Apa yang dimaksud dengan fungsi organisasi di bidang penataan

BAGI pegawai kantoran, kantor adalah rumah kedua yang berfungsi sebagai tempat mencari nafkah. Namun layaknya rumah, kantor yang juga dihuni sejumlah orang butuh pengelolaan atau manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran diperlukan, karena masih banyak pegawai kantor yang tidak memahami fungsi kantor, tugas orang-orang yang ada di dalamnya, hingga hal-hal lain menyangkut kantor. Hal ini berimbas pada pemberian pelayanan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan, seperti pimpinan, para pegawai, konsumen hingga masyarakat.

Menurut George R. Terry, manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengawasan, dan pengorganisasian pekerjaan kantor serta menggerakkan mereka yang melaksanakan pekerjaan kantor tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Moekijat, manajemen perkantoran adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen pada kantor, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan kantor agar tujuan kantor dapat tercapai dan pegawai merasa puas.

www.freepik.com

Manajemen administrasi perkantoran adalah kegiatan pengolahan data dan informasi yang dilakukan secara teratur, sistematik, dan terus menerus mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan tugas organisasi yang bersangkutan.

Manajemen Perkantoran adalah pengarahan menyeluruh terhadap aktivitas ketatausahaan dari suatu kantor untuk mencapai tujuan dengan cara seefisien mungkin yang harus diadakan penataan agar pekerjaan tersebut berjalan dengan baik. Penataan atau pengelolaan terhadap pekerjaan kantor disebut dengan manajemen perkantoran.

Ada beberapa fungsi dalam manajemen perkantoran. Pertama, fungsi perencanaan atau planning, yaitu fungsi yang akan digunakan dalam menentukan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, dalam fungsi perencanaan, manajer harus memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki.

Kedua, fungsi pengorganisasian (organizing) yang dapat mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Fungsi ini penting, karena dapat membantu mewujudkan lima hal utama dalam organisasi perkantoran. Yakni, struktur organisasi, deskripsi tugas setiap bidang atau bagian, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi, memperlihatkan antar tugas setiap unit organisasi, serta kekuatan sumber daya manusia dan materil.

Selanjutnya, fungsi pengarahan (commanding) yang berhubungan dengan usaha pemberian bimbingan, saran, perintah atau instruksi pada bawahan dalam menjalankan tugas, sehingga dapat dijalankan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang disepakati di awal.

Terakhir, fungsi pengawasan (controling) yang diperlukan untuk menjaga agar semua kegiatan tidak melenceng, serta efektivitas penggunaan sumber daya yang ada tidak menyimpang dari rencana semula dan tujuan organisasi dapat terwujud.

Manajemen perkantoran melingkupi aktivitas kantor dan sarana atau fasilitas perkantoran. Aktivitas kantor terdiri atas berbagai aktivitas yang berhubungan dengan seluruh pekerjaan kantor mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan perkantoran. Sementara sarana atau fasilitas kantor diantaranya lokasi, gedung dan peralatan, interior dan mesin-mesin yang ada di kantor. Ada enam segi manajemen perkantoran, yakni segi tujuan, pengorganisasian, kepegawaian, metode atau prosedur, mesin-mesin atau perlengkapan, dan lingkungan.

Selain tujuan idealis dari manajemen perkantoran untuk mempercepat dalam mencapai tujuan organisasi, secara pragmatis dapat memberikan keuntungan, diantaranya efisiensi pekerjaan, pengambilan keputusan yang tepat, serta keuntungan yang lebih besar. Jadi, sudahkah kantor anda menjalankan manajemen perkantoran dengan benar? (Arya/dk)

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkunganya mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkunganya mempunyai fungsi:

Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR), penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang daerah, pengendalian pemanfaatan ruang daerah serta penataan bangunan dan lingkunganya.;
Penyelenggaraan pemerintah daerah terkait penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR), penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang daerah, pengendalian pemanfaatan ruang daerah serta penataan bangunan dan lingkunganya.;
Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR), penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang daerah, pengendalian pemanfaatan ruang daerah serta penataan bangunan dan lingkunganya.;
Pembagian tugas, pemberi petunjuk dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksannaan tugas;
Pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinnan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkunganya dibantu oleh :

Sub Koordinator Penataan Ruang mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait penyelenggaraan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR), penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang daerah, pengendalian pemanfaatan ruang daerah.
Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Lingkungannya mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait penataan bangunan dan lingkunganya.
Jabatan Fungsional lainnya

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Diposting Oleh juanda | Jenis SKPD: Dinas | 27 Juni 2019

	Nama Kepala	: ZULKIFLI, ST
NIP Kepala	: 196210301985031007
Website Instansi	: http://pupr.batangharikab.go.id/
Alamat Kantor	:

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan di bidang Penataan Ruang;
Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan di bidang Penataan Ruang;
Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Pekerjaan Umum dan di Bidang Penataan Ruang;
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Pekerjaan Umum dan di bidang Penataan Ruang;
Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Pekerjaan Umum dan di bidang Penataan Ruang;
Pelaksaanaan administrasi Dinas ; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :

Sekretariat;
Bidang Bina Marga ;
Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang ;
Bidang Sumber Daya Air ;
Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Kontruksi ;
Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ; dan
Kelompok Jabatan Fungsional ;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Bina Marga; Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang; Bidang Sumber Daya Air; Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Kontruksi; dan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta tugas pembantuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
pengelolaan data dan informasi di Bidang Bina Marga; Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang; Bidang Sumber Daya Air; Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Kontruksi; dan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di Bidang Bina Marga; Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang; Bidang Sumber Daya Air; Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Kontruksi; dan bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di Bidang Bina Marga; Bidang Cipta Karya dan Penataan
Ruang; Bidang Sumber Daya Air; Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Kontruksi; dan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pendataan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di Bidang Bina Marga; Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang; Bidang Sumber Daya Air; Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Kontruksi; dan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Marga; Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang; Bidang Sumber Daya Air; Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Kontruksi; dan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
Membuat dan menyusun serta mengumpulkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Subbagian Perencanaan danKeuangan

Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah Sekretariat.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagianberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas :

Urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di Bidang Bina Marga; Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang; Bidang Sumber Daya Air; Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Kontruksi; dan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
Pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
Koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di Bidang Bina Marga; Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang; Bidang Sumber Daya Air; Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Kontruksi; dan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB V

BIDANG BINA MARGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Bina Marga

Pasal 13

Bidang Bina Marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan dan mengelola administrasi teknik, menyusun perencanaan teknik serta melaksanakan teknik operasional bidang Bina Marga serta tugas-tugas lain menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Bina Marga

Pasal 16

Bidang Bina Marga, terdiri atas:

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; dan
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan

Pasal 17

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan berada di bawah Bidang Bina Marga.
Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melaksanakan tugas :

Memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk teknis di bidang kepada bawahan;

Melaksanakan kegiatan survey dan penelitian lapangan untuk mengummpulkan data-data yang diperlukan guna untuk menyusun perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan serta fasilitas lainnya;
Penyusunan dan menyiapkan gambar/rancangan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan serta fasilitas lainnya;
Penyusunan dan menyiapkan bestek serta rincian Rencana Anggaran (RAB) pembangunan dan peningkatan jembatan serta fasilitas penunjangnya;
P engevaluasian dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan peningkatan jembatan kemudian menyampaikan kepada kepala bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan kepala dinas melalui kepala bidang;
Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
Pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

BAB IV

BIDANG CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Pasal 23

Bidang Cipta Karya dan Penaataan Ruang terdiri atas :

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan
Seksi Penataan Ruang
Seksi Air Bersih dan Air Minum

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan

Pasal 24

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan berada dibawah Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang.
Seksi Pengendalian dan Pengawasan bangunan dipimpin oleh Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertangung jawab kepada Kepala bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang.
Seksi Pengendalian dan pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :

Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
Menyusun rencana seksi pengendalian dan pengawasan Bangunan sesuai dengan rencana Kerja Dinas;
Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bangunan;

VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN BATANG HARI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BATANG HARI

VISI

TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN TRANSPORTASI JALAN, PENGAIRAN

DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI

SINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN SAMPAI PEDESAAN YANG DI DUKUNG

SUMBER DAYA MANUSIA

MISI