Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan. Show
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan
Tahukah kamu apa pengertian dari kebijakan publik itu? Simak yuk, penjelasan lengkap tentang Kebijakan Publik berikut ini. 1. Menurut Easton (1969)
2. Menurut Thomas R. Dye (1981)
3. Menurut Chandler dan Plano (1988)
4. Menurut Jonnes (1977)
5. Menurut Anderson (1975)
6. Menurut Chief J.O. Udoji (1981)
Artinya,
7. Menurut Erward
Artinya,
8. Menurut Woll (1966)
9. Menurut W.N Dunn
10. Menurut Irfan Islami
11. Menurut Thomas Dye
12. Menurut Robert Eyestone
13. Menurut Sulaiman (1988:5)
14. Menurut Bill Jenkins
15. Menurut G. Peters
16. Menurut Carl Friedrich
17. Menurut Henz Eulau dan Kenneth Previt
18. Menurut Amara Raksasataya
19. Menurut Wikipedia
20. Menurut Leo Agustino (2008:7)
Dimana, ada hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya buat mencapai tujuan yang dimaksud. Tujuan Kebijakan PublikTujuan kebijakan publik dikeluarkan atau dibuat sebenarnya berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan apa yang dikeluarkan. Tapi, secara garis besar bisa dituliskan sebagai berikut ini: 1. Ketertiban
Karena, ada beberapa hal di mana ketertiban gak berjalan tanpa adanya kebijakan publik.
2. Melindungi Hak-Hak Masyarakat Ada beberapa kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya pada hak asasi manusia.
Kalo gak ada pengaturan dan setiap orang ingin bebas melaksanakan haknya tanpa batasan, maka kekacauan akan terjadi.
3. Ketentraman dan Perdamaian
Semua contoh kebijakan publik yang udah dikemukakan diatas yaitu demi ketentraman dan perdamaian. Meskipun, terkadang berbeda yang dipahami masyarakat.
4. Tujuan Bidang Tertentu Kebijakan politik dalam hal tertentu dibuat untuk tujuan tertentu misalnya ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Tujuan kebijakan ini yaitu buat menyelamatkan ideologi pancasila, yang dirasakan pemerintah udah mulai berkurang dipahami oleh masyarakat dan generasi muda. 5. Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat yaitu tujuan yang tercantum di pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Sebuah tujuan yang sepertinya jadi tujuan semua negara berdiri, dan kebijakan publik yaitu alat mencapai tujuan tersebut. Fungsi Kebijakan Publik1. Ketertiban Kebijakan publik ini dibuat supaya terjadinya ketertiban, dan ketertiban tersebut nantinya akan memperlancar pembangunan. Pembangunan di berbagai bidang bisa terlaksana dengan baik. Pihak yang ingin berinvestasi juga akan percaya dengan kondisi Indonesia. Semua bisa berjalan dengan adanya kebijakan publik. Coba bayangin aja, kalo gak ada kebijakan publik. Maka seluruh masyarakat akan saling bertengkar atau bertikai buat mendapatkan haknya. 2. Menjamin Hak Asasi Fungsi lain dari kebijakan publik yaitu dengan menjamin pelaksanaan hak asasi. Supaya, setiap orang bisa terpenuhi hak asasinya. Gak ada yang tertindas, karena orang lain melanggar hak asasinya atau karena orang lain menuntut hak asasi dirinya tanpa memikirkan kepentingan orang lain. 3. Petunjuk Program Kegiatan Setiap mencapai tujuan tentu ada rencana buat kegiatan, dan sebuah rencana buat mencapai tujuan jangka panjang. Nah, kebijakan publik ini ibaratnya jadi petunjuk dan rambu dalam mencapai kegiatan. Ada beberapa hal yang gak tercantum dalam rencana kegiatan. Dengan dikeluarkannya kebijakan publik, maka masalah yang terjadi di tengah akan disesuaikan rambu kebijakan publik yang dibuat. 4. Arahan Kepada Pelaksana Kebijakan publik dibuat atau dikeluarkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
Pengeluaran kebijakan ini jadi arahan pada pelaksana di lapangan, dan kebijakan akan menentukan kapan pekerjaan harus selesai. Pelaksana akan mencari jalan gimana, supaya pekerjaan dan program tersebut selesai tepat waktu. 5. Menyelenggarakan Administrasi dan Urusan Tata Usaha
Setiap kebijakan akan dicatat jadi jelas pelaksanaan, tujuan, dan hasilnya buat selanjutnya dievaluasi. Tanpa kebijakan publik, seorang pimpinan bisa aja mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu, tapi itu gak bisa dijadikan aturan atau ketentuan. Gak tercatat dan gak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya pada masyarakat sebagai sasaran hampir setiap kebijakan yang ada. Unsur-Unsur Kebijakan PublikDalam praktiknya kebijakan publik baiknya harus mengandung unsur-unsur, yaitu sebagai berikut ini (Widodo, 2001:190):
Jenis Kebijakan PublikKebijakan publik bisa dibagi menjadi tiga kelompok, diantaranya yaitu sebagai berikut ini: 1. Kebijakan Publik Makro
Contohnya:
Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro bisa langsung diimplementasikan. 2. Kebijakan Publik Mikro
Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang ada d bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali kota. 3. Kebijakan Publik Meso
Contoh dari kebijakan ini bisa berupa:
Tahapan Kebijakan PublikAda beberapa tahapan yang dilakukan supaya kebijakan yang dibuat bisa mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu: 1. Agenda Setting
Penyusunan agenda merupakan suatu proses yang sangat baik buat memaknai apa sebetulnya yang jadi kebutuhan prioritas masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang dipilih dan ditentukan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prioritas masyarakat secara keseluruhan, bukan prioritas masyarakat secara kelompok atau golongan tertentu. 2. Policy FormulatingPokok-pokok permasalahan yang udah ditentukan oleh pemerintah kemudian dibahas secara lebih lanjut didalam forum khusus buat menetapkan kebijakan yang akan berlangsung di dalam negara atau daerah. Didalam peramuan atau formulasi kebijakan publik, tentunya akan terjadi dialog atau diskusi diantara pemangku kebijakan. Makanya, setiap peserta dialog atau diskusi perlu memperatikan cara mengemukakan pendapat di muka umum agar proses peramuan yang dilakukangak menimbulkan konflik diantara anggota forum. 3. Policy Adoption
Adopsi kebijakan ini punyai tujuan secara legimitasi buat memberikan otorisasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menentapkan kebijakan publik. Otorisasi atau kuasa yang diberikan pada pemerintah dimaksudkan agar cuma pemerintah yang bisa melakukan perubahan atau perbaikan dalam kebijakan publik. Selain itu, dalam tahapan ini pemerintah juga dimungkinkan buat melakukan adopsi kebijakan dari negara lain atau daerah lain yang dirasa cocok. Buat diterapkan di wilayah negaranya semata-mata sebagai salah satu tindakan buat cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia. 4. Policy Implementation
Dalam tahapan ini, pemerintah melakukan perannya sebagai pengawas buat mengawasi jalannya kebijakan publik yang berlaku di lingkungan masyarakat. 5. Policy EvaluationEvaluasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah bisa disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan buat menilai kebijakan publik yang udah dilaksanakan yang menyangkut pada subtansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri. Melalui tahapan evaluasi ini, pemerintah bisa melakukan perbaikan terhadap kebijakan publik yang berlaku berdasarkan pengalaman yang udah dilalui selama kebijakan publik tersebut terlaksana. Contoh Kebijakan Publik1. Contoh Kebijakan Publik dalam UUD 1945
2. Contoh Kebijakan Publik dalam Bentuk Produk Hukum Lain
3. Contoh Kebijakan Publik dalam Program Pemerintah
Itulah diatas penjelasan terlengkap mengenai Kebijakan Publik. Semoga pembahasan tersebut bisa menambah wawasan kalian semuanya 😀 |