Jelaskan tujuan Indonesia menjadi penengah konflik negara lain adalah

KOMPAS.com - Bangsa Indonesia memiliki peranan penting di wilayah Asia Tenggara.

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara yang lebih dahulu merdeka.

Bahkan peran Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara diapresiasi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dilansir dari situs resmi Sekretariat Negara (Kemensesneg), selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia menjembatani upaya perdamaian dunia. Langkah Indonesia diapresiasi secara khusus oleh PBB dalam KTT ke-10 ASEAN PBB di Bangkok, Thailand pada 3 November 2019.

Baca juga: Singapura Resmikan Bank Otak Pertama di Asia Tenggara, Ini Tujuannya

Selama ini Indonesia memainkan peran sebagai bridge builder. Di usia yang ke-52, ASEAN mampu menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara.

Ekonomi di Asia Tenggara juga mengalami pertumbuhan di atas rata-rata ekonomi dunia.

Sinergi dengan PBB akan semakin ditingkatkan untuk menunjukkan peran dan manfaat ASEAN serta kontribusinya bagi masyarakat dunia.

Indonesia terus berkomitmen menjadikan isu mendorong sinergi antara organisasi kawasan dengan PBB sebagai isu prioritas selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Beberapa peranan Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara, yakni:

1. Pendiri dan pelopor ASEAN

Indonesia adalah salah satu pelopor berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerja sama regional di bidang ekonomi dan geopolitik di kawasan Asia Tenggara.

Baca juga: Jokowi: Kita Tak Ingin Asia Tenggara Jadi Tempat Pembuangan Limbah

Keberadaan ASEAN sesuai dengan sikap politik Indonesia, yaitu bebas dan aktif. Bebas berati tidak memihak blok mana pun, sedangkan aktif artinya turut serta dalam mengupayakan perdamaian dunia.

Organisasi ini didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.

Pada waktu itu lima menteri luar negeri dari lima negara menandatangani deklarasi tersebut. Kelima menteri luar negeri tersebut, yakni Adam Malik (Indonesia), Narsisco Ramos (Filipina).

Kemudian Tun Abdul Razak (Malaysia), Rajaratman (Singapura), dan Thanat Komat (Thailand).

ASEAN menjadi wadah penting dan bermanfaat bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Karena kepentingan antara satu dan lainnya dapat dicukupi.

Lewat ASEAN juga membuka kerjasama dengan yang berada di kawasan lain.

Baca juga: Trump Tak Datang di KTT ASEAN, Pemimpin Asia Tenggara Tolak Bertemu Pejabat AS

Selama ini ASEAN sebagai organisasi kawasan yang sangat berperan dalam keikutsertaan bagi stabilitas perdamaian dan keamanan.

Dengan 10 negara anggotannya telah memainkan peranannya di kancah internasional melalui sejumlah agenda dan mekanisme tertentu.

2. Aktif menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara

Indonesia sangat aktif dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Dilansir dari situs Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, ada keinginan yang kuat para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera.

Karena saat itu, pada tahun1960-an negara-negara di Asia Tenggara dihadapkan pada situasi rawan konflik. Banyak terjadi perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antarnegara.

Jika dibiarkan dapat menganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara sehingga menghambat pembangunan. Indonesia mengupayakan perdamaian.

Baca juga: Angkut Penumpang Kereta Terbanyak, Indonesia Disebut Jadi Acuan di Asia Tenggara

Karena salah satu prinsip ASEAN yakni mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN.

Kemudian menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial.

Indonesia pernah membantu dan berperan dalam proses perdamaian saat terjadi konflik di Kamboja dan Vietnam. Indonesia ditunjuk ASEAN sebagai pihak yang menjadi penengah.

Indonesia juga pernah berperan dalam konflik yang terjadi antara Pemerintah Filipina dengan Moro National Font Liberation (MNFL). Kedua pihak akhirnya menyepakati perjanjian damai saat pertemuan di Indonesia.

3. Membentuk komunitas keamanan

Indonesia ikut dalam pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Ini bertujuan untuk menanggulangi tindak kejahatan atau kriminal dan kekerasan.

Baca juga: Banyak Legenda yang Terlahir dari Piala Dunia U-20 Terakhir di Asia Tenggara

Keamanan ini tidak hanya di lingkungan militer tapi juga non militer, seperti terorisme, separitisme, perampokan, hingga kejahatan lintas negara.

Ini mengacu pada salah satu prinsip ASEAN, yakni menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional.

4. Mendorong penguatan kerja sama keamanan maritim

Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama keamanan maritim terutama dalam penanggulangan isu illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF).

Selain itu, Indonesia adalah negara pendorong implementasi East Asia Summit (EAS) Statament on Enhancing Regional Maritime Coorperration yang diprakarsai Indonesia dan disepakati pada 2015.

5. Memastikan sentralitas ASEAN

Indonesia memiliki peran dalam memastikan sentralitas atau kesatuan ASEAN.

Ini dilakukan Indonesia dengan memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States onthe Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region pada Juli 2016.

Baca juga: NARS Cosmetics Buka Gerai di Indonesia dan Terbesar se- Asia Tenggara

6. Dalam isu pekerja migran

Dalam masalah pekerja migran Indonesia berhasil menyakinkan disepakatinya Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Emploument toward Decent Work Promotions.

Delakrasi ini menggarisbawahi upaya untuk menghapuskan diskriminasi di lingkungan kerja serta memberikan jaminan perlindungan, terutama bagi pekerja informal.

7. Memerangi Narkotika

Indonesia sangat memerangi narkotika. Indonesia menjadi inisiator pembentukan ASEAN Seaport on Counter Interdiction Task Force (ASITF).

Indonesia menjadikan pelabuhan sebagai daerah perbatasan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika selain bandara.

Baca juga: Data Terkini Titik Panas di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara

Diberitakan Kompas.com (8/8/2017), Indonesia tetap menjadi negara yang paling berpengaruh di ASEAN. Peran yang lebih aktif dilakukan dengan mendorong kawasan Asia Tenggara memiliki stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang kuat.

Ada beberapa persoalan internal ASEAN terkait konflik di Rohingya, instabilitas keamanan di Filipina Selatan, ancaman teroris, dan beragam persoalan perbatasan antarnegara.

Masalah-masalah itu membutuhkan solusi jangka panjang. Isu laut China Selatan dan masalah perbatasan juga perlu disikapi secara serius.

Sumber: (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim | Editor: Inggried Dwi Wedhaswary)

KOMPAS.com - Jakarta Informal Meeting atau yang biasa disingkat menjadi JIM adalah salah satu bentuk upaya Indonesia dalam menjaga perdamaian di ASEAN.

Jakarta Informal Meeting adalah suatu perundingan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam yang difasilitasi oleh Indonesia.

Latar Belakang JIM

Kamboja dan Vietnam adalah negara tetangga yang telah lama berselisih. Puncak konflik keduanya terjadi saat Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan pemerintahannya.

Dilansir dari The Diplomat, pada 7 Januari 1979 tentara Vietnam menyerang Phnom Penh dan menggulingkan pemerintahan Khmer merah.

Tujuan JIM

Perang Kamboja dan Vietnam merupakan perang besar yang diperkirakan menelah dua juta jiwa.

Konflik ini memicu Indonesia untuk turun tangan melakukan shuttle dioplomacy yaitu Indonesia sebagai perantara akan menemui kedua belah pihak yang berselisih untuk mengusahakan perdamaian.

Shuttle diplomacy ini membuahkan hasil di mana Vietnam dan Kamboja bersedia duduk berhadapan dalam suatu perundingan yang dinamakan Jakarta informal meeting (JIM). JIM bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata atau perang anatara Vietnam dan Kamboja.

Baca juga: Apa Itu Klorin? Berikut Bahaya dan Fungsinya...

Penyelenggaraan

Jakarta informal meeting dilakukan sebanyak dua kali, JIM I pada Juli 1987 dan JIM II pada febuari 1889 di Jakarta.

JIM I mempertemukan kedua negara yang berselisih untuk pertama kali dan membuahkan hasil gencatan senjata yaitu Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan diturunkannya PBB ke perbatasan Kamboja. JIM II kemudian dilakukan untuk menindaklanjuti hasil dari JIM I.

Perundingan yang panjang ini berakhir damai dengan tercapainya perjanjian Paris (Paris Peace Agreement) pada 23 Oktober 1991 yang ditandatangani oleh 19 negara.

Dilansir dari Asia Sentinel, perjanjian Paris berakhir dengan Vietnam yang menarik diri sepenuhnya tanpa syarat dari Kamboja.

Semua tawanan perang dilepaskan, seluruh pasukan militer ditarik dari Kamboja. Pengaturan kedaulatan, territorial, penyelesaian politik konflik, serta rekonstruksi dikembalikan ke Kamboja.

Hal ini mengakhiri perang saudara antar Vietnam dan Kamboja yang telah berlangsung lama. Sehingga tanggal 23 dijadikan hari libur nasional di Kamboja.

Pasca ditandatanganinya perjanjian Paris, Kamboja dapat membangun pemerintahannya kembali dibantu oleh negara-negara lain di bawah naungan PBB.

Dilansir dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia turut serta dalam transisi pemerintahan Kamboja dengan mengirimkan 3.957 personil militer ke Kamboja.