Putu Bagoes Minggu, 5 Juni 2022 | 08:40 WIB
Materi PKn Kelas 9 SMP: Kelebihan dan Kelemahan Pancasila di Masa Orde Baru.
GridKids.id - Kids, seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi dan pedoman dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ideologi adalah sebuah cerminan cara berfikir seseorang atau masyarakat suatu bangsa untuk menuju cita-citanya.
Di dalam artikel kali ini, GridKids akan membahas materi pembelajaran PKn Kelas 9 SMP mengenai kelebihan dan kelemahan Pancasila di masa Orde Baru.
Pancasila dalam kedudukannya berperan penting sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakıni kebenarannya oleh bangsa Indonesia.
Pancasila telah dirumuskan di alinea keempat dalam pembukaan UUD (Undang Undang Dasar) 1945.
Lalu, bagaimana peran Pancasila di masa Orde Baru?
Seperti yang sudah diketahui, Orde Baru adalah sebutan di masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.
Orde Baru menggantikan sistem Orde Lama yang tertuju pada era pemerintahan Presiden Soekarno.
Munculnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 1966.
Baca Juga: Mengenal 7 Pimpinan Negara yang Menjabat Paling Lama, Siapa Saja?
Stabilitas negara jauh lebih terjamin.
Kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan Pemilu yang tidak terlaksana pada Orde Lama.
Pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Angka kemiskinan menurun, kebutuhan pangan masyarakat tercukupi.
Suksesnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang, seperti transmigrasi, program wajib belajar, dan sebagainya.
Dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan UUD 1945.
ADVERTISEMENT
Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru
Pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter, di mana presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.
Tidak terlaksananya demokrasi, di mana Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan sementara partai lainnya hanya sebagai alat pendamping.
Maraknya KKN [Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme].
Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia.
Banyak pelanggaran HAM yang terjadi.
[ADS]
Table of contents
Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:
a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia [PKI] di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Muso untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.
b. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia [DI/TII]. Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia [NII] oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam.
Di sisi lain, gerakan DI/TII bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.
c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan [RMS], dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Pemberontakan RMS ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon ditangani militer Indonesia pada bulan November 1950.
Tetapi, konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan RMS di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Pemerintah RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.
d. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia [PRRI] atau Perjuangan Rakyat Semesta [Permesta] yang dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual di Sumatra dan Sulawesi pada 1957-1958. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden Soekarno, yang dianggap melanggar undang-undang, sentralistis, dan tidak adil dengan mengabaikan pembangunan di daerah.
e. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang didirikan Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.
Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi, tetapi digagalkan. Upaya Drs. Mohamad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda untuk percepatan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.
f. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
NKRI melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959.
Dekrit Presiden 1959 dikenal dengan sebutan Dekrit 5 Juli 1959. Isi Dekrit 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS [Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara] dan DPAS [Dewan Pertimbangan Agung Sementara]. Penerapan Pancasila saat itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.
Simak Video "Isi Kuliah Subuh, Anies Cerita Upaya Bung Karno Berantas Buta Huruf"
[nwy/nwy]
Masa Orde Baru dimulai setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno melalui Tap MPR No. XXXIII/MPRS/1967.
Yang menjadi pemeran utama dalam era Orde Baru adalah Angkatan Darat.
Terdapat landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam MPR.
Pada awal Orde Baru dimulai, langkah pemerintahan yang dilakukan adalah langgam libertarian.
Orde Baru sudah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin menjadi demokrasi liberal.
Akan tetapi, liberalisme di awal kepemimpinannya tidak berlangsung lama.
Sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format baru untuk politik Indonesia.
Video yang berhubungan
Table of contents
5 Kelebihan dan kelemahan penerapan pancasila masa orde baru - kelebihan penerapan pancasila masa orde baru salah satunya adalah Stabilitas negara jauh lebih terjamin dan kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melaui pelaksanaan pemilu yang tidak terlaksana pada Orde lama.
Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia yang sudah ditetapkan sejak awal kemerdekaan. Artinya Pancasila sebagai dasar negara telah diterapkan Bangsa Indonesia dari masa ke masa, sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi.
Dalam pelaksanaannya, penerapan Pancasila mengalami dinamika. Salah satu faktor utamanya adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan dari masa ke masa yang telah disebutkan.
Penerapan Pancasila dari masing-masing periode tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Masa orde baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan sebagai presiden setelah Indonesia melalui masa transisi pada tahun 1966-1967. Pemerintahan orde baru memandang bahwa selama orde lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila.
Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan. Hal itu tak lepas dari pembubaran PKI yang dilakukannya serta keberhasilannya menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang cukup singkat.
Sesuai dengan konsep pemerintahannya, Orde baru dikatakan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, namun pada pelaksanannya ada kelebihan dan kelemahan penerapan pancasila dalam masa orde baru.
Kelebihan penerapan pancasila masa orde baru
1. Stabilitas negara jauh lebih terjamin
2. Kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan pemilu yang tidak terlaksana pada orde lama
3. Pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
4. Angka kemiskinan menurun , kebutuhan pangan masyarakat tercukupi.
5. Suksesnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang, seperti transmigrasi, program wajib belajar, dan sebagainya.
6. Dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan UUD 1945
kelemahan penerapan Pancasila Masa Orde Baru
1. Pemerintah orde baru cenderung bersifat otoriter, di mana presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan
2. Tidak terlaksananya demokrasi, di mana Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan sementara partai lainnya hanya sebagai alat pendamping.
3. Maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
4. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi
Pada masa Orde Baru pemerintahan yang dijalankan menganut sistem
Era sistem pemerintahan pada masa orde baru dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan (NKRI), sistem pemerintahan Presidensial, bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi atau undang-undang yang berlaku.
Secara sistem, pemerintahan Orde baru tidak memiliki perubahan berarti dari era sebelumnya. namun tetap ada beberapa perbedaan mendasar dilihat dari masa orde baru yang diubah karena dianggap sebagai penyimpangan di masa orde lama.
Bagaimana Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal Kemerdekaan
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tapi dalam perjalanannya sejak awal ditetapkan sebagai dasar negara tidak lepas dari berbagai masalah dan rintangan.
Bahkan ada yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan ideologi lain. Namun upaya-upaya tersebut dapat digagalkan bangsa Indonesia.
Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak serta berjalan mulus.
Berikut adalah upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Ideologi lain :
1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)
Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun, pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka.
Pemberontakan tersebut bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.
2. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
Pemberontakan DI-TII berlangsung pada 7 Agustus 1949 di bawah pimpinan sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.
Dalam pemberontakan tersebut ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat islam. Bahkan ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia (NII).
3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Tujuan pemberontakan RMS untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950, di mana meliputi pulau-pulau seperti Seram
Baca juga : Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka
Demikian pembahasan pada artikel kali ini, semoga bermanfaat.
Salam,
Penulis