Top 10 parameter/batu uji yang dipergunakan oleh mk ketika menguji konstitusionalitas suatu undang-undang 2022

Top 1: Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*

Pengarang: pusdik.mkri.id - Peringkat 168
Hasil pencarian yang cocok: menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.1 Keberadaan Mahkamah Konstitusi ... dipergunakan oleh MK sebagai parameter uji konstitusionalitas ... ...

Top 2: Melihat Batasan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang ...

Pengarang: vivajusticia.law.ugm.ac.id - Peringkat 244
Ringkasan: Oleh:. Andri Mahakam Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan (2) diberikan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Empat kewenangan tersebut yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisishan tentang hasil pemilihan umum. Satu kewajiban dari MK yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewa
Hasil pencarian yang cocok: 29 Nov 2018 — Oleh: Andri Mahakam. Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan (2) diberikan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. ...

Top 3: Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita

Pengarang: media.neliti.com - Peringkat 161
Hasil pencarian yang cocok: oleh M Siahaan · Dirujuk 33 kali — atau Wakil Presiden kecuali dengan mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi. Salah satu kewenangan yang dimiliki MK yakni pengujian undang- ... ...

Top 4: dalam uud 1945 berdasarkan putusan - mahkamah konstitusi

Pengarang: arenahukum.ub.ac.id - Peringkat 132
Hasil pencarian yang cocok: oleh AE Widiarto · 2018 · Dirujuk 1 kali — Kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menempati ... dijadikan sebagai batu uji. ... sebagai parameter, tolok ukur, atau batu uji. ...

Top 5: pengujian undang-undang secara formil - Jurnal Legislasi Indonesia

Pengarang: e-jurnal.peraturan.go.id - Peringkat 136
Hasil pencarian yang cocok: Mencermati konsep di luar naskah UUD 1945, apakah Peraturan Tata Tertib DPR tepat dijadikan batu uji oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas ... ...

Top 6: SALINAN PUTUSAN Nomor 16/PUU-XVII/2019 DEMI ...

Pengarang: jdih.kemendag.go.id - Peringkat 111
Hasil pencarian yang cocok: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ... Alasan-alasan Pemohon dalam menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (2) huruf d. UU ... ...

Top 7: Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah ...

Pengarang: kepaniteraan.mahkamahagung.go.id - Peringkat 132
Ringkasan: Detailasep nursobah. Prosedur Berperkara 18 Juli 2021Hak uji materiil (HUM) adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap perhaturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[1] Lingkup tugas dan wewenang Mahkamah Agung ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan peru
Hasil pencarian yang cocok: 18 Jul 2021 — Kewenangan Uji Materiil yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ... Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut ... ...

Top 8: ID1_1961072019860910012109... - Repositori | UNUD

Pengarang: repositori.unud.ac.id - Peringkat 165
Hasil pencarian yang cocok: Dengan adanya MK semua undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 ... Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan menguji suatu undang-undang, ... ...

Top 9: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mahkamah Konstitusi ...

Pengarang: dspace.uii.ac.id - Peringkat 158
Hasil pencarian yang cocok: oleh S GRISMINARTI · 2019 — ataupun parameter secara resmi yang mengatur bagaimana suatu UU dapat ... dengan UUD NRI Tahun 1945 yang sejatinya harus dengan parameter atau batu uji. ...

Top 10: 1 PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020 DEMI ...

Pengarang: peraturan.bpk.go.id - Peringkat 118
Hasil pencarian yang cocok: 2 Sep 2021 — 7. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON yaitu Pembentukan UU Cipta. Kerja, ... ...

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA