Apa peran tujuan dan fungsi hasilnya pemilu 2022

Sebentar lagi, tahun 2024, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yang mungkin adalah pesta demokrasi terbesar di dunia.  Menyambut Pemilu 2024 tersebut, pemahaman demokrasi pada setiap warga negara Indonesia menjadi sangat penting. Salah satu aktor yang punya peran sangat penting dalam kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 adalah organisasi kemasyarakatan.

Peranan   tersebut   umumnya dilakukan dengan cara pendidikan dan latihan serta pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat. Selanjutnya, sebagai lembaga  perantara  (intermediary  institution)  yang  dilakukan  dengan  mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara masyarakat dengan organisasi kemasyarakatan dan antar organisasi kemasyarakatan sendiri.

Pentingnya peranan organisasi kemasyarakatan dalam demokratisasi kehidupan bermasayarakat yang sudah dijelaskan di atas, membuat kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta dengan tema “Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak 2024” yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta pada Selasa 14 Juni 2022 di Hotel Burza Jogokaryan Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari Perwakilan Kemantren (14 Orang), Perwakilan Pemuda wilayah (14 Orang), Karang Taruna (14 Orang), dan Perwakilan Organisasi Kepemudaan (8 Orang).

Kegiatan pembinaan organisasi masyarakat ini menghadirkan tiga narasumber dari KPU Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta, dan FISIPOL UMY. Narasumber dari KPU Kota Yogyakarta membawakan materi tentang “Tahapan Pemilu Dimulai Saatnya Partisipasi Masyarakat Ditunggu Untuk Pemilu Bermutu”. Selanjutnya narasumber dari Bawaslu Kota Yogyakarta mempresentasikan tentang “Saatnya Yang Muda Bergerak Untuk Pemilu Damai dan Berkualitas”. Terakhir, Akademisi dari FISIPOL UMY menjelaskan tentang “Strategi Menarik Partisipasi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu”.

Tujuan dari diadakannya kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan tersebut adalah Meningkatkan partisipasi pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Kemudian, menempatkan organisasi masyarakat menjadi pendidik politik dengan literasi politik yang berkualitas bagi masyarakat di Kota Yogyakarta. Selanjuntya, menguatkan peran organisasi masyarakat untuk ikut menjaga kondusifitas situasi di Kota Yogyakarta pra, saat, dan pasca Pemilu serta Pilkada serentak 2024.

Jakarta, kpu.blitarkota.go.id - Anggota KPU RI August Mellaz menyampaikan ada beberapa isu-isu strategis pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Isu strategis pertama, terkait jadwal tahapan yakni tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak 14 Februari 2024, yang dalam satu bulan ke depan akan mulai meluncurkan tahapan pemilu 14 Juni 2022 dan pengumuman pendaftaran partai politik peserta pemilu pada 29 Juli 2022. 

"Ini isu strategis pertama dan akan menjadi konsen dan bagian Peraturan KPU Tahapan, Jadwal, dan Program," ucap August dalam Kuliah Umum S2 Perbandingan Sistem Pemilu bertemakan "Persiapan Tahapan Pemilu 2024" yang digelar Pengelola Departemen Publik & Pemerintahan (DPP) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) secara daring, Rabu (18/5/2022).

Isu kedua, mengenai strategis logistik yang berkaitan juga dengan masa kampanye. KPU RI menerima tanggapan masukan dari pemerintah dan Komisi II DPR RI mempersingkat masa kampanye yakni 75 hari. Namun, kondisi ini akan menimbulkan dampak pada pengelolaan logistik yang mana dilakukan saat masa kampanye karena telah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT).

Belum lagi potensi sengketa calon yang akan memengaruhi jadwal produksi logistik sampai distribusinya. Untuk itu, menurut August durasi kampanye ini masih sedang dalam pembahasan. 

Isu lainnya, terkait pemanfaatan teknologi informasi dimana dalam waktu dekat KPU akan melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Tahapan itu, kata August, memanfaatkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai platform pendaftarna. "Diharapkan memudahkan peserta dalam melakukan pendaftaran," kata August. 

August mengatakan KPU terus membangun sistem teknologi informasinya dengan bertemu dengan developer yang membangun sistemnya, terkhusus Sipol karena dalam waktu dekat akan dimanfaatkan.

"Kami sudah dapat update, rancang bangunnya posisinya hampir 65% kesiapannya, tinggal ya minggu-minggu awal minggu depan matangkan lagi ketentuan PKPU tentang pendaftaran,  verfikasi, dan penetapan parpol apakah nanti ada penyesuaian fitur [pada Sipol]," ujar August. 

Dua isu strategis lainnya antara lain penataan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten/Kota yang akan dikaji ulang jumlahnya dengan basis data penduduk dari pemerintah, dan isu pemuktahiran data pemilih berkelanjutan yang juga koordinasi dengan pemerintah karena KPU akan menggunakan data pemerintah. 

Selain isu-isu diatas, August menjelaskan strategi mempersiapkan tahapan yaitu memperkuat kerjasama antar Lembaga dan instansi, memperkuat penggunaan teknologi informasi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan, menyusun tahapan Pemilu dan Pemilihan dengan memperhatikan implikasi tahapan yang beririsan, mengoptimalkan kapasitas dan manajemen SDM, hingga mengoptimalkan anggaran di setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.  Tak hanya itu, manajemen resiko dan protokol kesehatan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan juga menjadi bagian penting harus dilibatkan dalam tata kelola pelaksanaan. (humas kpu ri tenri/ foto domin/ed diR)

Medan, Bawaslu Sumut – Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan sinergitas kerjasama antara Bawaslu dengan KPU dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Rabu (22/6/2022). Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara serta diterima dengan baik oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R. Rasahan menyampaikan bahwa maksud kedatangan Bawaslu adalah untuk sharing informasi terkait Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Dalam kesempatan ini kita harus sharing informasi terhadap hal-hal yang perlu disampaikan terkait Pemilu 2024 serta bagaimana kita bersinergi menuntaskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024,” imbuh Syafrida.

Anggota Bawaslu Sumut Koordinator Divisi Hukum dan Datin Henry Simon Sitinjak dalam pertemuan tersebut menyampaikan harapannya agar Bawaslu dan KPU dapat berkordinasi dengan baik, tidak hanya dilakukan sekali tapi harus berkelanjutan agar Bawaslu dan KPU bisa saling mengingatkan dan menguatkan.

“Harapannya koordinasi yang lebih baik dapat terjalin antara penyelenggara dan pengawas pemilu. Dan bukan hanya membahas kewenangan saja, tapi bagaimana kita bisa melakukan pencegahan-pencegahan sejak dini sehingga bisa memaksimalkan pelaksanaan dan pengawasan,” ujar Henry.