freepik.com/user4344078
Ilustrasi Pancasila
KOMPAS.com - Sebagai warga negara Indonesia, wajib bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, melainkan juga pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidup bermasyarakat.
Pengamalan nilai-nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dan terus berlangsung dari masa ke masa.
Penerapan Pancasila pun juga mengalami dinamika, salah satu faktorya adalah perubahan kebijakan pemerintahan dari masa ke masa.
Berikut penerapan Pancasila dari masa ke masa:
Masa kemerdekaan Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Saat itu, Pancasila dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia.
Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan.
Beberapa permasalahan yang terjadi terkait penerapan Pancasila di masa kemerdekaan adalah:
- Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang bertujuan untuk mendirikan negara sendiri.
- Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 18 September 1948 yang bertujuan untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis.
- Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya.
- Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) sebagai gerakan protes ke pemerintah pusat.
Baca juga: Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Masa orde lama
Masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 hingga 1966 dan dikenal dengan demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan peralihan warga Indonesia dari yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka.
Keberadaan Pancasila sempat mengalami polemik, karena ada sebagian masyarakat yang setuju dan sebagian lain merasa keberatan.
kebudayaan.kemdikbud.go.id
Pemberontakan Angkatan Perang Adil (APRA)
KOMPAS.com - Bangsa Indonesia telah sepakat bahwaPancasila sebagai dasar negara. Hal ini terus diterapkan sepanjang perjalanan bangsa. Meski sudah disepakati, tetap saja ada yang berupaya untuk mengganti ideologi tersebut.
Namun dengan sikap persatuan dan kesatuan bangsa, upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain dapat digagalkan.
Penerapan Pancasila sebagai dasar negara di awal kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak serta berjalan mulus.
Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), berbagai permasalahan pernah terjadi dihadapi bangsa Indonesia dalam penerapan pancasila di masa awal kemerdekaan.
Bagaimana penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Berikut upaya-upaya untuk mengganti Pancasila yang berhasil digagalkan, yakni:
Baca juga: Contoh Penerapan Sila Keempat Pancasila
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun. Pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka.
Pemberontakan tersebut bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.
Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan paham komunis.
Namun pemberontakan PKI mampu digagalkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Sukarno. Bahkan pimpinan PKI Muso tewas ditembak dan menangkap tokoh-tokoh lainnya.
Baca juga: Sikap Kapitan Pattimura Mencerminkan Nilai Sila Kelima Pancasila
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)Pemberontakan DI/TII berlangsung pada 7 Agustus 1949 di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.
puti aini yasmin Senin, 07 Maret 2022 - 17:09:00 WIB
JAKARTA, iNews.id - Bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menjadi materi yang keluar dalam ujian. Agar bisa menjawabnya, berikut penjelasannya.
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Adapun, dalam pembukaan UUD 1945, kedudukan Pancasila merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat.
Bagaimana Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Orde Lama?
Melansir buku 'Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan' terbitan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, jawaban dari bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan adalah penuh dengan upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan.
Pada periode 1945-1950 terjadi upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan pemberontakan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
Adapun, contoh pemberontakan yang terjadi di penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan adalah sebagai berikut
- 1. Pemberontakan PKI di Madiun untuk mendirikan negara Soviet Indonesia berideologi komunis.
- 2. Pemberontakan DI/TII untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan mengganti Pancasila dengan dasar Islam
Diketahui, bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan masih sangat tinggi dianut. Namun, setelah penjajahan diusir, persatuan mulai mendapat tantangan, misalnya demokrasi tidak terlaksana sesuai aturan.
Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara adalah Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan mufakat tetapi voting. Periode ini pun mendapat banyak tantangan dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA).
Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan adanya pemilu 1955. Tetapi, anggota konstituante hasil dapat menyusun UUD, seperti yang diharapkan sehingga berakibat pada krisis politik, ekonomi dan keamanan, serta membuat Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante.
Bagaimana Penerapan Pancasila pada Masa Orde Lama
Periode 1959-1966 dikenal dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin atau masa orde lama. Demokrasi ini bukan berada kekuasaan pada kekuasaan rakyat, tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno.
Presiden Soekarno menggabungkan nasionalis, agama dan komunis yang ternyata tak cocok dengan NKRI. Terbukti dengan adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi bersendirikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha mengganti dengan ideologi lain.
Pada periode ini lah terjadi pemberontak PKI oleh D N Aidit pada tanggal 30 September 1965. Gerakan ini bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan memakan banyak korban.
Jadi, sudah jelaskan jawaban dari bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Selamat belajar!
Editor : Puti Aini Yasmin
TAG : pancasila kemerdekaan kemerdekaan indonesia indonesia
Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Hal ini ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi tahun 1948. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun dimana berlangsung peristiwa G30S/PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948-1965 itu dibagi ke dalam tiga bentuk pergolakan yaitu.
- Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.
- Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan (vested interest), yang termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz. Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan.
- Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan, yang termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta.
Berdasarkan penjelasan di atas maka jawaban yang tepat adalah D