Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Jakarta -

Politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda (Indonesia) atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda.

Secara garis besar, politik etis memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda.

Kebijakan politik etis ini tentu tidak dibuat secara tiba-tiba tanpa alasan. Untuk mengetahui sejarah latar belakang, tokoh pelopor, dan dampak untuk Hindia Belanda, detikers bisa baca penjelasannya di bawah ini, nih.

Selama masa kolonial, Belanda telah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi berbasis sistem kapitalisme Barat. Salah satu kebijakan ekonomi yang mengakibatkan penderitaan terparah rakyat Hindia Belanda adalah cultuurstelsel atau sistem tanam paksa pada 1830.

Kebijakan ini bahkan mendapat kritik berbagai kalangan, termasuk dari politikus dan intelektual Belanda sendiri, lho.

Mereka adalah Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer. Kedua tokoh ini merasa semua kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Belanda merupakan tindak eksploitasi dan menurunkan kesejahteraan rakyat.

Dengan begitu, Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer merasa pemerintah Belanda memiliki hutang tanggung jawab moral untuk menyejahterakan rakyat Hindia Belanda.

Bermula dari kritikan inilah, akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada masyarakat Hindia Belanda.

Tokoh Pelopor Politik Etis

Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer merupakan tokoh yang berada di balik kebijakan politik etis. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kemdikbud, sebagai bentuk kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah Belanda, Van Deventer memuat kritiknya dalam tulisan berjudul "Een Eereschlud' (hutang kehormatan), yang dimuat di majalah De Gids (1899).

Dalam tulisannya, Van Deventer mengatakan, pemerintah Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri mereka sendiri dan memperoleh keuntungan yang besar.

Ternyata banyak kalangan yang sependapat dengan kritikan Van Deventer tersebut. Mendengar banyak kritikan dan tuntutan yang masuk, Ratu Wihelmina akhirnya bertindak dengan mengeluarkan kebijakan baru yang disebut politik etis.

Dampak Politik Etis

Adanya kebijakan politik etis ternyata membawa dampak besar bagi Hindia Belanda, lho, detikers.

Praktik politis etis telah membawa perubahan dalam arah kebijakan politik Belanda atas negeri jajahannya. Pada era itu pula muncul simbol baru yang disebut "kemajuan". Memang apa saja sih bentuk kemajuannya?

Pemerintah Belanda mulai memerhatikan pembangunan infrastruktur dengan membangun jalur kereta api Jawa-Madura. Sementara di Batavia, lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu.

Tak hanya itu, di bidang pertanian, pemerintah Belanda mulai membangun irigasi atau sistem pengairan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu, sebagai upaya meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda, pemerintah melakukan emigrasi di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera.

Kebijakan politik etis ini berakhir ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua.

Itu dia sejarah singkat mengenai politik etis pada masa kolonial di Indonesia. Gimana detikers, sekarang jadi lebih mengenal tentang politik etis, kan?

Simak Video "Gegara Omicron Belanda Lockdown Lagi"



(pal/pal)

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Conrad Theodor van Deventer

Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) dikenal kepada seorang pakar hukum Belanda dan juga tokoh Politik Etis.

Ia pada usia muda bertolak ke Hindia Belanda. Dalam waktu sepuluh tahun, Deventer sudah dijadikan kaya, sebab perkebunan perkebunan swasta serta maskapai minyak BPM yang muncul bersamaan ketika itu banyak membutuhkan afal yang berguna penasihat hukum.

Pada sebuah surat tertanggal 30 April 1886 yang ditujukan kepada orang tuanya, Deventer mengemukakan perlunya sebuah tingkah laku yang dibuat yang lebih manusiawi bagi pribumi sebab mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol dampak salah pengelolaan tanah jajahan.

Lalu pada 1899 Deventer menulis dalam majalah De Gids (Panduan), berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan). Pengertian Eereschuld secara substasial merupakan "Hutang yang demi kehormatan wajib dibayar, walaupun tidak dapat di tuntut dimuka hakim". Tulisan itu mempunyai pokoknya angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka dijadikan negara yang makmur dan bebas sama sekali dari bahaya (adanya kereta api, bendungan-bendungan, dst) merupakan hasil kolonialisasi yang datang dari daerah jajahan di Hindia Belanda ("Indonesia"), sementara Hindia Belanda ketika itu miskin dan terbelakang. Aci sudah sepantasnya bila kekayaan tersebut dikembalikan.

Ketika Deventer dijadikan anggota Parlemen Belanda, ia menerima tugas dari menteri daerah jajahan Idenburg kepada menyusun sebuah laporan mengenai situasi ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura. Dalam waktu satu tahun, Deventer berhasil mendudukkan tugasnya (1904). Dengan membuka Deventer mengungkapkan situasi yang menyedihkan, yang belakang sekali dengan tegas mempersalahkan kebijakan pemerintah. Tulisan itu sangat terkenal, dan tentu saja mengundang banyak reaksi pro-kontra. Sebuah tulisan lain yang tak kalah terkenalnya merupakan yang dimuat oleh De Gids juga (1908) ialah sebuah uraian mengenai Hari Depan Insulinde, yang menjabarkan prinsip-prinsip etis bagi beleid pemerintah terhadap tanah jajahannya.

Yayasan Kartini

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Kartinischool ("sekolah Kartini") di Semarang di masa Hindia Belanda

Ketika pada tahuan 1911 surat-surat Kartini diterbitkan, Van Deventer terkesan sekali, sehingga tergerak kepada menulis sebuah resensi yang panjang-lebar, sekadar kepada menyebarluaskan cita-cita Kartini, yang cocok dengan cita-cita Deventer sendiri : mengangkat bangsa pribumi secara rohani dan ekonomis, memperjuangkan emansipasi mereka.

Secara pribadi, Van Deventer pernah bersua dengan Kartini, waktu puteri Bupati Jepara itu berumur 12 tahun, tetapi komunikasi tidak berlanjut. Waktu Kartini mulai menulis surat-suratnya kepada teman-teman puteri di Negeri Belanda, keluarga Van Deventer sudah meninggalkan Indonesia. Baru lewat surat-surat terbitan Abendanon, keluarga Deventer menaruh minat terhadap cita-cita Kartini.

Semenjak itulah, Nyonya Van Deventer tampil ke muka. Tahun 1913 ia membangun Yayasan Kartini, yang dimaksudkan kepada membuka sekolah-sekolah bagi puteri-puteri pribumi setelah van Deventer meninggal (1915), Nyonya Deventer sendirilah yang mengurus segala-galanya dengan tak kenal lelah. Ribuan murid puteri pun memasuki "Sekolah Kartini" yang bernaung dibawah Yayasan Kartini.

Waktu Belanda diduduki Jerman (1942), Nyonya Deventer meninggal dalam usia 85 tahun. Ia mewariskan sejumlah luhur dana yang wajib dimanfaatkan kepada memajukan bangsa Indonesia dalam anggota pendidikan. Yang belakang sekali dana tersebut dikendalikan oleh Van Deventer-Maas Stichting.


edunitas.com


Page 2

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Conrad Theodor van Deventer

Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) dikenal kepada seorang pakar hukum Belanda dan juga tokoh Politik Etis.

Ia pada usia muda bertolak ke Hindia Belanda. Dalam waktu sepuluh tahun, Deventer sudah dijadikan kaya, sebab perkebunan perkebunan swasta serta maskapai minyak BPM yang muncul bersamaan ketika itu banyak membutuhkan afal yang berguna penasihat hukum.

Pada sebuah surat tertanggal 30 April 1886 yang ditujukan kepada orang tuanya, Deventer mengemukakan perlunya sebuah tingkah laku yang dibuat yang lebih manusiawi bagi pribumi sebab mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol dampak salah pengelolaan tanah jajahan.

Lalu pada 1899 Deventer menulis dalam majalah De Gids (Panduan), berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan). Pengertian Eereschuld secara substasial merupakan "Hutang yang demi kehormatan wajib dibayar, walaupun tidak dapat di tuntut dimuka hakim". Tulisan itu mempunyai pokoknya angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka dijadikan negara yang makmur dan bebas sama sekali dari bahaya (adanya kereta api, bendungan-bendungan, dst) merupakan hasil kolonialisasi yang datang dari daerah jajahan di Hindia Belanda ("Indonesia"), sementara Hindia Belanda ketika itu miskin dan terbelakang. Aci sudah sepantasnya bila kekayaan tersebut dikembalikan.

Ketika Deventer dijadikan anggota Parlemen Belanda, ia menerima tugas dari menteri daerah jajahan Idenburg kepada menyusun sebuah laporan mengenai situasi ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura. Dalam waktu satu tahun, Deventer berhasil mendudukkan tugasnya (1904). Dengan membuka Deventer mengungkapkan situasi yang menyedihkan, yang belakang sekali dengan tegas mempersalahkan kebijakan pemerintah. Tulisan itu sangat terkenal, dan tentu saja mengundang banyak reaksi pro-kontra. Sebuah tulisan lain yang tak kalah terkenalnya merupakan yang dimuat oleh De Gids juga (1908) ialah sebuah uraian mengenai Hari Depan Insulinde, yang menjabarkan prinsip-prinsip etis bagi beleid pemerintah terhadap tanah jajahannya.

Yayasan Kartini

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Kartinischool ("sekolah Kartini") di Semarang di masa Hindia Belanda

Ketika pada tahuan 1911 surat-surat Kartini diterbitkan, Van Deventer terkesan sekali, sehingga tergerak kepada menulis sebuah resensi yang panjang-lebar, sekadar kepada menyebarluaskan cita-cita Kartini, yang cocok dengan cita-cita Deventer sendiri : mengangkat bangsa pribumi secara rohani dan ekonomis, memperjuangkan emansipasi mereka.

Secara pribadi, Van Deventer pernah bersua dengan Kartini, waktu puteri Bupati Jepara itu berumur 12 tahun, tetapi komunikasi tidak berlanjut. Waktu Kartini mulai menulis surat-suratnya kepada teman-teman puteri di Negeri Belanda, keluarga Van Deventer sudah meninggalkan Indonesia. Baru lewat surat-surat terbitan Abendanon, keluarga Deventer menaruh minat terhadap cita-cita Kartini.

Semenjak itulah, Nyonya Van Deventer tampil ke muka. Tahun 1913 ia membangun Yayasan Kartini, yang dimaksudkan kepada membuka sekolah-sekolah bagi puteri-puteri pribumi setelah van Deventer meninggal (1915), Nyonya Deventer sendirilah yang mengurus segala-galanya dengan tak kenal lelah. Ribuan murid puteri pun memasuki "Sekolah Kartini" yang bernaung dibawah Yayasan Kartini.

Waktu Belanda diduduki Jerman (1942), Nyonya Deventer meninggal dalam usia 85 tahun. Ia mewariskan sejumlah luhur dana yang wajib dimanfaatkan kepada memajukan bangsa Indonesia dalam anggota pendidikan. Yang belakang sekali dana tersebut dikendalikan oleh Van Deventer-Maas Stichting.


edunitas.com


Page 3

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Conrad Theodor van Deventer

Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) dikenal kepada seorang pakar hukum Belanda dan juga tokoh Politik Etis.

Ia pada usia muda bertolak ke Hindia Belanda. Dalam waktu sepuluh tahun, Deventer sudah dijadikan kaya, sebab perkebunan perkebunan swasta serta maskapai minyak BPM yang muncul bersamaan ketika itu banyak membutuhkan afal yang berguna penasihat hukum.

Pada sebuah surat tertanggal 30 April 1886 yang ditujukan kepada orang tuanya, Deventer mengemukakan perlunya sebuah tingkah laku yang dibuat yang lebih manusiawi bagi pribumi sebab mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol dampak salah pengelolaan tanah jajahan.

Lalu pada 1899 Deventer menulis dalam majalah De Gids (Panduan), berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan). Pengertian Eereschuld secara substasial merupakan "Hutang yang demi kehormatan wajib dibayar, walaupun tidak dapat di tuntut dimuka hakim". Tulisan itu mempunyai pokoknya angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka dijadikan negara yang makmur dan bebas sama sekali dari bahaya (adanya kereta api, bendungan-bendungan, dst) merupakan hasil kolonialisasi yang datang dari daerah jajahan di Hindia Belanda ("Indonesia"), sementara Hindia Belanda ketika itu miskin dan terbelakang. Aci sudah sepantasnya bila kekayaan tersebut dikembalikan.

Ketika Deventer dijadikan anggota Parlemen Belanda, ia menerima tugas dari menteri daerah jajahan Idenburg kepada menyusun sebuah laporan mengenai situasi ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura. Dalam waktu satu tahun, Deventer berhasil mendudukkan tugasnya (1904). Dengan membuka Deventer mengungkapkan situasi yang menyedihkan, yang belakang sekali dengan tegas mempersalahkan kebijakan pemerintah. Tulisan itu sangat terkenal, dan tentu saja mengundang banyak reaksi pro-kontra. Sebuah tulisan lain yang tak kalah terkenalnya merupakan yang dimuat oleh De Gids juga (1908) ialah sebuah uraian mengenai Hari Depan Insulinde, yang menjabarkan prinsip-prinsip etis bagi beleid pemerintah terhadap tanah jajahannya.

Yayasan Kartini

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Kartinischool ("sekolah Kartini") di Semarang di masa Hindia Belanda

Ketika pada tahuan 1911 surat-surat Kartini diterbitkan, Van Deventer terkesan sekali, sehingga tergerak kepada menulis sebuah resensi yang panjang-lebar, sekadar kepada menyebarluaskan cita-cita Kartini, yang cocok dengan cita-cita Deventer sendiri : mengangkat bangsa pribumi secara rohani dan ekonomis, memperjuangkan emansipasi mereka.

Secara pribadi, Van Deventer pernah bersua dengan Kartini, waktu puteri Bupati Jepara itu berumur 12 tahun, tetapi komunikasi tidak berlanjut. Waktu Kartini mulai menulis surat-suratnya kepada teman-teman puteri di Negeri Belanda, keluarga Van Deventer sudah meninggalkan Indonesia. Baru lewat surat-surat terbitan Abendanon, keluarga Deventer menaruh minat terhadap cita-cita Kartini.

Semenjak itulah, Nyonya Van Deventer tampil ke muka. Tahun 1913 ia membangun Yayasan Kartini, yang dimaksudkan kepada membuka sekolah-sekolah bagi puteri-puteri pribumi setelah van Deventer meninggal (1915), Nyonya Deventer sendirilah yang mengurus segala-galanya dengan tak kenal lelah. Ribuan murid puteri pun memasuki "Sekolah Kartini" yang bernaung dibawah Yayasan Kartini.

Waktu Belanda diduduki Jerman (1942), Nyonya Deventer meninggal dalam usia 85 tahun. Ia mewariskan sejumlah luhur dana yang wajib dimanfaatkan kepada memajukan bangsa Indonesia dalam anggota pendidikan. Yang belakang sekali dana tersebut dikendalikan oleh Van Deventer-Maas Stichting.


edunitas.com


Page 4

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Conrad Theodor van Deventer

Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) dikenal kepada seorang pakar hukum Belanda dan juga tokoh Politik Etis.

Ia pada usia muda bertolak ke Hindia Belanda. Dalam waktu sepuluh tahun, Deventer sudah dijadikan kaya, sebab perkebunan perkebunan swasta serta maskapai minyak BPM yang muncul bersamaan ketika itu banyak membutuhkan afal yang berguna penasihat hukum.

Pada sebuah surat tertanggal 30 April 1886 yang ditujukan kepada orang tuanya, Deventer mengemukakan perlunya sebuah tingkah laku yang dibuat yang lebih manusiawi bagi pribumi sebab mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol dampak salah pengelolaan tanah jajahan.

Lalu pada 1899 Deventer menulis dalam majalah De Gids (Panduan), berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan). Pengertian Eereschuld secara substasial merupakan "Hutang yang demi kehormatan wajib dibayar, walaupun tidak dapat di tuntut dimuka hakim". Tulisan itu mempunyai pokoknya angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka dijadikan negara yang makmur dan bebas sama sekali dari bahaya (adanya kereta api, bendungan-bendungan, dst) merupakan hasil kolonialisasi yang datang dari daerah jajahan di Hindia Belanda ("Indonesia"), sementara Hindia Belanda ketika itu miskin dan terbelakang. Aci sudah sepantasnya bila kekayaan tersebut dikembalikan.

Ketika Deventer dijadikan anggota Parlemen Belanda, ia menerima tugas dari menteri daerah jajahan Idenburg kepada menyusun sebuah laporan mengenai situasi ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura. Dalam waktu satu tahun, Deventer berhasil mendudukkan tugasnya (1904). Dengan membuka Deventer mengungkapkan situasi yang menyedihkan, yang belakang sekali dengan tegas mempersalahkan kebijakan pemerintah. Tulisan itu sangat terkenal, dan tentu saja mengundang banyak reaksi pro-kontra. Sebuah tulisan lain yang tak kalah terkenalnya merupakan yang dimuat oleh De Gids juga (1908) ialah sebuah uraian mengenai Hari Depan Insulinde, yang menjabarkan prinsip-prinsip etis bagi beleid pemerintah terhadap tanah jajahannya.

Yayasan Kartini

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Kartinischool ("sekolah Kartini") di Semarang di masa Hindia Belanda

Ketika pada tahuan 1911 surat-surat Kartini diterbitkan, Van Deventer terkesan sekali, sehingga tergerak kepada menulis sebuah resensi yang panjang-lebar, sekadar kepada menyebarluaskan cita-cita Kartini, yang cocok dengan cita-cita Deventer sendiri : mengangkat bangsa pribumi secara rohani dan ekonomis, memperjuangkan emansipasi mereka.

Secara pribadi, Van Deventer pernah bersua dengan Kartini, waktu puteri Bupati Jepara itu berumur 12 tahun, tetapi komunikasi tidak berlanjut. Waktu Kartini mulai menulis surat-suratnya kepada teman-teman puteri di Negeri Belanda, keluarga Van Deventer sudah meninggalkan Indonesia. Baru lewat surat-surat terbitan Abendanon, keluarga Deventer menaruh minat terhadap cita-cita Kartini.

Semenjak itulah, Nyonya Van Deventer tampil ke muka. Tahun 1913 ia membangun Yayasan Kartini, yang dimaksudkan kepada membuka sekolah-sekolah bagi puteri-puteri pribumi setelah van Deventer meninggal (1915), Nyonya Deventer sendirilah yang mengurus segala-galanya dengan tak kenal lelah. Ribuan murid puteri pun memasuki "Sekolah Kartini" yang bernaung dibawah Yayasan Kartini.

Waktu Belanda diduduki Jerman (1942), Nyonya Deventer meninggal dalam usia 85 tahun. Ia mewariskan sejumlah luhur dana yang wajib dimanfaatkan kepada memajukan bangsa Indonesia dalam anggota pendidikan. Yang belakang sekali dana tersebut dikendalikan oleh Van Deventer-Maas Stichting.


edunitas.com


Page 5

Kerajaan Kamboja yaitu sebuah negara berwujud monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai semua Semenanjung Indochina selang seratus tahun ke-11 dan 14.

Kamboja bersamaan batasnya dengan Thailand di sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap melintasi negara ini.

Menjelang kemerdekaannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak membantu negara Kamboja ini. Buku - buku taktik perang karangan perwira militer Indonesia banyak digunakan oleh militer Kamboja. Oleh karenanya, para calon perwira di militer Kamboja, wajib berusaha bisa dan dapat berkata Indonesia.

Sejarah

Perkembangan peradaban Kamboja terjadi pada seratus tahun 1 Masehi. Selama seratus tahun ke-3,4 dan 5 Masehi, negara Funan dan Chenla bersatu untuk membangun kawasan Kamboja. Negara-negara ini mempunyai hubungan tidak jauh dengan China dan India. Kekuasaan dua negara ini runtuh ketika Kerajaan Khmer dibangun dan berkuasa pada seratus tahun ke-9 sampai seratus tahun ke-13.

Kerajaan Khmer sedang bertahan sampai seratus tahun ke-15. Ibukota Kerajaan Khmer terletak di Angkor, sebuah kawasan yang dibangun pada masa kejayaan Khmer. Angkor Wat, yang dibangun juga pada saat itu, dibuat menjadi simbol untuk kekuasaan Khmer.

Pada tahun 1432, Khmer dikuasai oleh Kerajaan Thai. Dewan Kerajaan Khmer memindahkan ibukota dari Angkor ke Lovek, dimana Kerajaan mendapat keuntungan besar karena Lovek yaitu bandar pelabuhan. Pertahanan Khmer di Lovek yang akhir sekalinya bisa dikuasai oleh Thai dan Vietnam, dan juga mengakibatkan pada hilangnya sebagian besar kawasan Khmer. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1594. Selama 3 seratus tahun berikutnya, Khmer dikuasai oleh Raja-raja dari Thai dan Vietnam secara bergilir.

Pada tahun 1863, Raja Norodom, yang dilantik oleh Thai, mencari perlindungan kepada Perancis. Pada tahun 1867, Raja Norodom menandatangani akad dengan pihak Perancis yang isinya memberikan hak kontrol provinsi Battambang dan Siem Reap yang dibuat menjadi ronde Thai. Akhirnya, kedua kawasan ini diberikan pada Kamboja pada tahun 1906 pada akad perbatasan oleh Perancis dan Thai.

Kamboja dibuat menjadi kawasan Protektorat oleh Perancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953, sebagai kawasan dari Koloni Indochina. Setelah penjajahan Jepang pada 1940-an, yang akhir sekalinya Kamboja meraih kemerdekaannya dari Perancis pada 9 November 1953. Kamboja dibuat menjadi sebuah kerajaan konstitusional dibawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk.

Pada saat Perang Vietnam tahun 1960-an, Kerajaan Kamboja memilih untuk netral. Hal ini tidak dibiarkan oleh petinggi militer, yaitu Jendral Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak yang merupakan aliansi pro-AS untuk menyingkirkan Norodom Sihanouk dari kekuasaannya. Dari Beijing, Norodom Sihanouk memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah, yang mempunyai tujuan untuk menguasai kembali tahtanya yang direbut oleh Lon Nol. Hal inilah yang memicu perang saudara timbul di Kamboja.

Khmer Merah yang akhir sekalinya menguasai kawasan ini pada tahun 1975, dan mengubah format Kerajaan dibuat menjadi sebuah Republik Demokratik Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot. Mereka dengan segera memindahkan warga perkotaan ke wilayah pedesaan untuk dipekerjakan di pertanian kolektif. Pemerintah yang baru ini menginginkan hasil pertanian yang sama dengan yang terjadi pada seratus tahun 11. Mereka menolak pengobatan Barat yang mengakibatkan rakyat Kamboja kelaparan dan tidak mempunyai obat sama sekali di Kamboja.

Pada November 1978, Vietnam menyerbu RD Kamboja untuk menghentikan genosida besar-besaran yang terjadi di Kamboja. Akhirnya, pada tahun 1989, perdamaian mulai digencarkan selang kedua pihak yang bertikai ini di Paris. PBB memberi mandat untuk mengadakan gencatan senjata selang pihak Norodom Sihanouk dan Lon Nol.

Sekarang, Kamboja mulai mengembang berkat bantuan dari banyak pihak asing setelah perang, walaupun kestabilan negara ini kembali tergoncang setelah sebuah kudeta yang gagal terjadi pada tahun 1997

Pembagian administratif

Kamboja dibagi dibuat menjadi 20 provinsi (khett) and 4 kota praja (krong). Kawasan Kamboja pengahabisan dibagi dibuat menjadi distrik(srok), komunion (khum), distrik besar (khett), and kepulauan(koh).

  1. Kota Praja (Krong):
    • Phnom Penh
    • Sihanoukville (Kampong Som)
    • Pailin
    • Kep
  2. Provinsi (Khett):
    • Banteay Meanchey, Battambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampong Thom, Kampot, Kandal, Koh Kong, Kratié, Mondulkiri, Oddar Meancheay, Pursat, Preah Vihear, Prey Veng, Ratanakiri, Siem Reap, Stung Treng, Svay Rieng and Takéo
  3. Kepulauan (Koh):
    • Koh Sess
    • Koh Polaway
    • Koh Rong
    • Koh Thass
    • Koh Treas
    • Koh Traolach
    • Koh Tral
    • Koh Tang

Geografi

Kamboja mempunyai area seluas 181.035 kilometer2. Bersamaan batasnya dengan Thailand di barat dan utara, Laos di timurlaut dan Vietnam di timur dan tenggara. Kenampakan geografis yang menarik di Kamboja ialah mempunyainya dataran lacustrine yang terbentuk dampak banjir di Tonle Sap. Gunung tertinggi di Kamboja yaitu Gunung Phnom Aoral yang berketinggian sekitar 1.813 mdpl.

Ekonomi

Perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik berkuasa. Tapi, pada tahun 1990-an, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang membanggakan. Pendapatan per kapita Kamboja meningkat drastis, namun peningkatan ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara - negara lain di kawasan ASEAN. PDB bertumbuh 5.0% pada tahun 2000 dan 6.3 % pada tahun 2001. Agrikultur sedang dibuat menjadi andalan utama kehidupan ekonomi warga terutama untuk warga desa, selain itu ronde pariwisata dan tekstil juga dibuat menjadi ronde andalan dalam perekonomian di Kamboja.

Perlambatan ekonomi pernah terjadi pada masa Krisis Finansial Asia 1997. Investasi asing dan turisme turun dengan sangat drastis, kekacauan ekonomi mendorong terjadinya kekerasan dan kerusuhan di Kamboja.

Adat

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Angkor Wat, Kamboja

Adat di Kamboja sangatlah dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Kamboja juga mempunyai atraksi adat yang lain, seperti, Festival Bonn OmTeuk, yaitu festival balap perahu nasional yang dipersiapkan setiap November. Rakyat Kamboja juga menyukai sepak bola.

Lihat pula

  • Kantor dan wakil pengusaha yang merundingkan pemerintah Kamboja
  • Komunikasi di Kamboja
  • Pariwisata di Kamboja
  • Militer di Kamboja
  • Transportasi di Kamboja
  • Hubungan luar negeri Kamboja
  • Angkor Wat
  • ASEAN

Lihat pula

  • Daftar negara-negara di dunia
  • Daftar kota di Kamboja

Tautan luar

  • http://www.embassy.org/cambodia
 
Negara berdaulat
 
Dependensi

Pulau Natal (Australia) · Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia)

 
Kawasan yang dipertentangkan

Sungai Naf (Bangladesh, Myanmar) · Tepi Macclesfield (RRC, RC, Vietnam) · Kepulauan Paracel (RRC, RC, Vietnam) · Kepulauan Pratas (RRC, RC) · Sabah (Malaysia, Filipina) · Beting Scarborough (Filipina, RRC, RC) · Kepulauan Spratly (Brunei, Malaysia, Filipina, RRC, ROC, Vietnam)

 
Gerakan separatis

edunitas.com


Page 6

Kerajaan Kamboja yaitu suatu negara mempunyai wujud monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai semua Semenanjung Indochina selang seratus tahun ke-11 dan 14.

Kamboja bersamaan batasnya dengan Thailand di sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap melintasi negara ini.

Menjelang kemerdekaannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak membantu negara Kamboja ini. Buku - buku taktik perang karangan perwira militer Indonesia banyak dipakai oleh militer Kamboja. Oleh karenanya, para calon perwira di militer Kamboja, wajib berupaya bisa dan mampu berkata Indonesia.

Sejarah

Perkembangan peradaban Kamboja terjadi pada seratus tahun 1 Masehi. Selama seratus tahun ke-3,4 dan 5 Masehi, negara Funan dan Chenla bersatu sebagai mendirikan kawasan Kamboja. Negara-negara ini mempunyai hubungan tidak jauh dengan China dan India. Kekuasaan dua negara ini runtuh ketika Kerajaan Khmer didirikan dan berkuasa pada seratus tahun ke-9 sampai seratus tahun ke-13.

Kerajaan Khmer sedang bertahan hingga seratus tahun ke-15. Ibukota Kerajaan Khmer terletak di Angkor, suatu kawasan yang didirikan pada masa kejayaan Khmer. Angkor Wat, yang didirikan juga pada ketika itu, diproduksi menjadi simbol untuk kekuasaan Khmer.

Pada tahun 1432, Khmer diduduki oleh Kerajaan Thai. Dewan Kerajaan Khmer memindahkan ibukota dari Angkor ke Lovek, dimana Kerajaan mendapat keuntungan besar karena Lovek yaitu bandar pelabuhan. Pertahanan Khmer di Lovek yang akhir sekalinya bisa diduduki oleh Thai dan Vietnam, dan juga mengakibatkan pada hilangnya beberapa besar kawasan Khmer. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1594. Selama 3 seratus tahun berikutnya, Khmer diduduki oleh Raja-raja dari Thai dan Vietnam secara bergilir.

Pada tahun 1863, Raja Norodom, yang dilantik oleh Thai, mencari perlindungan kepada Perancis. Pada tahun 1867, Raja Norodom menandatangani akad dengan pihak Perancis yang pokoknya memberikan hak kontrol provinsi Battambang dan Siem Reap yang diproduksi menjadi ronde Thai. Akhirnya, kedua kawasan ini diberikan pada Kamboja pada tahun 1906 pada akad perbatasan oleh Perancis dan Thai.

Kamboja diproduksi menjadi kawasan Protektorat oleh Perancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953, sebagai kawasan dari Koloni Indochina. Setelah penjajahan Jepang pada 1940-an, yang akhir sekalinya Kamboja meraih kemerdekaannya dari Perancis pada 9 November 1953. Kamboja diproduksi menjadi suatu kerajaan konstitusional dibawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk.

Pada ketika Perang Vietnam tahun 1960-an, Kerajaan Kamboja memilih sebagai netral. Hal ini tidak dibiarkan oleh petinggi militer, yaitu Jendral Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak yang merupakan aliansi pro-AS sebagai menyingkirkan Norodom Sihanouk dari kekuasaannya. Dari Beijing, Norodom Sihanouk memutuskan sebagai beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah, yang mempunyai tujuan sebagai menguasai kembali tahtanya yang direbut oleh Lon Nol. Hal inilah yang memicu perang saudara timbul di Kamboja.

Khmer Merah yang akhir sekalinya menguasai kawasan ini pada tahun 1975, dan mengubah format Kerajaan diproduksi menjadi suatu Republik Demokratik Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot. Mereka dengan segera memindahkan warga perkotaan ke wilayah pedesaan sebagai dipekerjakan di pertanian kolektif. Pemerintah yang baru ini menginginkan hasil pertanian yang sama dengan yang terjadi pada seratus tahun 11. Mereka menolak pengobatan Barat yang mengakibatkan rakyat Kamboja kelaparan dan tidak mempunyai obat sama sekali di Kamboja.

Pada November 1978, Vietnam menyerbu RD Kamboja sebagai menghentikan genosida besar-besaran yang terjadi di Kamboja. Akhirnya, pada tahun 1989, perdamaian mulai digencarkan selang kedua pihak yang bertikai ini di Paris. PBB memberi mandat sebagai mengadakan gencatan senjata selang pihak Norodom Sihanouk dan Lon Nol.

Sekarang, Kamboja mulai mengembang berkat bantuan dari banyak pihak asing setelah perang, walaupun kestabilan negara ini kembali tergoncang setelah suatu kudeta yang gagal terjadi pada tahun 1997

Pembagian administratif

Kamboja dibagi diproduksi menjadi 20 provinsi (khett) and 4 kota praja (krong). Kawasan Kamboja pengahabisan dibagi diproduksi menjadi distrik(srok), komunion (khum), distrik besar (khett), and kepulauan(koh).

  1. Kota Praja (Krong):
    • Phnom Penh
    • Sihanoukville (Kampong Som)
    • Pailin
    • Kep
  2. Provinsi (Khett):
    • Banteay Meanchey, Battambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampong Thom, Kampot, Kandal, Koh Kong, Kratié, Mondulkiri, Oddar Meancheay, Pursat, Preah Vihear, Prey Veng, Ratanakiri, Siem Reap, Stung Treng, Svay Rieng and Takéo
  3. Kepulauan (Koh):
    • Koh Sess
    • Koh Polaway
    • Koh Rong
    • Koh Thass
    • Koh Treas
    • Koh Traolach
    • Koh Tral
    • Koh Tang

Geografi

Kamboja mempunyai area seluas 181.035 kilometer2. Bersamaan batasnya dengan Thailand di barat dan utara, Laos di timurlaut dan Vietnam di timur dan tenggara. Kenampakan geografis yang menarik di Kamboja ialah mempunyainya dataran lacustrine yang terbentuk dampak banjir di Tonle Sap. Gunung tertinggi di Kamboja yaitu Gunung Phnom Aoral yang berketinggian sekitar 1.813 mdpl.

Ekonomi

Perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik berkuasa. Tapi, pada tahun 1990-an, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang membanggakan. Pendapatan per kapita Kamboja meningkat drastis, namun peningkatan ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara - negara lain di kawasan ASEAN. PDB bertumbuh 5.0% pada tahun 2000 dan 6.3 % pada tahun 2001. Agrikultur sedang diproduksi menjadi andalan utama kehidupan ekonomi warga terutama untuk warga desa, selain itu ronde pariwisata dan tekstil juga diproduksi menjadi ronde andalan dalam perekonomian di Kamboja.

Perlambatan ekonomi pernah terjadi pada masa Krisis Finansial Asia 1997. Investasi asing dan turisme turun dengan sangat drastis, kekacauan ekonomi mendorong terjadinya kekerasan dan kerusuhan di Kamboja.

Adat

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Angkor Wat, Kamboja

Adat di Kamboja sangatlah dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Ditengahnya dengan didirikannya Angkor Wat. Kamboja juga mempunyai atraksi adat lainnya, seperti, Festival Bonn OmTeuk, yaitu festival balap perahu nasional yang dipersiapkan setiap November. Rakyat Kamboja juga menyukai sepak bola.

Lihat juga

  • Kantor dan wakil pengusaha yang merundingkan pemerintah Kamboja
  • Komunikasi di Kamboja
  • Pariwisata di Kamboja
  • Militer di Kamboja
  • Transportasi di Kamboja
  • Hubungan luar negeri Kamboja
  • Angkor Wat
  • ASEAN

Lihat juga

  • Daftar negara-negara di dunia
  • Daftar kota di Kamboja

Pranala luar

  • http://www.embassy.org/cambodia
 
Negara berdaulat

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

 
Dependensi

Pulau Natal (Australia) · Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia)

 
Kawasan yang dipertentangkan

Sungai Naf (Bangladesh, Myanmar) · Tepi Macclesfield (RRC, RC, Vietnam) · Kepulauan Paracel (RRC, RC, Vietnam) · Kepulauan Pratas (RRC, RC) · Sabah (Malaysia, Filipina) · Beting Scarborough (Filipina, RRC, RC) · Kepulauan Spratly (Brunei, Malaysia, Filipina, RRC, ROC, Vietnam)

 
Gerakan separatis

edunitas.com


Page 7

République du Cameroun
Republic of Cameroon

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul
Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul
BenderaLambang
Motto: Paix, Travail, Patrie / Peace, Work, Fatherland
(Perancis, Inggris: "Perdamaian, Pekerjaan, Tanah Air")
Lagu kebangsaan: Chant de Ralliement

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Ibu kotaYaounde
Kota terbesarDouala
Bahasa resmiPerancis, Inggris
PemerintahanRepublik
 - PresidenPaul Biya
 - Perdana MenteriPhilémon Yang
Kemerdekaan
 - - Dari Perancis dan Britania Raya
1 Januari 1960 
Luas
 - Total475,442 km2 (54)
 - Perairan (%)1,3%
Masyarakat
 - Perkiraan 201320.549.221 (58)
 - Sensus 200517.463.836 
 - Kepadatan39,7/km2 (167)
PDB (KKB)Perkiraan 2012
 - TotalUS$50,774 miliar 
 - Per kapitaUS$2.366 
Mata uangFranc CFA (XAF)
Zona waktu(UTC+1)
 - Musim panas (DST) (UTC+1)
Ranah Internet.cm
Kode telepon237

Republik Kamerun yaitu sebuah republik kesatuan di Afrika tengah dan barat. Dia bersamaan batasnya dengan Nigeria di barat, Chad di timur laut, Republik Afrika Tengah di timur, dan Republik Kongo, Gabon, dan Guinea Khatulistiwa di selatan. Pantai Kamerun terletak di Teluk Bonny, ronde dari Teluk Guinea dan Samudera Atlantik. Negara ini disebut "Afrika dalam miniatur" karena banyaknya ragam geologi dan adatnya. Kawasannya mempunyai pantai, gurun, gunung, hutan hujan, dan savana. Titik tertinggi yaitu Gunung Kamerun di barat daya, dan kota-kota terbesar yaitu Douala, Yaoundé, dan Garoua. Kamerun mempunyai lebih dari 200 kumpulan etnis dan bahasa. Negara ini juga dikenal dengan gaya musiknya yang khas, terutama makossa dan bikutsi, dan dengan tim nasional sepak bolanya. Bahasa Inggris dan Perancis yaitu bahasa resmi.

Masyarakat awal kawasan ini yaitu aturan sejak dahulu kala istiadat Sao di sekitar danau Chad dan suku Baka di tenggara. Penjelajah Portugis sampai pantainya pada seratus tahun ke-15 dan menamai kawasan ini Rio dos Camarões ("Sungai Udang"), dan dari sini muncul nama "Kamerun". Tentara suku Fula mendirikan Emirat Adamawa di utara pada seratus tahun ke-19, dan beragam kumpulan etnis di barat dan barat laut mendirikan chiefdom dan fondom. Kamerun dibuat menjadi koloni Kekaisaran Jerman pada 1884. Setelah Perang Dunia I, kawasan ini dibagi selang Perancis dan Britania sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa. Partai politik Union des Populations du Cameroun memperjuangkan kemerdekaan namun dilarang pada tahun 1950-an. Partai ini memerangi Perancis sampai 1971. Pada 1960, Kamerun Perancis merdeka sebagai Republik Kamerun dengan presiden Ahmadou Ahidjo. Ronde selatan dari Kamerun Britania bergabung pada 1961 untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Negara ini pengahabisan dinamai Republik Kesatuan Kamerun pada 1972 dan Republik Kamerun pada 1984.

Dibandingkan dengan negara-negara Afrika lain, Kamerun relatif stabil. Hal ini memungkinkan perkembangan cocok tanam, jalan, kereta api, dan industri minyak bumi dan kayu. Namun banyak warga Kamerun tinggal dalam kemiskinan sebagai petani. Kekuasaan dipegang oleh presiden Paul Biya dan partainya Cameroon People's Democratic Movement, dan korupsi membudaya. Komunitas Anglophone merasa semakin terasing dari pemerintah, dan politisi Anglophone menyerukan desentralisasi atau bahkan pemisahan diri.

Sejarah

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Joseph Merrick yaitu seorang misionaris Baptis dari Jamaika yang mendirikan sebuah gereja di selang suku Isubu

Kawasan yang sekarang dikenal sebagai Kamerun pertama dihuni dalam masa waktu seratus tahun Neolitikum. Masyarakat terlama yaitu kelompok-kelompok Pygmy seperti suku Baka.[1] Aturan sejak dahulu kala istiadat Sao muncul di tidak jauh danau Chad sekitar 500 M dan digantikan oleh kerajaan Kanem dan pengahabisan kerajaan Bornu. Beragam kerajaan, fondom, dan chiefdom juga muncul di barat.

Pelaut dari Portugal sampai pantai Kamerun pada 1472. Mereka melihat kelimpahan udang dan kepiting di sungai Wouri dan menamainya Rio dos Camarões (sungai udang), dan dari kata ini pengahabisan diturunkan "Kamerun". Setelah itu, pedagang dan misionaris Eropa datang ke Kamerun dan masuk ke pedalaman. Pada awal seratus tahun ke-19, Modibo Adama memimpin tentara suku Fula dalam jihad di utara melawan orang-orang non-Muslim dan mendirikan Emirat Adamawa. Orang-orang yang melarikan diri dari tentara Fulani ini pengahabisan menetap di beragam kawasan.[2]

Kekaisaran Jerman menjajah Kamerun mulai 1884 dan masuk ke pedalaman. Mereka memulai proyek untuk memperbaiki infrastruktur dengan sistem perbudakan.[3] Dengan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, Kamerun dibuat menjadi kawasan mandat Liga Bangsa-Bangsa dan dibagi dibuat menjadi kawasan Perancis Cameroun dan kawasan Britania Cameroons pada 1919. Perancis pengahabisan menggabungkan ekonomi Cameroun dengan ekonomi Perancis[4] dan memperbaiki infrastruktur dengan penanaman modal, pekerja terampil, dan perbudakan.[3] Britania memerintah kawasan mereka dari negara tetangga Nigeria. Hal ini menyebabkan Kamerun dibuat menjadi "koloni dari koloni" yang terabaikan. Tenaga kerja migran Nigeria masuk ke Cameroons selatan, mengakhiri perbudakan tapi juga membuat masyarakat asli marah.[5] Mandat Liga Bangsa-Bangsa diubah dibuat menjadi United Nations Trusteeships pada 1946, dan masalah kemerdekaan mulai muncul di Cameroun.[4] Perancis melarang partai politik sangat radikal, Union des Populations du Cameroun (UPC), pada 13 Juli 1955. Hal ini menyebabkan perang gerilya panjang dan pembunuhan pemimpin partai ini, Ruben Um Nyobé.[6] Di Cameroons diperdebatkan selang bergabung dengan Cameroun atau Nigeria.

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Ahmadou Ahidjo tiba di Washington, D.C., Juli 1982

Pada 1 Januari 1960, Cameroun mendapat kemerdekaan dari Perancis di bawah presiden Ahmadou Ahidjo, dan pada 1 Oktober 1961, Southern Cameroons bergabung dengan tetangganya untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Ahidjo menggunakan perang melawan UPC dan kekhawatiran hendak perang etnis untuk menggalang kekuasaan presiden, bahkan setelah UPC dikalahkan pada 1971.[6] Partai politiknya, Cameroon National Union (CNU), dibuat menjadi satu-satunya partai politik pada 1 September 1966 dan pada 1972, sistem pemerintahan federasi diubah dibuat menjadi United Republic of Cameroon (Republik Kesatuan Kamerun), dengan ibukota Yaoundé.[7] Ahidjo memilih kebijakan ekonomi planned liberalism, mengutamakan cash crops dan minyak bumi. Pemerintah menggunakan uang dari minyak untuk membuat persediaan uang nasional, membayar petani, dan membiayai proyek-proyek pembangunan besar; namun banyak proyek gagal karena Ahidjo melaksanakan nepotisme dengan menunjuk teman-temannya walaupun mereka tidak kompeten.[8]

Ahidjo mengundurkan diri pada 4 November 1982 dan menunjuk penerusnya, Paul Biya. Namun Ahidjo tetap mengendalikan CNU dan mencoba untuk memerintah negara dari belakangan tirai sampai Biya dan sekutu-sekutunya mendesak Ahidjo untuk mundur. Biya memulai masa pemerintahannya dengan melakukan usaha ke arah demokrasi, namun sebuah usaha kudeta mengembalikan gaya pemerintahannya ke pendahulunya.[9] Sebuah krisis ekonomi terjadi pada pertengahan 1980-an sampai yang akhir sekali 1990-an karena kondisi ekonomi dunia, kekeringan, harga minyak bumi yang jatuh, korupsi, mismanagement, dan kolusi. Kamerun rindu bantuan asing, memotong pengeluaran negara, dan memprivatisasi industri. Dengan dimulainya politik multipartai pada Desember 1990, kelompok-kelompok Anglophone menuntut otonomi yang lebih besar, dan sebagian menuntut kemerdekaan sebagai Republik Ambazonia.[10]

Politik dan pemerintahan

Presiden Kamerun yaitu kepala negara dan mempunyai kekuasaan yang luas untuk membuat kebijakan, mengatur badan-badan pemerintah, mengepalai angkatan bersenjata, membicarakan dan mengesahkan akad, dan menyalakan kondisi darurat.[11] Presiden menunjuk pejabat-pejabat negara di semua tingkat, mulai dari perdana menteri (kepala pemerintahan) sampai gubernur provinsi, pejabat divisi, dan bagian lembaga perwakilan kota-kota besar. Presiden dipilih secara langsung setiap tujuh tahun. Di kota-kota kecil, masyarakat memilih walikota. Korupsi tersebar di semua tingkat pemerintahan. Pada 1997, Kamerun mendirikan kantor-kantor anti korupsi di 29 kementrian, tapi hanya 25% yang bekerja,[12] dan pada 2006, Transparency International menaruh Kamerun di posisi 138 dari 163 negara.[13] Pada 18 Januari 2006, Biya memulai gerakan anti korupsi di bawah pengawasan National Anti-Corruption Observatory.[12]

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Patung seorang tetua di Bana, Provinsi Barat

Sistem hukum Kamerun didasarkan pada hukum di Perancis dengan pengaruh common law.[14] Walaupun independen, lembaga yudikatif mempunyai di bawah lembaga eksekutif Departemen Kehakiman.[15] Presiden menunjuk hakim di semua tingkat pemerintahan. Lembaga yudikatif dibagi dibuat menjadi tribunal, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Besar. Majelis Nasional memilih bagian Pengadilan Tinggi yang mengadili pejabat-pejabat tinggi negara bila mereka dituduh membahayakan keamanan nasional.

Beragam organisasi hak asasi manusia menuduh polisi dan militer menyiksa tersangka kriminal, etnis minoritas, kaum homoseksual, dan aktivis politik.[16] Penjara diberi isi terlalu penuh dan kekurangan makanan dan fasilitas prasarana medis,[17][18] dan penjara yang dikepalai oleh pemimpin tradisional di utara dituduh menahan lawan politik karena desakan pemerintah.[19] Namun, sejak awal tahun 2000-an, banyak polisi telah dihukum karena pelanggaran hukum.[18]

Majelis Nasional membuat hukum. Badan ini terdiri dari 180 bagian yang dipilih untuk masa posisi 5 tahun dan bersidang 3 kali setahun. Hukum disahkan oleh pemungutan suara mayoritas. Badan ini jarang menolak hukum yang diusulkan oleh presiden.[15] Konstitusi 1996 mendirikan parlemen majelis rendah, yaitu Senat yang mempunyai anggota 100 orang. Namun lembaga ini belum pernah digunakan.[14] Pemerintah mengakui kekuasaan pemimpin tradisional, fon, dan lamibe untuk memerintah di tingkat lokal dan untuk menyelesaikan persengketaan sepanjang keputusan mereka tidak berlawanan dengan hukum nasional.[20]

Partai Presiden Paul Biya, Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) yaitu satu-satunya partai politik yang sah sampai Desember 1990. Beragam partai politik etnis dan agama telah muncul sejak ketika itu. Oposisi utama yaitu Social Democratic Front (SDF), didukung sebagian besar oleh kawasan Anglophone dan dipimpin oleh John Fru Ndi.[21] Biya dan partainya telah mengendalikan kepresidenan dan Majelis Nasional dalam pemilu-pemilu nasional, tapi lawan-lawan politiknya menuduh bahwa hal ini tidak sepatutnya.[10] Beragam organisasi HAM menuduh pemerintah menekan kebebasan kumpulan oposisi dengan mencegah demonstrasi, menghentikan pertemuan, dan menangkap para pemimpin dan wartawan oposisi.[22][19] Freedom House memberi Kamerun peringkat "not free" dalam hal hak politik dan kebebasan sipil.[23] Pemilu parlemen terakhir dipersiapkan pada 22 Juli 2007.[24]

Kamerun yaitu bagian Commonwealth of Nations dan La Francophonie. Hubungan luar negeri mereka mengikuti sekutu terdekat mereka, Perancis.[25] Negara ini juga sangat bergantung pada Perancis dalam hal pertahanan,[15] walaupun pengeluaran militer tinggi dibandingkan dengan sektor pemerintahan lain.[26] Biya telah berselisih dengan pemerintah Nigeria dalam hal kepemilikan semenanjung Bakassi dan dengan presiden Gabon El Hadj Omar Bongo tentang urusan pribadi.[27] Walaupun demikian, perang saudara yaitu ancaman utama dalam negeri, karena ketegangan selang kaum Kristen dan Muslim dan selang kaum Anglophones dan Francophones.[28]

Pendidikan dan kesehatan

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Papan nama seorang "traditional doctor" atau dukun di Tatum, Provinsi Barat Laut

Sebagian besar anak-anak dapat memperoleh pendidikan di sekolah negeri yang gratis atau sekolah swasta yang diberi subsidi[29] Sistem pendidikan di Kamerun yaitu campuran selang sistem Inggris dan Perancis[30] dengan bahasa pengantar sebagian besar bahasa Inggris atau Perancis.[31] Kamerun mempunyai tingkat kehadiran sekolah tertinggi di Afrika.[29] Anak perempuan lebih jarang bersekolah daripada anak laki-laki karena pengaruh adat, kewajiban rumah tangga, pernikahan dan kehamilan dini, dan pelecehan seksual. Walaupun tingkat kehadiran lebih tinggi di selatan,[29] terlalu banyak guru ditugaskan ke sana, sehingga di utara sekolah-sekolah mempunyai terlalu sedikit guru.[18]

Kualitas kesehatan di Kamerun biasanya rendah.[32] Di luar kota-kota besar, fasilitas prasarana kesehatan biasanya kotor dan tidak lengkap.[33] Penyakit yang berjangkit misalnya demam berdarah, filariasis, leishmaniasis, malaria, meningitis, schistosomiasis, dan penyakit tidur.[34] Tingkat infeksi HIV/AIDS dianggarkan 5,4% dari masyarakat usia 15–49,[35] walaupun tekanan sosial membuat banyak laporan lebih rendah dari sebenarnya.[36] Dukun yaitu alternatif populer terhadap ilmu pengobatan barat.[37]

Provinsi

Kamerun terbagi kepada 10 provinsi:

Lihat pula

  • Daftar negara-negara di dunia

Catatan

  1. ^ DeLancey and DeLancey 2
  2. ^ Fanso 84
  3. ^ a b DeLancey and DeLancey 125
  4. ^ a b DeLancey and DeLancey 5
  5. ^ DeLancey and DeLancey 4.
  6. ^ a b DeLancey and DeLancey 6
  7. ^ DeLancey and DeLancey 19
  8. ^ DeLancey and DeLancey 7
  9. ^ DeLancey and DeLancey 8
  10. ^ a b DeLancey and DeLancey 9
  11. ^ "Background Notes: Cameroon; Neba 250.
  12. ^ a b IRIN, "New anti-corruption drive"
  13. ^ 2006 Corruption Perceptions Index 2006
  14. ^ a b "Cameroon", The World Factbook
  15. ^ a b c "Background Note: Cameroon"
  16. ^ "Cameroon", Amnesty International; "Cameroon (2006)", Freedom House; "Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State; "Elections to the Human Rights Council", Amnesty International
  17. ^ "Elections to the Human Rights Council"
  18. ^ a b c "Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices
  19. ^ a b "Cameroon (2006)", Freedom House
  20. ^ "Background Note: Cameroon"; Neba 252
  21. ^ West 11
  22. ^ "Cameroon", Amnesty International
  23. ^ Kamerun mendapat peringkat 6 dalam kedua kategori dari skala 1 sampai 7, dengan 1 yaitu "most free" dan 7 yaitu "least free". "Cameroon (2006)", Freedom House
  24. ^ Kandemeh
  25. ^ DeLancey and DeLancey 126; Ngoh 328.
  26. ^ DeLancey and DeLancey 30
  27. ^ West 11
  28. ^ MacDonald 69
  29. ^ a b c Mbaku 15
  30. ^ DeLancey and DeLancey 105–6
  31. ^ Mbaku 16
  32. ^ DeLancey and DeLancey 21
  33. ^ West 64
  34. ^ West 58–60
  35. ^ "Cameroon", UNAIDS
  36. ^ DeLancey and DeLancey 21
  37. ^ Lantum and Monono 14

Rujukan

  • "Corruption Perceptions Index 2006". Transparency International. Diakses 6 April 2007.
  • "Background Note: Cameroon". October 2006. United States Department of State. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". Amnesty International Report 2006. Amnesty International Publications. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". Country Reports on Human Rights Practices, 6 Maret 2007. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State. Accessed 6 April 2007.
  • "Cameroon". Human Development Report 2006. United Nations Development Programme. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". The World Factbook. United States Central Intelligence Agency. 15 Maret 2007. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon". UNAIDS. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon (2006)". Country Report: 2006 Edition. Freedom House, Inc. Diakses 6 April 2007.
  • "Cameroon - Annual Report 2007". Reporters without Borders. Diakses 6 April 2007.
  • "CAMEROON: New anti-corruption drive leaves many sceptical". 27 Januari 2006. IRIN. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Diakses 6 April 2007.
  • Constitution of the Republic of Cameroon (English and French versions). 18 Januari 1996. Diakses 6 April 2007.
  • DeLancey, Mark W., and Mark Dike DeLancey (2000): Historical Dictionary of the Republic of Cameroon (3rd ed.). Lanham, Maryland: The Scarecrow Press.
  • Demographic Yearbook 2004. United Nations Statistics Division.
  • "2006 Elections to the Human Rights Council: Background information on candidate countries". May 2006. Amnesty International Publications. Accessed 6 April 2007.
  • Fanso, V. G. (1989). Cameroon History for Secondary Schools and Colleges, Vol. 1: From Prehistoric Times to the Nineteenth Century. Hong Kong: Macmillan Education Ltd.
  • Fitzpatrick, Mary (2002). "Cameroon." Lonely Planet West Africa, 5th ed. China: Lonely Planet Publications Pty Ltd.
  • Fomensky, R., M. Gwanfogbe, and F. Tsala, editorial advisers (1985) Macmillan School Atlas for Cameroon. Malaysia: Macmillan Education Ltd.
  • Fonge, Fuabeh P. (1997). Modernization without Development in Africa: Patterns of Change and Continuity in Post-Independence Cameroonian Public Service. Trenton, New Jersey: Africa World Press, Inc.
  • Geschiere, Peter (1997). The Modernity of Witchcraft: Politics and the Occult in Postcolonial Africa. Charlottesville: University Press of Virginia.
  • Gwanfogbe, Mathew, Ambrose Meligui, Jean Moukam, and Jeanette Nguoghia (1983). Geography of Cameroon. Hong Kong: Macmillan Education Ltd.
  • "Highest Average Annual Precipitation Extremes". Global Measured Extremes of Temperature and Precipitation, National Climatic Data Center, 9 Agustus 2004. Diakses 6 April 2007.
  • Hudgens, Jim, and Richard Trillo (1999). West Africa: The Rough Guide. 3rd ed. London: Rough Guides Ltd.
  • International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (28 Mei 2007). "Cameroon: Population Movement; DREF Bulletin no. MDRCM004". ReliefWeb. Accessed 18 Juni 2007.
  • Kandemeh, Emmanuel (17 Juli 2007). "Journalists Warned against Declaring Election Results", Cameroon Tribune. Diakses 18 Juli 2007.
  • Lantum, Daniel M., and Martin Ekeke Monono (2005). "Republic of Cameroon", Who Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. World Health Organization.
  • MacDonald, Brian S. (1997). "Case Study 4: Cameroon", Military Spending in Developing Countries: How Much Is Too Much? McGill-Queen's University Press.
  • Mbaku, John Mukum (2005). Culture and Customs of Cameroon. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
  • Musa, Tansa (27 Juni 2007). "Gunmen kill one, kidnap 22 in Cameroon near CAR". Reuters. Accessed 27 Juni 2007.
  • Neba, Aaron (1999). Modern Geography of the Republic of Cameroon, 3rd ed. Bamenda: Neba Publishers.
  • Niba, Francis Ngwa (20 Februari 2007). "New language for divided Cameroon". BBC News. Diakses 6 April 2007.
  • Nkolo, Jean-Victor, and Graeme Ewens (2000). "Cameroon: Music of a Small Continent". World Music, Volume 1: Africa, Europe and the Middle East. London: Rough Guides Ltd.
  • "Rank Order - Area". The World Factbook. United States Central Intelligence Agency. 15 Maret 2007. Diakses 6 April 2007.
  • Sa'ah, Randy Joe (23 Juni 2006). "Cameroon girls battle 'breast ironing'". BBC News. Diakses 6 April 2007.
  • Swarovski Orchestra (2004). National Anthems of the World. Koch International Classics. Audio CD.
  • Volet, Jean-Marie (10 November 2006). "Cameroon Literature at a glance". Reading women writers and African literatures. Diakses 6 April 2007.
  • West, Ben (2004). Cameroon: The Bradt Travel Guide. Guilford, Connecticut: The Globe Pequot Press Inc.
  • Wight, Susannah, ed. (2006). Cameroon. Spain: MTH Multimedia S.L.
  • "World Economic and Financial Surveys". World Economic Outlook Database, International Monetary Fund. September 2006. Diakses 6 April 2007.
  • World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database. 2006. United Nations Population Division. Diakses 6 April 2007.

Tautan luar


edunitas.com


Page 8

Kampala

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Kampala

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Lokasi Kampala di Uganda
NegaraUganda
DistrikDistrik Kampala
Luas
 • Total189 km2 (73 mil²)
 • Daratan176 km2 (68 mil²)
 • Perairan13 km2 (5 mil²)
Ketinggian1.190 m (3,900 ft)
Populasi (2008 estimasi)
 • Total1.420.200
 • Kepadatan7.514,3/km2 (194,620/sq mi)
Zona waktuEAT (UTC+3)

Tulisan van Deventer tentang Politik Etis terdapat pada majalah De Gids berjudul

Peta Uganda menunjukkan lokasi Kampala

Kampala adalah ibu kota dan kota terbesar di Uganda. Kampala mempunyai masyarakat 1.208.544 jiwa (2002). Kampala juga adalah ibu kota distrik Kampala. Kota ini terletak pada ketinggian 1.189 m pada koordinat 0°19' LU 35°25' BT.

Iklim

Kampala mempunyai iklim tropis yang basah dan kering, akan tetapi dikarenakan altitudo yang tinggi, suhu rata-rata terasa bertambah dingin dari kota lain dengan jenis iklim yang sama. Kampala jarang sekali merasakan cuaca panas, Januari merupakan bulan terhangat.

Hal lain tentang iklim di Kampala adalah dua musim hujan yang sangat khas. Curah hujan yang tinggi mulai dari bulan Agustus hingga Desember dan mulai dari Februari hingga Juni, merasakan curah hujan yang relatif bertambah sedikit. Akan tetapi, musim hujan yang bertambah pendek merasakan curah hujan per bulan yang bertambah luhur, bulan April pada umumnya menghadapi banyak presipitasi yang bertambah tinggi dengan rata-rata sekitar 175 mm.

Data iklim Kampala
BulanJanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDesTahun
Rekor tertinggi °C (°F)33363333292929293132323236
(nil)
Rata-rata tertinggi °C (°F)28282726252525252727272726
Rata-rata terendah °C (°F)18181818171717161717171717
Rekor terendah °C (°F)12141314151212121313141212
(nil)
Presipitasi mm (inci)46611301751477446869197122991174
Sumber: BBC Weather [1]

Pustaka

Pranala luar

 
Afrika Timur

Addis Ababa, Etiopia
Antananarivo, Madagaskar
Asmara, Eritrea
Bujumbura, Burundi
Djibouti, Djibouti
Dodoma, Tanzania
Kampala, Uganda
Kigali, Rwanda
Lilongwe, Malawi
Lusaka, Zambia
Mamoudzou, Mayotte
Maputo, Mozambik
Mogadishu, Somalia
Moroni, Komoro
Nairobi, Kenya
Port Louis, Mauritius
Saint-Denis, Réunion
Victoria, Seychelles

 
Afrika Tengah
 
Afrika Utara
 
Afrika Selatan
 
Afrika Barat

Abidjan, Pantai Gading 4
Abuja, Nigeria
Accra, Ghana
Bamako, Mali
Banjul, Gambia
Bissau, Guinea-Bissau
Conakry, Guinea
Dakar, Senegal
Freetown, Sierra Leone
Jamestown, Saint Helena
Lomé, Togo
Monrovia, Liberia
Niamey, Niger
Nouakchott, Mauritania
Ouagadougou, Burkina Faso
Porto-Novo, Benin
Praia, Tanjung Verde
Yamoussoukro, Pantai Gading 5

 

1 Yudisial.    2 Parlementer.    3 Eksekutif.    4 de facto.    5 Resmi.


edunitas.com


Page 9

Tags (tagged): unkris, kananga, leyte, north, terletak, provinsi, utara, filipina, pada, tahun, 2010, libertad, libongao, lim, ao, lonoy, mahawan, masarayao, monte, information, 20, philippine, census, 27, dagami, dulag, hilongos, hindang, inopacan, isabel, jaro, javier, center, of, studies, baybay, kota, independen, ormoc, tacloban, secara, administratif, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, eksekutif, indonesian, encyclopedia


Page 10

Tags (tagged): kansas city, kansas, unkris, city, quality hill gedung, tertinggi sebelah, kanan, pemerintahan wali kota, mark holland, luas, total 128, 661, 66119 66160, kode, wilayah 913 kode, fips 20, 360, 4, wilayah 331, km kota, memiliki, angka kepadatan penduduk, center of, studies, sensus amerika serikat, diakses january, 31, 28 us board, on kansas, program, kuliah, pegawai, kelas weekend, kelas, eksekutif, indonesian encyclopedia, encyclopedia


Page 11

Tags (tagged): kansas city, kansas, unkris, city, quality hill gedung, tertinggi sebelah, kanan, pemerintahan wali kota, mark holland, luas, total 128, 661, 66119 66160, kode, wilayah 913 kode, fips 20, 360, 4, wilayah 331, km kota, memiliki, angka kepadatan penduduk, center of, studies, sensus amerika serikat, diakses january, 31, 28 us board, on kansas, program, kuliah, pegawai, kelas weekend, kelas, eksekutif, indonesian encyclopedia, encyclopedia


Page 12

Tags (tagged): kansas city, kansas, unkris, city, quality hill gedung, tertinggi sebelah, kanan, pemerintahan wali kota, mark holland, luas, total 128, 661, 66119 66160, kode, wilayah 913 kode, fips 20, 360, 4, wilayah 331, km kota, memiliki, angka kepadatan penduduk, pusat ilmu, pengetahuan, sensus amerika serikat, diakses january, 31, 28 us board, on kansas, program, kuliah, pegawai, kelas weekend, kelas, eksekutif, ensiklopedi bahasa indonesia, ensiklopedia


Page 13

Tags (tagged): kansas city, kansas, unkris, city, quality hill gedung, tertinggi sebelah, kanan, pemerintahan wali kota, mark holland, luas, total 128, 661, 66119 66160, kode, wilayah 913 kode, fips 20, 360, 4, wilayah 331, km kota, memiliki, angka kepadatan penduduk, pusat ilmu, pengetahuan, sensus amerika serikat, diakses january, 31, 28 us board, on kansas, program, kuliah, pegawai, kelas weekend, kelas, eksekutif, ensiklopedi bahasa indonesia, ensiklopedia


Page 14

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) 3, 3 Diva (album), 3 Doa 3 Cinta (film), 3 Doors Down, 3 Februari, 30 Oktober, 30 Persei, 30 Rock, 30 September, 33 (angka), 330, 330 (angka), 330-an, 360-an, 360-an SM, 3600 Detik, 360s, 390 's, 390 SM, 390-an, 390-an SM, Judul Topik (Artikel) 3, p2k.unkris.ac.id Program Kuliah Pegawai, Kelas Weekend, Judul Topik (Artikel) 3, Unkris, Pusat Ilmu Pengetahuan, Kelas Eksekutif, Ensiklopedi Bahasa Indonesia, ensiklopedia dunia p2k.unkris.ac.id


Page 15

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) 3, 3 Diva (album), 3 Doa 3 Cinta (film), 3 Doors Down, 3 Februari, 30 Oktober, 30 Persei, 30 Rock, 30 September, 33 (angka), 330, 330 (angka), 330-an, 360-an, 360-an SM, 3600 Detik, 360s, 390 's, 390 SM, 390-an, 390-an SM, Judul Topik (Artikel) 3, p2k.unkris.ac.id Program Kuliah Pegawai, Kelas Weekend, Judul Topik (Artikel) 3, Unkris, Pusat Ilmu Pengetahuan, Kelas Eksekutif, Ensiklopedi Bahasa Indonesia, ensiklopedia dunia p2k.unkris.ac.id


Page 16

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) A, A Cinderella Story, A Clockwork Orange, A Clockwork Orange (film), A Collection, Aaptos papillata, Aaptos pernucleata, Aaptos robustus, Aaptos rosacea, Abdul Aziz Alu-Sheikh, Abdul Aziz Angkat, Abdul Aziz bin Abdulah bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh, Abisai, Abit, Mook Manaar Bulatn, Kutai Barat, Abitibi-Consolidated, AbiWord, AC Arles-Avignon, AC Bellinzona, AC Martina, AC Milan, Judul Topik (Artikel) A, p2k.unkris.ac.id Program Kuliah Pegawai, Kelas Weekend, Judul Topik (Artikel) A, Unkris, Pusat Ilmu Pengetahuan, Kelas Eksekutif, Ensiklopedi Bahasa Indonesia, ensiklopedia dunia p2k.unkris.ac.id


Page 17

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) A, A Cinderella Story, A Clockwork Orange, A Clockwork Orange (film), A Collection, Aaptos papillata, Aaptos pernucleata, Aaptos robustus, Aaptos rosacea, Abdul Aziz Alu-Sheikh, Abdul Aziz Angkat, Abdul Aziz bin Abdulah bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh, Abisai, Abit, Mook Manaar Bulatn, Kutai Barat, Abitibi-Consolidated, AbiWord, AC Arles-Avignon, AC Bellinzona, AC Martina, AC Milan, Judul Topik (Artikel) A, p2k.unkris.ac.id Program Kuliah Pegawai, Kelas Weekend, Judul Topik (Artikel) A, Unkris, Pusat Ilmu Pengetahuan, Kelas Eksekutif, Ensiklopedi Bahasa Indonesia, ensiklopedia dunia p2k.unkris.ac.id


Page 18

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) B, B17, B20, B22, B25, Babirik, Beruntung Baru, Banjar, Babirik, Hulu Sungai Utara, Babirusa, Babirusa Buru, Badan Liga Indonesia, Badan Meteorologi Australia, Badan Meteorologi dan Geofisika, Badan Meteorologi Jepang, Bagik Payung, Suralaga, Lombok Timur, Bagik Polak, Labu Api, Lombok Barat, Baginda, Sumedang Selatan, Sumedang, Bagindo Aziz Chan, Bahasa Bawean, Bahasa Belanda, Bahasa Belanda di Indonesia, Bahasa Belarus, Judul Topik (Artikel) B, p2k.unkris.ac.id Program Kuliah Pegawai, Kelas Weekend, Judul Topik (Artikel) B, Unkris, Pusat Ilmu Pengetahuan, Kelas Eksekutif, Ensiklopedi Bahasa Indonesia, ensiklopedia dunia p2k.unkris.ac.id


Page 19

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) B, B17, B20, B22, B25, Babirik, Beruntung Baru, Banjar, Babirik, Hulu Sungai Utara, Babirusa, Babirusa Buru, Badan Liga Indonesia, Badan Meteorologi Australia, Badan Meteorologi dan Geofisika, Badan Meteorologi Jepang, Bagik Payung, Suralaga, Lombok Timur, Bagik Polak, Labu Api, Lombok Barat, Baginda, Sumedang Selatan, Sumedang, Bagindo Aziz Chan, Bahasa Bawean, Bahasa Belanda, Bahasa Belanda di Indonesia, Bahasa Belarus, Judul Topik (Artikel) B, p2k.unkris.ac.id Program Kuliah Pegawai, Kelas Weekend, Judul Topik (Artikel) B, Unkris, Pusat Ilmu Pengetahuan, Kelas Eksekutif, Ensiklopedi Bahasa Indonesia, ensiklopedia dunia p2k.unkris.ac.id


Page 20

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) C, C.G.E. Mannerheim, C.G.K. Reinwardt, C.H. Greenblatt, C.I.D. (film), Cairate, Cairina scutulata, Cairn Terrier, Cairns, Calung, Calungbungur, Sajira, Lebak, Caluso, Caluya, Antique, Canadian dollar, Canadian Football League, Canadian Grand Prix, Canadian Hot 100, Cane Toa, Rikit Gaib, Gayo Lues, Cane Uken, Rikit Gaib, Gayo Lues, Canellales, Canero, Judul Topik (Artikel) C, p2k.unkris.ac.id Program Kuliah Pegawai, Kelas Weekend, Judul Topik (Artikel) C, Unkris, Pusat Ilmu Pengetahuan, Kelas Eksekutif, Ensiklopedi Bahasa Indonesia, ensiklopedia dunia p2k.unkris.ac.id


Page 21

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) C, C.G.E. Mannerheim, C.G.K. Reinwardt, C.H. Greenblatt, C.I.D. (film), Cairate, Cairina scutulata, Cairn Terrier, Cairns, Calung, Calungbungur, Sajira, Lebak, Caluso, Caluya, Antique, Canadian dollar, Canadian Football League, Canadian Grand Prix, Canadian Hot 100, Cane Toa, Rikit Gaib, Gayo Lues, Cane Uken, Rikit Gaib, Gayo Lues, Canellales, Canero, Judul Topik (Artikel) C, p2k.unkris.ac.id Program Kuliah Pegawai, Kelas Weekend, Judul Topik (Artikel) C, Unkris, Pusat Ilmu Pengetahuan, Kelas Eksekutif, Ensiklopedi Bahasa Indonesia, ensiklopedia dunia p2k.unkris.ac.id


Page 22

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) H, H.H.H. Tower, H.M.A. Tihami, H.O.S. Tjokroaminoto, H.O.T., Hak LGBT di Oseania, Hak LGBT di Pakistan, Hak LGBT di Republik Tiongkok, Hak LGBT di Rumania, Halte Cinango, Halte Cisomang, Halte Cisomang layout, Halte Citaliktik, Handil Labuan Amas, Bumi Makmur, Tanah Laut, Handil Maluka, Bumi Makmur, Tanah Laut, Handil Negara, Kurau, Tanah Laut, Handil Purai, Beruntung Baru, Banjar, Harapan, Tanah Pinem, Dairi, Harapankarya, Pagelaran, Pandeglang, Harappa, Harara, Dusun Timur, Barito Timur, Judul Topik (Artikel) H, p2k.unkris.ac.id Program Kuliah Pegawai, Kelas Weekend, Judul Topik (Artikel) H, Unkris, Pusat Ilmu Pengetahuan, Kelas Eksekutif, Ensiklopedi Bahasa Indonesia, ensiklopedia dunia p2k.unkris.ac.id


Page 23

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) H, H.H.H. Tower, H.M.A. Tihami, H.O.S. Tjokroaminoto, H.O.T., Hak LGBT di Oseania, Hak LGBT di Pakistan, Hak LGBT di Republik Tiongkok, Hak LGBT di Rumania, Halte Cinango, Halte Cisomang, Halte Cisomang layout, Halte Citaliktik, Handil Labuan Amas, Bumi Makmur, Tanah Laut, Handil Maluka, Bumi Makmur, Tanah Laut, Handil Negara, Kurau, Tanah Laut, Handil Purai, Beruntung Baru, Banjar, Harapan, Tanah Pinem, Dairi, Harapankarya, Pagelaran, Pandeglang, Harappa, Harara, Dusun Timur, Barito Timur, Judul Topik (Artikel) H, p2k.unkris.ac.id Program Kuliah Pegawai, Kelas Weekend, Judul Topik (Artikel) H, Unkris, Pusat Ilmu Pengetahuan, Kelas Eksekutif, Ensiklopedi Bahasa Indonesia, ensiklopedia dunia p2k.unkris.ac.id


Page 24

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) I, I Got a Boy, I Got a Boy (lagu), I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai, I Gusti Ketut Jelantik, Ibrahim al-Imam, Ibrahim al-Jaafari, Ibrahim al-Maimuni, Ibrahim al-Marhumi, Ie Mirah, Pasie Raja, Aceh Selatan, Ie Relop, Pegasing, Aceh Tengah, Ie Rhob Babah Lueng, Simpang Mamplam, Bireuen, Ie Rhob Barat, Simpang Mamplam, Bireuen, Ikatan non kovalen, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Pencak Silat Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Ilyas, Ilyas Karim, Ilyas Ruhiat, Ilyas Ya'kub, Judul Topik (Artikel) I, p2k.unkris.ac.id Program Kuliah Pegawai, Kelas Weekend, Judul Topik (Artikel) I, Unkris, Pusat Ilmu Pengetahuan, Kelas Eksekutif, Ensiklopedi Bahasa Indonesia, ensiklopedia dunia p2k.unkris.ac.id


Page 25

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) I, I Got a Boy, I Got a Boy (lagu), I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai, I Gusti Ketut Jelantik, Ibrahim al-Imam, Ibrahim al-Jaafari, Ibrahim al-Maimuni, Ibrahim al-Marhumi, Ie Mirah, Pasie Raja, Aceh Selatan, Ie Relop, Pegasing, Aceh Tengah, Ie Rhob Babah Lueng, Simpang Mamplam, Bireuen, Ie Rhob Barat, Simpang Mamplam, Bireuen, Ikatan non kovalen, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Pencak Silat Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Ilyas, Ilyas Karim, Ilyas Ruhiat, Ilyas Ya'kub, Judul Topik (Artikel) I, p2k.unkris.ac.id Program Kuliah Pegawai, Kelas Weekend, Judul Topik (Artikel) I, Unkris, Pusat Ilmu Pengetahuan, Kelas Eksekutif, Ensiklopedi Bahasa Indonesia, ensiklopedia dunia p2k.unkris.ac.id


Page 26

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) J, J. Willard Marriott, J.A.K.Q. Dengekitai, J.A.K.Q. Dengekitai vs. Goranger, J.B. Jeyaretnam, Jagson Airlines, Jaguar, Jaguar (perusahaan otomotif), Jaguar Cars, Jalan Dago, Jalan dan Jembatan, Jalan dan Jembatan Kelok Sembilan, Jalan di Kota Surakarta, Jalur kereta api di Indonesia, Jalur kereta api di Sydney, Jalur kereta api Duri-Tanahabang, Jalur kereta api Eritrea, Jambu Kulon, Ceper, Klaten, Jambu Luwuk, Ciawi, Bogor, Jambu mawar, Jambu mede, Judul Topik (Artikel) J, p2k.unkris.ac.id Program Kuliah Pegawai, Kelas Weekend, Judul Topik (Artikel) J, Unkris, Pusat Ilmu Pengetahuan, Kelas Eksekutif, Ensiklopedi Bahasa Indonesia, ensiklopedia dunia p2k.unkris.ac.id