Fungsi pemerintah dalam perspektif islam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat muslim

1. Menjamin kesamaan hak setiap individu dan menghapuskan penindasan
2. Menjaga perekonomian agar dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yangstabil
3. Mengawasi kegiatan perusahaan terutama perusahaan yang menguasai pasar agartidak melakukan praktek-praktek yang merugikan
4. Menyediakan barang publik seperti jalan raya, sekolah dan keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Mengurangi eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan
   Sedangkan peranan pemerintah dalam perekonomian dapat dikategorikan dalam tigakelompok, antara lain :
6. Peranan alokasi
   Pemerintah berperan dalam menyediakan alat-alat ekonomi yang dibutuhkanmasyarakat, yang tidak dapat dihasilkan oleh sektor swasta, seperti dalampenyediaan jalan, rumah sakit, sekolah dan keamanan. Seperti yang sudahdijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab kegagalan pasar adalah barang publik, dimana manusia tidak dapat terlepas akan kebutuhan barang publik.Sedangkan tidak ada kontribusi yang senilai dari konsumen dalam penggunaan barang publik, sehingga pemerintah harus menyediakan anggaran guna penyediaanbarang publik tersebut.Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara adalah terbatas.Sehingga pemerintah harus menentukan seberapa besar sumber daya yang dimilikiakan digunakan untuk menyediakan barang publik dan seberapa besar lainnya yangdigunakan untuk menyediakan barang individu.
7. Peranan distribusiPemerintah berperan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dapat tersalurkan secara merata,antara lain melalui : a) Perpajakan b) Subsidi c) Pengentasan kemiskinan d) Bantuan pendidikan e) Bantuan kesehatan

   f) Bantuan pembangunan daerah Melalui kebijakan tersebut pemerintah dapat menjalankan fungsinya dalam mendistribusikan kekayaan atau pendapatan demi kesejahteraan masyarakat.Seperti memberikan subsidi kepada rakyat miskin yang berasal dari penarikan pajak,dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang menjangkau wilayah terpencil dan terluar seperti pembangunan tol di Papua.

8. Peranan stabilisasi Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor privat akan sangatrentan terhadap guncangan keadaan yang dapat menimbulkan pengangguran daninflasi. Karena itu, pemerintah mempunyai peran utama sebagai alat stabilisasiekonomi. Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dapat dilakukandengan cara menjaga agar permasalahan ekonomi tidak merembet ke sektor laindan mengendalikan inflasi melalui kebijakan yang dibuat.Misalnya, pada persaingan tidak sempurna, dimana pasar dikuasai oleh satu ataubeberapa perusahaan, yang menyebabkan penentuan harga barang sepenuhnyadikendalikan oleh perusahaan monopoli. Sehingga, pemerintah melakukan beberapaupaya berupa pengendalian harga dan pengenaan pajak. Dengan pengendalianharga maksimum pada persaingan sempurna, monopoli akan beroperasi padatingkat harga dan output yang sama sehingga terjadi efisiensi alokasi sumber daya,karena harga yang terbentuk mencerminkan biaya marginalnya. Di sisi lain,penetapan pajak akan mempengaruhi output yang dihasilkan monopoli danharganya, sehingga harganya menjadi lebih tinggi dan keuntungan berkurang.Dengan demikian, kebijakan pengendalian harga merupakan kebijakan yang lebihefektif dibanding kebijakan pajak untuk mengatasi kegagalan pasar.Tanpa adanya campur tangan pemerintah, perekonomian menjadi tidak terkendaliyang dapat menimbulkan inflasi, pengangguran dan ketimpangan yangmempengaruhi stabilitas ekonomi. Namun, kebijakan pemerintah dalam menjagastabilitas perekonomian dapat menimbulkan pertentangan, misalnya padapengenaan pajak yang lebih tinggi untuk masyarakat miskin dan pajak yang rendahuntuk golongan kaya. Hal ini karena proporsi pengeluaran masyarakat miskin lebihtinggi daripada golongan kaya, sehingga kebijakan ini lebih efektif untuk menekanlaju inflasi karena pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi permintaangolongan miskin terhadap barang dan jasa. Namun, pengenaan pajak yang tinggiuntuk golongan miskin dan pajak yang rendah untuk golongan kaya akanmenyebabkan distribusi pendapatan semakin pincang, sehingga peran pemerintahdalam melakukan distribusi pendapatan menjadi gagal. Peran Negara Dalam Mengatasi Eksternalitas Eksternalitas merupakan dampak yang ditanggung oleh pelaku ekonomi atas aktivitasekonomi yang dilakukan. Sedangkan menurut Reksohadiprojo (2001), yang dimaksudekternalitas adalah biaya atau manfaat transaksi pasar yang tercermin dalam harga.Pada aktivitas dan tindakan ekonomi, efisiensi alokasi sumber daya dan distribusikonsumsi pada ekonomi pasar dengan persaingan bebas dan sempurna bisa terganggu,apabila individu pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen mempunyaieksternalitas baik terhadap mereka sendiri ataupun terhadap pihak lain. Peran Negara Berkaitan Dengan Implementasi Moralitas Islam Dalam politik ekonomi Islam, negara bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezhaliman serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Usaha mewujudkan itu, dapat dilakukan dengan kekuatan aparat pemerintah (tangan besi), apabila kondisi membutuhkannya sebagaimana yang dijabarkan di atas berdasarkan ayat Alquran Al-Hadid ayat 25. Dalam pembahasannya, mengenai peran negara dalam ekonomi, Muhammad Al Mubarak, dalam buku Nizam al-Islam, menyatakan bahwa negara merupakan salah satu dari tiga soko guru sistem ekonomi Islam bersama-sama dengan iman (moral) dan prinsip-prinsip organisasi ekonomi.

   Fungsi negara adalah untuk menegakkan keadilan ekonomi, pasar dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dengan mengatur fasilitas–fasilitas umum dan sistem jaminan sosial.

Referensi : Maziyatul Churiyah, Mengenal Ekononomi Syariah