You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 8 are not shown in this preview.
Read Full PDF PackageRead Full PDF Package
This Paper
A short summary of this paper
35 Full PDFs related to this paper
Read
PDF Pack
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi demokrasi.
88822222
KOMPAS.com - Dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang dipilih melalui sistem pemilihan bebas.
Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Abraham Lincoln menyatakan demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Rakyat punya kebebasan melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa tekanan dari pihak mana pun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama.
Sebagai konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah lebih baik.
Dalam proses tersebut, rakyat berperan penting menentukan atau memutuskan berbagai hal menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara.
Baca juga: Demokrasi: Pengertian, Sejarah Singkat dan Jenis
Klasifikasi demokrasi
Demokrasi telah menjadi sistem politik yang dianut sebagian besar negara di dunia. Meski begitu, pelaksanaan demokrasi berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing.
Adanya keanekaragaman sudut pandang tersebut membuat demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi berbagai macam bentuk, antara lain:
Berdasarkan titik berat perhatian
Berdasarkan titik berat perhatiannya, bentuk demokrasi ada tiga, yaitu:
Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Tanpa disertai upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi formal biasanya dianut negara-negara liberal.
Demokrasi material adalah demokrasi yang menitikberatkan upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan dihilangkan. Dianut negara-negara komunis.
Demokrasi gabungan adalah bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Dianut negara-negara nonblok.
Baca juga: 8 Jenis Demokrasi di Dunia
Berdasarkan ideologi
Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, bentuk demokrasi ada dua, yaitu:
- Demokrasi konstitusional (liberal)
Demokrasi konstitusional (liberal) adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme.
Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahan terbatas. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
Tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.
- Demokrasi rakyat (proletar)
Demokrasi rakyat (proletar) adalah demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial.
Manusia dibebaskan dari keterikatan pada pemilikan pribadi tanpa penindasan atau paksaan. Tapi untuk mencapai masyarakat tersebut bila perlu menggunakan paksaan atau kekerasan.
Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat
Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, bentuk demokrasi ada dua yaitu:
Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung.
Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini terkait kondisi suatu negara yang jumlah penduduknya semakin rumit dan kompleks.
Demokrasi tidak langsung (perwakilan) biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
freepik.com/user4344078
Ilustrasi Pancasila
KOMPAS.com - Sejak tahun 1950 sampai sekarang, Indonesia terhitung sudah melakukan pergantian sistem demokrasi sebanyak empat kali.
Demokrasi tersebut adalah:
- Demokrasi Liberal (1950-1959)
- Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
- Demokrasi Pancasila (1966-1998)
- Reformasi (1998-sekarang)
Dari keempat demokrasi tersebut, masing-masing memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan, mulai dari sistem politik, kekuasaan, sampai kegagalan.
Perbedaan yang paling terlihat, yaitu antara Demokrasi Liberal dan Demokrasi Pancasila, karena dari keduanya sudah memiliki dasar asas yang berbeda.
Berikut perbedaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Pancasila.
Baca juga: Indische Partij: Pendiri, Latar Belakang, Program Kerja, dan Penolakan
Tujuan
Demokrasi Liberal | Demokrasi Pancasila |
Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, tidak terdapat batasan bagi setiap individu atau golongan untuk berserikat. | Mengutamakan musyawarah mufakat, sehingga pemimpin tidak diberikan hak untuk mengambil keputusan sendiri, melainkan melalui pemungutan suara (voting). |
Baca juga: Pemberontakan PKI Madiun 1948
Karakteristik
Demokrasi Liberal | Demokrasi Pancasila |
|
|
Baca juga: Sejarah KRI Nanggala
Peralihan
Demokrasi Liberal | Demokrasi Pancasila |
|
|
Baca juga: Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah
Segi Hukum:
Demokrasi Liberal: Warga negara memiliki kebebasan luas dalam melakukan segala sesuatu, tanpa melakukan pelanggaran hukum.
Demokrasi Pancasila: Warga negara memiliki aturan berdasarkan UUD 1945
Segi Ekonomi:
- Demokrasi Liberal: Kondisi perekonomian tidak stabil, karena terjadi banyak pemberontakan di daerah, keadaan ekonomi memburuk.
- Demokrasi Pancasila: Pemerintah ikut terlibat dalam mengatur masalah perekonomian guna mencapai sebuah kemakmuran bangsa, adanya saling Kerjasama serta membantu satu sama lain dalam kegiatan ekonomi.
Ketatanegaraan:
- Demokrasi Liberal: Kepentingan serta hak warga negara lebih diutamakan dibanding kepentingan negara.
- Demokrasi Pancasila: Dalam menjalankan kegiatan ketatanegaraan harus berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila.
Kekuasaan:
- Demokrasi Liberal: Kekuasaan tertinggi ada pada kelompok bangsawan.
- Demokrasi Pancasila: Kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah.
Kegagalan
Demokrasi Liberal | Demokrasi Pancasila |
|
|
Referensi:
- Sharma, P. (2004). Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta: Yayasan Menara Ilmu.Hlm 4-5.
- Ujan AA,et.al. (2008). Pancasila Sebagai Etika Sosial Politik Bangsa Indonesia. Jakarta: MPK Universitas Atma Jaya Jakarta.Hlm 4-7.