Apa dampak kebijakan fiskal dalam pelaksanaan APBN

"Kebijakan mengenai pajak, penerimaan lain, utang-piutang dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja (fiscal policy)."

Otoritas Jasa Keuangan

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam Kebijakan Fiskal adalah pengeluaran pemerintah/belanja negara dan pajak.

Pajak merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang, di mana semua wajib pajak yang berupa badan usaha ataupun perorangan wajib membayarkan pajak pada negara.

Sedangkan pengeluaran/belanja negara sendiri ada banyak jenisnya, seperti biaya untuk perbaikan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan operasional, dan seterusnya. Semua pengeluaran ini disusun di dalam APBN (Anggaran Pembelanjaan Negara).

Kebijakan Fiskal memiliki sejumlah tujuan, yaitu:

• Menciptakan stabilitas perekonomian negara
• Menciptakan pertumbuhan ekonomi negara
• Memperluas lapangan pekerjaan
• Menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan
• Menstabilkan harga/mengatasi inflasi

Kebijakan fiskal terbagi menjadi 3:

• Kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja.
• Kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan ataupun perubahan pengeluaran pemerintah. 3 bentuk kebijakan fiskal yang disengaja adalah; (1) membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, (2) membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, dan (3) membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajaknya.
• Kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja adalah kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran.

Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran

Berikut adalah jenis kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran:

• Kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang adalah kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama jumlahnya. Dampak positif dari kebijakan ini adalah negara jadi tidak usah meminjam sejumlah dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun dampak negatifnya adalah kondisi perekonomian negara bisa terpuruk jika ekonomi negara sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
• Kebijakan fiskal surplus. Dalam kebijakan fiskal surplus, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi.
• Kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Kebijakan fiskal defisit mampu mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian, yang merupakan kelebihan dari kebijakan ini. Sedangkan kekurangannya adalah negara selalu dalam keadaan defisit.
• Kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis menyediakan pendapatan yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya yang terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan penggolongannya, kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

• Kebijakan Fiskal Ekspansif: Adalah kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan jumlah pengangguran yang tinggi, yakni dengan cara meningkatkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak.

• Kebijakan Fiskal Kontraktif: sebaliknya, kebijakan fiskal jenis ini merupakan kebijakan yang dilakukan untuk membuat pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dengan cara menurunkan tingkat belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Hal ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat sekaligus mengatasi inflasi. Kebijakan ini termasuk jarang digunakan dan akan dikeluarkan pada saat kondisi perekonomian mengalami ekspansi yang memanas (overheating) untuk menentukan permintaan.

Berikut instrumen - instrumen pada kebijakan fiskal:

• Kebijakan Perpajakan: Kebijakan ini berkaitan erat dengan amandemen baru dalam hal pajak langsung dan tidak langsung. Kebijakan fiskal perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang memiliki otoritas publik yang kuat dan mempengaruhi perubahan pendapatan, investasi, dan konsumsi. Pemerintah akan membuat kebijakan perpajakan secara progresif setelah menganalisa efek dari peningkatan maupun penurunan pajak.

• Kebijakan Pengeluaran Pemerintah: kebijakan ini memprioritaskan pengeluaran pemerintah untuk sektor yang penting dan mendesak, seperti pembukaan sekolah, pembangunan jalan umum, jembatan, jalur transportasi, serta biaya operasional pemerintah.

• Kebijakan Pembiayaan Defisit: Merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan apabila pemerintah mengalami defisit atau jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Salah satu caranya bisa dengan mengeluarkan mata uang baru dari bank sentral negara, namun di sisi lain hal ini juga dapat menyebabkan daya beli mata uang turun dan terjadinya inflasi.

• Kebijakan Utang Publik: Kebijakan ini dikeluarkan apabila kebijakan pembiayaan defisit dinilai tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran publik. Kebijakan utang publik bertujuan untuk meningkatkan kas pemerintahan dengan menggunakan utang yang berasal dari  sumber internal seperti pinjaman pasar, obligasi kompensasi, atau SBN (Surat berharga negara), dan sumber eksternal dari pinjaman pasar eksternal atau lembaga internasional seperti IDA, Bank Dunia, IMF, dan rekanan lainnya.

Budgeting: kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan anggaran. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal beroperasi melalui anggaran atau budgeting. Anggaran yang dimiliki suatu negara berfungsi untuk menilai fluktuasi ekonomi..

Berikut kelebihan yang dimiliki oleh Kebijakan Fiskal:

• Kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara.
• Kebijakan fiskal berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan moneter dan keduanya sama-sama berperan penting untuk mengatasi masalah deflasi-inflasi.
• Kebijakan fiskal banyak dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter.

Sementara, kebijakan fiskal juga memiliki sejumlah kelemahan seperti di bawah ini:

• Kebijakan fiskal lebih bersifat kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang cukup rumit, yakni APBN.
• Kebijakan fiskal dapat menimbulkan pandangan negatif dari publik atau masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan jumlah pajak.

Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi terpenting, pelajari yuk!

Di bidang ekonomi dan perbankan, pemerintah mengeluarkan dua jenis kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan.

Dalam proses pelaksanaannya, jenis kebijakan fiskal terpecah lagi menjadi beberapa bagian. Agar lebih tahu tentang pengertian kebijakan fiskal, tujuan, dan contohnya, Anda bisa simak bahasan dari OCBC NISP di bawah ini.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa Depresiasi Besar (Great Depression) terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara.

Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu.

Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melalui Indische Comptabiliteitswet tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai Proklamasi sampai tahun 1997 - 2003.

Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan pada UUD 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan RI bersama-sama dengan Presiden.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Setelah membahas pengertian kebijakan fiskal, kali ini kita akan membahas beberapa tujuan kebijakan fiskal diciptakan. Selengkapnya tentang tujuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan Mengembangkan Perekonomian Negara
   Poin pertama tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro.

2. Meningkatkan Kualitas SDM
   Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya.

3. Menjaga Stabilitas Harga Barang
   Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggungjawab.

4. Mendorong Investasi
   Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha.

Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Selengkapnya tentang jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoretis
   Dari segi teoretis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental.

   1. Kebijakan Fiskal Fungsional
      Pengertian kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan start-up, dan sebagainya.

   2. Kebijakan Fiskal Disengaja/Terencana
      Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha.

   3. Kebijakan Fiskal Tak Disengaja/Insidental
      Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan/aturan untuk melindung stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi.

2. Dari Segi Penerapan
   Jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.

   1. Kebijakan Fiskal Ekspansif
      Pengertian kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja.

   2. Kebijakan Fiskal Kontraktif
      Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini.

3. Dari Segi Neraca Pembayaran
   Jenis kebijakan fiskal dari segi neraca terbagi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis.

   1. Kebijakan Fiskal Seimbang
      Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya.

   2. Kebijakan Fiskal Surplus
      Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi.

   3. Kebijakan Fiskal Defisit
      Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri.

   4. Kebijakan Fiskal Dinamis
      Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia di antaranya:

1. Pajak
   Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan.

2. Pengeluaran Belanja
   Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS.

3. Obligasi Publik
   Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat.



• Apa itu Surat Berharga Negara - Ini Pengertian & Cara Membeli

4. Alokasi Anggaran
   Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan.

Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia

Sekarang Anda sudah paham apa itu kebijakan fiskal, tujuan, jenis, dan instrumennya. Kali ini, kita akan membahas beberapa contoh kebijakan fiskal di Indonesia, di antaranya:

1. Tax Amnesty
   Contoh kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya.

2. Subsidi BBM dan Gas
   Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat.

3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)
   Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu, yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako.

Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Di bagian terakhir ini, kita akan membahas perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Faktanya, dua kebijakan tersebut saling terintegrasi dan melengkapi satu sama lain. Akan tetapi, kebijakan fiskal dan moneter punya beberapa perbedaan mendasar.

Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia.

Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha.

Demikian pembahasan dari OCBC NISP tentang apa itu kebijakan fiskal, tujuan, jenis, instrumen, dan contoh kebijakan fiskal di Indonesia! Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi terpenting yang dirilis Kementerian Keuangan RI, jadi yuk dukung terus perkembangannya!

Baca Juga: