Jelaskan yang dimaksud dengan Dewan keamanan PBB Mas Dayat

Lihat Foto

kemdikbud.go.id

Komisi Tiga Negara (KTN) bentukan PBB

KOMPAS.com - Komisi Tiga Negara atau yang juga dikenal sebagai Komisi Kantor Baik dibentuk oleh PBB pada tanggal 26 Agustus 1947.

Dibentuknya KTN ini bertujuan untuk menengahi konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda pada Agresi Militer Belanda.

Terdapat tiga negara yang menjadi anggota dalam Komisi Tiga Negara, yaitu:

Amerika Serikat
Australia
Belgia

Baca juga: Ki Hadjar Dewantara: Kehidupan, Kiprah, dan Semboyannya

Latar Belakang

Pada masa Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Belanda masih terus berseteru, karena Belanda belum menyerah untuk menguasai tanah air.

Karena masalah Agresi Militer Belanda antara Indonesia dan Belanda tidak kunjung usai, pemerintah Indonesia mengundang Menteri Luar Negeri Australia, Herbert Vere Evatt, untuk turut membantu menyelesaikannya.

Pada waktu itu, Australia menjadi salah satu negara yang sudah merdeka serta kuat pada bidang militer.

Sebagai bentuk bantuan Australia kepada Indonesia, Evatt berencana membawa permasalahan ini ke Dewan Keamanan PBB.

Tindakan dari Evatt ini mendapat dukungan dari Perdana Menteri Australia, Joseph Benedict Chifley.

Permasalahan Indonesia kemudian diterima oleh Dewan Keamanan PBB pada 30 Juli 1947.

Bantuan lain yang juga diberikan Australia yaitu dengan mengusulkan rancangan resolusi.

Anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari Amerika Serikat, Britania Raya, Tiongkok, Prancis dan Rusia. Pada saat didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelima negara ini merupakan kekuatan utama Blok Sekutu yang memenangkan Perang Dunia II, yaitu Empat Polisi ditambah Prancis.[1] Kelima negara ini memiliki kursi tetap di Dewan Keamanan PBB dan masing-masing memiliki hak veto, yaitu hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi di Dewan Keamanan, sekalipun disetujui oleh semua anggota lainnya.

Peta dunia yang menunjukkan letak lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Kelima negara ini kadang disebut juga P5 (P dari kata permanent yang artinya "tetap"), Permanent Five, dan Big Five.

Anggota tetap	Negara saat ini	Negara sebelumnya
Amerika Serikat	Amerika Serikat (sejak 1945)	—
Britania Raya	Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara (sejak 1945)	—
Prancis	Republik Kelima Prancis (sejak 1958)	Pemerintahan Sementara Republik Prancis (1945–1946) Republik Keempat Prancis (1946–1958)
Rusia	Federasi Rusia (sejak 1991)	Uni Republik Sosialis Soviet (1945–1991)
Tiongkok	Republik Rakyat Tiongkok (sejak 1971)	Republik Tiongkok (1945–1971)

Pada saat berdirinya PBB pada 1945, kelima anggota tetap dewan keamanan adalah Republik Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Setelah itu, telah terjadi dua perubahan negara yang menduduki kursi-kursi ini, walaupun pergantian ini tidak dicantumkan dalam Pasal 23 Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, yaitu:

Kursi Tiongkok awalnya dipegang oleh Republik Tiongkok (pemerintah kubu nasionalis di Tiongkok saat itu). Namun, Republik Tiongkok dikalahkan kubu komunis dalam Perang Saudara Tiongkok dan pemerintahnya terusir ke Pulau Taiwan pada 1949. Alhasil, kubu komunis (Partai Komunis Tiongkok) menguasai seluruh Tiongkok Daratan dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Pada 1971, Resolusi Majelis Umum PBB 2758 mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai perwakilan Tiongkok yang sah di PBB, dan mengalihkan kursi tetap dewan keamanan yang sebelumnya masih dipegang Republik Tiongkok di Taiwan. Republik Tiongkok sendiri lalu dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Hingga saat ini, kedua kubu masih menganggap dirinya sebagai pemerintah Tiongkok yang sah. Namun, hanya ada 16 negara yang masih mengakui kedaulatan Republik Tiongkok.
Setelah bubarnya Uni Soviet pada 1991, Rusia diakui sebagai negara penerus yang sah dari Uni Soviet dan mengambil alih posisi Uni Soviet di dewan keamanan.

Selain itu, Prancis melakukan beberapa reformasi pemerintahan yang berakibat didirikannya Republik Keempat Prancis (1946) dan Republik Kelima Prancis (1958) yang menggantikan republik sebelumnya. Kedua reformasi ini terjadi di bawah pemerintahan Charles de Gaulle. Republik Prancis yang baru mengambil alih kursi republik sebelumnya, dan tidak terjadi pergantian status ataupun pengakuan internasional seiring reformasi ini.

Kelima anggota tetap ini adalah para pemenang Perang Dunia II dan hingga sekarang termasuk negara-negara dengan angkatan bersenjata terkuat di dunia. Kelima negara ini adalah lima dari enam eksportir terbesar di bidang pertahanan (bersama dengan Jerman)[2] dan kelimanya diakui sebagai "negara bersenjata nuklir" secara resmi oleh Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT). Secara resmi, NPT hanya mengakui kelima negara ini sebagai negara bersenjata nuklir, walaupun ada negara-negara lain yang diyakini memiliki senjata nuklir di luar kerangka NPT.

Adikuasa
Blok Sekutu (Perang Dunia II)
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Hak veto
Kekuatan besar
P5+1

^ The UN Security Council, diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-06-20, diakses tanggal 2012-05-15
^ Nichols, Michelle (27 July 2012). "United Nations fails to agree landmark arms-trade treaty". NewsDaily. Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-30. Diakses tanggal 28 July 2012. One of the reasons this month's negotiations are taking place is that the United States, the world's biggest arms trader accounting for over 40 percent of global conventional arms transfers, reversed U.S. policy on the issue after Barack Obama became president and decided in 2009 to support a treaty....The other five top arms suppliers are Britain, China, France, Germany and Russia.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anggota_tetap_Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa&oldid=20212228"

Page 2

Anda tidak memiliki hak akses untuk menyunting halaman ini, karena alasan berikut:

Alamat IP Anda berada dalam rentang yang telah diblokir di semua wiki Wikimedia Foundation.

Pemblokiran dilakukan oleh Jon Kolbert (meta.wikimedia.org). Alasan yang diberikan adalah Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected .

Mulai di blokir: 30 September 2021 00.28
Kedaluwarsa blokir: 30 September 2024 00.28

Alamat IP Anda saat ini adalah 132.145.101.69 dan rentang yang diblokir adalah 132.145.64.0/18. Harap sertakan semua rincian di atas dalam setiap pertanyaan Anda.

Jika Anda yakin Anda diblokir merupakan sebuah kesalahan, Anda dapat menemukan informasi tambahan dan petunjuk di kebijakan global Tanpa proksi terbuka. Jika tidak, untuk membicarakan hal ini, silakan mengirim permintaan untuk diperiksa di Meta-Wiki atau mengirim surel ke antrean VRT steward di dengan menyertakan semua rincian di atas.

Anda dapat melihat atau menyalin sumber halaman ini.

== Negara-negara anggota tetap == {| class="wikitable" |- " ! Anggota tetap ! Negara saat ini ! Negara sebelumnya |- |{{flag|Amerika Serikat}} |{{flag|Amerika Serikat}} (sejak 1945) |— |- |{{flag|Britania Raya}} |{{flag|Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara}} (sejak 1945) |— |- |{{flag|Prancis}} |{{flagdeco|Prancis}} [[Republik Kelima Prancis]] (sejak 1958) |{{flagdeco|Prancis}} [[Pemerintahan Sementara Republik Prancis]] (1945–1946)<br />{{flagdeco|Prancis}} [[Republik Keempat Prancis]] (1946–1958) |- |{{flag|Rusia}} |{{flag|Federasi Rusia}} (sejak 1991) |{{flag|Uni Republik Sosialis Soviet}} (1945–1991) |- |{{flagdeco|Republik Rakyat Tiongkok}} Tiongkok |{{flag|Republik Rakyat Tiongkok}} (sejak 1971) |{{flagdeco|Republik Tiongkok}} [[Republik Tiongkok]] (1945–1971) |} Pada saat berdirinya PBB pada 1945, kelima anggota tetap dewan keamanan adalah [[Pemerintahan Sementara Republik Prancis|Republik Prancis]], [[Republik Tiongkok (1912–1949)|Republik Tiongkok]], [[Uni Soviet]], Britania Raya, dan Amerika Serikat. Setelah itu, telah terjadi dua perubahan negara yang menduduki kursi-kursi ini, walaupun pergantian ini tidak dicantumkan dalam Pasal 23 [[Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa|Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa]], yaitu: * Kursi Tiongkok awalnya dipegang oleh [[Republik Tiongkok (1912–1949)|Republik Tiongkok]] (pemerintah kubu nasionalis di Tiongkok saat itu). Namun, Republik Tiongkok dikalahkan kubu komunis dalam [[Perang Saudara Tiongkok]] dan pemerintahnya terusir ke [[Pulau Taiwan]] pada 1949. Alhasil, kubu komunis ([[Partai Komunis Tiongkok]]) menguasai seluruh Tiongkok Daratan dan mendirikan [[Republik Rakyat Tiongkok]]. Pada 1971, [[Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758|Resolusi Majelis Umum PBB 2758]] mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai perwakilan Tiongkok yang sah di PBB, dan mengalihkan kursi tetap dewan keamanan yang sebelumnya masih dipegang Republik Tiongkok di Taiwan. Republik Tiongkok sendiri lalu dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Hingga saat ini, kedua kubu masih menganggap dirinya sebagai pemerintah Tiongkok yang sah. Namun, hanya ada 16 negara yang masih mengakui kedaulatan Republik Tiongkok. * Setelah [[Pembubaran Uni Soviet|bubarnya Uni Soviet]] pada 1991, [[Rusia]] diakui sebagai [[Suksesi negara|negara penerus yang sah]] dari Uni Soviet dan mengambil alih posisi Uni Soviet di dewan keamanan. Selain itu, Prancis melakukan beberapa reformasi pemerintahan yang berakibat didirikannya [[Republik Keempat Prancis]] (1946) dan [[Republik Kelima Prancis]] (1958) yang menggantikan republik sebelumnya. Kedua reformasi ini terjadi di bawah pemerintahan [[Charles de Gaulle]]. Republik Prancis yang baru mengambil alih kursi republik sebelumnya, dan tidak terjadi pergantian status ataupun pengakuan internasional seiring reformasi ini. Kelima anggota tetap ini adalah para pemenang [[Perang Dunia II]] dan hingga sekarang termasuk negara-negara dengan angkatan bersenjata terkuat di dunia. Kelima negara ini adalah lima dari enam eksportir terbesar di bidang pertahanan (bersama dengan [[Jerman]])<ref>{{cite web| url= http://www.newsdaily.com/stories/bre86q1mw-us-arms-treaty/| title= United Nations fails to agree landmark arms-trade treaty| first= Michelle| last= Nichols| date= 27 July 2012| agency= [[Reuters]]| publisher= NewsDaily| accessdate= 28 July 2012| quote= One of the reasons this month's negotiations are taking place is that the United States, the world's biggest arms trader accounting for over 40 percent of global conventional arms transfers, reversed U.S. policy on the issue after Barack Obama became president and decided in 2009 to support a treaty....The other five top arms suppliers are Britain, China, France, Germany and Russia.| archive-date= 2012-07-30| archive-url= https://web.archive.org/web/20120730064301/http://www.newsdaily.com/stories/bre86q1mw-us-arms-treaty/| dead-url= yes}}</ref> dan kelimanya diakui sebagai "[[Daftar negara dengan senjata nuklir|negara bersenjata nuklir]]" secara resmi oleh [[Perjanjian Nonproliferasi Nuklir]] (NPT). Secara resmi, NPT hanya mengakui kelima negara ini sebagai negara bersenjata nuklir, walaupun ada negara-negara lain yang diyakini memiliki senjata nuklir di luar kerangka NPT.

Kembali ke Anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/wiki/Anggota_tetap_Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa"