5 pertanyaan tentang kasus kasus Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

Jakarta -

Latihan soal bisa jadi cara yang tidak membosankan untuk mengulang pelajaran di rumah, lho. Mumpung dekat minggu UAS, kamu juga bisa berlatih dengan contoh soal UAS untuk berbagai mata pelajaran.

Nah, untuk mata pelajaran PKN, detikEdu merangkum sejumlah contoh soal UAS PKN Kelas 12 semester 1 beserta pembahasan dan kunci jawabannya dari Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas XII oleh Tim Ganesha Operation. Yuk latihan!

Contoh Soal UAS PKN Kelas 12 Semester 1

1. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan....

A. Hak asasi manusiaB. Hak warga negara di seluruh duniaC. Kewajiban beberapa warga negara IndonesiaD. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia

E. Hak dan kewajiban para penegak hukum di Indonesia

Pembahasan:

Menjaga keutuhan NKRI merupakan bentuk hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Warga negara lain tidak berhak dan tidak berkewajiban untuk menjaga keutuhan NKRI. Maka jawabannya adalah D.

2. Berikut ini contoh kewajiban warga negara sesuai Pancasila sila ke-5 adalah...

A. Menjaga kerukunan dengan sesamaB. Aktif dalam usaha pembelaan negaraC. Tidak merusak fasilitas umumD. Turut berpartisipasi dalam pemilihan umum

E. Menggunakan produk dalam negeri

Pembahasan:

Salah satu contoh kewajiban warga negara sesuai sila kelima Pancasila adalah tidak merusak fasilitas umum. Substansi kewajiban negara berdasar Pancasila sila kelima adalah tentang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh, setiap warga negara berhak menggunakan fasilitas umum dan berkewajiban menjaga dengan sebaik-baiknya. Maka, jawabannya adalah C.

Bacalah wacana ini untuk pertanyaan 3 dan 4.

Di beberapa daerah di Indonesia pernah terjadi bentrok antarsuku yang berawal dari kesalahpahaman. Hal ini dipicu oleh sikap etnosentrisme di antara pihak yang berseteru. Kedua pihak menganggap sukunya paling baik, sehingga memandang rendah suku lain.

3. Pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan wacana tersebut adalah...

A. Kewajiban mendukung suku masing-masingB. Kewajiban menyelesaikan masalah tersebut di pengadilanC. Kewajiban saling menghargai sesama kendati berbeda sukuD. Kewajiban menghormati pemeluk agama lain

E. Kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pembahasan:

Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan wacana tersebut adalah C, pengingkaran pada kewajiban menghargai sesama kendati berbeda suku Saling menghargai suku lain tidak dapat mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena itu, setiap warga negara harus saling menghargai kendati berbeda suku.

4. Kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan wacana tersebut merupakan cerminan.....

A. Pancasila sila pertama dan keduaB. Pancasila sila kedua dan ketigaC. Pancasila sila kedua dan keempatD. Pancasila sila ketiga dan keempat

E. Pancasila sila keempat dan kelima

Pembahasan:

Kewajiban warga negara Indonesia untuk saling menghargai antarsuku merupakan cerminan Pancasila sila kedua dan ketiga atau B. Sila kedua menyoal rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sementara sila ketiga mengenai persatuan Indonesia dapat terwujud dengan menghargai keberagaman di Indonesia, termasuk keragaman suku.

5. Jelaskan perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara!

Pembahasan:

• - Perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara terletak pada sifatnya. Hak warga negara bersifat terbatas. Artinya, hak tersebut hanya dimiliki oleh warga negara di suatu negara saja. Sementara itu, hak asasi manusia bersifat universal yang artinya berlaku di seluruh negara di dunia.
• - Berbagai hal yang menjadi hak asasi manusia termasuk dalam hak warga negara. Tetapi, berbagai hal yang menjadi hak warga negara belum tentu menjadi hak asasi manusia.

6. Sebutkan contoh kewajiban warga negara berdasarkan nilai instrumental Pancasila!

Pembahasan:

• - Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1.
• - Kewajiban dalam upaya pembelaan negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3.
• - Kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1.

7. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara!

Pembahasan:

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu:

• - Meningkatnya sikap egois atau terlalu mengutamakan diri sendiri
• - Menurunnya semangat berbangsa dan bernegara di antara individu
• - Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab
• - Tidak tegasnya penegak hukum
• - Rendahnya kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
• - Hilangnya sikap toleransi di antara individu
• - Adanya penyalahgunaan kecanggihan teknologi informasi untuk menghasut dan membenci seseorang atau sekelompok orang

Nah, itu dia contoh soal UAS PKN kelas 12 semester 1 beserta pembahasan dan kunci jawabannya. Semangat belajar, detikers!

Simak Video "Menengok Kampung Pancasila Ciamis yang Punya 4 Rumah Ibadah Berdekatan"

KPK Prihatin Ada Kepala Daerah di Jatim yang Terkena OTT SURABAYA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri prihatin ada kepala daerah d … an pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada awal tahun 2020. Menurut dia, OTT terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, tiga pejabat Pemkab Sidoarjo, dan dua pengusaha itu bukan gebrakan awal, tapi sudah melalui proses panjang. "Pemberantasan korupsi bukan hanya pencegahan, tapi juga penindakan," ujar Firli Bahuri di Grand City, Surabaya, Kamis (9/1). Saat ditanya apakah paling banyak pejabat di Jatim yang tersangkut kasus korupsi, Firli tidak bisa memastikan. Ini karena Jatim juga mempunyai 38 kabupaten/kota. "Bisa dibilang wilayahnya luas," katanya. Firli berharap tidak ada lagi kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Kasus kepala daerah yang terkena OTT merupakan gambaran yang harus dibenahi. Dia berharap tidak ada uang ketok palu dalam pengesahan APBD. “Praktik-praktik tersebut masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Semoga tidak terjadi di Jatim. Saya juga mengingatkan agar kepala daerah dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan harus transparan. Jangan sampai ada deal-deal tertentu," tegasnya. Menurut Firli, ada tiga tugas KPK dalam pencegahan korupsi. Di antaranya, pada pelayanan publik dan tata niaga. Pelayanan publik terkait perizinan usaha, izin prinsip, penggunaan dan alih fungsi lahan. "Kepala daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jangan persulit perizinan. Presiden mengingatkan, berikan karpet merah pada investor," jelasnya. Firli juga berencana akan mengumpulkan seluruh bakal calon yang maju di pilkada. Tujuannya untuk memberikan arahan terhadap langkah pencegahan kasus korupsi. "Kami janji segera menyelesaikan semua kasus yang mengarah kepada tindak pidana korupsi sebelum pilkada serentak 2020. Kami tidak ingin nantinya jeratan kasus korupsi yang menimpa salah satu bakal calon, justru dimanfatkan sebagai muatan politis," katanya. Firli juga berpesan kepada Kapolda dan Kajati, jika ada kasus korupsi atau kasus apa pun yang sekarang ada di 19 kabupaten segera diselesaikan. "KPK netral pada Pilkada 2020. Kami selalu waspada adanya pihak yang dapat menggunakan kasus korupsi sebagai celah menjatuhkan lawan politiknya. Biasanya begitu masuk daftar pencalonan, apalagi sudah masuk daftar pasangan tetap, pasti ada laporan yang aneh-aneh. Lalu, kami tangani, pasti kami disebut tidak netral," tegasnya. Pihak KPK juga segera memetakan semua bakal calon kepala daerah yang akan maju di pilkada. Mana yang ada indikasi mengarah ke kasus korupsi, secepatnya bisa diselesaikan. Sehingga, pada saat pemilihan kepala daerah tidak ada lagi yang dipanggil untuk memberikan keterangan ke KPK. Dari kasus di atas, analisis perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dari sudut pandang hukum! Dari kasus di atas, analisis kaitan maraknya tindak pidana korupsi dengan perubahan sosial menurut Selo Soemardjan! Merujuk pada kasus di atas, berikan dan simpulkan contoh konkrit meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut pendapat anda! Ready jawaban soal matkul hukum dan masyarakat/hkum4102_tmk2. Yang minat bisa wa 085213315403 ya. Trusted dan reccomended. Jawaban soal lain juga ready

Amir mempunyai anah seluas 85 hectar. Suatu hari Amir membutuhkan biaya untuk biaya persalinan istrinya sehingga ia pun menggadaikan tanahnya seluas 8 … 5 hectar tersbut kepada Lala. a. Jelaskan jenis perjanjian yang dilakukan oleh Amir dan Lala berdasarkan hukum adat! b. Setelah dilakukan gadai, hak milik atas tanah tersebut ada pada siapa? Jelaskan!

Apakah Hukum adat menurut Soepomo?

Dalam Hukum Adat transaksi atau jual beli dibedakan menjadi transaksi tanah dan transaksi yang berkaitan dengan tanah. Jelaskan perbedaan diantara ked … uanya!

Struktur masyarakat hukum adat tradisional dari sudut bentuk!

Dani (28 tahun) akan menikahi Wulan (23 tahun). Dani sebelumnya telah beristrikan Marni (25 tahun), namun Marni tidak dapat memberikan keturunan. Atas … dasar itu Dani ingin mengawini Wulan. Adapun Wulan adalah anak dari kakak Marni yaitu Rafi (42 tahun) dengan istrinya Yuni (39 tahun). Apakah perkawinan antara Dani dan Wulan dapat terlaksana dengan sah? sertai dengan dasar hukum!

Apakah perbedaan dari putusnya perkawinan dan pembatalan perkawinan? Jelaskan pula mengenai akibat dari masing-masing!

Apakah yang dimaksud subyek hukum? Siapa sajakah yang termasuk didalamnya? Jelaskan!

Sebutkan dan jelaskan 2 jenis perjanjian dalam hukum adat!

Apa yang dimaksud dengan pemisahan horizontal dan larangan pengasingan tanah? Jelaskan!