rasional yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang sah, yang memaksa setiap orang supaya “berbuat” menuju ke tujuannya sendiri, untuk mencapai tujuan bersama. Pelanggaran terhadap petunjuk – aturan hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh apparat pemerintah atau penguasa terhadapa pelanggar hukum tersebut. Pengertian Hukum Menurut Van Kant Hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Pengertian Hukum Menurut Utrecht Hukum adalah himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus mematuhinya. Pengertian Hukum Menurut Van Vallenhoven, Hukum adalah suatu gejala pergaulan hidup yang bergolak terus- menerus dalam keadaan lentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. Pengertian Hukum Menurut Leon Duquit Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Pengertian Hukum Menurut Grotius Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang dijamin keadilan. Pengertian Hukum Menurut Simorangkir Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi siapa saja yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman Pengertian Hukum Menurut S.M. Amin, S.H. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksinya itu disebut hukum. Tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Pengertian Hukum Menurut M.H. Tirtamidjaja Hukum adalah semua peraturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus meng ganti kerugian. Pengertian Hukum Menurut J. T. C. Simorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran ter hadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan, yaitu hukuman. Unsur Unsur Hukum a). Peraturan ditujukan terhadap tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. b). Peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan- badan resmi atau aparat yang berwajib. c). Peraturan pada umumnya bersifat memaksa. d). Adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ciri – Ciri Hukum a). Hukum mengandung perintah dan atau larangan. b). Perintah dan atau larangan hukum harus dipatuhi oleh setiap orang. Sifat – Sifat Hukum Hukum mempunyai sifat mengatur, memaksa dan melindungi. a). Bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan peraturan berupa perintah atau larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. b). Bersifat memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi tegas. c). Bersifat melindungi hak tiap-tiap orang serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Asas Asas Hukum Adapun asas asas hukum yang berlaku universal diantaranya adalah: a). Asas Kepribadian Hukum Asas kepribadian menunjukkan bahwa hukum mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk individu. Setiap manusia adalah individu yang memiliki hak dan kebebasan. Hukum mengatur hak dan kewajiban manusia. Manusia sebagai subyek hukum yang tunduk terhadap aturan yang berlaku. b). Asas Persekutuan Hukum Asas persekutuan menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Manusia yang satu bekerja sama dan berhubungan dengan manusia yang lain. Asas kesamaan menunjukkan bahwa hukum menghendaki adanya kesetaraan di hadapan hukum. Bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama, tidak yang lebih istimewa dibandingkan dengan yang lain. d). Asas Kewibawaan Hukum Asas kewibawaan menunjukkan bahwa hukum dapat dijalankan secara baik, jika hukum dan lembaga kehakiman memiliki kewibawaan yang dibangun di atas keadilan, bukan dengan penekanan apalagi kekerasan. e). Asas Pemisahan Antara Baik dan Buruk Asas pemisahan baik dan buruk menunjukkan bahwa hukum secara tegas membedakan antara tndakan yang baik dan tindakan yang buruk. Tindakan yang buruk dapat mendatangkan sanksi, sedangkan tindakan yang baik mungkin mendapat ganjaran Tujuan Hukum Beberapa tujuan hukum diantaranyan adalah: Tujuan Hukum Menurut LJ Van Apeldorm Hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu (kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda) dari pihak yang merugikan. Tujuan Hukum Menurut J. Van Kan Hukum bertujuan untuk menjaga agar kepentingan tiaptiap manusia tidak diganggu. Tujuan Hukum Menurut E. Utrecht Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Tujuan Hukum Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum bertujuan memelihara dan menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tujuan Hukum Menurut Subekti Hukum bertujuan untuk mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Tujuan Hukum Nasional Indonesia Tujuan hukum nasional Indonesia adalah mengatur secara pasti hak dan kewajiban lembaga-lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, setiap warga negara Indonesia agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindung oleh hukum, cerdas, terampil, cinta, dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana hidup makmur dan adil berdasarkan Pancasila. Teori Tujuan Hukum Teori utama tentang tujuan hukum adalah teorietis, utilitas, dan campuran. a). Tujuan Hukum – Teori Etis Tujuan hukum menurut teori etis adalah semata- mata hanya untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis tentang adil tidaknya suatu hukum. Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan. b). Tujuan Hukum – Teori Utilitas Tujuan hukum teori utilitas adalah ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang banyak. Menurut teori utilitas, hakikat tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. c). Tujuan Hukum – Teori Campuran Tujuan hukum teori campuran adalah memperoleh kebutuhan akan ketertiban yang merupakan syarat pokok bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum bertujuan menjamin kebutuhan masyarakat akan ketertiban. Fungsi Hukum Secara umum, hukum memiliki fungsi sebagai berikut: a). Menjamin Ketertiban Hukum berperan sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat; b). Menjamin Keadilan Sosial Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, Artinya bahwa hukum memberikan keadilan perlakuan yang adil bagi setiap anggota masyarakat dalam segala kehidupannya. c). Menjamin Perlidungan Mampu memberikan pengayoman atau perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, baik terhadap jiwa, badan, maupun segala hak yang dimilikinya. d). Penggerak Pembangunan Hukum menjadi sarana penggerak pembangunan nasional; d). Pengawas Penegak Hukum Hukum berfungsi untuk pengawasan terhadap semua aparatur penegak hukum. e). Menjamin Kepastian Kukum Hukum berfungsi memberikan jaminan bagi anggota masyarakat untuk diperlakukan berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang oleh negara atau penguasa, serta menjamin kepastian mengenai isi aturan tersebut. Jenis Penggolongan Hukum Hukum dapat digolongkan menurut: sumber, bentuk, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, sifatnya, wujudnya, dan isinya. Hukum Menurut Sumbernya, dibedakan atas: Menurut Sumbernya, dibedakan atas: a). Hukum Undang- Undang, Hukum undang – undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan negara. b). Hukum Kebiasaan Adat Hukum kebiasaan (adat) adalah hukum adat kebiasaan yang mendapat perhatian dari masyarakatnya. c). Hukum Traktat Hukum traktat adalah hukum yang lahir akibat perjanjian antarnegara. d). Hukum Yurispridensi Hukum yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. e). Hukum Ilmu – Doktrin Hukum ilmu- doktrin adalah keputusan yang keluar dari ahli hukum. Hukum Menurut Tempat Berlakunya Menurut tempat berlakunya hukum dibagi dalam: a). Hukum Lokal, Hukum local yaitu hukum yang berlaku untuk wilayah setempat (desa, daerah, wilayah adat). b). Hukum Nasional Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. c.) Hukum Internasional Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua atau lebih negara dalam dunia internasional. d). Hukum Asing Hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam negara lain. Hukum Menurut Waktu Berlakunya Menurut waktu berlakunya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. a). Hukum Positif – Ius Constitutum Hukum positif (ius constitutum) adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif (ius constitutum) disebut juga tata hukum. Contohnya adalah UUD 1945. b). Ius Constituendum Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya adalah Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945. c). Hukum Asasi – Ius Naturale – Hukum Alam Hukum asasi adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun di seluruh tempat. Contohnya adalah keadilan. Hukum Menurut Bentuknya Menurut bentuknya, hukum dikelompokkan sebagai berikut. a). Hukum Tertulis Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis dapat merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Contoh Hukum tertulis yang telah dikondifikasikan: KUHP, KUH Perdata dan KUH Dagang, Sedangkan contoh Hukum tertulis yang tidak dikondifikasikan adalah Traktat b). Hukum Tak Tertulis Hukum tak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Hukum tak tertulis juga disebut hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Hukum Menurut Wujudnya Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi menjadi dua macam a). Hukum Objektif Hukum Objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini untuk menyatakan peraturan yang mengatur antara dua orang atau lebih. Contohnya Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) b). Hukum Subjektif Hukum Subjektif, yaitu hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Militer. Hukum Menurut Sifat Menurut sifatnya hukum dapat dibagi dalam: a). Hukum Memaksa Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya adalah hukum pidana b). Hukum Mengatur – Hukum Pelengkap Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak -pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Biasanya dilakukan dalam perkara perkara perdataan. Contohnya adalah hukum dagang Hukum menurut Cara Mempertahankannya Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut. a). Hukum Materiil Hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan peraturan yang mengatur kepentingan- kepentingan dan hubungan- hubungan yang berwujud perintah- perintah dan larangan-larangan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. b). Hukum Formal Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan peraturan yang mengatur cara- cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi putusan. Hukum formal disebut hukum acara. Contohnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Hukum Menurut Isinya, Berdasarkan isinyam Hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. a). Hukum Privat – Hukum Sipil Hukum privat atau hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Contohnya adalah Hukum waris, hukum perdata, hukum dagang, hukum keluarga, hukum kekayaan. b). Hukum Publik Hukum Publik atau Hukum Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara). Contohnya adalah hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara, Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lainnya dan hubungan antara negara (pemerintah) dengan bagian- bagian negara.
Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan) adalah hukum yang mengatur cara cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat -alat perlengkapan negara. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan- perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggar serta mengatur bagiamana cara -cara mengajukan perkara -perkara ke muka pengadilan. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dari sisi pelaku hukum dan tingkat berlakunya, mengatur seluruh manusia yang berada pada wilayah Indonesia tanpa pengecualian. Secara prinsip hukum pidana umum diatur dalam KUHP. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus atau tertentu di wilayah Indonesia. Peraturan perundangan yang termasuk hukum pidana jenis ini ada 3, yakni hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi dan hukum pidana politik. Hukum Internasional Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang mengatur negara-negara dalam melakukan hubungan internasional.
Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
Hukum publik internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara lain dalam hubungan internasional Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Hukum diciptakan masyarakat dan untuk menjamin ketertiban masyarakat, sehingga tercapai ketentraman. Ketertiban akan tercapai apabila warga negara memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum artinya keyakinan terhadap kebenaran hukum dan mematuhi hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dapat dibedakan seperti berikut: a). Patuh/sadar karena takut pada orang/kekuasaan/ paksaan (authority oriented). b). Patuh karena ingin dipuji (good boy–unice girl). c). Patuh karena kiprah umum/masyarakat (countract legality). d). Patuh atas sadar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (law dan order oriented). e). Patuh karena sadar keuntungan atau kepentingan (utilities = hedonis). f). Patuh karena memang hal tersebut memuaskan baginya. g). Patuh karena sadar prinsip etis yang layak universal (universal ethical principle) Contoh Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Sehari Hari Di Keluarga – Sekolah – Masyarakat – Negara, a). Contoh Kepatuhan Hukum Di Lingkungan Keluarga – Selalu menjaga nama baik keluarga; – Menaati aturan keluarga yang berlaku; – Menggunakan fasilitas keluarga secara baik; – Mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua; dan – Menghormati semua anggota keluarga; b). Contoh Kepatuhan Hukum Di Lingkungan Sekolah – Selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah. – Disiplin belajar hormat pada guru. – Ikut upacara bendera dengan tertib. – Datang tepat waktu. c). Contoh Kepatuhan Hukum Di Lingkungan Masyarakat – Taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat; dan – Menjaga nama baik lingkungan masyarakat; – Membantu menjaga ketertiban umum – Menghormati sesama warga masyarakat; – Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman. d). Contoh Kepatuhan Hukum Di lingkungan negara – Taat dan patuh dalam menjalankan aturan- aturan yang dikeluarkan oleh negara. – Menjaga nama baik bangsa dan negara. – Taat membayar pajak. – Menjaga harta kekayaan negara. – Menjaga rahasia dan kekayaan negara. – Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. – Saling hormat menghormati antarsesama warga. – Tidak bertindak main hakim sendiri.
Rangkuman Ringkasan: Hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia. Maka tujuan hukum adalah agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukum berfungsi memberi pedoman bertingkah laku, mengembangkan hak dan kewajiban serta menghindari bentrokan berbagai kepentingan. Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn difinisi hukum sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai kenyataan. Unsur-unsur hukum yaitu: Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan, masyarakat, Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi, Paraturan itu bersifat memaksa, Sanksi terhadap pelanggarannya bersifat tegas. Tujuan hukum ialah untuk mencapai ketertiban, ketentraman dan keadilan di masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan hukum yang berlaku dalam kehidupan sangat penting artinya karena untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan kehar monisan kehidupan. Kesadaran hukum untuk menaati norma yang berlaku akan berkembang apabila keadilan dalam penerapan dan penegakan hukum diutamakan dan dijalankan dengan baik sehingga memunculkan sikap positif terhadap hukum. Hukum memiliki kekuatan untuk mengikat setiap orang agar hukum tetap terjaga, dihormati, dan ditaati. Pengertian Unsur Hukum – Ciri Hukum– Sifat Hukum – Asas Hukum – Tujuan Fungsi Jenis Hukum, |
Bagaimana penjelasan tujuan hukum jika dilihat dari teori utilitas
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
