Pada masa orde baru dimulailah pembangunan nasional adapun tujuan dari pembangunan nasional adalah

Merdeka.com - Orde baru merupakan salah satu masa dimana kejayaan era pemerintahan presiden Soeharto dalam memimpin negara Indonesia dengan cara menggantikan orde lama yaitu masa pemerintahan Ir. Soekarno.

Orde baru merupakan sebuah sebutan yang diberikan kepada masa pemerintahan PresidenRepublik Indonesia yang ke 2 atau Rezim Soeharto.

Kala itu Soeharto menggantikan kedudukan Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Peristiwa pemindahtanganan jabatan itu terjadi pada tahun 1966.

Orde baru sendiri sebenarnya memiliki pengertian yaitu sebutan untuk masa pemerintahan Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun lamanya.

Masa Orde Baru (ORBA) ini dimulai semenjak tahun 1966 menggantikan orde lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Yang mana lengser semenjak mencuat peristiwa G 30 SPKI.

Orde baru sendiri juga dapat didefinisikan sebagai suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dengan berlandaskan dasar negara indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dilakukan karena terdapat adanya ancaman Ideologi Pancasila yaitu dengan adanya pemberontakan G30SPKI.

Menurut sejarah, pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan Ideologi Pancasila.

Awal dari lahirnya orde baru sendiri adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).

Untuk mengetahui secara rinci, berikut ini kami telah rangkum 4 tujuan orde baru serta kelebihan dan kekurangannya, yang dilansir dari theinsidemag.com

2 dari 4 halaman

Sebelum kita mengetahui apa sebenarnya tujuan dari orde baru sendiri, ada baiknya kita juga mengetahui sebenarnya apa latar belakang dibentuknya orde baru sendiri. Orde baru sendiri terbentuk karena dipengaruhi beberapa peristiwa bersejarah di Indonesia antara lain :

• Terjadinya Peristiwa G30S PKI

Peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban di Indonesia.Keadaan Indonesia kala itu menjadi semrawut tidak karuan. Banyak terjadi pembunuhan, penculikan dan lain sebagainya.Akhirnya memicu munculnya demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa agar membubarkan Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi yang dibawahinya.Masa demo menuntut agar tokoh-tokoh PKI agar segera diadili atas tindakan kerusuhan yang dilakukan oleh PKI.Akibat peristiwa tersebut, akhirnya Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia membuat Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau yang lebih dikenal dengan nama SUPERSEMAR.

Surat tersebut ditujukan kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi segala permasalahan atau mengendalikan negara yang sedang mengalami kekacauan.

• Terbentuknya Front Pancasila

Front Pancasila merupakan sebuah gabungan atau kesatuan dari beberapa organisasi seperti KAMI, KASI, KAPPI dan Lain sebagainya yang bertujuan untuk mengajukan TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat).
Organisasi ini terbentuk pada tanggal 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR. Front Pancasila juga dikenal dengan nama Angkatan 66.

• Melemahnya Wibawa Soekarno

Presiden pertama Republik Indonesia memiliki pesona dan wibawa yang sempurna pada masa kepemimpinannya. Hingga pada akhirnya mampu menghalau para penjajah untuk pergi meninggalkan tanah Indonesia.Namun sayangnya, akibat kekacauan negara yang tidak terkendali Presiden pertama sekaligus proklamator Indonesia ini mengalami penurunan wibawa yang dimiliki.Wibawa Soekarno sebagai pemimpin Bangsa Indonesia semakin memburuk dan menurun, lantaran gagal dalam melakukan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:1. Gagalnya Sidang Paripurna KabinetSidang paripurna yang seharusnya dihadiri oleh seluruh anggota wakil rakyat gagal dilaksanakan.Sidang ini memiliki tujuan untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia kala itu. Namun sayangnya, usaha tersebut tidak berhasil.2. Gagal Mengadili Tokoh-Tokoh PKISalah satu dari tiga tuntutan rakyat adalah untuk mengadili para tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa. Namun sayangnya upaya tersebut gagal.

• Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS

Dalam Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS tersebut berisi tentang pencopotan jabatan Presiden kepada Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto untuk menggantikan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua.Pengangkatan tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret 1967. Dan sejak saat itulah dimulainya masa Orde Baru oleh kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Keempat di atas lah merupakan point-point mengenai latar belakang lahirnya orde baru di Indonesia.

3 dari 4 halaman

Secara garis besar, pemerintahan masa orde baru memiliki beberapa tujuan pokok antara lain :1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencangkup dari keseluruhan tanpa terkecuali.2. Penataan Kembali seluruh Aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia.3. Menerapkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

4. Membangkitkan kembali kekuatan Bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi.

4 dari 4 halaman

Berikut beberapa kelebihan dari dijalankannya pemerintahan Orde Baru :· Pada tahun 1966 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.· Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.· Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.· Angka pengangguran semakin menurun.· Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.· Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.· Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.· Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

· Bekerjasama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari Luar Negeri.

Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga dianggap memiliki beberapa kekurangan antara lain :
· Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat.· Pembangunan hanya terpusat di Ibu Kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.· Kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.· Masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya Papua dan Aceh. Tidak tersentuh pembangunan· Banyak terjadi pelanggaran HAM.· Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat.

· Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat.

Tujuan pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD1945.

Nah, dalam melakukan pembangunan secara nasional ini, pemerintah Indonesia tidak pernah terlepas dari tujuan dilakukannya pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tujuan pembangunan nasional di Indonesia secara umum seperti:

1. Membangun Sistem Politik yang Demokratis

Sistem politik yang pernah berkembang di Indonesia sangat beragam. Sistem politik yang pernah berkembang ini memiliki tujuan untuk membangun sistem politik yang demokratis di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia.

Berjalannya sistem politik di Indonesia ini tidak hanya terjadi untuk tatanan pemerintahan saja, namun untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai peristiwa jatuh bangun pada berlakunya sistem politik di berbagai kalangan membuat Indonesia memiliki banyak pengalaman sehingga dapat melakukan perbaikan pada sistem politik yang digunakan.

Pembangunan pada sistem politik di Indonesia menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila khususnya dalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, pembangunan sistem politik yang demokratis di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila agar dalam perkembangannya, sistem politik di Indonesia tidak melenceng dari ideologi negara yaitu Pancasila.

Selain itu pembangunan terhadap sistem politik di Indonesia juga didasarkan pada asas-asas demokrasi Pancasila agar dalam pelaksanaan pembangunan sistem politik tidak melupakan nilai-nilai Pancasila.

Dengan adanya pembangunan sistem politik yang demokratis, Indonesia dapat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem politik secara lebih dewasa dan menekankan pada demokrasi yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. 

2. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik

Mewujudkan sistem pemeritahan yang baik merupakan salah satu tujuan umum dalam pembangunan nasional. Dalam mewujdukan sistem pemerintahan yang baik, diperlukan tubuh-tubuh yang kuat akan jiwa pemerintahan dapat menjadi sehat untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi memajukan bangsa. 

Perwujudan sistem pemerintahan yang baik harus dilakukan terlebih dahulu melalui sistem pemerintahan terkecil yang berlaku di masyarakat.

Perlu adanya penguatan terhadap struktur pemerintahan kabupaten, kota, dan provins terhadap tugas dan fungsi yang dijalankannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, pemerintah menetapkan suatu kebijakan yaitu diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu alat pemerintah pusat untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam pembangunan. 

3. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan di Berbagai Sektor

Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang begitu banyak, namun belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia. 

Oleh Karen aitu, pemerintah Indonesia semakin gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa dalam berbagai aspek dan bidang.

Seperti melakukan percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja, tetapi sudah menjangkau pembangunan di wilayah Indonesia timur seperti Papua.

4. Membangun Kesejahteraan Rakyat

Salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah membangun kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat di Indonsia yang perlu diperhatikan salah satuya dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lain sebagainya. 

5. Mencerdaskan BangsaMencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945.

Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa jika masyarakat Indonesia dapat mencapai kecerdasaan pada tingkatan tertentu, masyarakat Indonesia akan turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional.