Top 10 jumlah anggota hakim yang memiliki mahkamah konstitusi yang ditetapkan oleh presiden adalah 2022

Ringkasan: Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.Cari sumber: "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) a

Ringkasan: Ruang lingkup Hakim dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kehakiman) mengatakan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”. Berdasarkan pasal 1 angka 8 Kitab Undang-U

Ringkasan: . aku tidak habis pikir, Rian masih aja berdusta. sudah jelas, semua cerita liburannya itu bohong. ia tidak pernah pergi ke luar negeri titik-titik Samp. … ai kapan ia akan seperti itu? Hmmm... sebagai temannya, aku tidak boleh membiarkan dia seperti itu titik aku hanya mengingatkannya. maksud pertanyaan bercetak miring pada kutipan cerita tersebut adalah ...A. Tokoh Aku adalah teman Rian yang angkuh.B. Tokoh Aku mengetahui kalau Rian angkuh. C. Tokoh Aku tidak menyangka Jika Rian selalu

Ringkasan: 04-11-2021Wewenang Mahkamah Konstitusi kerap disamakan dengan Mahkamah Agung. Padahal, dari kemunculan, tugas, hingga tanggung jawab keduanya jelas jauh berbeda. Oleh: Tim Hukum online Dibanding Mahkamah Agung, keberadaan dan wewenang Mahkamah Konstitusi di tanah air masih bisa dibilang “baru”. Mahkamah Konstitusi lahir pada 13 Agustus 2003. Dinilai dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi di negaranya. Bahkan, Indonesia merupakan negara pertama yang

Ringkasan: e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.