Kondisi ekonomi Indonesia yang masih buruk terjadi pada masa Demokrasi Liberal.Terjadinya keadaan ekonomi Indonesia yang buruk disebabkan oleh beberapa faktor berikut.1. Dengan adanya hasil-hasil yang telah ditetapkan dalam sidang KMB, Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan setelah di akuinya kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 desember 1949.2. Rancangan politik ekonomi Indonesia dibuat di Belanda, buan di Indonesia.3. Perubahan sistem ekonomi kolonial menjai sistem ekonomi nasional tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup dari Pemerintah Belanda.4. Pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan yang semakin meningkat tidak stabil dengan keadaan situasi politik dalam negeri.5. Pemerintah Republik Indonesia harus menanggung defisit yang sebesar 5,1 miliar rupiah pada waktu itu.6. Hasil perkebunan sebagai tumpuan ekspor Indonesia.7. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.Defisit negeri sebesar Rp. 1,6 miliar telah ditanggulangi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan pinjaman luar negeri.Dari kesepakatan sidang Uni Indonesia Belanda, disepakatinya kredit sebesar Rp. 200 juta dari Belanda. Adapun masalah jangka pendek yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah adalah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dan dengan mengatasi kenaikan biaya hidup untuk masalah jangka panjang adalah pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Jakarta - Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara, dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, demokratisasi diartikan sebagai proses menuju demokrasi. Dalam pemerintahan demokratis telah diterapkan asas-asas demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan mengenai harkat dan martabat manusia. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi didefinisikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan, dengan pola gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban serta perlakuan bagi semua warga negara. Berikut adalah penjelasan mengenai masa demokrasi liberal di Indonesia yang dilansir berdasarkan modul Sejarah Indonesia Kelas XII yang disusun oleh Mariana, M.Pd., dan modul PPKN bertajuk "Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia" karya Rizanu, M.Pd. Sejarah Demokrasi LiberalPelaksanaan pemerintahan pada masa demokrasi liberal Indonesia berlangsung pada tahun 1950 hingga 1959. Setelah kembali menjadi negara kesatuan, keadaan politik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, dengan pemerintahan parlementer. Sistem parlementer Indonesia masih berpedoman sistem parlementer Barat, yang dibentuk setelah dibubarkannya pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Perubahan bentuk pemerintahan mengakibatkan perubahan pula pada undang-undang dasarnya, dari konstitusi RIS menjadi UUD sementara 1950. Nama lain demokrasi liberal adalah demokrasi parlemanter. Dinamakan parlementer, karena pada masanya para kebinet memiliki tanggung jawab dan peran penting sebagai parlemen (DPR) di pemerintahan. Dalam sistem demokrasi liberal pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, dan presiden hanya sebagai kepala negara. Perkembangan Demokrasi LiberalDemokrasi liberal sangat mengedepankan kebebasan. Ciri khas kekuasaan demokrasi ini adalah pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi. Artinya, kekuasaan pemerintahannya terbatas, sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pada era demokrasi liberal juga, Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilu pertama dilaksanakan bertujuan untuk memilih para anggota parlemen dan anggota konstituante. Konstituante ditugaskan untuk membentuk UUD baru, sehingga mampu menggantikan UUD sementara. Sistem politik masa demokrasi liberal banyak mendorong berkembangnya partai-partai politik, karena demokrasi liberal menganut sistem multi partai. Keberadaan partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia sedang menduduki masa panas-panasnya. Partai besar pada masa demokrasi liber antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa ini, telah terjadi pergantian kabinet di mana partai-partai politik terkuat yang mengambil alih kekuasaan. Partai terkuat dalam parlemen saat itu adalah PNI dan Masyumi. Terjadi tujuh kali pergantian kabinet dalam masa demokrasi liberal. Susunan kabinet pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut: 1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 3 - Juni 1953)4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)6. Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957) 7. Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959) Masa kabinet kebanyakan hanya bertahan kurang lebih satu tahun. Mengapa pada era ini sering kali terjadi pergantian kabinet? Alasan utamanya disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antar partai yang ada. Sayangnya, perbedaan di antara partai-partai tersebut tidaklah pernah dapat terselesaikan dengan baik. Akhir Masa dan Kegagalan Demokrasi Liberal Kekacauan politik yang ada pada masa demokrasi liberal membuat, kabinet telah mengalami jatuh bangun, karena munculnya mosi tidak percaya dari partai relawan. Sehingga banyak terjadi perdebatan dalam konstituante, yang sering menimbulkan suatu konflik berkepanjangan, yang menghambat upaya pembangunan. Penetapan dasar negara merupakan masalah utama yang dihadapi konstituante. Atas kondisi tersebut, kemudian pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit. Dekrit Presiden yang dilekuarkan pada 5 Juli 1959, mengungkapkan bahwa tidak diberlakukannya lagi UUDS tahun 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi liberal berakhir di Indonesia. Berakhirnya masa ini merupakan awal mula sistem Presidensil, dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Diberlakukannya pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik di Indonesia, setelah keadaan pemerintahan yang tidak stabil pada saat demokrasi liberal. (nwy/nwy)
| September 4, 2020 | Soal Sejarah SMA |
Yang bukan penyebab ekonomi tersendat sendat pada masa Demokrasi Liberal adalah… a. Keamanan dalam negeri tidak menguntungkan, terjadinya pemberontakan, dan separatism daerah b. Belum berpengalaman dalam menata ekonomi yang baik, belum memiliki tenaga ahli c. Dana bantuan dari luar negeri melalui IMF bunganya sangat besar d. Kabinet terlalu sering berganti, programnya belum trelaksana, program baru mulai dirancang e. Diandalkannya satu jenis impor terutama pertanian dan perkebunan Pembahasan: Penyebab ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal tersendat:
Dana bantuan dari luar negeri melalui IMF bunganya sangat besar terjadi pada krisis 1997. Untuk materi lebih lengkap tentang PELAKSANAAN DEMOKRASI LIBERAL DI INDONESIA silahkan kunjungi link youtube berikut ini. Jikalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share.. Terimakasih Kunci Jawaban: Yang bukan penyebab ekonomi tersendat sendat pada masa Demokrasi Liberal adalah… c. Dana bantuan dari luar negeri melalui IMF bunganya sangat besar  Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih
Konferensi Meja Bundar, 23 Agustus 1949, antara lain memutuskan, sebagai imbalan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, pihak Belanda mendapat bayaran sebesar 4,5 miliar gulden dari pihak Indonesia. KOMPAS.com - Demokrasi Liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 hingga 1959. Saat itu Indonesia baru merdeka. Perekonomian belum tertata dan tersendat-sendat. Apalagi setelah merdeka, Belanda masih berusaha menguasai Indonesia. Melansir buku Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) (2018), Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Namun pengakuan itu didasarkan pada syarat Indonesia harus membayar utang kepada Belanda seperti hasil Konferensi Meja Bundar. Baca juga: Konferensi Meja Bundar: Latar Belakang, Tujuan, Hasil, dan Dampaknya Utang tersebut sebesar Rp 1,5 triliun utang luar negeri dan Rp 2,8 triliun utang dalam negeri. Defisit yang harus ditanggung pemerintah saat itu sebesar Rp 5,1 miliar. Indonesia saat itu hanya mengandalkan ekspor pertanian dan perkebunan. Jika permintaan ekspor itu turun, maka perekonomian akan melemah secara signifikan. Upaya menggerakkan sektor lain terhambat keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Baca juga: Penyebab Kegagalan Demokrasi Parlementer
Syamsir (79), salah satu penjual uang kuno di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat telah menekuni profesi tersebut selama 28 tahun. Dari menjual uang kuno, Syamsir bisa menghidupi serta menyekolahkan 7 anaknya hingga lulus bangku SMA, Senin (11/6/2018). Pertumbuhan penduduk melejit. Namun tak ada tenaga ahli untuk membangkitkan industri. |
Tuliskan tiga faktor yang menyebabkan jatuhnya perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
