Contoh Soal PG dan Jawaban Sejarah Wajib K13 Kelas XI Semester 2 Part-4 berisikan materi soal-soal sejarah yang diambil dari Bab 2, yaitu tentang "Proklamasi Kemerdekaan Indonesia", dengan sub pokok bahasan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Pembentukan Pemerintahan Indonesia dan Tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Soal-soal yang ada di bagian ke-4 ini, tentunya berbeda dengan soal pilihan ganda sejarah kelas 11 semester genap bagian pertama sampai bagian ke-3 (21-35). Berikut dibawah ini, soal PG Sejarah Wajib Beserta Jawaban kelas xi semester dua kurikulum 2013 edisi revisi bagian dimulai dari pertanyaan nomor 36.
36. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya dan menghasilkan satu keputusan penting, yaitu….
a. merancang pembagian 12 departemen
b. merancang PNI sebagai partai tunggal
c. memilih presiden dan wakil presiden
d. merancang pembagian wilayah RI
e. membentuk BKR
Jawaban: c.
37. Tujuan pembentukan BKR yang merupakan hasil keputusan Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 adalah….
a. untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah
b. sebagai suatu organisasi militer yang resmi
c. sebagai organisasi keamanan dan ketentraman daerah setempat
d. berperan sebagai kekuatan pertahanan keamanan di daerah Kantong
e. sebagai TNI yang diharapkan mampu menghadapi kekuatan pasukan Sekutu
Jawaban: a.
38. Dibawah ini termasuk 8 provinsi yang ditetapkan beberapa saat setelah Indonesia merdeka, kecuali….
a. Madura
b. Sunda Kecil
c. Kalimantan
d. Jawa Barat
e. Sulawesi
Jawaban: a.
39. Republik Indonesia dibagi menjadi 8 Provinsi dan masing-masing provinsi dipimpin oleh seseorang gubernur. Hal ini didasarkan pada….
a. keputusan sidang PPKI pertama
b. sidang istimewa MPR
c. keputusan sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945
d. kesepakatan antara Presiden dan MPR
e. musyawarah para pendiri negara RI
Jawaban: c.
40. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam siding PPKI yang ketiga adalah….
a. menetapkan bahwa PPKI berfungsi sebagai MPR
b. membentuk 12 departemen
c. Pembentukan Partai Nasional Indonesia
d. menetapkan rancangan UUD 1945
e. memilih presiden dan wakil presiden
Jawaban: c.
41. Terjadinya peristiwa Rengasdengklok dikarenakan adanya perbedaan pendapat tentang…. a. tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan b. waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan c. penandatangan naskah proklamasi kemerdekaan d. tokoh yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan e. pembaca teks proklamasi kemerdekaan Jawaban: b. 42. Dibawah ini yangmengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Dokoritsu Junbi Cosakai pada tanggal 1 Maret 1945 adalah…. a. Shigetada Nishijima b. PM Kaiso c. Kumaikici Harada d. Kaisar Hirohito e. PM Tojo Jawaban: c. 43. Sebagai realisasi pelaksanaan tugas, BPUPKI kemudian mengadakan siding-sidang, Secara garis besar, siding BPUPKI terbagi menjadi dua kali siding. Sidang BPUPKI pertama diadakan pada tanggal…. a. 26 Mei - 1 Juni 1945 b. 27 Mei- 1 Juni 1945 c. 28 Mei – 1 Juni 1945 d. 29 Mei – 1 Juni 1945 e. 30 Me – 1 Juni 1945 Jawaban: d. 44. Tokoh yang mengajukan usul nama, lima asas yang disebut Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 adalah…. a. Agus Salim b. Ir. Soekarno c. Moh. Hatta d. Mr. Supomo e. Moh. Yamin Jawaban: b.45. Tindakan pertama yang dilakukan para pemuda Indonesia setelah mendengar berita kekalahan Jepang adalah…
a. mengadakan rapat dengan pemimpin nasional untuk menentukan tindakan selanjutnya b. menemui golongan tua untuk menanyakan kebenaran berita tersebut c. melakukan koordinasi terhadap golongannya untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan d. membentuk panitia kemerdekaan Indonesia e. menemui dan meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan Jawaban: e.
Lanjut ke soal nomor 46 - 55 => Contoh Soal PG dan Jawaban Sejarah Wajib K13 Kelas XI Semester 2 Part-5
Jakarta -
Daerah Republik Indonesia pada awal kemerdekaan hanya terdiri atas 8 provinsi. Wilayah tersebut ditetapkan dalam sidang kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945.
PPKI dibentuk pasca dibubarkannya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Pembentukan PPKI dilakukan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan dan hal-hal praktis lainnya.
Selama bertugas, PPKI telah melaksanakan tiga kali sidang, masing-masing tanggal 18,19, dan 20 Agustus 1945. Sidang tersebut berhasil mengesahkan UUD 1945 yang dirancang oleh BPUPKI, memilih Presiden dan Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional, penetapan wilayah Indonesia, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat.
Salah satu hasil sidang PPKI adalah penetapan wilayah Indonesia. Hal tersebut diputuskan dalam sidang kedua, tepatnya dua hari pasca proklamasi kemerdekaan. Dilansir dari laman Kebudayaan Kemdikbud, daerah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 terdiri atas 8 provinsi, antara lain sebagai berikut:
1. Provinsi Jawa Barat
2. Provinsi Jawa Tengah
3. Provinsi Jawa Timur
4. Provinsi Sumatra
5. Provinsi Borneo
6. Provinsi Sulawesi
7. Provinsi Maluku
8. Provinsi Sunda Kecil
Masing-masing daerah tersebut dipimpin oleh seorang Gubernur yang ditunjuk langsung oleh PPKI. Gubernur Jawa Barat adalah Mas Sutardjo Kertohadikusumo, Jawa Tengah adalah RP Soeroso, dan Jawa Timur adalah RMT Ario Soerjo.
Sedangkan, Gubernur Sumatra adalah Mr. Teuku Muhammad Hasan, Borneo adalah Pangeran Muhammad Noor, Sulawesi adalah GSSJ Ratulangi, Maluku adalah Mr. Johannes Latuharhary, dan Sunda Kecil dipimpin oleh I Goesti Ketoet Poedja.
Sebagai tindak lanjutnya, Presiden mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Dalam ketetapan pada Pasal 2, Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya.
Komite Nasional Daerah terdapat di daerah-daerah kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta di Karesidenan, di kota berautonomi, kabupaten dan daerah lain yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.
Simak Video "7 RUU Provinsi Disahkan Jadi UU, Tito: Ada Dasar Hukum Perda-Pemekaran"
(kri/lus)
Dhafi Quiz
Find Answers To Your Multiple Choice Questions (MCQ) Easily at cp.dhafi.link. with Accurate Answer. >>
Ini adalah Daftar Pilihan Jawaban yang Tersedia :
- Kalimantan
- Sunda Kecil
- Madura
- Jawa Barat
- Silawesi
Jawaban terbaik adalah C. Madura.
Dilansir dari guru Pembuat kuis di seluruh dunia. Jawaban yang benar untuk Pertanyaan ❝Dibawah ini termasuk 8 provinsi yang ditetapkan beberapa saat setelah Indonesia merdeka, kecuali….❞ Adalah C. Madura.
Saya Menyarankan Anda untuk membaca pertanyaan dan jawaban berikutnya, Yaitu TNI berdiri pada tanggal... (Jawaban-nya) dengan jawaban yang sangat akurat.
Apa itu cp.dhafi.link??
Kuis Dhafi Merupakan situs pendidikan pembelajaran online untuk memberikan bantuan dan wawasan kepada siswa yang sedang dalam tahap pembelajaran. mereka akan dapat dengan mudah menemukan jawaban atas pertanyaan di sekolah. Kami berusaha untuk menerbitkan kuis Ensiklopedia yang bermanfaat bagi siswa. Semua fasilitas di sini 100% Gratis untuk kamu. Semoga Situs Kami Bisa Bermanfaat Bagi kamu. Terima kasih telah berkunjung.
Osman Ralliby/Dokumentasi Historica, Penerbit Bulan-Bintang, Djakarta
Rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 yang salah satu hasilnya adalah menetapkan UUD 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
KOMPAS.com - Ketika merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum punya perangkat daerah seperti sekarang.
Wilayah Indonesia baru dibagi dua hari setelah proklamasi kemerdekaan.
Dikutip dari Handbook Pemerintahan Daerah (2018), pembagian provinsi dilakukan lewat sidang kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945.
Sekarang Indonesia punya 34 provinsi. Namun di awal kemerdekaan, baru delapan provinsi yang ditetapkan.
Baca juga: PPKI: Pembentukan, Tokoh, Sidang, dan Tugasnya
Gubernur delapan provinsi itu tidak dipilih seperti sekarang, melainkan ditunjuk langsung oleh PPKI.
Berikut pembagian delapan provinsi dan gubernurnya:
- Sumatera - Mr. Teuku Muhammad Hasan
- Jawa Barat - Mas Sutardjo Kertohadikusumo
- Jawa Tengah - RP Soeroso
- Jawa Timur - RMT Ario Soerjo
- Sunda Kecil - I Goesti Ketoet Poedja
- Maluku - Mr. Johannes Latuharhary
- Sulawesi - GSSJ Ratulangi
- Borneo - Pangeran Muhammad Noor
Baca juga: Peristiwa Menjelang Proklamasi
RP Soeroso, I Goesti Ketoet Poedja, Mr. Johannes Latuharhary, dan GSSJ Ratulangi saat itu juga anggota PPKI.
Untuk melaksanakan ini, dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).
Undang-undang itu dikeluarkan dengan pertimpangan belum adanya pemilihan umum.
Sebelum pemilihan umum bisa digelar, peralihan kekuasaan pegawai Pangreh Praja harus dibuat sebaik mungkin sehingga tidak ada kekacauaan.