Bagaimana sikap gubernur ntb tentang ahok

Mataram, Salam Pena News ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah bertemu Direktur Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membahas persiapan ajang balapan motocross dunia atau Motocross Grand Prix (MXGP) di Sumbawa, Jumat, (01/04/2022).

Itu untuk menarik Pertamina menjadi sponsor utama dalam ajang balap yang akan digelar di kawasan Samota tersebut.

Zulkieflimansyah mengatakan, Ahok memberikan banyak masukan untuk kesuksesan event dunia tersebut.

“Mendiskusikan penyelenggaraan MXGP di Samota dengan Pak Basuki Tjahaja Purnama atau Pak Ahok memang mengasikkan. Sebagai Komisaris Utama Pertamina beliau banyak sekali memberikan masukan yg luar biasa dan akan membantu terlaksananya kegiatan ini dgn baik,” katanya.

Zulkieflimansyah berusaha untuk menggelar MXGP tanpa APBD, sehingga sponsor menjadi bagian terpenting dalam event internasional tersebut.

“Kita mencoba melaksanakan MXGP ini tidak dengan APBD. Mesti ada kreativitas dan inovasi dgn melibatkan sponsor swasta dan BUMN. Kalau sudah ada keinginan yang kuat insya Allah akan banyak jalan tersedia,” ucapnya.

MXGP Samota digelar 24-26 Juni 2022. Berbagai persiapan saat ini tengah digenjot Pemda Kabupaten Sumbawa. Khususnya untuk infrastruktur, mulai dilakukan pelebaran jalan, pelebaran runway bandara, hingga penataan pelabuhan sebagai pintu masuk.

Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany mengatakan Samota menjadi pilihan karena destinasi wisata menarik untuk dikunjungi. Apalagi di sekitar Samota terdapat banyak destinasi cantik lainnya.

“Samota dipilih karena menyimpan panorama yang indah. Di sana dapat menyaksikan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora,” terangny kemarin.

Lokasi lahan untuk MXGP juga disebut telah tuntas, sehingga tidak ada potensi masalah yang muncul di kemudian hari.

“Kami sudah duduk dengan DPRD Kabupaten Sumbawa memastikan lokasi itu aman untuk kegiatan tersebut (MXGP),” unkapnya.

MXGP tidak semata sebagai ajang promosi wisata Sumbawa, tapi juga untuk menciptakan atau menggenjot perkembangan UMKM dan industri pariwisata Sumbawa.

“Kita terus melakukan sosialisasi kepada UMKM, akomodasi, restoran, penginapan seperti hotel dan homestay,” ujarnya.

Fasilitas lainnya seperti listrik, air hingga jaringan internet juga terus dilakukan pembenahan untuk sukseskan MXGP. Bahkan bendera-bendera negara peserta MXGP sudah berkibar di Samota.

(ARF)

ANTARA/Pemprov NTB

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah bertemu Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Jumat (1/4/2022).

• Heyder Affan
• BBC Indonesia

Keterangan gambar,

Aksi massa di Kota Mataram, NTB, menuntut agar SHS diselesaikan secara hukum.

Sekelompok orang dikhawatirkan berusaha memperkeruh suasana dengan mempertentangkan isu SARA dalam kasus dugaan penghinaan atas Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kekhawatiran itu muncul dari aksi pengerahan massa di Kota Mataram, Provinsi NTB, Senin (17/04), karena sebagian peserta aksi mengkaitkan persoalan dugaan penghinaan perorangan menjadi meluas pada kelompok etnis tertentu.

Selain menuntut polisi menindaklajuti laporan hukum terhadap Steven Hadisurya Sulistyo -yang dianggap menyebarkan kebencian berdasar etnis dan ras- sebagian perwakilan pengunjuk rasa menganggap komentarnya sebagai 'sebuah ungkapan sadar yang diindikasikan sebagai sikap kolektif kelompok tertentu'.

Direktur Riset Lembaga Setara, Ismail Hasani, mengatakan pernyataan Steven yang dianggap menghina Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dan istrinya, seharusnya diletakkan sebagai persoalan pribadi dan bukan pada latar belakang etnisnya.

"Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh sikap perorangan yang dianggap menghina. Itu sesuatu yang dalam pergaulan sering terjadi, tetapi (karena) konteksnya gubernur, kemudian menjadi membesar," kata Ismail Hasani kepada BBC Indonesia.

Sumber gambar, Steven Hadisurya Sulistyo

Keterangan gambar,

Steven Hadisurya Sulistyo telah meminta maaf kepada Gubernur NTB atas komentarnya di Bandara Changi, Singapura.

Ismail juga menganggap persoalan ini tidak perlu diperpanjang dengan membawanya ke ranah hukum, apalagi Steven sudah meminta maaf kepada Gubernur NTB dan istrinya, yang pada gilirannya sudah memaafkan Steven pula.

"Kalau sudah memaafkan, maka semestinya cukup sampai di situ saja," tandas Ismail.

Kasus ini bermula ketika Steven dilaporkan mengeluarkan komentar yang dianggap menghina Gubernur NTB, Zainul Majdi, dan istrinya saat berada di Bandar udara Changi, Singapura, Minggu (09/04) lalu.

Diduga dilatari kesalahpahaman saat antri di depan counter maskapai penerbangan Batik Air, pria kelahiran 1991 itu kemudian dianggap mengeluarkan kata-kata yang bernada melecehkan.

Dikutip media massa, pria kelahiran Jakarta itu disebutkan melontarkan kalimat, "Dasar Indo, Dasar Indonesia, Dasar Pribumi, Tiko!" di hadapan Zainul dan istrinya.

Sumber gambar, Made Putra

Keterangan gambar,

Sekitar 5.000 orang menggelar aksi unjuk rasa di Kota Mataram, NTB, menuntut polisi melakukan upaya hukum terhadap Steven.

Namun Steven kemudian membuat surat permintaan maaf tertulis kepada Zainul Majdi, Selasa (11/04) lalu. "Saya telah menyadari bahwa kata-kata saya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar NKRI, Pancasila, dan UUD 1944," tulisnya.

Dia juga berjanji tidak akan mengucapkan lagi kata-kata yang dapat menimbulkan keretakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Walaupun Gubernur NTB Zainul Majdi telah memaafkan yang bersangkutan -dan meminta masyarakat NTB tidak terprovokasi atas kasus umpatan SARA- tetapi masalah ini terus bergulir dan menjadi sorotan di media sosial.

Sebagian orang yang mengaku warga NTB, bahkan sempat mendatangi rumah yang disebut milik Steven di Jakarta, pekan lalu.

Dalam perjalanannya, kasus ini akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Mohammad Jusuf Hamka, yang dikenal sebagai Ketua Masyarakat Muslim Tionghoa, Jumat (14/04), melalui pengacaranya, Farhat Abbas.

Steven dilaporkan berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur tentang setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian kepada orang lain berdasarkan ras dan etnis.

Dalam unjuk rasa di Kota Mataram, NTB, Senin (17/04), yang diikuti sekitar 5.000 orang melakukan pawai dari Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center, menuju Polda NTB, seperti dilaporkan wartawan di Mataram, Made Putera untuk BBC Indonesia.

Salah-satu perwakilan unjuk rasa yang menyebut dirinya Gerakan Pribumi Berdaulat, GPB, menuntut agar polisi segera melakukan proses hukum terhadap Steven dan mendesak yang bersangkutan meminta maaf kepada rakyat Indonesia.

"Meminta aparat kepolisian bersikap netral dan pro terhadap penegakan hukum," kata Herman Saputra, yang menyebut dirinya koordinator demonstrasi GPB, dalam selebaran yang diterima BBC Indonesia.

GPB menganggap kasus ini sebuah ungkapan sadar yang diindikasikan sebagai sikap kolektif kelompok tertentu dan saat unjuk rasa, sebagian peserta juga meneriakkan kata-kata yang memojokkan etnis tertentu.

Sumber gambar, Tribunnews

Keterangan gambar,

Walaupun Gubernur NTB Zainul Majdi sudah memaafkan Steven dan meminta masyarakat NTB tidak terprovokasi atas kasus umpatan SARA.

Makian seperti inilah yang dikritisi oleh Direktur Riset Lembaga Setara, Ismail Hasani, yang meminta agar masyarakat Indonesia tidak terpancing oleh tindakan sekelompok orang yang berusaha memperkeruh kasus ini.

Walaupun kurang sepakat jika kasus yang sudah diselesaikan antara pribadi-pribadi yang bersangkutan ini dilaporkan ke ranah hukum, Ismail mendukungnya jika memang bisa meredam kemarahan masyarakat.

"Kalau memang reaksinya (massa) cukup besar, sebaiknya polisi menempuh jalur hukum, sekalipun saya tidak terlalu setuju dibawa ke proses hukum, karena belum memenuhi unsur pidana," kata Ismail.

Ismail sendiri menganggap permintaan maaf Steven dan keikhlasan Gubernur NTB untuk menerima permintaan maaf sudah cukup untuk menutup masalah ini.

Bagaimanapun, sejumlah tokoh agama dan masyarakat di Provinsi NTB, Minggu (16/04),menyatakan pihaknya 'mempercayakan' kasus ini kepada kepolisian untuk diselesaikan.

"Sangat mudah agar tidak melebar, dengan menghukum yang bersangkutan sesuai perundang-undangan, karena ini delik hukum," kata Hasanain Juaini, pimpinan Pondok pesantren Nurul Haramain di Lombok Barat, NTB.

Sumber gambar, Hasanain Juaini

Keterangan gambar,

Tokoh agama dan pimpinan Ponpes Nurul Haramain di Lombok Barat, NTB, Hasanain Juaini meminta agar polisi menyelesaikannya hukum agar kasusnya tidak melebar.

Dengan upaya hukum, lanjutnya, masyarakat tidak perlu menggelar unjuk rasa lagi.

"Karena kita tidak ingin terus menerus menjadi tabungan kekecewaan psikologis masyarakat, seolah-olah membiarkan masalah seperti ini berlarut-larut," kata Hasanain.

Sementara, Ketua harian Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, NTB, The Sianyung mengatakan mereka juga menuntut agar polisi menindaklanjuti upaya hukum terhadap Steven yang diduga menghina Gubernur NTB.

"Masalah ini harus diproses hukum untuk memberikan pelajaran agar yang melakukan penghinaan terhadap Gubernur NTB tidak diikuti oleh orang-orang lain," jelas The Sianyung, yang ikut menandatangi deklarasi bersama tokoh agama dan masyarakat tersebut.

"Siapapun, apapun sukunya, apapun etnisnya, agar tidak mengedepankan isu-isu rasis di dalam berbangsa dan bernegara," tambahnya.