Jelaskan mengapa tipe tipe budaya politik di suatu negara berbeda beda

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.
Cari sumber: "Budaya politik" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Table of Contents Show

Definisi budaya politik
Tipe-tipe budaya politik
BERNAS Lainnya
Video yang berhubungan

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Secara umum budaya politik terbagi atas tiga :

Budaya politik apatis (tidak acuh, masa bodoh, dan pasif)
Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)
Budaya politik partisipatif (aktif)

Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.
Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya harus di telaah dan di buktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang variabel sebagai berikut :

Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.
Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Hierarki yang Tegar/Ketat

Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.

Kecendrungan Patronage

Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.

Kecendrungan Neo-patrimonisalistik

Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik zeperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Ciri-ciri birokrasi modern:

Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas
Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

Administrasi publik
Politik Indonesia

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budaya_politik&oldid=20813054"

JAKARTA - Setiap negara tidak bisa dilepaskan dari sistem politik. Politik melekat dalam kehidupan masyarakat. Sebab warna negara punya sikap untuk menilai dan memilih aturan-aturan tentu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sikap-sikap politik di masyarakat kemudian membentuk suatu kebiasaan yang bernama budaya politik. Budaya politik merupakan hasil panjang dari pembelajaran, pemahaman, dan analisis politik yang dilakukan masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Masyarakat dalam suatu negara memiliki kecenderungan politik tersendiri yang berbeda dengan negara lain. Budaya politik di Jerman akan berbeda dengan Amerika, politik Perancis akan berbeda dengan Jepang, dan sebagainya.

Lalu seperti apa budaya politik masyarakat Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi? Berikut definisi dan budaya politik di Indonesia menurut beberapa ahli.

Definisi budaya politik

Mengutip dari buku karya Michael G. Roskin dan kawan-kawan yang berjudul Pengantar Ilmu Politik (2016), Sidney Verba, seorang ilmuwan politik Amerika, mengatakan budaya politik merupakan suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol eksresif, serta nilai-nilai yang mengukuhkan suatu situasi ketika tindakan politik diambil.

Terciptanya budaya politik berasal dari nilai-nilai pengetahuan, adat istiadat, dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat secara kolektif. Unsur-unsur tersebut juga jadi landasan aturan hidup masyarakat suatu negara.

Ranah budaya politik sendiri fokus pada aktivitas-aktivitas non perilaku fisik. Aktivitas tersebut di antaranya berupa sikap, pandangan, nilai, dan kepercayaan. Oleh karena itu, budaya politik merupakan kerja-kerja psikologis yang memunyai pengaruh penting bagi keberadaan sistem politik.

Budaya politik dan sistem politik merupakan dua hal yang saling beriringan. Sistem politik suatu negara ada disebabkan budaya politik warganya. Di dalam sistem politik memuat berbagai komponen, seperti fungsi sistem politik, struktur politik, hingga gabungan antara fungsi dan struktur.

Budaya politik suatu negara bisa dilihat dari perilaku warga negaranya secara masal, yang berkaitan dengan politik. Jadi bisa diterjemahkan budaya politik merupakan sikap dan tindakan masyarakat dalam merespons struktur dan kegiatan politis yang terdapat dalam suatu negara.

Tipe-tipe budaya politik

Buku karya Ikhsan Darmawan yang berjudul Mengenal Ilmu Politik (2015) menjelaskan ada 3 tipe budaya politik, di antaranya:

1. Budaya politik parokial

Budaya politik yang satu ini memiliki cakupan wilayah yang terbatas, hanya pada lingkup kecil dalam zona kedaerahan. Budaya politik parokial menunjukkan data antusiasme atau keterlibatan masyarakat dalam hal politik sangat rendah.

Penyebabnya karena faktor kognitif atau tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik yang satu ini biasanya terdapat pada kelompok masyarat tradisional atau berada di daerah terpencil.

Budaya politik parokial juga memerlihatkan keengganan atau kurang tertariknya masyarakat pada kontestasi politik.

2. Budaya politik subjek

Budaya politik ini merupakan kondisi suatu masyarakat yang kurang peduli dan tidak memiliki kesadaran besar terhadap sistem politik yang berjalan. Dalam budaya politik subjek, masyarakatnya lebih tertarik pada hasil dari penyelenggaraan politik.

Sementara, dalam hal proses politiknya, seperti partisipasi dan keterlibatannya terhitung rendah. Dalam budaya politik ini peran masyarakat untuk mengubah atau memberi pengaruh pada sistem politik sangatlah kecil.

Tipe ini menunjukkan bahwa masyarakatnnya hanya menanti kebijakan para penguasa atau pemegang kebijakan.

3. Budaya politik partisan

Budaya politik ini adalah kondisi suatu masyarakat yang sadar dan memberikan partisipasi besar pada konstentasi politik di negaranya. Dalam budaya politik partisipan, masyarakatnya sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Masyarakat dengan tipe budaya ini dapat berkontribusi aktif dan punya daya untuk memengaruhi kebijakan politik. Jadi putusan politik tidak bisa ditetapkan sepihak oleh penguasa.

Namun masyarakat punya andil dalam penetapannya. Budaya politik partisipan umumnya terdapat pada negara yang menganut sistem demokrasi.

Alasannya karena dalam sistem demokrasi, masyarakat dan pemerintah mempunyai hak dan kebebasan yang setara dalam suatu negara.

4. Budaya politik masyarakat Indonesia

Itu tadi penjelasan sekilas tentang budaya politik dan tipe-tipenya. Setiap negara punya budaya politik yang berbeda-beda, yang berpengaruh juga pada sistem politik yang berbeda-beda.

Menurut pendapat ahli, budaya politik masyarakat Indonesia bersifat mixed political culture. Di satu sisi, masyarakatnya memiliki budaya politik tipe parokial. Sementara di satu sisi juga masyarakatnya memegang budaya politik tipe partisipan.

Budaya politik parokial tersebut dapat terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat akan aktivitas politik. Kasus ini umumnya mudah ditemui pada golongan masyarakat yang tinggal di desa, pesisir, atau pedalaman gunung.

Sebenarnya selain karena tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya antusiasme merak juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan geografis atau sarana-prasarana. Sedangkan budaya politik partisipan dapat kita lihat dengan masifnya masyarakat Indonesia yang buka suara di setiap kegiatan politik.

Terlebih Indonesia menganut sistem demokrasi, yang mana memberika hal kepada setiap warga negaranya untuk berpendapat.

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri di VOI.