Jelaskan hubungan antara PERENCANAAN PEMBANGUNAN dan PENGANGGARAN di daerah

Jelaskan hubungan antara PERENCANAAN PEMBANGUNAN dan PENGANGGARAN di daerah

Show

Tahap pertama adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari
efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.

Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya
disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan.

Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.


Page 2

Jelaskan hubungan antara PERENCANAAN PEMBANGUNAN dan PENGANGGARAN di daerah

28

Jul2022

Download Download

28 July 2022Humas DJPK

Jelaskan hubungan antara PERENCANAAN PEMBANGUNAN dan PENGANGGARAN di daerah

26

Jul2022

26 July 2022Humas DJPK

Jelaskan hubungan antara PERENCANAAN PEMBANGUNAN dan PENGANGGARAN di daerah

23

Jul2022

Sehubungan dengan telah ditetapkanya KMK Nomor 22/KM.7/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Angaran 2022 berikut disampaikan KMK dimaksud sebagaimana terlampir. Download

23 July 2022Humas DJPK

Jelaskan hubungan antara PERENCANAAN PEMBANGUNAN dan PENGANGGARAN di daerah

20

Jul2022

20 July 2022Humas DJPK

20

Jul2022

20 July 2022Humas DJPK

13

Jul2022

13 July 2022Humas DJPK

Jelaskan hubungan antara PERENCANAAN PEMBANGUNAN dan PENGANGGARAN di daerah

12

Jul2022

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax). Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

12 July 2022Humas DJPK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 108

sebutkan 3 contoh peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang undang ​

Yang termasuk macam-macam hak asasi uu no. 39 tahun 1999 adalah ......

Yang termasuk faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran ham adalah .....

Undang-undang dasar 1945 diresmikan menjadi konstitusi indonesia pada tanggal .....

Tuliskan contoh peraturan perundangan kewarganegaraan indonesia !

Yang merupakan contoh bentuk hak asasi manusia di bidang hukum adalah ....

Wall pass merupakan cara untuk membongkar pertahanan lawan yang menerapkan .....

Wujud nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dari pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah ......

Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara oleh karena itu seorang warga negara harus.....

Usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. hal ini dinyatakan dalam uud 1945 pasal .....