Analisis kebijakan kesehatan di Indonesia

Kementerian Kesehatan telah melakukan transformasi kesehatan sejak 2021 berfokus pada enam pilar. Yaitu, transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan.

Table of Contents Show

Tujuan
Narasumber
Kegiatan
Video yang berhubungan

Untuk mencapai target prioritas dari keenam pilar tersebut, Kementerian Kesehatan turut melakukan penataan organisasi dan sumber daya manusia kesehatan. Termasuk mereformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menjadi Badan Kebijakan Pembangungan Kesehatan (BKPK).

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5/2022 telah dibentuknya BKPK, yang diharapkan dapat memenuhi think tank untuk menjawab permasalahan kesehatan yang selama ini dirasakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan sekaligus Plt. Kepala BKPK Kunta Wibawa Dasa Nugraha pada Apel BKPK, Kamis, 13 Maret 2022.

Kunta mengatakan selama pandemi Covid-19 sektor kesehatan menjadi tulang punggung. “Kita menyadari banyak yang harus diperbaiki, karena ada kesenjangan sangat jauh antara kebutuhan dan kondisi. Itulah menurut saya kita ada di sini,” ungkap Kunta.

Menurut Kunta, dengan adanya perubahan Badan Litbangkes ke BKPK, semua kebijakan dan peraturan akan berdasarkan pada data dan analisa. “Inilah yang perlu kita lakukan di sini untuk membuat suatu naskah akademik atau kajian untuk memberikan dasar kepada pimpinan agar bisa membuat kebijakan yang lebih baik, yang diimplementasi di unit eselon satu,” jelas Kunta dalam arahannya.

Lebih lanjut, Kunta mengatakan peran BKPK sangat krusial dalam mengolah data dan informasi dengan analisa yang lebih baik. Hal ini menjadikan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertangungjawabkan.

Tugas BKPK memperkuat internal Kemenkes termasuk mengawal kebijakan lintas sektor terkait pembangunan berwawasan kesehatan. “Untuk itu sangat diperlukan kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan terkait agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan kesehatan yang tepat dan berkualitas,” pungkas Kunta. (Penulis: Faza Nur Wulandari, Editor: Fachrudin Ali Ahmad, Fotografer: Ahdiyat Firmana)

Kebijakan adalah tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan yang dibentuk tersebut tak jarang menuai banyak kritik, atau tidak operasional, atau tidak efektif. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, bersifat dinamis, dan tidak lepas dari risiko kegagalan.

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik untuk menyusun kebijakan publik. Aktivitas ini tidak dimaksudkan menggantikan proses politik dalam menyusun kebijakan. Analisis kebijakan merupakan kolaborasi para teknokrat dari berbagai disiplin ilmu dengan pelaku kebijakan. Tujuannya, memberikan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif, atau preskriptif pada suatu masalah publik.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kualitas kebijakan publiknya. Jika kebijakan publiknya buruk bisa dipastikan keadaan negara tersebut juga tidak jauh dari kualitas kebijakan publiknya. Oleh karena itu, penguasaan materi penyusunan analisis kebijakan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan kelompok kekuasaan politik tertentu.

Untuk hal tersebut, PKMK FK-KMK UGM berinisiatif menyelenggarakan Kursus Melakukan Analisis Kebijakan dengan pendekatan Blended Learning. Dalam program ini ada beberapa topik prioritas yang diharapkan dapat dibahas yaitu:

Jaminan Kesehatan Nasional;
Kebijakan JKN tetap menjadi topik prioritas untuk dibahas. Tahun ini menjadi sangat penting karena berada dalam awal periode kerja kabinet baru.
Kesehatan Ibu dan Anak;
Stunting dan Gizi Manusia.
Kebijakan KIA dan Gizi merupakan topik sangat penting dalam RPJMN yang akan datang. Bagaimana kebijakan nasional dan daerah untuk menurunkan AKI dan AKB, wasting serta stunting dengan intervensi komprhensif promotif, preventif dan kuratif, termasuk intervensi perubahan perilaku dan kesehatan lingkungan menjadi prioritas penting.

Untuk menetapkan kebijakan kesehatan yang baik di berbagai topik tersebut, maka penting untuk para pelaksana kebijakan, konsultan, dan akademisi membekali diri dalam pelatihan analisis kebijakan. Hal ini semakin relevan dengan adanya jabatan fungsinal Analis Kebijakan di pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk sektor kesehatan. Para Analis Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan positif pada penyusunan ataupun evaluasi kebijakan public di sektor kesehatan.

Tujuan

Kegiatan ini didesain agar peserta mampu memiliki pemahaman tentang dinamika dan konteks kebijakan publik kesehatan di Indonesia melalui konsep analisis kebijakan, teknik analisis kebijakan, pengambilan keputusan, dan dokumentasi saran kebijakan (policy brief/policy memo).

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta akan mampu menguasai proses analisis kebijakan publik, yang dinilai dari kemampuan:

Menjelaskan konsepsi dan manfaat analisis kebijakan yang secara rasional bisa dijalankan
Menjelaskan berbagai Teknik dalam analisis kebijakan
Menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan
Mampu merumuskan solution analysis secara sederhana namun subtantif ke dalam dokumentasi kebijakan, berupa policy brief.
Memahami teknik komunikasi dan advokasi kebijakan.

Hal yang dihasilkan
Program ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen Analisis Kebijakan dan Policy Brief di berbagai topik prioritas untuk disampaikan ke stakeholder terkait serta disajikan dalam berbagai pertemuan ilmiah.

Kegiatan dilakukan dengan Blended Learning dan berasarkan modul dari LAN. Peserta dapat mengikuti dengan menggunakan teknologi jarak-jauh.