Foto : Kerugian dan Kerusakan Dampak Bencana di Sulawesi Tengah MencapaiI 13,82 Trilyun Rupiah ()
Dampak bencana selalu berpengaruh terhadap pembangunan. Capaian pembangunan yang dengan susah payah dibangun dan memerlukan waktu lama, tiba-tiba hancur seketika terjadi bencana. Apalagi jika kapasitas menghadapi bencana masih rendah, maka dipastikan dampak bencana akan besar, baik jumlah korban jiwa maupun kerugian ekonomi. Bencana dalam skala cukup besar langsung menyusutkan kapasitas produktif dalam skala besar yang berakibat pada kerugian finansial yang besar juga. Bahkan pertumbuhan pembangunan di wilayah terdampak bencana menjadi minus atau mengalami kemunduran dalam rentang waktu tertentu.
Begitu juga bencana gempabumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda 4 daerah di Sulawesi Tengah yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong yang terdampak langsung oleh bencana. Dampak bencana hingga Minggu (21/10/2018) pukul 13.00 WIB, tercatat 2.256 orang meninggal dunia. Sebarannya di Kota Palu 1.703 orang meninggal dunia, Donggala 171 orang, Sigi 366 orang, Parigi Moutong 15 orang dan Pasangkayu 1 orang. Semua korban sudah dimakamkan. Sebanyak 1.309 orang hilang, 4.612 orang luka-luka dan 223.751 orang mengungsi di 122 titik.
Banyak bangunan dan infrastruktur yang hancur akibat bencana. Kerusakan meliputi 68.451 unit rumah, 327 unit rumah ibadah, 265 unit sekolah, perkantoran 78 unit, toko 362 unit, jalan 168 titik retak, jembatan 7 unit dan sebagainya. Data tersebut adalah data sementara, yang akan bertambah seiring pendataan yang terus dilakukan.
Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB terus melakukan pendataan dan melakukan kaji cepat untuk menghitung dampak bencana. Hasil perhitungan sementara terhadap kerugian dan kerusakan akibat bencana berdasarkan data per 20/10/2018, mencapai lebih dari 13,82 trilyun rupiah. Diperkirakan dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana ini akan bertambah, mengingat data yang digunakan adalah data sementara.
Dari Rp 13,82 trilyun dampak ekonomi akibat bencana tersebut, kerugian mencapai Rp 1,99 trilyun dan kerusakan mencapai Rp 11,83 trilyun. Dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana ini meliputi 5 sektor pembangunan yaitu kerugian dan kerusakan di sektor permukiman mencapai Rp 7,95 trilyun, sektor infrastruktur Rp 701,8 milyar, sektor ekonomi produktif Rp 1,66 trilyun, sektor sosial Rp 3,13 tilyun, dan lintas sektor mencapai Rp 378 milyar.
Dampak kerugian dan kerusakan di sektor permukiman adalah paling besar karena luas dan masifnya dampak bencana. Hampir sepanjang pantai di Teluk Palu bangunan rata tanah dan rusak berat. Terjangan tsunami dengan ketinggian antara 2,2 hingga 11,3 meter dengan landaan terjauh mencapai hampir 0,5 km telah menghancurkan permukiman disana. Begitu juga adanya amblesan dan pengangkatan permukiman di Balaroa. Likuifaksi yang menenggelamkan permukiman di Petobo, Jono Oge dan Sibalaya telah menyebabkan ribuan rumah hilang.
Berdasarkan sebaran wilayah, maka kerugian dan kerusakan di Kota Palu mencapai Rp 7,63 trilyun, Kabupaten Sigi Rp 4,29 trilyun, Donggala Rp 1,61 trilyun dan Parigi Moutong mencapai Rp 393 milyar. Perhitungan kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana belum dilakukan perhitungan.
Diperkirakan untuk membangun kembali daerah terdampak bencana nantinya pada saat periode rehabilitasi dan rekonstruksi akan memerlukan anggaran lebih dari Rp 10 trilyun. Tentu ini bukan tugas yang mudah dan ringan, namun Pemerintah dan Pemda akan siap membangun kembali nantinya. Tentu membangun yang lebih baik dan aman sesuai prinsip build back better and safer.
Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB
Admin
BNPB Editorial
PenulisBNPB Editorial
1. jelaskan perbedaan utama metode penilaian kinerja dengan pendekatan komparatif dan pendekatan atribut!
Apa yang anda ketahui mengenai karakteristik dari kepemimpinan strategis?
Apakah pandemi seperti ini dapat menyebabkan krisis dalam ilmu ekonomi?
Dalam analisis dan penilaian penentuan suatu proyek sering dijumpai istilah sponsor proyek yang berlaku sebagai penyandang dana dan sponsor ini akan t … erlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu proyek. jelaskan penilaian aspek-aspek manajemen yang harus dilakukan oleh kreditur untuk menilai layak atau tidaknya suatu proyek!
Dalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kepala hrd pt. joint, salah satu perusahaan pengelolaan pengalengan ikan, bahwa thr karyawan akan dibe … rikan paling lambat 2 hari sebelum hari raya dengan jumlah sama dengan satu bulan gaji, namun dalam pelaksanaannya perusahaan tidak membayarkan thr kepada sebagian karyawan, dan hanya membayarkan sejumlah uang kepada karyawan lain kurang dari apa yang disepakati. dalam hal ini perusahaan beralasan tidak memiliki cukup uang di masa pandemi covid-19.
Fungsi konsumsi adalah c= 100 0,7 y ; fungsi investasi adalah i = 110 . berapa keseimbangan pendapatan nasionalnya?
Jelaskan definisi jps dan sebutkan program serta alokasi dana jps?
Kapasitas produksi normal adalah 1.000 unit dan maksimum 1.500 unit. perusahaan berencana untuk memproduksi 1.100 unit dengan harga rp30/unit untuk ta … hun mendatang. pada awal tahun, terdapat permintaan khusus dari pelanggan untuk melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga rp15 per unit. apakah sebaiknya perusahaan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut?
Meskipun secara garis besar bisa diketahui tingkat upah riil, tetapi dalam dunia nyata terdapat perbedaan upah cukup besar untuk tingkat dan pekerjaan … yang sama namun oleh orang yang berbeda keadaan dan spesifikasinya. perbedaan upah yang cukup besar dijumpai pada beberapa kasus, di samping tergantung pada tingkat keterampilan dan kondisi pasar. sebutkan dan jelaskan faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap fenomena perbedaan upah tersebut!
Ongkos organisasi yang tinggi menurut mansur olson dalam interest group theory berikan argumentasi dan analisis terkait regulasinya bagaiman teori ini … dapat mempengaruhi peran regulator.! .tolong bantu jawab yah kak
Indonesia, menurut Bank Dunia, adalah negara peringkat ke-12 dari 35 negara di dunia yang memiliki risiko tinggi terhadap korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat dampak berbagai jenis bencana. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terpapar risiko atas lebih dari 10 jenis bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kekeringan, dan likuifaksi. Beberapa kejadian bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera bagian utara pada tahun 2004, rentetan tiga bencana besar yang terjadi di Indonesia di tahun 2018 (gempa Lombok, gempa dan tsunami Palu dan Donggala, serta tsunami Selat Sunda), hingga bencana banjir yang rutin menghampiri ibukota negara memberikan gambaran dan fakta yang jelas betapa rentannya negeri ini terhadap bencana alam. Tahun 2020, Indonesia ternyata juga tidak memiliki imunitas terhadap bencana wabah, seperti negara lain, Indonesia harus berhadapan dengan penyebaran virus Covid-19 yang menekan dalam pertumbuhan ekonomi.
Kerugian akibat bencana baik bencana yang rutin terjadi dengan dampak kecil atau jarang terjadi tetapi mampu melumpuhkan ekonomi daerah terdampak sangat mempengaruhi ketahanan APBN. Gempa dan tsunami Aceh di tahun 2004 misalnya, menyebabkan kerusakan dan kerugian ekonomi hingga mencapai Rp 51,4 triliun (USD3,5 miliar), sedangkan kemampuan APBN untuk mengalokasikan dana bagi penanggulangan risiko bencana hanya sebesar Rp3-10 T setiap tahunnya. Selain bencana alam tersebut, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 juga telah mengakibatkan banyak kerugian bagi baik dari sisi perekonomian, kesehatan, maupun sosial bagi Indonesia, sehingga COVID-19 juga dikategorikan sebagai bencana nasional. Meskipun pada kuartal III 2020 telah menunjukkan beberapa tanda perbaikan, dampak pandemi COVID-19 masih sangat dirasakan masyarakat, antara lain (i) peningkatan kasus harian pasien positif COVID-19 yang masih berada pada kisaran 3.000-4.000an kasus baru per hari serta dengan angka kematian terbanyak di Asia; (ii) terbatasnya kapasitas rumah sakit rujukan yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kasus baru; (iii) kontraksi perekonomian yang ditandai dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga -5,32% pada kuartal II dan -3,49% pada kuartal III; (iv) pelebaran defisit APBN hingga 6,34% yang digunakan untuk pembiayaan percepatan penanganan COVID-19; (v) penurunan aktivitas dunia usaha dan industri, khususnya pada sejumlah sektor kontributor utama perekonomian Indonesia; serta (vi) hilangnya sejumlah mata pencaharian dan pendapatan masyarakat dan sektor usaha.
Dengan memperhatikan besarnya dampak bencana-bencana tersebut, maka diperlukan solusi untuk memastikan bahwa pembiayaan bencana dapat disediakan dengan memadai untuk melindungi keuangan negara, aset pemerintah dan masyarakat, namun tanpa memberatkan anggaran negara. Untuk itu Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan kemudian menyusun sebuah strategi pembiayaan risiko penanggulangan bencana.