Pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan berbagai upaya pemerintah. (unsplash)
adjar.id – Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak bisa begitu saja hilang, perlu adanya berbagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut.
Proses penegakan hak dan kewajiban warga sendiri bisa diterapkan dengan melakukan beberapa tindakan pencegahan oleh pemerintah.
Pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 SMA edisi revisi 2018 terdapat satu soal pada uji kompetensi bab 1 di halaman 32.
Soal tersebut meminta kita untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Baca Juga: Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Masyarakat
Maka dari itu, kali ini kita akan membahas mengenai jawaban soal tersebut sebagai bahan referensi Adjarian saat mengerjakannya yang juga menjadi materi PPKn kelas 12 SMA.
Tindakan pencegahan merupakan salah satu tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban bagi warga negara.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari beberapa faktor, agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Yuk, kita simak penjelasan dari jawaban mengenai upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban berikut ini!
Page 2
Pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan berbagai upaya pemerintah. (unsplash)
1. Penegakan Supremasi Hukum dan Demokrasi
Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan sumpremasi hukum dan juga demokrasi bagi warga negara.
Pendekatan hukum dan pendekatan biologis harus dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi, para pejabat penegak hukum harus bisa memenuji kewajibannya untuk bisa memberikan pelayanan yang adil dan juga baik kepada masyarakat.
Baca Juga: Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara, Materi PPKn kelas 11 SMA
Selain itu penegak hukum juga harus bisa memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari kekerasan yang melawan hukum.
2. Mengoptimalkan Peran Lembaga-Lembaga
Pemerintah juga bisa mengupayakan dengan mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban.
Beberapa lembaga negara yang memiliki peran seperti lembaga tinggi negara di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman RI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Selain itu, juga masih ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan ada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Page 3
Pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan berbagai upaya pemerintah. (unsplash)
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga negara Indonesia.
Hal ini bisa dilakukan untuk mencegah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Nah, jika pelayanan publik baik, warga negara akan merasa bahwa hak dan kewajibannya sebagai warga negara bisa mudah terpenuhi oleh pemerintah.
Baca Juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Pancasila, Materi PPKn Kelas 12 SMA
Tetapi, jika kualitas pelayanan publiknya kurang, maka bisa menimbulkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
4. Meningkatkan Pengawasan
Nah, dalam upaya penegakan hak dan kewajiban bagi warga negara diperlukan juga peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya.
Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban.
Jadi, dengan adanya pengawasan ini bisa mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Page 4
Pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan berbagai upaya pemerintah. (unsplash)
5. Meningkatkan profesionalisme
Pemerintah juga harus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga keamanan dan juga pertahanan negara.
Hal ini dilakukan agar warga negara bisa merasakan rasa aman akan pemenuhuhan hak dan kewajibannya.
Lembaga pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban agar masyarakat tetap merasakan rasa aman dan damai.
Baca Juga: Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945
6. Meningkatkan Kerja Sama
Upaya yang bisa dilakukan pemerintah lainnya yaitu meningkat kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan masyarakat.
Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa saling memahami dan menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan.
Jadi, hak dan kewajiban warga negara bisa terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
Nah, itu tadi beberapa upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bisa menjadi referensi Adjarian dalam mengerjakan uji kompetensi bab 1 di halaman 32.
yuk, tonton video ini juga!
Beranda HAM
Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. b. Mengoptimalkan peran lembagalembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. e. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus). f. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing
Jakarta -
Setiap warga negara memiliki kewajiban. Bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Apa saja contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara?
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia sebagai tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Sebagai hamba, manusia memiliki kewajiban terhadap Tuhan. Sebagai anak, manusia berkewajiban terhadap orang tua. Sebagai siswa, manusia punya kewajiban terhadap sekolah. Manusia juga punya kewajiban terhadap lingkungan dan masyarakat.
Peran sebagai warga negara membuat manusia punya kewajiban terhadap negara. Kewajiban terhadap negara disebut sebagai kewajiban warga negara.
Kewajiban warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 dan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Kewajiban warga negara tersusun atas kewajiban asasi manusia. Beberapa kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban memimpin dan memelihara bumi, kewajiban moral untuk melakukan sesuatu yang benar sesuai aturan di masyarakat, kewajiban sosial terhadap sesama manusia, dan kewajiban pada Tuhan.
Tetapi, ada saja kasus pengingkaran kewajiban yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah sikap dan perilaku seseorang saat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang warga negara. kewajiban disebut juga orang yang mengingkari kewajibannya, seperti dikutip dari buku 'Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan' oleh Tasum dan Rani Apriani.
Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah sebagai berikut:
- 1. Tidak atau menghindari membayar pajak
Tidak atau menghindari membayar pajak adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang." Pengingkaran terhadap pajak mencakup pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain.
Warga negara wajib membayar pajak karena pajak adalah salah satu sumber dana pembangunan yang hasilnya dinikmati warga negara, seperti jalan raya dan fasilitasnya.
- 2. Melanggar hak asasi manusia lain
Pelanggaran hak asasi manusia adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang tercantum dalam Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain." Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah membunuh orang lain yang merupakan pelanggaran hak hidup.
Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara. Karena itu, setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain agar dapat hidup dengan kondusif.
- 3. Pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar
UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 amandemen menyebutkan pentingnya pendidikan bagi manusia sebagai sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Pasal tersebut berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
Pendidikan dasar yang dimaksud di atas yaitu pendidikan formal sampai jenjang SMP. Siapapun warga negara yang tidak memberikan keleluasaan seseorang mendapatkan pendidikan dasar berarti melanggar undang-undang.
- 4. Tidak ikut serta dalam pembelaan negara
Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Artinya, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta membela negara sesuai perannya masing-masing.
Contoh pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam membela negara yaitu seorang warga negara yang tidak mau tahu dengan lingkungannya dan negaranya, atau melakukan sesuatu yang memecah belah bangsa Indonesia.
5. Tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional
Tujuan pembangunan nasional Indonesia terdapat dalam pokok pikiran dalam UUD 1945 alinea 4, yaitu memajukan kecerdasan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kewajiban untuk ikut serta mencapai tujuan pembangunan nasional terdapat dalam UU Nomor 20 tahun 2003.
Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu warga negara yang tidak peduli dengan pendidikan di lingkungan terutama keluarganya, warga negara yang ikut membuat kerusuhan di negara lain, dan warga negara yang mengambil hak warga negara.
Klik selanjutnya>>
(twu/pay)
Page 2
Jakarta -
Setiap warga negara memiliki kewajiban. Bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Apa saja contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara?
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia sebagai tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Sebagai hamba, manusia memiliki kewajiban terhadap Tuhan. Sebagai anak, manusia berkewajiban terhadap orang tua. Sebagai siswa, manusia punya kewajiban terhadap sekolah. Manusia juga punya kewajiban terhadap lingkungan dan masyarakat.
Peran sebagai warga negara membuat manusia punya kewajiban terhadap negara. Kewajiban terhadap negara disebut sebagai kewajiban warga negara.
Kewajiban warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 dan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Kewajiban warga negara tersusun atas kewajiban asasi manusia. Beberapa kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban memimpin dan memelihara bumi, kewajiban moral untuk melakukan sesuatu yang benar sesuai aturan di masyarakat, kewajiban sosial terhadap sesama manusia, dan kewajiban pada Tuhan.
Tetapi, ada saja kasus pengingkaran kewajiban yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah sikap dan perilaku seseorang saat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang warga negara. kewajiban disebut juga orang yang mengingkari kewajibannya, seperti dikutip dari buku 'Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan' oleh Tasum dan Rani Apriani.
Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah sebagai berikut:
- 1. Tidak atau menghindari membayar pajak
Tidak atau menghindari membayar pajak adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang." Pengingkaran terhadap pajak mencakup pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain.
Warga negara wajib membayar pajak karena pajak adalah salah satu sumber dana pembangunan yang hasilnya dinikmati warga negara, seperti jalan raya dan fasilitasnya.
- 2. Melanggar hak asasi manusia lain
Pelanggaran hak asasi manusia adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang tercantum dalam Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain." Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah membunuh orang lain yang merupakan pelanggaran hak hidup.
Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara. Karena itu, setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain agar dapat hidup dengan kondusif.
- 3. Pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar
UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 amandemen menyebutkan pentingnya pendidikan bagi manusia sebagai sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Pasal tersebut berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
Pendidikan dasar yang dimaksud di atas yaitu pendidikan formal sampai jenjang SMP. Siapapun warga negara yang tidak memberikan keleluasaan seseorang mendapatkan pendidikan dasar berarti melanggar undang-undang.
- 4. Tidak ikut serta dalam pembelaan negara
Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Artinya, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta membela negara sesuai perannya masing-masing.
Contoh pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam membela negara yaitu seorang warga negara yang tidak mau tahu dengan lingkungannya dan negaranya, atau melakukan sesuatu yang memecah belah bangsa Indonesia.
5. Tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional
Tujuan pembangunan nasional Indonesia terdapat dalam pokok pikiran dalam UUD 1945 alinea 4, yaitu memajukan kecerdasan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kewajiban untuk ikut serta mencapai tujuan pembangunan nasional terdapat dalam UU Nomor 20 tahun 2003.
Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu warga negara yang tidak peduli dengan pendidikan di lingkungan terutama keluarganya, warga negara yang ikut membuat kerusuhan di negara lain, dan warga negara yang mengambil hak warga negara.
Klik selanjutnya>>