Pembentukan Volksraad pada masa Kolonial Belanda dianggap sebagai permulaan praktik Demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip Demokrasi yang telah diterapkan dalam Volksraad ditunjukkan oleh?
- Kepemilikan hak veto dan hak angket oleh anggota Volksraad
- Keterwakilan sejumlah golongan dalam keanggotaan Volksraad
- Kebebasan anggota Volksraad dalam menyuarakan hak mereka
- Pengakuan Volksraad sebagai lembaga diatas Gubernur Jenderal
- Kekuasaan Volksraad setara dengan kekuasaan Gubernur Jenderal
Jawaban: B. Keterwakilan sejumlah golongan dalam keanggotaan Volksraad
Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pembentukan volksraad pada masa kolonial belanda dianggap sebagai permulaan praktik demokrasi di indonesia. prinsip-prinsip demokrasi yang telah diterapkan dalam volksraad ditunjukkan oleh keterwakilan sejumlah golongan dalam keanggotaan volksraad.
Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang sekaligus menandai lahirnya pemerintahan baru disebut? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.
Kata yang menarik pertama perlu diperbincangkan adalah Kolonial, hal pelik akan terlintas langsung pada benak kita masing-masing akan kata itu adalah penindasan dan kesengsaraan masyarakat pribumi Indonesia dari awal Nusantara hingga Republik. Portugis, Ingris, Belanda, Jepang tentu tak asing sebagai negara yang pernah menginjakkan kakinya di negara kepulauan ini, pengusaan adalah hak praktek kolonialisme, karena kolonialisme adalah pengusaan secara menyeluruh sistem disuatu wilayah baik budaya, ekonomi, sosial, maupun politik.
Dengan variabel kolonial tersebut kita bisa mengabil satu sampel politik dalam artian proses demokrasi yang hingga saat ini berkembang, oleh karena proses kolonialisme hingga muncul sistem demokratisasi hasil adopsi dari Eropa. Pada Tahun 1906 di kota Surabaya sebagai salah satu kota kolonial tapi tumbuh dengan dalil-dalil politik modern.
Pada saat itu masyarakat Surabaya berperan aktif dalam politik tersebut, ada diskursus rasional dalam pengambilan kebijakan pada saat itu di Kota Surabaya sehingga kemajuan wilayah dengan cepat berkembang, dimana pada tahun 1906 ini kota Surabaya sudah menjadi kota yang metropolis hingga lalu lintas perdagangan dunia ada disitu karena merupakan salah satu kota pelabuhan, pembicaraan filosofi dan teori politik juga tumbuh disitu.
Namun kultur politiknya feodal hingga di tahun 2018 ini, pola politik saat ini memang sudah modern tetapi feodalistiknya masih ada, apakah negara kita memang sudah tumbuh seperti yang kebanyakan orang bilang atau hanya sekedar membengkak.
Ada varibel lain dalam demokrasi di Kota Surabaya, mundur 3 tahun yakni tahun 1903 lahir undang-undang desentralisasi (Decentralisatie Wet 1903), yang menjadi dasar pembentukan pemerintahan kota secara otonom (gemeente) di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa tahun setelah lahir undang-undang itu Kota Surabaya menjadi kota otonom yang memiliki pemerintahan sendiri.
Gemente merupakan pembagian wilayah administrasi dalam pengertian Belanda atau kotamadya dalam pengertian Indonesia. Dalam artian ini mulai berkembang otonomi daerah dimana daerah mengatur rumah tangganya sendiri sesuai peundangan-undangan yang berlaku atau pemerintahan sendiri sehingga berlaku diseluruh Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara yang ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No. 13 Tahun 1964. Pada awalnya terdiri atas 4 (empat) kabupaten yaitu: Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton dengan Kota Kendari sebagai ibukota provinsi.
Demokrasi sudah berlansung cukup lama dan mengalami banyak perkembangan dan apakah demokrasi memang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban ?, itu tergantung pada diri masing-masing mungkinkah itu mental kolonialisme masih ada atau keinginan untuk memajukan daerah sesuai dengan pengharapan kebaikan?
Pesta Demokrasi memang selalu ditunggu potongan puzzlenya yang lama dinahkodai namun tak kunjung tiba dipelabuhan dan tepat untuk berlabuh.
(trendsmap.com)
Lihat Humaniora Selengkapnya
Page 2
Kata yang menarik pertama perlu diperbincangkan adalah Kolonial, hal pelik akan terlintas langsung pada benak kita masing-masing akan kata itu adalah penindasan dan kesengsaraan masyarakat pribumi Indonesia dari awal Nusantara hingga Republik. Portugis, Ingris, Belanda, Jepang tentu tak asing sebagai negara yang pernah menginjakkan kakinya di negara kepulauan ini, pengusaan adalah hak praktek kolonialisme, karena kolonialisme adalah pengusaan secara menyeluruh sistem disuatu wilayah baik budaya, ekonomi, sosial, maupun politik.
Dengan variabel kolonial tersebut kita bisa mengabil satu sampel politik dalam artian proses demokrasi yang hingga saat ini berkembang, oleh karena proses kolonialisme hingga muncul sistem demokratisasi hasil adopsi dari Eropa. Pada Tahun 1906 di kota Surabaya sebagai salah satu kota kolonial tapi tumbuh dengan dalil-dalil politik modern.
Pada saat itu masyarakat Surabaya berperan aktif dalam politik tersebut, ada diskursus rasional dalam pengambilan kebijakan pada saat itu di Kota Surabaya sehingga kemajuan wilayah dengan cepat berkembang, dimana pada tahun 1906 ini kota Surabaya sudah menjadi kota yang metropolis hingga lalu lintas perdagangan dunia ada disitu karena merupakan salah satu kota pelabuhan, pembicaraan filosofi dan teori politik juga tumbuh disitu.
Namun kultur politiknya feodal hingga di tahun 2018 ini, pola politik saat ini memang sudah modern tetapi feodalistiknya masih ada, apakah negara kita memang sudah tumbuh seperti yang kebanyakan orang bilang atau hanya sekedar membengkak.
Ada varibel lain dalam demokrasi di Kota Surabaya, mundur 3 tahun yakni tahun 1903 lahir undang-undang desentralisasi (Decentralisatie Wet 1903), yang menjadi dasar pembentukan pemerintahan kota secara otonom (gemeente) di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa tahun setelah lahir undang-undang itu Kota Surabaya menjadi kota otonom yang memiliki pemerintahan sendiri.
Gemente merupakan pembagian wilayah administrasi dalam pengertian Belanda atau kotamadya dalam pengertian Indonesia. Dalam artian ini mulai berkembang otonomi daerah dimana daerah mengatur rumah tangganya sendiri sesuai peundangan-undangan yang berlaku atau pemerintahan sendiri sehingga berlaku diseluruh Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara yang ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No. 13 Tahun 1964. Pada awalnya terdiri atas 4 (empat) kabupaten yaitu: Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton dengan Kota Kendari sebagai ibukota provinsi.
Demokrasi sudah berlansung cukup lama dan mengalami banyak perkembangan dan apakah demokrasi memang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban ?, itu tergantung pada diri masing-masing mungkinkah itu mental kolonialisme masih ada atau keinginan untuk memajukan daerah sesuai dengan pengharapan kebaikan?
Pesta Demokrasi memang selalu ditunggu potongan puzzlenya yang lama dinahkodai namun tak kunjung tiba dipelabuhan dan tepat untuk berlabuh.
(trendsmap.com)
Lihat Humaniora Selengkapnya
Page 3
Kata yang menarik pertama perlu diperbincangkan adalah Kolonial, hal pelik akan terlintas langsung pada benak kita masing-masing akan kata itu adalah penindasan dan kesengsaraan masyarakat pribumi Indonesia dari awal Nusantara hingga Republik. Portugis, Ingris, Belanda, Jepang tentu tak asing sebagai negara yang pernah menginjakkan kakinya di negara kepulauan ini, pengusaan adalah hak praktek kolonialisme, karena kolonialisme adalah pengusaan secara menyeluruh sistem disuatu wilayah baik budaya, ekonomi, sosial, maupun politik.
Dengan variabel kolonial tersebut kita bisa mengabil satu sampel politik dalam artian proses demokrasi yang hingga saat ini berkembang, oleh karena proses kolonialisme hingga muncul sistem demokratisasi hasil adopsi dari Eropa. Pada Tahun 1906 di kota Surabaya sebagai salah satu kota kolonial tapi tumbuh dengan dalil-dalil politik modern.
Pada saat itu masyarakat Surabaya berperan aktif dalam politik tersebut, ada diskursus rasional dalam pengambilan kebijakan pada saat itu di Kota Surabaya sehingga kemajuan wilayah dengan cepat berkembang, dimana pada tahun 1906 ini kota Surabaya sudah menjadi kota yang metropolis hingga lalu lintas perdagangan dunia ada disitu karena merupakan salah satu kota pelabuhan, pembicaraan filosofi dan teori politik juga tumbuh disitu.
Namun kultur politiknya feodal hingga di tahun 2018 ini, pola politik saat ini memang sudah modern tetapi feodalistiknya masih ada, apakah negara kita memang sudah tumbuh seperti yang kebanyakan orang bilang atau hanya sekedar membengkak.
Ada varibel lain dalam demokrasi di Kota Surabaya, mundur 3 tahun yakni tahun 1903 lahir undang-undang desentralisasi (Decentralisatie Wet 1903), yang menjadi dasar pembentukan pemerintahan kota secara otonom (gemeente) di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa tahun setelah lahir undang-undang itu Kota Surabaya menjadi kota otonom yang memiliki pemerintahan sendiri.
Gemente merupakan pembagian wilayah administrasi dalam pengertian Belanda atau kotamadya dalam pengertian Indonesia. Dalam artian ini mulai berkembang otonomi daerah dimana daerah mengatur rumah tangganya sendiri sesuai peundangan-undangan yang berlaku atau pemerintahan sendiri sehingga berlaku diseluruh Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara yang ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No. 13 Tahun 1964. Pada awalnya terdiri atas 4 (empat) kabupaten yaitu: Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton dengan Kota Kendari sebagai ibukota provinsi.
Demokrasi sudah berlansung cukup lama dan mengalami banyak perkembangan dan apakah demokrasi memang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban ?, itu tergantung pada diri masing-masing mungkinkah itu mental kolonialisme masih ada atau keinginan untuk memajukan daerah sesuai dengan pengharapan kebaikan?
Pesta Demokrasi memang selalu ditunggu potongan puzzlenya yang lama dinahkodai namun tak kunjung tiba dipelabuhan dan tepat untuk berlabuh.
(trendsmap.com)
Lihat Humaniora Selengkapnya
Page 4
Kata yang menarik pertama perlu diperbincangkan adalah Kolonial, hal pelik akan terlintas langsung pada benak kita masing-masing akan kata itu adalah penindasan dan kesengsaraan masyarakat pribumi Indonesia dari awal Nusantara hingga Republik. Portugis, Ingris, Belanda, Jepang tentu tak asing sebagai negara yang pernah menginjakkan kakinya di negara kepulauan ini, pengusaan adalah hak praktek kolonialisme, karena kolonialisme adalah pengusaan secara menyeluruh sistem disuatu wilayah baik budaya, ekonomi, sosial, maupun politik.
Dengan variabel kolonial tersebut kita bisa mengabil satu sampel politik dalam artian proses demokrasi yang hingga saat ini berkembang, oleh karena proses kolonialisme hingga muncul sistem demokratisasi hasil adopsi dari Eropa. Pada Tahun 1906 di kota Surabaya sebagai salah satu kota kolonial tapi tumbuh dengan dalil-dalil politik modern.
Pada saat itu masyarakat Surabaya berperan aktif dalam politik tersebut, ada diskursus rasional dalam pengambilan kebijakan pada saat itu di Kota Surabaya sehingga kemajuan wilayah dengan cepat berkembang, dimana pada tahun 1906 ini kota Surabaya sudah menjadi kota yang metropolis hingga lalu lintas perdagangan dunia ada disitu karena merupakan salah satu kota pelabuhan, pembicaraan filosofi dan teori politik juga tumbuh disitu.
Namun kultur politiknya feodal hingga di tahun 2018 ini, pola politik saat ini memang sudah modern tetapi feodalistiknya masih ada, apakah negara kita memang sudah tumbuh seperti yang kebanyakan orang bilang atau hanya sekedar membengkak.
Ada varibel lain dalam demokrasi di Kota Surabaya, mundur 3 tahun yakni tahun 1903 lahir undang-undang desentralisasi (Decentralisatie Wet 1903), yang menjadi dasar pembentukan pemerintahan kota secara otonom (gemeente) di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa tahun setelah lahir undang-undang itu Kota Surabaya menjadi kota otonom yang memiliki pemerintahan sendiri.
Gemente merupakan pembagian wilayah administrasi dalam pengertian Belanda atau kotamadya dalam pengertian Indonesia. Dalam artian ini mulai berkembang otonomi daerah dimana daerah mengatur rumah tangganya sendiri sesuai peundangan-undangan yang berlaku atau pemerintahan sendiri sehingga berlaku diseluruh Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara yang ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No. 13 Tahun 1964. Pada awalnya terdiri atas 4 (empat) kabupaten yaitu: Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton dengan Kota Kendari sebagai ibukota provinsi.
Demokrasi sudah berlansung cukup lama dan mengalami banyak perkembangan dan apakah demokrasi memang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban ?, itu tergantung pada diri masing-masing mungkinkah itu mental kolonialisme masih ada atau keinginan untuk memajukan daerah sesuai dengan pengharapan kebaikan?
Pesta Demokrasi memang selalu ditunggu potongan puzzlenya yang lama dinahkodai namun tak kunjung tiba dipelabuhan dan tepat untuk berlabuh.
(trendsmap.com)
Lihat Humaniora Selengkapnya