Panduan daftar ppk 2022 pasuruan jawa timur

Ketua KPUD Kabupaten Pasuruan Bpk. Zainul Faizin menyampaikan bahwa kegiatan seleksi ini diikuti 484 (empat ratus delapan puluh empat) orang dibagi:
•  Sesi I pukul 08.30 s/d 10.30 WIB -> 237 peserta
•  Sesi II pukul 11.00 s/d 13.00 WIB -> 247 peserta.

Kegiatan Seleksi Tertulis (CAT) Calon Anggota PPK Kabupaten Pasuruan untuk Pemilu 2024 dilaksanakan secara tertutup, hanya Panitia Pokja & peserta yang mendekat ke lokasi ujian, sehingga petugas pengamanan melakukan monitoring dengan jarak radius tertentu.

Langkah-langkah Kepolisian di bawah kendali Kapolsek Purwosari :
1. Monitoring & pengamanan kegiatan
2. Asistensi kepada pelaksana giat agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat
3. Himbauan kamtibmas kepada petugas lolakir agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab

Petugas yang melaksanakan monitoring terdiri dari:
~ Polri : Pamka 9 pers & Pamtup 4 pers
~ Satpol PP Kab Pasuruan 2 pers
~ Satpam Darut Taqwa 14 pers
~ Kamtib Ponpes Ngalah 23 pers.

Penulis: ekooke

Persiapan Pembentukan PPK & PPS Pemilu 2024, KPU Jatim FGD Pencermatan Anggaran

Berita Terkini 26 April 2022 | KPU Provinsi Jawa Timur

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Hari ini, Selasa (26/4), dalam rangka mempersiapkan tahapan pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melakukan Focus Group Discussion (FGD) Pencermatan Anggaran bersama 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. FGD dimulai dari pukul 10.00 sampai 13.00 WIB dan dilaksanakan secara daring.

Peserta kegiatan ini terdiri dari Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM serta Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Sementara dari KPU Jatim ada Divisi SDM dan Litbang, Rochani, Sekretaris, Nanik Karsini, Kabag Hukum dan SDM, Rizki Indah Susanti, Kabag Rendatin, Nurita Paramita serta staf subbagian SDM dan Hukum.

Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani mengatakan bahwa dengan adanya FGD ini, diharapkan kabupaten/ kota pertama, dapat memahami konsep pembentukan badan ad hoc. "Kedua, KPU Kabupaten/ Kota mampu menerjemahkan pagu anggaran dan bentuk program kegiatan," katanya (26/4/2022).

Berikutnya, ia juga menyampaikan bahwa kegiatan pencermatan anggaran ini membutuhkan fokus dan ketelitian yang lebih. "Sehingga dapat menghasilkan output kegiatan yang efisien dan efektif," tutur perempuan asal Kota Batu ini.

Mengimbuhkan yang disampaikan sebelumnya, Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini menyampaikan sebaiknya mulai dari sekarang KPU Kabupaten/ Kota mulai mencari informasi mengenai kerjasama untuk pelaksanaan tes CAT badan ad hoc, serta menyiapkan tahapan pembentukan badan ad hoc lainnya.

"Provinsi juga ingin memastikan bahwa tahapan-tahapan tersebut terus dikoordinasikan dengan KPU Provinsi. Sehingga nantinya tetap sejalan dengan kebijakan di Provinsi dan KPU RI. Kami berharap 38 KPU Kabupaten/ Kota memiliki satu visi, dengan demikian tidak berjalan sendiri-sendiri dan saling mendukung dalam tahapan," tutup Sekretaris KPU Jatim.

(AA)