Sebutkan dan jelaskan asas asas yang berlaku secara umum

Di artikel kali ini kami akan membahas tentang asas-asas hukum di Indonesia, sebelum masuk ke inti materi, apa itu asas hukum? Asas Hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar peraturan hukum konkret di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa asas dalam KUHPdt yang sangat penting dalam Hukum Perdata adalah:

• Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang (lihat Pasal 1338 KUHPdt). Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya.

Dalam hukum kontrak, asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori leisbet fair in menganggap bahwa the invisible hand akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah ekonomi. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat seperti yang diungkap dalam exploitation de homme par l’homme.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah contractus verbis literis dan contractus innominat. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPdt adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para Pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam Pasal 1340 KUHPdt berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPdt yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPdt, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUHPdt mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPdt untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPdt mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPdt memiliki ruang lingkup yang luas.

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas pacta sunt servanda diberi arti sebagai pactum, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan asas diatas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPdt. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

• Asas Kepribadian (Personality)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdt.

Pasal 1315 KUHPdt menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

• Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi (relative) dan itikad baik mutlak.

Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

Jakarta -

Setiap warga negara akan mendapatkan status kewarganegaraan berdasarkan asas yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan dapat diperoleh baik berdasarkan kelahiran maupun perkawinan.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, warga negara terdiri dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jenis-jenis Asas Kewarganegaraan

Secara umum, asas kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan kelahiran dan perkawinan. Berdasarkan kelahiran asas kewarganegaraan terdiri dari ius sanguinis dan ius soli. Sedangkan berdasarkan perkawinan, asas kewarganegaraan terdiri dari asas persamaan hukum dan persamaan derajat.

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Maryanto, berikut jenis-jenis asas kewarganegaraan seseorang:

A. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

1. Asas Ius Sanguinis

Asas ius sanguinis bisa disebut juga dengan asas hubungan darah atau keturunan. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orangtuanya.

Contohnya seorang anak lahir di negara X yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya merupakan warga negara Y yang menganut asas lain, maka anak tersebut menjadi warga negara Y. Contoh negara yang menganut asas ius sanguinis adalah RRC.

2. Asas Ius Soli

Asas ius soli atau disebut juga asas tempat atau daerah kelahiran adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah orang tersebut dilahirkan.

Contohnya apabila seorang anak lahir di negara X, maka secara otomatis menjadi warga negara X walaupun orang tuanya merupakan warga negara Y. Beberapa negara yang menganut asas ius soli antara lain Amerika Serikat, Kanada, Kamboja, Pakistan, dan Brazil.

B. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

1. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah asas yang memandang bahwa suami istri merupakan keluarga yang saling terikat satu sama lain, sehingga diusahakan status kewarganegaraan keduanya sama.

2. Asas Persamaan Derajat

Asas persamaan derajat adalah asas yang memandang bahwa perkawinan tidak menjadikan ketundukan salah satu pihak terhadap hukum yang lain. Artinya, baik suami maupun istri diberikan kebebasan untuk menentukan status kewarganegaraan mereka masing-masing.

Di Indonesia, asas kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006, asas kewarganegaraan Indonesia terdiri dari ius sanguinis, ius soli, tunggal, dan ganda terbatas. Berikut penjelasannya:

1. Asas Ius Sanguinis

Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

2. Asas Ius Soli

Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Perbedaan asas yang digunakan dalam menentukan kewarganegaraan memungkin seseorang memiliki kewarganegaraan ganda (bipatride) atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan (apatride).

Status bipatride dapat terjadi apabila seorang anak lahir di negara Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, sementara orangtuanya adalah warga negara RRC yang menganut asas ius sanguinis. Maka anak tersebut akan menjadi warga negara Amerika Serikat dan juga RRC.

Sedangkan, status apatride bisa saja terjadi apabila seorang anak lahir di negara RRC yang menganut asas ius sanguinis, sementara orangtuanya berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Kondisi ini merupakan kebalikan dari bipatride.

Simak Video "Australia Buka Perbatasan Internasional untuk Warga yang Sudah Divaksin"

Page 2

Jakarta -

Setiap warga negara akan mendapatkan status kewarganegaraan berdasarkan asas yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan dapat diperoleh baik berdasarkan kelahiran maupun perkawinan.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, warga negara terdiri dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jenis-jenis Asas Kewarganegaraan

Secara umum, asas kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan kelahiran dan perkawinan. Berdasarkan kelahiran asas kewarganegaraan terdiri dari ius sanguinis dan ius soli. Sedangkan berdasarkan perkawinan, asas kewarganegaraan terdiri dari asas persamaan hukum dan persamaan derajat.

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Maryanto, berikut jenis-jenis asas kewarganegaraan seseorang:

A. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

1. Asas Ius Sanguinis

Asas ius sanguinis bisa disebut juga dengan asas hubungan darah atau keturunan. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orangtuanya.

Contohnya seorang anak lahir di negara X yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya merupakan warga negara Y yang menganut asas lain, maka anak tersebut menjadi warga negara Y. Contoh negara yang menganut asas ius sanguinis adalah RRC.

2. Asas Ius Soli

Asas ius soli atau disebut juga asas tempat atau daerah kelahiran adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah orang tersebut dilahirkan.

Contohnya apabila seorang anak lahir di negara X, maka secara otomatis menjadi warga negara X walaupun orang tuanya merupakan warga negara Y. Beberapa negara yang menganut asas ius soli antara lain Amerika Serikat, Kanada, Kamboja, Pakistan, dan Brazil.

B. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

1. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah asas yang memandang bahwa suami istri merupakan keluarga yang saling terikat satu sama lain, sehingga diusahakan status kewarganegaraan keduanya sama.

2. Asas Persamaan Derajat

Asas persamaan derajat adalah asas yang memandang bahwa perkawinan tidak menjadikan ketundukan salah satu pihak terhadap hukum yang lain. Artinya, baik suami maupun istri diberikan kebebasan untuk menentukan status kewarganegaraan mereka masing-masing.

Di Indonesia, asas kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006, asas kewarganegaraan Indonesia terdiri dari ius sanguinis, ius soli, tunggal, dan ganda terbatas. Berikut penjelasannya:

1. Asas Ius Sanguinis

Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

2. Asas Ius Soli

Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Perbedaan asas yang digunakan dalam menentukan kewarganegaraan memungkin seseorang memiliki kewarganegaraan ganda (bipatride) atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan (apatride).

Status bipatride dapat terjadi apabila seorang anak lahir di negara Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, sementara orangtuanya adalah warga negara RRC yang menganut asas ius sanguinis. Maka anak tersebut akan menjadi warga negara Amerika Serikat dan juga RRC.

Sedangkan, status apatride bisa saja terjadi apabila seorang anak lahir di negara RRC yang menganut asas ius sanguinis, sementara orangtuanya berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Kondisi ini merupakan kebalikan dari bipatride.

Simak Video "Australia Buka Perbatasan Internasional untuk Warga yang Sudah Divaksin"