Jelaskan nilai-nilai Ajaran Sosial Gereja bagi umat Katolik Indonesia

Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajaran_sosial_Katolik&oldid=19701268"

B. Prinsip Keadilan Sosial

Keadilan sosial tercapai jika masyarakat menjamin setiap kelompok ataupun individu untuk memperoleh hak mereka sesuai dengan kodrat dan panggilan hidup mereka. Maka keadilan sosial terkait dengan kesejahteraan sosial dan pelaksanaan otoritas. (lih. KGK 1928)

1. Penghormatan akan martabat manusia (KGK 1929-1933, 1943-1944)
2. Persamaan dan perbedaan yang ada di antara umat manusia (KGK 1934-1938, 1945-1947)
3. Solidaritas umat manusia (KGK 1939- 1942, 1948)

Ajaran Sosial Gereja sesungguhnya merupakan topik yang panjang untuk dibahas. Dokumen-dokumen Gereja Katolik yang mengajarkan tentang ajaran Sosial Gereja, yaitu:

1. Rerum Novarum, Tentang kondisi pekerja, surat ensiklik Paus Leo XIII (1891)
2. Quadragesimo Anno, Rekonstruksi keteraturan Sosial, surat ensiklik Paus Pius XI (1931)
3. Mater et Magistra, Kristianitas dan Perkembangan Sosial, surat ensiklik Paus Yohanes XXIII (1951)
4. Pacem in Terris, Damai di Buni, surat ensikli Paus Yohanes XXIII (1963)
5. Konsili Vatikan II: Dignitatis Humanae, Deklarasi tentang Kebebasan Beragama (1965)
6. Konsili Vatikan II: Gaudium et Spes, Gereja di Dunia Modern (1965)
7. Populorum Progressio, surat ensiklik Paus Paulus VI, tentang Perkembangan Bangsa- bangsa (1967)
8. Octogesima Adveniens, surat apostolik Paus Paulus VI, memperingati Rerum Novarum (1971)
9. Keadilan di Dunia, (Justice in the World), Sinoda para Uskup, 30 Nov 1971
10. Laborem Exercens, surat ensiklik Paus Yohanes Paulus II tentang Martabat Pekerjaan (1981)
11. Sollicitudo Rei Socialis, surat ensiklik Paus Yohanes Paulus II, memperingati 20 tahun Populorum Progressio (1987)
12. Centesimus Annus, surat ensiklik Paus Yohanes Paulus II, memperingati 100 tahun Rerum Novarum (1991)
13. Caritatis in Veritate, Kasih dan Kebenaran, surat ensiklik Paus Benediktus XVI (2009)

Jika ingin diringkas, beberapa nilai ajaran sosial Gereja adalah:

1.    Membela martabat manusia, menghargai hak- haknya, membangun keluarga dan kebebasan beragama

2.    Bertujuan untuk kesejahteraan umum

3.    Solidaritas, mendukung partisipasi dan kerja sama di dalam kelompok dan antar kelompok masyarakat.

4.    Subsidiaritas, memberdayakan kelompok- kelompok masyarakat

5.    Mengutamakan/ berpihak kepada kaum miskin

Keseluruhan dokumen tersebut haruslah dibaca dan dimengerti sesuai dengan jaman yang melingkupi pembuatan dokumen tersebut, inilah kekayaan kita yang menghargai adanya Tradisi dalam gereja kita. Misalnya munculnya Rerum Novarum, tidak lepas dari situasi abad ke-19 dimana buruh / pekerja kurang dimanusiawikan dalam lingkup dunia industri saat itu.

Sumber ajaran sosial Gereja Katolik adalah:

1.    Kitab Suci, terutama ke-sepuluh perintah Allah yang menjadi dasar pengajaran moral dalam Gereja Katolik (lih. KGK 264-2068). Melalui hukum-hukum Musa di Perjanjian Lama, sesungguhnya kita dapat mengetahui bahwa Allah memberikan hukum tidak hanya untuk mengatur penyembahan kepada Allah, tapi juga untuk mengatur kehidupan yang benar antara sesama keluarga dan masyarakat. Hukum ini yang kemudian disarikan menjadi “Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan kekuatanmu… dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri” (lih. Mat 22:37-39)

2.    Pengajaran para Bapa Gereja dan para Pujangga Gereja (Doctors of the Church), terutama St. Agustinus (354-430) melalui bukunya The City of God, yang mengatur pengajaran tentang manusia dan masyarakat; dan St. Thomas Aquinas (1225-1274), dengan bukunya, Summa Theologiae, di mana bagian yang terbesar dari Summa adalah Teologi moral/ Moral Theology.

3.    Pengajaran dari Bapa Paus, yaitu dari surat-surat ensiklik dan pengajaran lisan/ dalam homili/ sermon/ pidato. Pengajaran dari Bapa Paus ini merangkum Kitab Suci dan pengajaran dari para Bapa Gereja dan Pujangga Gereja. Bapa Paus yang mengajarkannya ajaran sosial ini kepada dunia adalah merupakan tanda bahwa Kristus tak meninggalkan umat manusia bagai yatim piatu, namun terus menyertainya dengan ajaran-Nya yang ditujukan bagi semua orang, demi kebaikan bersama.

Memang banyak orang sukar melihat bahwa ajaran dari Bapa Paus merupakan ajaran bagi semua orang, sebab mereka berpikir bahwa Paus hanya mengajar umat Katolik. Namun sebagai the Vicar of Christ, wakil Kristus di dunia, sebenarnya, Paus mempunyai tugas untuk mengajar semua orang. Otoritas Paus dalam mengajarkan doktrin sosial Gereja sifatnya tetap, tidak terpengaruh ‘masa jabatan’. Maka artinya:

1.  Paus yang sekarang ini mengajarkan sesuatu yang telah menjadi pengajaran Gereja sepanjang sejarah, dan tidak mengajarkan hal yang baru/ ‘inovasi’ yang dibuatnya sendiri.

2. Demikian pula, ajaran para Paus di masa lampau tetap berlaku. Contohnya, surat ensiklikal Centesimus Annus dari Paus Yohanes Paulus II ditulis berdasarkan Rerum Novarum dari Paus Leo XIII dan Quadragesimo anno dari Paus Pius XII. Dan yang baru-baru ini surat ensiklikCaritatis in Veritate dari Paus Benediktus XVI merupakan pengembangan/ kelanjutan dari surat-surat ensiklik dari para Paus pendahulunya tersebut. Dalam surat ensikliknya, khususnya Rerum Novarum dan Centesimus Annus, Paus mendorong dibentuknya kegiatan dan lembaga sosial dalam masyarakat yang sifatnya untuk mendukung masyarakat itu sendiri, namun harus dilihat dasarnya, bahwa semua itu adalah untuk menerapkan hukum kasih dalam masyarakat.

Memang dalam hal ini Gereja tidak mengajarkan penemuan suatu sistem bisnis/ pengaturan masyarakat, namun Gereja mengajarkan prinsip-prinsip dasarnya demi mengarahkan umat manusia kepada kekudusan, sehingga manusia dapat mencapai tujuan akhirnya, yaitu surga. Semua perkembangan di dunia tidak boleh menghalangi manusia untuk mencapai tujuan akhir ini

Surat Ensiklik Paus Leo XIII yang terkenal tentang Ajaran Sosial Gereja, yang berjudul Rerum Novarum, menyebutkan beberapa prinsipnya sebagai berikut:

1. Menghormati kepemilikan pribadi (private ownership) (RN 4-5)
2. Manusia dapat memimpin dirinya sendiri untuk bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri (RN 6-8)
3. Menghormati hak- hak keluarga (RN 9-10)
4. Sistem sosialisme harus ditentang, karena mengambil alih hak dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga (RN 12)
5. Gereja dibutuhkan untuk membantu mengarahkan nilai- nilai kehidupan dan perbuatan manusia (RN 13-14)
6. Hubungan antara para pengusaha/ pemilik dan pekerja, harus selaras, untuk menjaga keseimbangan kehidupan politik dan masyarakat (RN 15-17)
7. Kebenaran yang besar/ penting: Kristus menyatukan kedua kelas dalam masyarakat dengan ikatan persahabatan dan saling pengertian (RN 18)
8. Penggunaan uang dengan bijaksana (RN 19)
9. Martabat pekerja, harus diperhatikan dengan semangat persaudaraan (RN 20-21)
10. Gereja dapat berperan membantu negara, dengan berpihak pada kaum miskin (RN 22-26)
11. Keadilan untuk semua pihak (RN 27)
12. Pemerintah bertugas sebagai pelindung masyarakat, terutama dalam melindungi secara hukum akan hak kepemilikan pribadi (RN 29-30)
13. Hak- hak para pekerja juga harus dilindungi, yaitu kepemilikan mereka, dan terutama hak/ kepentingan mereka dalam hal rohani dan mental (RN 31-33)
14. Jam kerja, harus memberikan waktu istirahat; dan dimungkinkannya kaum wanita agar dapat mengasuh anak- anak mereka (RN 34)
15. Keuntungan adanya kepemilikan: manusia akan dapat bekerja lebih keras demi mendukung kehidupan keluarganya (RN 35)
16. Asosiasi pekerja, membantu para pekerja dan menghubungkan mereka dengan pemilik/ pengusaha (RN 36-38)
17. Prinsip organisasi/ asosiasi: membantu memperbaiki kaum pekerja memperbaiki keadaan mereka: yaitu jiwa, raga dan kepemilikan mereka, dan juga terutama hubungan mereka dengan Tuhan (RN 41-44)

Jika tertarik untuk mendalami satu per satu ajaran itu, baiklah untuk sejenak membaca beberapa buku yang sudah beredar dalam bahasa Indonesia, seperti :

• Ajaran Sosial Katolik 1891 – sekarang; Buruh, Petani, dan Perang Nuklir; Charles E. Curran, terjemahan Kanisius 2007.
• Ajaran Sosial katolik, R Hardaputranto, Seri Forum LPPS No.18, LPPS, 1991
• Solidaritas: 100 tahun Ajaran Sosial Katolik, Kanisius, 1992
• Pokok-pokok Ajaran Sosial katolik, Michael Schulties, terj. Kanisius, 1993
• Diskursus Sosial Gereja sejak Leo XIII, Eddy Krisitanto, Dioma, 2003
• Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Kanisius, 2004
• Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial katolik tahun 1891-1991, terj. R Hardawiryana, Dokpen KWI, 1999

Dari Rerum Novarum hingga Quadragesimo anno
Gerakan enlightment,- sebuah gerakan pencerahan muncul pada abad ke-18 di seluruh daratan eropa. Gerakan intelektual ini menekankan kebebasan individu serta kebebasan manusia. Pengaruhnya terasa pada ajaran sosial Katolik serta kehidupan sosial dan lebih-lebih dalam teori politik dan praktik. Ada sebuah upaya untuk memadukan keduanya, dialog antara Gereja dan liberalisme politik. Namun, akhirnya Gereja merasa kebebasan individu, kebebasan manusia, dan akal budi manusia seharusnya tidak terpisah dari hubungannya dengan Allah dan hukum Allah. Dilanjutkan pada abad ke-19, pada abad revolusi industri. Gereja mulai melihat adanya penderitaan kaum buruh dimana-mana. Buruh-buruh ini tidak mempunyai pendapatan yang layak, upah minimal. Tak ada undang-undang tentang pembatasan jam kerja, hak untuk berorganisasi, asuransi kecelakaan, perlindungan terhadap PHK. Pengusaha dengan seenaknya mengejar keuntungan, tanpa memperhitungkan kesejahteraan para buruh. Dengan demikian Kapitalisme ditolak. ( Rasanya, sampai sekarang hal ini masih relevan di Indonesia)

Sejalan dengan penderitaan kaum buruh itu, muncullah kritik atas sistem modal. Ada upaya untuk mencita-citakan masyarakat yang sejahtera, damai. Tenaga kerja dan pekerjaan diarahkan tidak untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi untuk mencapai kehidupan yang menyenangkan. Negara diharapkan berperan besar dalam hal ini. Segala hal harus diatur oleh Negara. Inilah inti gerakan sosialisme pada waktu itu. Dan lagi-lagi dialog antara Gereja dan sosialisme terjadi. Gereja menolak terlalu besarnya peran Negara ini. Gereja memilih jalan tengah. Muncullah Rerum Novarum. 1891. Bukan kapitalisme. Bukan Sosialisme.
Gereja mengakui hak sah dan kebutuhan partisipasi oleh semua orang dalam hal milik pribadi, namun mendukung upah yang adil, hak buruh untuk berorganisasi, dan kebutuhan intervensi terbatas oleh Negara untuk menolong kelompok-kelompok yang ada dalam kesulitan.

“Ketika kepentingan umum dari sebuah kelas terganggu atau terancam oleh kejahatan yang tidak mungkin dapat diatasi, otoritas publik ( negara ) harus masuk untuk menghadapinya ………. Hukum tidak boleh berbuat lebih banyak dan tidak boleh masuk terlalu jauh daripada yang dibutuhkan untuk menangkal kejahatan dan menyingkirkan bahaya.” ( Rasanya, juga masih relevan terjadi di negara kita … )

Depresi besar akibat gelombang revolusi industri masih terjadi di awal abad ke-20. Dan buruh adalah korbannya. Tuan-tuan pemodal tetap bergembira. Kutukan Gereja terhadap bentuk extrem sosialisme dan individualisme kapitalistik tetap menggema.

Dengan lebih tegas, Quadragesimo anno, menyerukan perlunya intervensi negara dan hak terbatas atas hak milik pribadi yang mempunyai dimensi sosial. Kita ingat tahun 1931 adalah tahun krisis di Eropa dan Amerika.

Mungkin ringkasan ini terlalu singkat untuk menjelaskan masa-masa revolusi industri dalam dunia modern pasca Renaissance.

Khusus untuk Pergumulan pemikiran di era modern ini dapat dibaca lebih detil dalam buku Filsafat Modern, karangan F Budi Hardiman, yang menggambarkan dengan jelas proses pemikiran akhir abad pertengahan hingga awal abad ke-20. Begitu banyak pergumulan ide, berbagai pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan yang mendasari segala hal yang terjadi pada masa itu, bahkan hingga kini.

Namun pesan dua ensiklik ini, oleh Paus Leo XIII dan Pius XI bahwa kita harus terlibat dan berpartisipasi memberi perhatian dalam ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Kita wajib dan berhak mengumpulkan harta pribadi demi kehidupan yang lebih layak. Namun orang lain, kaum miskin, juga berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Sebagian harta kita, adalah hak orang lain, hak kaum tertindas itu.

Sumber: katolisitas & imankatolik.or.id

Gambar: Karitas Purwokerto