Show Mantan Menteri Agama Prof. KH Sjaifuddin Zuchri berpidato dalam kampanye partai NU Wilajah DKI Jakarta yang terakhir di lapangan Banteng Jumat 25 Juni 1971. Pada hari yang sama PNI kampanye di Istora Senayan. Sedangkan Partai Katolik melakukan pawai sebelum kampanye di Bok Q Kebayoran Baru, Jakarta. KOMPAS.com - Pada 1949 hingga 1959, Indonesia menjalani Demokrasi Liberal. Konsep liberalisme yang berkembang saat itu diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia. Sayangnya, model demokrasi itu tak berhasil karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia saat itu. Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) (2018). Pengertian dan karakteristik Demokrasi LiberalApakah yang dimaksud dengan demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Baca juga: Periode Demokrasi Indonesia: Karakteristik dan Peralihannya Dalam hal politik, ciri-ciri demokrasi libreal adalah tidak adanya batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada Pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding. Tidak ada partai yang paling unggul. Namun empat partai dengan perolehan suara terbesar yakni:
Kegagalan Demokrasi LiberalKondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnnya. Kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai (kabinet formatur). Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Parlementer (1949-1959)
SUMUT | 21 Mei 2021 11:33 Reporter : Ani Mardatila Merdeka.com - Indonesia pernah menganut sistem Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959. Sistem yang disebut dengan sistem kabinet parlementer ini memiliki landasan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950). Dalam sistem kabinet parlementer, para kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer dijalankan oleh tujuh kabinet dengan masa jabatan berbeda. Ketujuh kabinet itu adalah Kabinet Natsir dengan masa jabatan antara 6 September 1950 ± 18 April 1951, Kabinet Sukiman dengan masa jabatan antara 26 April 1951 ± 26 April 1952, Kabinet Wilopo dengan masa jabatan antara 19 Maret 1952 ± 2 Juni 1953, Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan masa jabatan antara 31 Juli 1953 ± 24 Juli 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap dengan masa jabatan antara 12 Agustus 1955 ± 3 Maret 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan masa jabatan antara 24 Maret 1956 ± 14 Maret 1957, dan Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) dengan masa jabatan antara 9 April 1957 ± 10 Juli 1959. Berikut merdeka.com merangkum penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman dan program kerjanya selama masa Demokrasi Liberal: 2 dari 4 halaman
Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. PNI sebagai partai kedua terbesar lebih memilih kedudukan sebagai oposisi. Penyebab jatuhnya kabinet pertama yaitu kabinet Natsir diduga karena munculnya mosi tidak percaya terhadap Kabinet Natsir. Hal itu dilatari oleh terjadinya pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Masalah dalam keamanan negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Perundingan-perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, namun mengalami jalan buntu. Mosi itu disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden. 3 dari 4 halaman
Setelah Kabinet Natsir runtuh, kemudian digantikan dengan kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman terdiri dari koalisi Masyumi dengan PNI dan sejumlah partai kecil. Kabinet koalisi itu dipimpin oleh Sukiman dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kabinet Sukiman. Program kerja Kabinet Sukiman hampir sama dengan kabinet sebelumnya yaitu sebagai berikut: 1. Keamanan : menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Sosial-Ekonomi : mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani serta mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha. 3. Mempercepat pelaksanaan pemilu dan terlaksananya otonomi daerah 4. Menyiapkan undang-undang tentang : a. Pengakuan serikat buruh b. Perjanjian kerja sama c. Penetapan upah minimum d. Penyelesaian pertikaian buruh 5. Politik luar negeri: menjalankan secara bebas dan aktif serta memasukkan Irian Barat ke wilayah RI secepatnya. 4 dari 4 halaman
Tak bertahan lama pula, setahun setelahnya Kabinet Sukiman juga mengalami kejatuhan. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman yaitu karena ketidakstabilan karena mengalami masalah-masalah seperti krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Kabinet Sukiman juga memiliki program perebutan kembali Irian Barat dari tangan Belanda, meskipun belum juga membawa hasil. Selain itu hubungan Kabinet Sukiman dan militer tidak baik yang terlihat kala pemerintah menghadapi pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat, Jawa tengah, dan Sulawesi Selatan yang kurang tegas. Posisi Kabinet Sukiman semakin di ujung tanduk ketika terjadinya pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Subardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran mengenai bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA) atau Undang-undang Kerja Sama Keamanan. Kerja sama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas-aktif yang dianut Indonesia, karena Indonesia harus lebih memerhatikan kepentingan Amerika Serikat. Tak hanya itu, Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat melansir dari Jurnal Online Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Riau. Akhirnya Kabinet Sukiman mengalami kejatuhan dan digantikan oleh Kabinet Wilopo.
Cukup banyak negara di dunia ini yang menggunakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di negaranya. Apa pasalnya? Manfaat demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dirasa oleh negara-negara tersebut. Sejak digagas pada ribuan tahun yang lalu, demokrasi mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi negara-negara yang menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi itu sendiri. Dari sejarah demokrasi, kita dapat mengetahui bahwa beberapa jenis demokrasi telah terbentuk. Terdapat banyak jenis demokrasi jika ditinjau dari beberapa sudut pandang. Dari segi partisipasi rakyat terhadap pemerintahan kita mengenal tiga jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi campuran. Dari segi ideologi, kita mengenal adanya demokrasi liberal, demokrasi komunis, dan demokrasi Pancasila. Namun, dalam sejarah sistem demokrasi di Indonesia kita dapat mengetahui bahwa terjadi banyak pergantian bentuk pemerintahan di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan kita belum memiliki corak demokrasi tertentu karena disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah benar-benar bebas dari intervensi bangsa lain, maka Indonesia mulai mengisi kemerdekaan dengan menggunakan sistem demokrasi liberal yang digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin yang juga tergantikan. Penyimpangan-penyimpangan Demokrasi Terpimpin di Indonesia Awal mula dari diterapkannya demokrasi terpimpin di Indonesia yakni ketika presiden republik Indonesia kala itu, Ir. Soekarno, mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. Semenjak itu, demokrasi terpimpin terlaksana di Indonesia hingga berakhir masa pelaksanaannya pada tahun 1967. Lantas, hal apa yang menjadi penyebab berakhirnya demokrasi terpimpin di Indonesia? mari simak pembahasan di bawah ini: 1. Penyimpangan Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Salah satu ciri demokrasi terpimpin di Indonesia adalah diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi dari negara kesatuan republik Indonesia. Sayangnya, seiring berjalannya waktu terdapat banyak penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin dan UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintah. Penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud yaitu:
2. Gerakan 30 September 1965 oleh PKI Sedari awal berdirinya demokrasi terpimpin, presiden Soekarno memiliki kedekatan yang baik dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. ketika terjadi pemberontakan G 30 S/PKI maka seketika itu pula rakyat tidak percaya lagi kepada beliau. Sehingga muncullah Supersemar (surat perintah sebelas Maret) yang menjadi dasar pembasmian PKI dari Indonesia sekaligus menjadi tanda berakhirnya sistem demokrasi terpimpin. Namun isi surat itu dimanfaatkan oleh Soeharto selaku pengemban tugas untuk melakukan kudeta terselubung. Hingga pada tanggal 23 Februari 1967, Bung Karno di hadapan MPRS menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Supersemar, yaitu Soeharto. Adanya demokrasi terpimpin tentunya cukup menjadi warna tersendiri dalam sejarah Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya. Namun, dalam setiap pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia haruslah tetap bernafaskan Pancasila dan UUD 1945. Agar tidak ada lagi sejarah kelam seperti masa demokrasi terpimpin. Demikian artikel mengenai penyebab berakhirnya demokrasi terpimpin di Indonesia ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. |
Apa penyebab berakhirnya masa Demokrasi Liberal
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
