Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer brainly

Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial dan Jenis-jenisnya – Tahukah Grameds? Ada salah satu elemen penting yang digunakan untuk membentuk suatu negara. Elemen ini yang menjadi patokan dasar yang berguna untuk menentukan tugas atau kewajiban yang harus dilakukan serta haka yang akan diterima oleh tokoh-tokoh yang menerima jabatan penting dalam suatu negara. Salah satu elemen penting tersebut disebut dengan sistem pemerintahan negara.

Tidak mengherankan apabila setiap negara yang ada di dunia selain memiliki bentuk pemerintahan dan bentuk negara, negara-negara tersebut juga memiliki sistem pemerintahan. Pada dasarnya, setiap negara yang ada di dunia pasti memiliki satu sistem pemerintahan serta tujuan utama, yakni untuk melindungi keutuhan serta menjaga kestabilan dari negara tersebut. Dengan berpedoman pada tujuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan yang ada dalam suatu negara haruslah dihindarkan dari karakter yang buruk, misalnya seperti sistem negara yang memiliki karakter absolut dan statis.

Mengapa demikian? Perlu Grameds ketahui, apabila suatu negara menetapkan sistem pemerintahan yang memiliki karakter absolut serta statis, maka akan sangat mudah timbul protes dari masyarakat. Masyarakat akan merasa terbebani, terutanma untuk masyarakat kecil atau masyarakat minoritas yang ada di dalam negara tersebut.

Sistem pemerintahan di dunia sendiri memiliki beberapa jenis yang negara tersebut dapat dengan bebas akan menggunakan sistem pemerintahan mana yang terbaik untuk negaranya. Ada salah satu sistem negara yang ada di dunia yang seluruh pemerintahannya dikepalai oleh presiden, nama sistem pemerintahan tersebut adalah sistem pemerintahan presidensial. Eits, kami tidak akan memberikan semua informasinya disini yah, karena ini masih di bagian pembukaan loh!

Di artikel kali ini kami akan mengajak Grameds untuk mempelajari sistem pemerintahan presidensial tersebut. Sebelum mempelajarinya sistem pemerintahan presidensial, akan lebih baik jika kami memberikan sekilas ilmu pengetahuan mengenai apa itu sistem pemerintahan beserta macam-macam sistem pemerintahan yang ada di dunia terlebih dahulu kepada Grameds. Let’s go!

Apa Itu Sistem Pemerintahan?

Secara umum, sistem pemerintahan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang ada di suatu negara yang tersusun dari berbagai jenis elemen yang dimana setiap elemen memiliki kegunaan masing-masing yang akan membentuk sistem tersebut menjadi suatu kesatuan dan menjadi susunan yang padat.

Adanya keterikatan yang kuat antar elemen membuat elemen dalam sistem ini tak bisa dipisahkan. Dalam sistem ini, tiap elemen memiliki kualitas kerja sama yang sangat kuat, saling terikat, serta memiliki tujuan serta fungsi yang sama.

Untuk asal muasal terbentuknya istilah sistem pemerintahan sendiri adalah tersusun dari dua suku kata. Dua suku kata tersebut adalah kata “sistem” dan kata “pemerintahan”. Kata “sistem” sendiri dapat diartikan sebagai tatanan, susunan, struktur, serta suatu jaringan yang memiliki keterkaitan fungsional di seluruh bagian dari sistem tersebut. Jadi dapat disimpulkan apabila salah satu bagian dalam sistem tidak dapat bekerja baik, maka akan mempengaruhi bagian lainnya bahkan akan merusak sistem tersebut.

Sedangkan untuk kata “pemerintahan” memiliki arti tindakan berkuasa atau memerintah yang umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh yang menjabat di badan leslatif, eksekutif, serta yudikatif di sistem negara tersebut. tindakan tersebut dilakukan guna mencapai suatu tujuan, yaitu untuk menjalankan negara tersebut.

Tak hanya itu saja, ada juga salah satu tokoh yang menuturkan pendapatnya mengenai pengertian dari sistem pemerintahan, tokoh tersebut adalah Moh. Mahfud MD. Menurut beliau, sistem pemerintahan negara dapat didefinisikan sebagai suatu cara kerja serta koordinasi atau relasi antar tiga badan kekuasaan, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dengan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah bentuk hubungan dan tatanan antar berbagai lembaga penting negara yang memiliki keterikatan serta saling berhubungan menjadi kesatuan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menyukseskan kegiatan penyelenggaraan negara tersebut.

Jenis-jenis Sistem Pemerintahan Di Dunia

Ada total enam jenis sistem pemerintahan yang tersebar di dunia, untuk negara Indonesia sendiri menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Berikut ini keenam sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia.

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Secara singkat sistem pemerintahan presidensial berasal dari kata presiden. Dapat disimpulkan bahwa semua pemerintahan serta negara diatur dan dikepalai oleh seorang presiden.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Lain halnya dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan parlementer, suatu negara memiliki dua pemimpin, yaitu presiden dan perdana menteri.

3. Sistem Pemerintahan Semipresidensial

Sistem pemerintahan semipresidensial ini adalah bentuk dari gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini juga kerap disebut dengan Sistem Pemerintahan Eksekutif Ganda atau Sistem Pemerintahan Dual Eksekutif.

4. Sistem Pemerintahan Komunis

Sistem pemerintahan komunis dipimpin dan berada dibawah kendali partai komunis.

5. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal

Sistem pemerintahan demokrasi liberal atau yang biasa disebut dengan demokrasi konstitusional ini memiliki sistem politik yang menganut paham kebebasan individu.

6. Sistem Pemerintahan Liberal

Sistem pemerintahan liberal menjadikan kebebasan dari rakyat mereka sebagai landasan dalam bernegara serta menjadi dasar dari penetapan kebijakan serta aturan yang berlaku di negara tersebut. Perlu Grameds ketahui bahwa para pejabat pemerintah yang ada di negara yang menganut sistem pemerintahan ini tidak banyak membuat serta menetapkan kebijakan serta aturan, jadi masyarakat tidak begitu terikat dengan pengaturan dan kebijakan.

Nah, setelah Grameds mengetahui sekilas informasi mengenai pengertian sistem pemerintahan dan jenis sistem pemerintahan yang ada di dunia, kini saatnya kami menyajikan semua informasi mengenai sistem pemerintahan presidensial secara umum serta gambaran pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial

Secara umum, sistem pemerintahan presidensial (sistem kongresional) atau juga bisa disebut dengan sistem presidensiil dapat diartikan sebagai salah satu sistem dari sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu .

Di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden ditempatkan dengan jabatan yang paling tinggi, dengan rincian jabatan berupa sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dikarenakan presiden memiliki dua jabatan tinggi tersebut, membuat presiden mempunyai beragam hak-hak istimewa lainnya.

Posisi tinggi presiden ini membuat jabatannya memiliki tingkat posisi yang kuat dan mustahil untuk dijatuhkan. Namun, akan berbeda lagi jika presiden baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan sebuah pelanggaran seperti, pelanggaran konstitusi, berkhianat kepada negaranya sendiri, serta ikut andil dalam suatu masalah kriminal. Apabila seorang presiden terlibat dalam masalah-masalah tersebut, maka presiden akan dilengserkan dan diganti dengan wakilnya.

Kekuasaan yang ada di dalam sistem pemerintahan presidensial dibagi menjadi tiga lembaga, yaitu :

• lembaga legislatif : lembaga yang memiliki kekuasan untuk membentuk undang-undang (MPR, DPR, dan DPD)
• lembaga eksekutif : lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang untuk menjalankan pemerintahan dalam negara tersebut (presiden, wakil presiden, dan para menteri)
• lembaga yudikatif : lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap adanya pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang tersebut (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial)

Unsur Pembentuk Sistem Pemerintahan Presidensial

Menurut Rod Hague, ada beberapa unsur yang terdapat pada sistem pemerintahan presidensial. Berikut akan kami sajikan unsur-unsurnya untuk Grameds.

1. Rakyat harus memilih presidennya secara langsung melalui pemilihan umum, presiden memiliki kewenangan mengangkat pejabat lainnya.
2. Presiden memiliki jabatan serta peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
3. Semua wewenang presiden telah diatur oleh hukum (konstitusi) yang masih atau telah berlaku, presiden tidak diperbolehkan dan tidak diberi wewenang untuk membubarkan partai parlemen lainnya.

Sejarah Lahirnya Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial

Lahirnya konsep sistem pemerintahan presidensial sangat erat kaitanya dengan istilah trias politica yang dikemukakan oleh John Locke dalam “Two Treatise on Civil Government” tahun 1632-1704. Hal yang sama juga dilakukan oleh Montesquieu pada tahun 1748 dalam “Esprit des Lois”. Beliau juga membahas mengenai adanya tiga kekuasaan yang berada dalam sistem pemerintahan presidensial. Dengan adanya pendapat-pendapat tersebut membuat Rusadi Kantaprawira menuliskan rincian dari trias politica dalam Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar.

Rusadi Kantaprawira menjelaskan pengertian dari ketiga lembaga yang terkait dengan istilah yang disebutkan oleh John Locke dan Montesquieu, yaitu lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang, lembaga eksekutif yang menjadi lembaga pelaksana undang-undang tersebut, dan yang terakhir lembaga yudikatif adalah lembaga yang menguji atau mengadili jika terjadi pelanggaran selama proses pelaksanaan undang-undang tersebut.

Diketahui, saat ini terdapat perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di masing-masing negara yang menggunakan sistem pemerintahan ini. Negara-negara tersebut melakukan beberapa amandemen yang diperlukan untuk menyesuaikan sistem pemerintahan ini dengan negara mereka. Negara Indonesia sendiri juga melakukan beberapa amandemen serta modifikasi tersendiri terhadap sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia.

Ciri-ciri Khusus Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Berikut akan kami sajikan beberapa ciri khusus dari sistem pemerintahan presidensial.

1. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial akan dikepalai oleh presiden, presiden akan berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
2. Presiden termasuk dalam lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat dan diangkat menggunakan demokrasi rakyat melalui perantara badan atau dewan perwakilan rakyat dalam negara tersebut.
3. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden menerima hak istimewa (hak prerogatif) dimana presiden diperbolehkan untuk mengangkat sekaligus memberhentikan menteri-menteri yang memimpin baik lembaga departemen maupun lembaga non-departemen.
4. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden hanya diberikan pertanggungjawaban untuk mengabdi hanya kepada presiden (kekuasaan eksekutif) bukan kepada parlemen (kekuasaan legislatif)
5. Adanya lama masa jabatan tertentu untuk presiden, wakil presiden, serta parlemen yang menjadi salah satu dari ketiga lembaga tersebut. apabila masa jabatan telah selesai, maka akan dilaksanakan pemilihan umum.
6. Parlemen tidak berada dibawah pengawasan presiden secara langsung, begitu pula sebaliknya presiden jika tidak berada dibawah pengawasan parlemen secara langsung.

Kelebihan Menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial

suatu sistem pemerintahan pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan didalamnya, berikut ini akan kami sajikan beberapa kelebihan dari suatu negara apabila menggunakan sistem pemerintahan presidensial.

1. Lembaga pelaksana undang-undang atau hukum (lembaga eksekutif) memiliki keunggulan lebih stabil karena para parlemen tidak memiliki wewenang untuk mencampuri urusan lembaga eksekutif.
2. Adanya batas masa jabatan yang tentu.
3. Memiliki program kerja yang sangat mudah untuk dilaksanakan karena presiden memiliki wewenang untuk memilih kabinetnya. Disamping itu, parlemen tidak diberi wewenang untuk memberhentikan para cabinet hanya karena mereka menjalankan perintah serta bertanggung jawab hanya kepada presiden.
4. Pelaksanaan hukum berjalan dengan cepat karena presiden memiliki kekuasaan penuh.
5. Lembaga legislatif bukan menjadi tempat untuk lembaga eksekutif ber kaderisasi karena lembaga ini dapat diisi oleh orang luar sekalipun bukan orang yang dipilih oleh presiden.

Kekurangan Menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial

Sedangkan untuk kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial, yaitu :

1. Kekuasaan mutlak dapat terbentuk karena kekuasaan legislatif tidak mengawasi kekuasaan eksekutif secara langsung.
2. Adanya ketidakjelasan dalam sistem pertanggungjawaban sistem pemerintahan presidensial.
3. kebijakan atau keputusan dibuat hanya berdasarkan hasil tawar-menawar yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, membuat kebijakan atau keputusan tersebut bersifat tidak jelas.
4. Diperlukan waktu yang relatif lama dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan.
5. Sangat mudah untuk mempengaruhi pemerintahan dengan sistem pemerintahan ini hanya dengan membawa-bawa nama presiden, hal itu membuat semua kebijakan atau keputusan yang dibuat menjadi terpengaruh oleh partai politik.

Negara-negara yang Menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial ini diterapkan di banyak negara, salah satunya adalah negara kita yaitu negara Indonesia. Selain negara Indonesia, ada beberapa negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yaitu negara Amerika, negara Filipina, sebagian negara yang tersebar di Amerika Latin, sebagian negara-negara yang tersebar di Amerika bagian tengah, negara Afghanistan, negara Angola, negara Argentina, negara Benin, negara Bolivia, negara Burundi, negara Brazil, negara Kolombia, negara Chili, negara Republik Kongo, negara Komoro.

Sedangkan ada juga beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensia, tapi juga memiliki perdana menteri, yaitu negara Belarus, negara Azerbaijan, negara Kamerun, negara Chad, negara Republik Afrika Tengah, negara Pantai Gading, negara Guinea, negara Gabon, negara Equatorial Guinea, negara Namibia, negara Peru, negara Kazakhstan, negara Rwanda, negara Mozambik, negara Korea Selatan, negara Uganda, negara Tanzania, negara Togo, negara Yaman, dan negara Uzbekistan.

Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia

Menurut sejarah, negara Indonesia pernah dan bahkan sampai saat ini masih menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun untuk penggunaan sistem pemerintahan presidensial saat ini sudah dilakukan beberapa perubahan serta modifikasi. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan negara dan rakyat Indonesia.
Berikut akan kami sajikan beberapa pokok sistem pemerintahan presidensial di Indonesia beserta dengan modifikasi yang telah dilakukan.

1. Pokok sistem pemerintahan di Indonesia

• Negara Indonesia memiliki bentuk negara republik atau kesatuan dengan otonomi daerah berwujud negara yang luas dibagi menjadi beberapa provinsi yang tersebar di berbagai pulau.
• Negara Indonesia menetapkan republic sebagai bentuk pemerintahan negara. Untuk sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan presidensial.
• Kepala negara dan kepala pemerintahan seutuhnya hanyalah presiden. Berdasarkan hal tersebut, rakyat yang memiliki presiden beserta dengan wakilnya.
• Presiden memiliki wewenang untuk membuat ataupun memberhentikan kabinet serta mengangkat ataupun memberhentikan menteri-menterinya. Menteri dan kabinet bekerja dengan sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden.
• Jumlah bagian parlemen adalah dua (bikameral), yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dewan-dewan tersebut anggotanya adalah anggota MPR.
• Mahkamah Agung serta badan peradilan lainnya menjalankan kekuasaan yudikatif.

2. Modifikasi yang dilakukan terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

• MPR dapat diberikan wewenang untuk memberhentikan presiden atas usul dari DPR. Berdasarkan pernyataan tersebut, DPR memiliki wewenang untuk mengawasi presiden walaupun tidak secara langsung.
• Diperlukan pertimbangan dan persetujuan matang dari DPR sebelum presiden memutuskan untuk mengangkat pejabat.
• Diperlukan pertimbangan dan persetujuan dari DPR sebelum presiden mengeluarkan kebijakan atau aturan.
• Lembaga legislatif diberi kekuasaan serta wewenang yang lebih besar dalam perihal membuat undang-undang serta hak anggaran.

Nah itu dia semua informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat kami sajikan untuk Grameds mengenai sistem pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial serta pelaksanaan sistem tersebut di negara Indonesia.

Baca Juga: 

• Custom log
• Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
• Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda
• Tersedia dalam platform Android dan IOS
• Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis
• Laporan statistik lengkap
• Aplikasi aman, praktis, dan efisien