Bagaimana sikap pemerintahan militer jepang terhadap pergerakan nasional Indonesia

KOMPAS.com - Pendudukan Jepang dari 1942 hingga 1945 menjadi salah satu masa terkelam bangsa Indonesia.

Kehidupan rakyat kala itu sangat memprihatinkan. Tenaga dan sumber daya Indonesia diperas untuk kepentingan perang Jepang.

Namun, berkat penjajahan Jepang pula Indonesia bisa punya angkatan perang yang terlatih dan merdeka pada 17 Agustus 1945.

Apa saja dampak pendudukan Jepang bagi kehidupan saat itu? Berikut penjelasannya seperti dikutip dari Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (2019).

Baca juga: Kedatangan Jepang di Indonesia, Mengapa Disambut Gembira?

Dampak politik

Ketika pertama datang ke Indonesia, Jepang disambut gembira oleh rakyat Tanah Air. Jepang mengenalkan dirinya sebagai "saudara tua" dan "pembebas" Asia dari kapitalisme dan imperialisme bangsa Eropa.

Bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya yang tadinya dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, diizinkan oleh Jepang.

Setiap pagi, lagu Indonesia Raya diputar di radio. Bendera Merah Putih juga dikibarkan di samping bendera Jepang.

Namun itu hanya berlangsung sesaat. Tak berapa lama, Jepang malah melarang pemutaran Indonesia Raya dan pengibaran merah putih.

Konflik Bersejarah - Ensiklopedi Pendudukan Jepang (2013)

Rakyat Indonesia sedang melakukan seikerei. Seikerei adalah penghormatan setiap pagi pada Tenno Heika (Kaisar Jepang) dengan cara membungkuk ke arah Tokyo.

Baca juga: Perang Asia Timur Raya: Latar Belakang dan Posisi Jepang

Media komunikasi seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, dan pertunjukan sandiwara dibatasi dan diawasi ketat. Saluran-saluran itu hanya digunakan untuk propaganda yang menguntungkan Jepang.

KOMPAS.com - Ketika Jepang mulai menduduki Tanah Air, salah satu hal yang pertama dilakukan adalah membentuk sistem pemerintahan.

Dikutip dari Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (2019), ada dua dokumen yang mencatatat penyelenggaraan pemerintahan militer Jepang di Indonesia dari 1942-1945.

Dokumen pertama adalah Nampo Senryochi Gyosei Jisshi Yoryo atau Asas-asas Mengenai Pemerintahan di Wilayah-wilayah Selatan yang Diduduki.

 Baca juga: PETA, Pasukan Indonesia Bentukan Jepang

Dokumen itu memuat empat rencana pokok pemerintah Jepang setelah militer menguasai negara-negara di Asia Tenggara/Asia Selatan:

1. Sasaran pemerintah militer adalah memulihkan ketertiban umum, mempercepat penguasaan sumber-sumber yang vital bagi pertahanan nasional, dan menjamin berdikari di bidang ekonomi bagi personel militer.
2. Status terakhir wilayah-wilayah yang diduduki dan pengaturannya pada masa depan akan ditentukan terpisah.
3. Dalam pelaksanaan pemerintahan militer, organisasi-organisasi pemerintahan yang ada akan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan menghormati struktur organisasi tradisional dan kebiasaan-kebiasaan setempat.
4. Penduduk setempat akan dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kepercayaan kepada pasukan-pasukan Jepang. Dengan demikian, gerakan-gerakan kemerdekaan pendudukan setempat dapat dicegah.

 Baca juga: Heiho dan PETA, Organisasi Militer Bentukan Jepang

Dokumen kedua adalah Nampo Senryochi Gyosei Jisshi ni Kansuru riku-kaigun Chuuoo Kyotei atau Persetujuan Pokok antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut mengenai Pemerintahan Militer di Wilayah-wilayah yang Diduduki.

Dokumen itu menyebutkan wilayah Indonesia akan menjadi wewenang Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang.

Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali dipegang Angkatan Darat. Sementara Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di bawah Angkatan Laut.

Baca juga: Kedatangan Jepang di Indonesia, Mengapa Disambut Gembira?

Mengacu pada kedua dokumen itu, sejak kapitulasi atau penyerahaan kekuasaan Hindia Belanda kepada Jepang lewat Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, berdirilah tiga pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Berikut pembagiannya:

1. Pulau Sumatera diperintah oleh Tentara ke-25 Angkatan Darat Jepang (Tomi Shudan). Markas besarnya di Bukittinggi.
2. Pulau Jawa dan Bali dipegang Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang (Asamu Shudan). Markas besarnya di Batavia.
3. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dikuasai Angkatan Laut. Pimpinannya adalah Armada ke-3 Angkatan Laut Jepang. Markas besarnya di Makassar.

Di antara tiga pembagian itu, Tentara ke-16 paling dominan. Ini karena Jawa adalah pusat pemerintahan dan politik sejak zaman Hindia Belanda.

 Baca juga: Pemerintahan Sipil Jepang di Indonesia

Pemerintahan sementara langsung kemudian diberlakukan sesuai dengan Osamu Seirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagai berikut:

1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan. Kekuasaannya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.
2. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia
3. Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan setia terhadap tentara pendudukan Jepang.
4. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu. Asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.

Baca juga: Gerakan Tiga A dan Propaganda Jepang