Mengapa pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia sering terjadi

Tindakan illegal fishing yang masih sering terjadi menandakan bahwa lemahnya kebijakan yang mengatur masalah illegal fishing. Kebijakan maritim dalam mengawasi wilayah perairan Indonesia belum berjalan secara optimal, sehingga laut Indonesia masih saja dikuasai oleh para nelayan asing.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktek IUU fishing di Indonesia, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya overfishing (tangkap lebih) di negara-negara tetangga yang kemudian mencari daerah tangkapan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pemasarannya. Meskipun, beberapa stok ikan di beberapa wilayah perairan (Pantai Utara Jawa, sebagian Selat Malaka, Pantai Selatan Sulawesi, dan Selat Bali) telah mengalami overfishing. Tetapi, masih cukup banyak wilayah laut Indonesia lainnya yang masih memiliki sumberdaya ikan cukup besar, seperti Natuna dan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) di Laut Cina Selatan, Laut Arafura, Laut Sulawesi, ZEEI di Samudera Pasifik, ZEEI di Samudera Hindia, dan wilayah laut perbatasan. Indonesia dengan potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield = MSY) ikan laut sebesar 6,5 juta ton/tahun merupakan salah satu negara dengan potensi ikan laut terbesar di dunia. MSY ikan laut dunia sekitar 90 juta ton/tahun (FAO, 2010). Artinya, sekitar 7,2 persen ikan laut dunia terdapat di Indonesia. Sementara, negara-negara yang selama ini melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia (Thailand, Pilipina, Vietnam, Malaysia, RRC, dan Taiwan) memiliki potensi sumberdaya ikan laut yang jauh lebih kecil ketimbang yang dimiliki Indonesia.
2. Sistem penegakan hukum di laut masih lemah, terutama dilihat dari aspek legalnya maupun kemampuannya yang tidak sebanding antara luas laut dan kekuatan yang ada. Contohnya, saat ini Indonesia baru punya 25 kapal patroli perikanan di bawah pengelolaan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan dari jumlah itu, hanya 6 kapal patroli yang mampu beroperasi di ZEEI dan laut dalam. Sisanya hanya mampu beroperasi di laut pinggir dan dangkal. Padahal, harusnya untuk mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas (5,8 juta km2 ) dibutuhkan 90 kapal patroli perikanan.
3. Sebagian oknum penegak hukum di laut (TNI-AL, POLRI, Kejaksaan, dan KKP) ditenggarai merupakan bagian dari jaringan usaha penangkapan ikan oleh para nelayan (perusahaan) asing secara illgal di wilayah laut Indonesia.
4. Sistem dan mekanisme perizinan kapal ikan masih diwarnai oleh praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).
5. Kebanyakan pengusaha penangkapan ikan Indonesia yang lebih senang sebagai broker (menjual izin kepada pengusaha asing), tanpa memiliki kapal ikan sendiri atau kalaupun memiliki kapal ikan, mereka tidak bekerja cerdas, keras, dan serius seperti pengusaha negara-negara tetangga itu.
6. Peraturan dan kebijakan dalam pengaturan usaha perikanan masih belum kondusif dan menghasilkan kontrol yang kurang efektif, sehingga celah-celah selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
7. Dari sekitar 600.000 unit kapal ikan Indonesia, hanya sekitar 1 persen yang mampu beroperasi dan menangkap ikan di wilayah laut ZEEI, laut perbatasan, dan laut dalam. Sisanya, 99 persen armada kapal ikan hanya mampu beroperasi di wilayah laut yang dekat pantai atau laut dangkal. Akibatnya, pencurian ikan oleh kapal asing merajalela di wilayah laut yang tidak rejangkau oleh nelayan nasional itu.
8. Pengadilan perikanan seringkali menjatuhi hukuman (sanksi) kepada nelayan (kapal ikan) asing yang melakukan pelanggaran (IUU fishing) terlalu ringan. Sehingga, tidak ada efek jera bagi para nelayan (pengusaha) asing itu.

Pusat data KIARA (Agustus 2014) mencatat sedikitnya terdapat tiga faktor yang menyebabkan masing tingginya kasus pencurian ikan di Tanah Air.24 Faktor pertama, pengawasan laut yang masih terpecah belah dan tak terkoordinasi dengan baik di sejumlah kementerian/lembaga negara. Faktor kedua, kebijakan perikanan di dalam negeri yang memperbolehkan kapal asing ikut memanfaatkan sumber daya ikan nasional. Faktor ketiga, dukungan anggaran yang minim untuk melakukan pengawasan di seluruh laut Indonesia. anggaran itu tidak sebanding dengan luas wilayah laut Indonesia.