Mengapa Pancasila menjadi faktor yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia

Profil Menteri

Tentang Kami

Struktur Organisasi

AKIP

Kinerja

Lembar Informasi

Perwakilan

Article

Full-text available

January 2019

• 
  Maimunah Maimunah

p>Beranjak dari permasalahan yang sering menjadi wacana di tengah-tengah masyarakat yang sebagian merasakan bahwa sistem politik di Indonesia lebih sesuai dengan corak kekhalifahan dengan alasan untuk menegakkan syariat di bumi nusantara ini. Hal ini tentunya sedikit banyak akan menimbulkan reaksi dari sebagian masyarakat yang lain yang merasa tidak senang kalau hal tersebut diwujudkan karena ... [Show full abstract] notabene mereka yang non muslim, sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengungkapkan pentingnya pemikiran politik Islam ditinjau dari perspektif Maqâshid al-syarî’ah, maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah politik ada dalam Islam dan bagaimana eksistensi politik Islam di Negara Indonesia dalam perspektif Maqâshid alsyarî’ah. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui keberadaan eksistensi politik dalam Islam dan kemungkinan penerapan politik Islam di Negara Indonesia perspektif Maqâshid alsyarî’ah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode deduktif dan deskriptif. Teknik analisis referensi yang digunakan adalah teknik analisis isi, pendekatan usul fikih serta pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, politik dalam Islam atau lebih dikenal dengan nama siyasah telah ada dan berkembang sejak awal Islam dan terus berkembang hingga sekarang. Kedua, penerapan politik Islam di Indonesia secara nilai dan prinsip telah ada dalam dasar-dasar Negara Indonesia walaupun tidak sepenuhnya bisa diterapkan, karena kemajemukan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia baik dari segi agama maupun budaya. Hal ini disebabkan karena hifz ummah sebagai gagasan perkembangan dari Maqâshid al-syarî’ah dipandang lebih utama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara republik Indonesia.</p

June 2016 · Jurnal Ilmiah Al-Syir ah

Islam merupakan agama yang universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, sehingga lahirlah beberapa organisasi Islam di Indonesia seperti SI (syarikat Islam) yang berorientasi politik dengan cikal bakal dari syarikat Dagang Islam yang berorientasi bisnis yang tidak lepas dari motivasi kuat untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya, kemudian Muhammadiyah yang ... [Show full abstract] bergerak pada sosial keagamaan dan dakwah, dan Nahdatul Ulama (NU) yang sering dikatakan sebagai organisasi masa Islam tradisional yang mengembangkan ajaran empat mazhab. Dari beberapa ormas Islam yang ada di Indonesia, penulis mengambil ormas Islam yang sangat kuat pengaruhnya yaitu : N.U (Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah), dalam pengembangan Hukum Islam di Indonesia.

June 2016 · Jurnal Ilmiah Al-Syir ah

Hampir pada kebanyakan negara muslim, pembaharuan hukum yang pertama dan utama terjadi pada hukum keluarganya. Tindakan ini dilakukan dalam rangka menata sistem hukum yang bersifat nasional yang menyeluruh dan terpadu. Sebab, syari’ah belum berupa peraturan-peraturan yang tersusun secara sistematis, dan siap untuk diterapkan dalam masyarakat yang memiliki sistem sosial yang berbeda-beda dan ... [Show full abstract] selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kompilasi Hukum Islam yang telah mendapatkan justifikasi juridis dengan Inpres No.1 Tahun 1991, merupakan salah satu bentuk politik hukum Islam Indonesia. Apa yang terdapat dalam tulisan ini menggambarkan bagaimana hukum Islam (fiqh) yang ada dalam masyarakat diramu guna dijadikan hukum nasional yang tertuang dalam KHI

December 2018

Pidato Soekarno tentang pancasila membuktikkan bahwa dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatarbelakangi terbentuknya NKRI dan dasar negaranya yaitu Pancasila. Pembentukan pancasila tersebut tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara dari zaman hindu, budha dan islam. Sejarah perjuangan dan berdirinya ... [Show full abstract] bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya berjalan sejak sekian abad yang lalu, dengan berbagai cara dan bertahap. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempunyai hubungannya dengan sejarah lahirnya Pancasila. Penjajahan barat yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia itu tidak dibiarkan begitu oleh segenap bangsa Indonesia. Sejak mulai imprealisme itu menjejakkan kakinya di Indonesia. Menurut pidato Bung Karno dalam kursus-kursus mengenai pancasila pada tahun 1958 dan 1959 dilihat situasi politik yang terjadi pada masa itu. Bung Karno mencoba menjawab dan menanggapi perkembangan yang terjadi pada masyarakat indonesia yang sangat rentan dengan konplik dan perpecahan. Pancasila ditekankan sebagai alat pemersatu dan alat perjuangan bangsa Indonesia. Bung Karno meletakkan pancasila sebagai alat untuk melawan “imperialisme”.Sokarno, (2008;4-5) dan menuliskan bahwa Pada tanggal 1 Juni 1945, menurut pidato Soekarno adalah sebagai pemimpin rakyat, yang mengetahui sejarah, menjadi zwaarwinchting, menjadi gentar, padahal semboyan Indonesia Merdeka bukan sekarang aja disiarkan tapi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Soekarno telah menyiarkan semboyan Indonesia Merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata dihadapan bangsa indonesia dan mempunyai semboyan “INDONESIA MERDEKA SEKARANG” bahkan tiga kali sekarang, yaitu Indonesia Merdeka sekarang, sekarang-sekarang.

Article

Full-text available

December 2018 · JURNAL TARBIYAH

p>Abstrak: Tulisan ini berupaya untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pendidikan agama dan keagamaan serta dampaknya terhadap pendidikan Islam. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, mengahayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pendidikan keagamaan ... [Show full abstract] bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kebijakan pendidikan paling tidak dipengaruhi oleh dua faktor internal seseorang yaitu faktor ideologi dan faktor politik. Kebijakan pendidikan di Indonesia pada dasarnya adalah pergolakan antara dua kutub ideologi besar yang dibungkus dalam politik, atau sebaliknya. Kebijakan-kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang ada di Indonesia selama ini tidak memberikan dampak negatif bagi eksistensi lembaga pendidikan agama dan kegamaan Islam. Kata Kunci: Pendidikan agama, pendidikan keagamaan, kebijakan pemerintah</p

June 2012 · Jurnal Ilmiah Al-Syir ah

Di dalam GBHN sepanjang Orde Baru Hukum Islam tidak pernah memiliki kebijaksanaantersendiri secara khusus. Tak ada satu pointer pun dalam teks-teks politik hukum Orde Baruyang berkenaan dengan eksistensi Hukum Islam, namun begitu, tidak berarti Hukum Islam tidakmendapatkan perhatian, dalam kenyataan praktis empiries Hukum Islam mempunyai tempatdalam tata hukum Nasional, bahkan secara formal ... [Show full abstract] posisinya lebih baik dari masa sebelumnya.Kata kunci : Hukum Islam dan politik hukum Orde Baru

December 2017 · Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman

Perumusan dan rancangan Undang-undang Pengelolaan Zakat tidak terlepas dari pro dan kontra baik dikalangan masyarakat maupun anggota DPR (fraksi partai politik) dan Pemerintah. Sebab ada dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang multi-tafsir dan masih dirasakan adanya diskrimasi terhadap sebagian Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan ... [Show full abstract] Zakat resmi di Undangkan dan masuk dalam lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah di tanda tangani oleh Presiden Sosilo Bambang Yudhono, yang dirasa perlu dipahami kembali sebagai wujud legislasi zakat di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa produk legislasi hukum zakat di Indonesia syarat dengan nilai politik karena dalam perjalanannya mengalami pasang surut yang bersamaan dengan perdebatan antar partai politik. Selain itu munculnya Undanga-undang Zakat juga merupakan manifestasi dari model pembaharuan hukum Islam dengan metode takhsi>s al-Qadha>’, takhayyur dan talfi>q, reintrepretasi, dan siya>sah syar’iyyah.

May 2018

• Reza Eka
• Acta Yoga Khadowmi
• Andronicus Pratama
• [...]
• Jay

Abstrak: Indonesia sebagai negara Pancasila secara konstitusional bukanlah negara agama, tetapi negara ini dapat mengakomodir sejumlah norma-norma agama ke dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Problem khas inilah yang menjadi fokus kajian bagaimana ada relasi intensif antara nilai-nilai/norma agama yang hidup di kalangan masyarakat dan Pancasila dan Bagaimana eksistensi norma agama ... [Show full abstract] sebagai salah satu realitas eksistensial yang hidup di kalangan bangsa dan masyakarat yang kemudian menjadi bagian dari nilai-nilai yang yang diangkat dan dikandung dalam Pancasila. Hasil kajian adalah bahwa lahirnya peraturan perundang-undangan dan perda yang bernuansa agama merupakan realitas faktual yang konstitusional, sehingga ideologi Pancasila dan UUD-NRI 1945 dapat menyerap dan mengakomodir keberagaman agama, budaya, politik, ekonomi dan lainnya. Walaupun Negara Indonesia bukanlah Negara agama, tetapi Pancasila sebagai ideologi (negara) pemersatu tetap mengakui eksistensi norma agama, termasuk norma agama Islam, sebagai salah satu bahan sumber hukum nasional sebagaimana diakui pada pada sila pertama Pancasila.

January 2016

• 
  Firman Nugraha

Bagaimana posisi majlis taklim dalam dinamika sosial umat Islam Indonesia menjadi tema kajian ini. Perjalanan panjang keberadaan majlis taklim dalam gerak perubahan sosial umat Islam menunjukan warna tersendiri pada setiap tempat yang kondisi sosialnya berbeda termasuk masa yang berbeda. Majlis taklim mengingat eksistensinya yang megakar kuat pada masyarakat Islam pada kurun waktu tertentu telah ... [Show full abstract] menjadi perhatian politik untuk mengukuhkan pola pengkaderan dan pembinaan masyarakat. Dan pada dimensi masyarakat urban ia dapat dikatakan sebagai respon masyarakat atas kondisi sosial di sekitarnya. Sementara pada masyaraat perdesaan ia menjadi bagian penting sebagai agen untuk melakukan perubahan ekonomi sosial jamaahnya. Hal ini merupakan refleksi dari peran sosial yang ada dalam dirinya.

Article

Full-text available

October 2003 · Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan

• Nanang E. Ariadi
• Dwi Sugiarto

Krisis Ekonomi yang tejadi di Indonesia tidak terlepas dari pemilihan pola sistem dan strategi kebijakan ekonomi Orde Baru. Dibalik hasil-hasil spektakuler pembangunan ekonomi selama tiga dasawarsa, ternyata sistem ekonomi Orde Baru mewariskan banyak permasalahan dan kesenjangan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Terlepas dari siapa yang harus bertanggungjawab atas terjadinya krisis, yang ... [Show full abstract] pasti pelaksanaan proses agenda reformasi ekonomi tidak bisa tidak untuk ditunda kembali. Kebijakan ekonomi dimasa Orde Baru yang lebih mengagungkan tingkat pertumbuhan dan stabilitas daripada pemerataan ternyata telah melahirkan satu bentuk kesenjangan yang luar biasa di berbagai sektor kehidupan. Proses pembangunan telah membawa bias keatas, hanya pada sekelompok orang yang mendapat jatah dari kue pembangunan. Akumulasi dari berbagai permasalahan dan kesenjangan yang ada ialah keterpurukan ekonomi Indonesia dalam menghadapi badai krisis yang melanda. Lemahnya fundamental perekonomian nasional dikarenakan keterpasungan kreativitas ekonomi rakyat dan ketidak percayaan rakyat terhadap kekuatan ekonominya memberikan inspirasi tentang perlunya memikirkan kembali konsep pembangunan ekonomi yang telah ada. Konsep Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah alternatif pemecahan dari permasalahan ekonomi yang melanda bangsa kita. Sebuah konsep sistem ekonomi yamg menawarkan prinsip-prinsip egalitarian, keterbukaan, keadilan, demokrasi dan keseimbangan yang berdasar pada hubungan Tuhan-manusia dan alam dalam menjawab problematika ekonomi umat.

Article

Full-text available

November 2018 · Al-Qalam

p>Bumi Indonesia terkcnal scbagai ternpat pertemuan agama-agama besar dan sccara resmi diakui keberadaannya di Indonesia, sepcrti Islam, Kristen, Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Disamping agama- agama resmi, di Pulau Sabu yang menjadi sasaran penelitian ini tcrdapat agama lokal yang disebut "Jingitin" (Halaik). Kehadiran agama-agama besar, tidak hanya mempengaruhi kedudukan agama asl i, ... [Show full abstract] te-tapi juga mcnimbulkan kctegangankctegangandidalammasyarakat. Bagi ketiga agama, yaitu Islam, Hindu dan Budha, tidak hanya bergcrak dibidang spiritual, teapi dalam bidang politik (kenegaraan). Bagi mcrcka sccara prinsip, agama identik dengan ncgara. Hal demikian tcrwujud dalam scjarah Nusanlaradengan berdirinya kcrajaan Hindu, Budha dan Islam. Dalam Ncgara RI mcrdeka, agama sebagai sumber kctcgangan dan pcrselisihan agak dapat d i rcdakan dengan di terim anya Pancasi 1 a dan UUD 1945, dimana prinsip kebesaran bcragama ditetapkan menjadi hukum ncgara. Namun demikian, hal itu tidak berarti kcricuhan tidak terjadi sama sekali. Walaupun umat agama-agamabesar hidup bcrdampingan dalam masyarakat yang sama, harus diakui bahwa jarak jiwa sosial dari golongan yang satu dengan yang lain, scbclum tahun 1965-an cukupjauh. Agamaagama itu saling mcnulup diri, masingmasing hidup dalam dunianya sendiri. Komunikasi terbatas pada hubungan urusan hidup sehari-hari tidak pemah ada pcrgaulan antarapemcluk-pcmulukitu sebagai umat bcragama ang baik. Keadaan sepcrti itu penyebab dari keresahan-keresahan tcrscbut di atas (Hendropuspito, 1984 : 188 - 189).</p

June 2019

• Marsela Trihastuti Hendra

Masyarakat madani jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan alternatif yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai- nilai hak asasi manusia. Hal ini diberlakukan ketika negara sebagai penguasa dan pemerintah tidak bisa menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia dalam menjalankan roda pemerintahannya. Disinilah kemudian, konsep masyarakat madani menjadi ... [Show full abstract] alternatif pemecahan, dengan pemberdayaan dan pengembangan daya kontak masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada dasarnya nanti terwujud kekuatan masyrakat sipil yang mampu merealisasikan dan menegakkan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia. Berseberangan dengan kalangan Islam tradisionalis, kalangan Islam liberalis di Indonesia secara tegas menolak penyatuan agama dan negara dalam bentuk pendirian negara Islam dan penerapan syari’at Islam sebagai landasan ideology sebuah negara. Dalam praktik kenegaraan di Indonesia, jika Indonesia dapat dikatakan negara sekuler-republik di Indonesia cenderung gagal dalam arti gagal dalam membangun prasarana sosial budaya untuk menopang sebuah konsep kenegaraan modern.Pemerintahan di era Reformasi terlihat juga banyak mengaami kegagalan dalam membina nation-state dalam berbagai kasus yang memperlihatkan berbagai tuntutan daerah untuk melepaskan dri dari teritori kedaulatan Indonesia. Walaupun klaim kegagalan tidak bijak diberikan secara terburu-buru. (Disari al-Chaidar, 1998:137-160)Fakta-fakta yang ada tersebut memperlihatkan bahwa konsep dan praktik negara Islam dan negara sekuler yang pernah eksis di Indonesia memiliki sisi lemahnya msing-masing. Dari semua permasalahan yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai way of life (syari’ah) pada dasarnya tidak secara spesifik menyatakan keberpihakan pada satu system kenegaraan apakah teokrasi ataupun sekuler. Karena itu dapat dikatakan bahwa sistem negara tidak ada dalam Islam. Hanya saja jika kita merujuk pada sejarah Islam, maka system kenegaraan yang ditunjukkan nabi dalam kehidupan masyarakat madani yang beradab, toleran, demokratis, dan menjunjung hak-hak kemanusiaan, ini merupakan contoh terbaik dalam membangun system kenegaraan yang berporos pada ajaran Islam. Yaitu sebuah negara demokratis, namun bukan dalam bentuk negara yang secara tegas menggantikan angan-angan agama dengan angan-angan negara sekuler-republik, seperti yang terjadi pada negara-negara Barat-sekuler.