Rumusan Pancasila yang resmi dan sah terdapat dalam brainly

KOMPAS/RIZA FATHONI

Mural bertema kepahlawanan dan nilai-nilai Pancasila terlukis di dinding di pnggir jalan di kawasan Galur, Jakarta yang mengatasnamakan Kampung Pancasila, Sabtu (15/5/2021). Mural ini menjadi sebuah pengingat bagi kutipan-kutipan penting para pahlawan bagi generasi sekarang sekaligus meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila.

Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya lima dan sila artinya dasar atau sendi. Jadi Pancasila berarti lima dasar, lima sendi, atau lima unsur. Pancasila adalah lima dasar, lima sendi, atau lima unsur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2016, Pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus Hari Libur Nasional.

Selama dalam masa pendudukan Belanda dan Jepang, bangsa Indonesia gigih memperjuangkan kemerdekaan. Para pejuang dan pendiri negara berupaya mencapai kebebasan  serta merumuskan dasar negara sebagai tumpuan untuk berdirinya suatu negara.

Perumusan dasar negara harus menghadapi beragam hal yang kompleks dan rumit, terlebih karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan ras. Namun, para pendiri negara tetap gigih mengurai dasar negara untuk dapat memeluk berbagai kemajukan sehingga menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegigihan para pendiri negara berbuah manis.

Pada 1 Maret 1945, Pemerintah Jepang secara resmi membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI memiliki tugas untuk mempelajari dan memeriksa hal-hal yang krusial dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila di Taman Kebhinnekaan di pintu air Kanal TImur di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (7/7/2018). Pengenalan dan peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila serta kebihnnekaan, kini ditampilkan di ruang publik.

Sidang pertama BPUPKI berlangsung tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945.  Para anggota sidang membahas berbagai hal terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, antara lain syarat-syarat hukum berdirinya suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara, dan dasar negara. Dasar negara kala itu menjadi salah satu pembahasan pada sidang pertama dengan tiga anggota mengutarakan pendapatnya melalui pidato yakni Muh. Yamin (sidang 29 Mei 1945), Soepomo (31 Mei 1945), dan Soekarno  (1 Juni 1945).

Muh. Yamin mengatakan bahwa perumusan pokok-pokok aturan dasar Negara Indonesia harus disusun berdasarkan watak peradaban Indonesia. Dalam pidatonya, Muh. Yamin mengemukakan lima hal sebagai dasar negara, yaki peri kebangsaan,  peri kemanusiaan, peri Ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan Rakyat yang dicantumkan pada naskah rancangan Undang-undang Dasar :

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan pada 31 Mei 1945, Soepomo dalam pidatonya mengemukakan tiga permasalahan yang dia temukan dalam sidang yakni pemerintahan negara, hubungan negara dan agama, dan bentuk negara. Beliau menjelaskan bahwa dasar dan bentuk susunan negara berhubungan erat dengan riwayat hukum (reschtgeshichte) dan lembaga sosial dari suatu negara. Sehingga, setiap negara memiliki keunikan masing-masing.

Soepomo pun mengajukan kerangka pemikiran dengan beberapa ciri yang menggambarkan alam pikiran kebudayaan Indonesia  yakni cita-cita persatuan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antar sesama golongan yang diliputi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Soepomo juga mengutarakan hakikat cita-cita negara. Sehingga, beliau menyampaikan tiga teori negara yakni teori perseorangan, teori golongan, dan teori integralistik. Ketiga teori ini dapat menjadi rujukan soal cita-cita negara.

KOMPAS/WAWAN H PARBOWO

Pesepeda melintas di depan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2020). Ditahun-tahun sebelumnya, Gedung Pancasila digunakan sebagai pusat peringatan Hari Lahir Pancasila. Dikarenakan ada pandemi Covid-19, maka Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar acara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual. Foto ketiga: Pesepeda melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi terbentang spanduk Hari Lahir Pancasila.

Sementara,  Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengutarakan pendapat tentang dasar negara dalam 6.480 kata, Soekarno menyampaikan kepada anggota ulasannya mengenai arti merdeka yaitu Philosophische grondslag,  yaitu fundamen, filsafat, jiwa, dan hasrat sedalam-dalamnya untuk mendirikan Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Kemudian, Soekarno melanjutkan dengan menyampaikan tentang dasar negara dengan melemparkan pertanyaan retoris mengenai Weltanschauung untuk mendirikan Indonesia yang merdeka. Weltanshcauung adalah orientasi kognitif mendasar  yang mencakup seluruh pengetahuan dan sudut pandang individu atau masyarakat.  Soekarno meneruskan dengan pemaparan pandangannya mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka.

Pada urutan pertama, beliau menyebutkan dasar yang baik dijadikan dasar pertama untuk Indonesia adalah dasar kebangsaan. “Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia”. Dasar yang kedua adalah internasionalisme. Menurut Soekarno, selain mendirikan Indonesia Merdeka, kekeluargaan antar bangsa-bangsa juga harus dijunjung. Dasar yang ketiga adalah dasar mufakat, perwakilan, dan dasar permusyawaratan. Bahwa Indonesia bukan negara untuk satu golongan saja namun untuk semua dimana satu untuk semua, dan semua untuk satu.

Dasar yang keempat yang dikemukakan Soekarno adalah kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa selain persamaan politik, persamaan ekonomi dalam bentuk kesejahteraan bersama juga perlu diadakan sebagai prinsip dimana tidak ada kemiskinan di masa Indonesia Merdeka. Sedangkan pada dasar kelima dan terakhir, Soekarno mengutarakan prinsip ketuhanan dimana bangsa Indonesia merupakan negara yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Rakyat Indonesia dijamin untuk memiliki keleluasan  menyembah Tuhannya masing-masing tanpa egoisme agama dan tetap satu sebagai Negara Indonesia.

Setelah menjelaskan lima dasar negara tersebut, Soekarno kemudian membicarakan nama yang tepat tentang dasar negara.  Panca dharma dinilai tidak tepat digunakan dikarena dharma sendiri berarti kewajiban, sedangkan bahasannya merupakan dasar. Soekarno kemudian menyatakan, atas petunjuk dari seorang ahli bahasa, dasar negara ini dirangkum dengan nama “Panca Sila”. Sila sendiri memiliki arti dasar. Sehingga, di atas lima dasar Indonesia berdiri sebagai negara yang kekal dan abadi.

Baca juga: Pancasila dan Tugas Sejarah Kita

KOMPAS/RONNY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah gambar lambang negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila, digambarkan para pengunjung Braga Festival 2008 di Bandung (30/12/2008). Hasil karya ini diprakarsai seniman Nanang R Hidayat yang menemukan adanya keberagaman persepsi warga masyarakat terhadap bentuk lambang negara.

Panitia delapan kemudian dibentuk untuk mempersiapkan perumusan dasar negara. Panitia delapan mengadakan rapat pada masa reses sidang BPUPKI pada 22 Juni 1945. Panitia delapan mengadakan rapat di gedung Kantor Besar Jawa Hokokai, Lapangan Banteng untuk membahas rancangan pembukaan (preambule) Undang-Undang Dasar (UUD), mengelompokan usulan anggota, dan menyepakati pembentukan panitia sembilan untuk menyusun rumusan dasar negara.

Anggota panitia Sembilan diantaranya Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Soebardjo, AA Maramis, Abdulkahar Muzakkir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso. Panitia Sembilan mengadakan pertemuan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta.  Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang didalamnya termuat rumusan kolektif dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembahasan Pancasila masih berlanjut dalam masa persidangan kedua BPUPKI. yang berlangsung 10 Juli hingga 13 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI diselenggarakan.  Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja selama masa reses. Sidang ini menghasilkan keputusan tentang bentuk negara republik bagi Indonesia merdeka dan perumusan terakhir draft dasar negara.

Pada sidang ini, J. Latuharhary menyampaikan keberatannya terhadap sila pertama “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” karena berakibat besar terhadap pemeluk agama lain. Sehingga, dibentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soepomo yang bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat dari rapat besar dan kecil. Hasil kerja panitia kecil yang diketuai Soepomo disempurnakan bahasanya oleh sebuah “Panitia Penghalus Bahasa” yang terdiri dari Hoesein Djajadiningrat, Agus Salim, dan Soepomo.

Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada siding tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Lima Sila Pancasila tersebut adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang Tata Urutan Dan Rumusan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Arti Penting Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup

Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, maka Pancasila merupakan ideologi negara. Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara dan ligatur (pemersatu) dalam peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Baca juga: Organisasi Pemuda Indonesia, Sumbu Pemersatu Bangsa

Masa Orde Baru (1966-1998) menjadi masa ketika Pancasila menjadi ideologi yang diindoktrinasikan secara tertib kepada hampir semua warga negara. Hal itu tercantum dalam melalui Ketetapan MPR No.II/MPR/1978.

Lewat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pancasila dibedah dan nilai baru dirumuskan. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila.

Pada Maret 1979, pemerintah juga membentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Dalam pelaksanaannya, badan ini dibantu Penasihat Presiden tentang Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P7).

Setiap sila diurai dan dikembangkan dalam puluhan butir makna dan kewajiban yang harus dilakukan. Indoktrinasi yang dilakukan secara masif sejak 1978 terbukti ampuh untuk memaksa orang mengingat bunyi sila-sila dalam Pancasila,  P-4 dirancang agar dapat menjaga kelestarian dan keampuhan Pancasila demi tercapainya tujuan nasional dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum pada UUD 1945.

Penataran P4 dipraktekkan sebagai kewajiban yang bersifat indoktrinatif dan dijadikan persyaratan untuk jabatan formal. Bersamaan dengan jatuhnya kekuasaan Soeharto, fondasi ideologi yang dibangun untuk melanggengkan rezim totaliternya pun dilengserkan. P4 diusulkan dihapus lewat ketetapan MPR tahun 1998.

Setelah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta membekukan program penataran P4 bagi mahasiswanya tahun 1998, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono membekukan penataran P4 bagi semua mahasiswa baru di perguruan tinggi. (Kompas, 16 Agustus 2010).

Baca juga: Sejarah Lahirnya Budi Utomo dan Kongres 1908

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo  di Istana Bogor memimpin Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual dan disiarkan langsung melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (1/6/2020). Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda saat ini menguji daya juang, pengorbanan, dan kedisiplinan bangsa Indonesia. Presiden menyampaikan Pancasila ibarat bintang yang menjadi pemersatu bangsa dalam melewati ujian pandemi ini.