TRIBUNNEWS.COM - Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai ragam suku, budaya, bahasa hingga adat istiadat.
Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara.
Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya.
Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah seperti dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, sistem kekerabatan.
Mereka hidup berdampingan dan saling menjaga kerukunan walaupun memiliki banyak perbedaan.
Baca juga: Makna dan Nilai Kebersamaan dalam Perumusan Pancasila bagi Kehidupan Masyarakat Indonesia
Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat.
Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut suku tertentu berdasarkan garis ayah, ibu, atau keduanya.
Sistem kekerabatan itu di antaranya sebagai berikut:
1. Parental
Dengan dibentuk nya otonomi daerah maka pihak yang berwenang membuat peraturan daerah ialah
Deskripsikan pemahaman anda mengenai misteri allah tritunggal dengan analogi yang menurut anda tepat.
Untuk mengetahui perbedaan antara desa dan kelurahan ad berapa karakteristik yang dpat di gunakan berikut yang bukan merupakan karakteristik yang dapa … t digunakan adalah
Di mana sebenarnya letak perbedaan sifat hubungan warga negara yang bersifat politik dengan hukum
ablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! Jelaskan makna setiap alinea dalam naskah Prokdainas Kemerdekaan Indonesia Apakah makna peristi … wa Rengasdengklok? Teramatna Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa indonesia? Bicaraar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetan Apalah penyelah terjadinya Pertempuran Surabaya? Mengapa peran daerah sangat penting dalam mewujudkan kemerdekaan Ininesia utkan siap-silap yang diperlukan dalam menjaga keutuhan NKRI Jedan Pasal 18 Ayat (D 1945 Sebutkan beberapa ketentuan tentang nilai persahan dan kanan mengapaya untuk mempertahankanNkRidapat ditempuh dengan cara sa di indonesia awal
Jelaskan model pembelajaran pkn berbasis portofolio tersebut dan kemukakan langkah langkah pembelajarannya
jelaskan landasan hukum wawasan nusantara!
apa itu gotong royong?note: papay sampai jumpa 2023^^
Sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, yang didasari atas kecintaan seseorang pada tanah air untuk hidup berbangsa dan bernegara ad … alah definisi
Sebutkan dan jelaskan 3 ciri – ciri negatif dalam praktik pelaksanaan demokrasi ekonomi
Jawaban:
Bila ada suatu anggota masyarakat yang menikah, yang menyelenggarakan pesta pernikahan dan menanggung seluruh biayanya adalah pihak laki- laki, sedangan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak.
bedasarkan ilustrasi tersebut merupakan sistem kekerabatan matrilineal di daerah c. batak
Pembahasan
Dalam adat kebiasaan orang batak adalah bila mana sebuah anggota masyarakat yang menikah, yang menyelenggarakan pesta pernikahan dan menanggung seluruh biayanya adalah pihak laki- laki, sedangan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak, Sistem kekerabatan patrilineal juga berlaku pada masyarakat Batak, Bali, Lampung dan lainnya.
Pelajarilah lebih lanjut!
//brainly.co.id/tugas/37685305
Detail jawaban
Mapel:PPKn
kelas:sekolah menengah pertama
materi:sistem kekerabatan matrilineal
kode soal:9
kata kunci:sebuah daerah dengan adat kekerabatan matrilineal
#Belajarbersamabrainly
Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.
Have an account? Sign InSuku minangkabau merupakan salah satu suku yang berada di Pulau Sumatra. Suku ini memiliki berbagai macam jenis adat yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan suku lain, salah satunya adalah adat pernikahan. Jika salah satu anggota keluarga suku minangkabau ingin menikah maka maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan. Sistem kekerabatan suku minangkabau terdapat di daerah Sumatra Barat.Sistem kekerabatan ini disebut matrilineal.
1. Apa arti pentingnya mempelajari Ilmu Negara dalam mempelajari hukum? 2. Apa kelemahan mendasar hakikat negara menurut Teori Hukum Murni? 3. Persam … aan dan perbedaan asal mula Negara menurut Thomas Hobbes dan John Locke menurut Teori Perjanjian. READY ALL MAKUL 085773615722
Berikan 5 karakteristik tentang terhadap politik uang dalam pilkada atau Pemilu menggunakan teori perkembangan moral kognitif Kohlberg?.
1. Dalam RUU KUHAP ada isu hukum mengenai pemberlakuan konsep plea bargaining, coba saudara analisa konsep plea bargaining dikaitkan dengan pemeriksaa … n acara singkat, kemudian apa perbedaan konsep plea bargaining dengan restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia? 2. Menurut saudara apakah ada upaya hukum terhadap penetapan pidana denda pelanggaran lalu lintas dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas? Kalau ada apa upaya hukumnya?jika tidak ada upaya hukumnya apa yang bisa dilakukan oleh Pelanggar jika keberatan terhadap pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim? READY FULL ALL MAKUL 085773615722
Hubungan ketiga unsur dalam hubungan industrial yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam sistem Hubungan Industrial yang berazaskan Pancasila yan … g dibangun pada setelah kemerdekaan hingga masa era Orde Baru dianggap telah gagal dalam membangun sistem hubungan industrial yang harmonis. Sebagai contoh kasus tidak ada kebebasan berpendapat atau berserikat bagi buruh pada masa orde baru. Uraikan analisis anda disertai dasar hukum apakah pasca berakhirnya masa orde baru buruh dapat melakukan serikat! Ready ALL MAKUL FULL 085773615722
Dua Warga Binaan Rutan Batam Dapat Pendampingan Hukum dari LBH Mawar Saron Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Negara memberika … n bantuan hukum kepada warga negara yang kurang mampu atau tidak bisa membayar pengacara. Untuk wilayah Provinsi Kepri, Kanwil Kemenkumham bekerja sama dengan dua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendampingi setiap warga binaan yang membutuhkan bantuan hukum. Kedua LBH yang sudah bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Kepri adalah LBH Mawar Saron dan LBH Anisa Dalam hal memberikan bantuan hukum kepada warga miskin, Kemenkumham tidak bekerja sendiri tetapi menjalin kerja sama dengan LBH yang sudah disertifikasi. LBH akan melaksanakan pendampingan terhadap masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyidikan di Kepolisian, dan Kejaksaan, sampai persidangan di pengadilan. Untuk pendampingan hukum yang dilakukan oleh LBH, masyarakat tidak perlu memikirkan biaya apapun. Berdasarkan pada artikel diatas dapat kita pahami bahwa negara dalam fungsinya memiliki hubungan yang saling mengatur antara pemerintah dengan masyarakatnya. Pertanyaan: 1. Korelasikan kasus di atas antara bantuan hukum yang diberikan dengan substansi ilmu hukum administrasi negara secara umum! 2. Bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi utama hukum administrasi negara. Berikan analisis dan penjelasan saudara termasuk ke dalam fungsi yang manakah yang telah dijalankan oleh pemerintah? READY ALL MAKUL FULL 085773615722
Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU Pembentukan UU sebagai bagian dari mengatur Negara, dituntut … pula adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini akan melahirkan produk UU yang demokratis dan berguna bagi penataan negara menuju terwujudnya good governance dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap tiga UU yaitu UU Sisdiknas, UU Pemilu dan UU Ketenagakerjaan ditemukan adanya berbagai hal sebagai berikut. Pertama: proses pembentukan UU di era reformasi memperlihatkan telah terjadi perubahan baik dilihat dari aspek kelembagaan DPR, aspek kepentingan masyarakat, aspek pengaturannya dan aspek pembahasan RUU. Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU dapat diidentifikasi dalam pelaku partisipasi, bentuk partisipasi, cara partisipasi, materi partisipasi, penyerapan partisipasi dan tahap-tahap partisipasi dalam pembentukan UU. Ketiga, partisipasi masyarakat yang dilakukan terhadap proses pembentukan tiga UU yang diteliti dapat mewarnai dalam berbagai proses pembahasan pembentukan UU, sehingga produk UU yang dihasilkannya mendekati rasa keadilan, kepatuhan dan kepastian hukum masyarakat. Keempat,proses pembentukan UU di era reformasi telah membuka akses publik dan melibatkan berbagai kekuatan politik dalam masyarakat. Sumber : Jurnal Ius Quia Iustum-//journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3879/3456 “Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU” Jelaskan ragam metode pendekatan penelitian dan tentukan pendekatan penelitian yang paling relevan digunakan pada wacana diatas? READY FULL ALL MAKUL 085773615722
1) Jelaskan pengertian hukum perdata yang Anda ketahui? (skor : 20) 2) Apa yang Anda ketahui tentang wewenang hukum, pengertian subjek hukum, dan kew … enangan bertindak seorang subjek hukum ? (skor : 20) Ready FULL ALL MAKUL 085773615722
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan pekerja seks komersil (PSK) yang menjajakan diri di sepanjang Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Lokasari, dan sejumla … h titik di Jakarta, ditangkap petugas Polsek Metro Taman Sari, Jumat (10/6) dini hari. Kapolsek tamansari AKBP Nasriadi menjaring 36 orang, yang terdiri dari 29 wanita dan tujuh pria yang diduga tukang ojek Antar Jemput Lonte (Anjelo). AKBP Nasriadi mengatakan, 36 orang tersebut ditangkap dalam rangka giat Operasi Cipta Kondisi yang dikhususkan terhadap para pelaku prositusi gelap atau PSK yang mangkal dan menjajakan diri di pinggir jalan. “Ini dalam rangka menciptakan sikon kamtibmas yang mantap dan kondusif sekaligus menjamin kekhusukan serta ketenangan umat muslim dalam menjalankan Ibadah Puasa pada bulan suci Ramadhan ini,” kata Nasradi saat dikonfirmasi Republika.co.id, Jumat. Sumber: republika.co.id Apakah para PSK dalam kasus tersebut dapat dipidana? Berikan argumentasi Saudara berdasarkan asas hukum pidana ! READY FULL ALL MAKUL 085773615722
1. Baca artikel di bawah dan kemudian berikan jawaban sesuai dengan pertanyaan! BACASAJA.ID - Emak-emak pencuri susu dan minyak telon ini akhirnya ber … nafa lega setelah dibebaskan Polisi. Kedua pelaku yang ditangkap mencuri di Blitar itu bebas setelah mediasi antara pelaku dengan korban, Rabu (08/9/2021). Emak-emak itu yakni MRS (55) dan YLT (29), warga Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kapolres Blitar AKBP Adhitya Panji Anom mengatakan, keduanya akhirnya dapat berkumpul kembali bersama keluarga, lantaran telah dinyatakan bebas dari ancaman hukuman 7 tahun penjara, setelah melakukan mediasi dengan korban dan bersedia mencabut laporan. “Kita berupaya melakukan restorative justice. Hal ini untuk memenuhi harapan dan rasa keadilan masyarakat. Melalui restorative justice ini, kepolisian melakukan mediasi antara pelapor dengan terlapor,” katanya Kamis (9/9/2021). Lanjut Adhitya Panji Anom, setelah terjadinya mufakat, pihaknya langsung melakukan pembebasan terhadap pelaku. “Kemarin Rabu (8/9/2021), setelah kegiatan mediasi selesai kedua ibu – ibu itu langsung kami bebaskan,” tambah dia. “Alhamdulillah kasus ini bisa berakhir dengan baik. Semalam kami juga menurunkan anggota untuk berkunjung ke rumah YLT, untuk melihat keadaan pelaku, sekaligus memberikan bingkisan paket sembako, untuk meringankan beban keluarga mereka,” tutup Adhitya. Disisi lain, sebagai bentuk empati dan rasa kemanusiaan, Polres Blitar juga memberikan tali asih kepada kedua pelaku, sebelum meninggalkan ruang penyidik Satreskrim. (MMS/RG4) (sumber: //bacasaja.id/baca-6500-emakemak-malang-yang-mencuri-susu-dan-minyak-telon-di-blitar-untuk-anaknya-ini-akhirnya-bebas) Pertanyaan: 1a. Bagaimana hukum dan masyarakat memandang kasus di atas? READY FULL ALL MAKUL 085773615722
1. Artikel: Peningkatan jumlah penyintas COVID-19 secara statistik belum menunjukkan perlambatan dari sisi laju eksponensial. Pemerintah mengambil la … ngkah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai solusi untuk mengurangi peningkatan kasus COVID di Indonesia. Secara teknis, PPKM dijalankan dengan mengurangi aktivitas pergerakan dan kerumunan masyarakat di masa pandemi. Penyekatan dan jam malam diberlakukan sebagai bagian integral dari PPKM. Fakta problematiknya, PPKM Darurat di sejumlah wilayah di Indonesia menyisakan beragam persoalan pada level implementasi. Kemacetan pada titik penyekatan dan perselisihan antara aparat penegak PPKM dengan masyarakat kerap mewarnai pemberitaan media. Konflik lapangan seakan-akan menjadi plot akhir dalam penindakan pelanggaran. Tak ayal, kritik mengalir deras kepada Pemerintah selaku decision maker. Pertanyaan reflektifnya: mengapa hal ini terjadi? Sumber: kumparan.com Pertanyaan: Berdasarkan artikel diatas disampaikan bahwa pemberlakuan PPKM yang merupakan solusi untuk mengurangi kasus covid 19 dalam implementasinya menimbulkan beragam persoalan, analisislah hal tersebut berdasarkan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum! Ready 085773615722