Suara.com - Dalam bahasa Belanda, Politik Etis dikenal sebagai Ethische Politic yakni sebuah pemikiran yang merujuk pada pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumiputera. Politik etis ini adalah salah satu bentuk respon atas kritik kepada politik tanam paksa. Berikut ini pengertian Politik Etis dan program kolonial Belanda pasca tanam paksa. Show Saat itu, kemunculan golongan etis oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) menjadikan pemerintah kolonial lebih memperhatikan nasib para pribumi. Simak pengertiaan politik etis dalam uraian berikut. 1. Pengertian Politik Etis Mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Baca Juga: Sejarah Bendera Merah Putih di Masa Kerajaan Nusantara hingga Kemerdekaan 2. Program Politik Etis Politik etis bertendensi pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat dan efisiensi. Ada tiga program yang jadi fokus utama politik etis yakni: Program pembangunan dan penyempurnaan sarana masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan demi menunjunjang kesejahteraan rakyat pribumi. Misalnya, membuat waduk untuk menampung air hujan dan lahan pertanian, memperbaiki sanitasi agar masyarakat tidak terkena penyakit. Hingga membuat infrastruktur terutama jalan raya dan jalur kereta api agar sebagai angkutan hasil pertanian dan perkebunan. Pendidikan untuk meningkatkan mutu SDM dan membasmi buta huruf yang tentunya juga berdampak baik pada pemerintah Belanda karena bisa memiliki tenaga kerja yang terdidik, namun dengan gaji murah. Program pemerataan penduduk yang pada tahun 1900 berjumlah 14 jiwa di Pulau Jawa dan Madura sehingga dibuatlah pemukiman baru di wilayah-wilayah Indonesia lainnya seperti Sumatera dan Kalimantan. Baca Juga: Sejarah Tanam Paksa, yang Membuat Masyarakat Pribumi Sengsara Setelah dilaksanakannya politik etis, dampak negatif dan positif pun mulai dirasakan oleh masyarakat. Namun, diketahui bahwa hampir seluruh program dan tujuan awal dari politik etis yang peduli dengan kesejahteraan rakyat saat itu terhambat bahkan tidak terlaksana. Tapi, salah satu program yang berhasil dilakukan ialah edukasi. Jakarta - Politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda (Indonesia) atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda. Secara garis besar, politik etis memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Kebijakan politik etis ini tentu tidak dibuat secara tiba-tiba tanpa alasan. Untuk mengetahui sejarah latar belakang, tokoh pelopor, dan dampak untuk Hindia Belanda, detikers bisa baca penjelasannya di bawah ini, nih. Selama masa kolonial, Belanda telah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi berbasis sistem kapitalisme Barat. Salah satu kebijakan ekonomi yang mengakibatkan penderitaan terparah rakyat Hindia Belanda adalah cultuurstelsel atau sistem tanam paksa pada 1830. Kebijakan ini bahkan mendapat kritik berbagai kalangan, termasuk dari politikus dan intelektual Belanda sendiri, lho. Mereka adalah Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer. Kedua tokoh ini merasa semua kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Belanda merupakan tindak eksploitasi dan menurunkan kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer merasa pemerintah Belanda memiliki hutang tanggung jawab moral untuk menyejahterakan rakyat Hindia Belanda. Bermula dari kritikan inilah, akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada masyarakat Hindia Belanda. Tokoh Pelopor Politik EtisPieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer merupakan tokoh yang berada di balik kebijakan politik etis. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kemdikbud, sebagai bentuk kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah Belanda, Van Deventer memuat kritiknya dalam tulisan berjudul "Een Eereschlud' (hutang kehormatan), yang dimuat di majalah De Gids (1899). Dalam tulisannya, Van Deventer mengatakan, pemerintah Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri mereka sendiri dan memperoleh keuntungan yang besar. Ternyata banyak kalangan yang sependapat dengan kritikan Van Deventer tersebut. Mendengar banyak kritikan dan tuntutan yang masuk, Ratu Wihelmina akhirnya bertindak dengan mengeluarkan kebijakan baru yang disebut politik etis. Dampak Politik EtisAdanya kebijakan politik etis ternyata membawa dampak besar bagi Hindia Belanda, lho, detikers. Praktik politis etis telah membawa perubahan dalam arah kebijakan politik Belanda atas negeri jajahannya. Pada era itu pula muncul simbol baru yang disebut "kemajuan". Memang apa saja sih bentuk kemajuannya? Pemerintah Belanda mulai memerhatikan pembangunan infrastruktur dengan membangun jalur kereta api Jawa-Madura. Sementara di Batavia, lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Tak hanya itu, di bidang pertanian, pemerintah Belanda mulai membangun irigasi atau sistem pengairan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu, sebagai upaya meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda, pemerintah melakukan emigrasi di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera. Kebijakan politik etis ini berakhir ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Itu dia sejarah singkat mengenai politik etis pada masa kolonial di Indonesia. Gimana detikers, sekarang jadi lebih mengenal tentang politik etis, kan? Simak Video "Podium Perdana Maverick Vinales Bersama Aprilia" (pal/pal)
Apa Itu pengertian politik etis? Politik etis adalah kebijakan yang pernah diterapkan di Indonesia. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai balas budinya bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia. Hal itu karena diterapkannya sistem tanam paksa. Namun, apa itu pengertian politik etis? Artikel ini akan membahas mengenai pengertian politik etis, latar belakang politik etis, program politik etis dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat di dalam politik etis. Pengertian Politik Etis Illustration of a Public buildings on the Esplanade in Bombay Pengertian politik etis adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Politik etis ini disebut juga sebagai politik balas budi. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan politik etis ini diterapkan pada tahun 1901. Kebijakan ini adalah gagasan dari Van Deventer. Pemerintah Belanda memiliki keharusan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Caranya adalah dengan melalui 3 program yang diusung. Ketiga program tersebut adalah irigasi, edukasi dan emigrasi. Dengan demikian, politik etis adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Politik etis ini menekankan pada kewajiban moral mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda, atau Indonesia. Antique photograph of the British Empire: Annexation of the territory of the king of Ado Di dalam sejarah bangsa Indonesia, tercatat bahwa Indonesia sudah dijajah oleh pemerintah Belanda. Lama jajahannya adalah sekitar 350 tahun. Selama masa-masa penjajahan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sebuah sistem Sistem tersebut bernama sistem tanam paksa. Di dalam sistem tanam paksa, masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mengalami berbagai kerugian. Bahkan kerugiannya terbilang cukup besar. Kerugian itu meliputi materiil maupun tenaga. Rakyat Indonesia merasakan penderitaan yang luar biasa. Hal itu terjadi karena adanya berbagai penindasan. Serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial kepada rakyat Indonesia. Tanam paksa ini memiliki nama lain yaitu sistem kultivasi atau cultuurstelsel. Pada saat diberlakukannya sistem tanam paksa ini, masyarakat diatur untuk menyisihkan sebagian hartanya. Sistem tanam paksa membuat suatu aturan yang mewajibkan setiap desanya menyisihkan sekitar 20% sebagian tanahnya. Hal tersebut digunakan untuk menanami komoditas ekspor. Komoditas tersebut seperti tebu, kopi, teh dan tarum. Hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut nantinya akan dijual. Harga penjualan hasil panennya juga sudah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkebunan atau lahan pertanian dialihkan. Mereka diwajibkan untuk bekerja pada perkebunan milik pemerintah. Waktu pelaksanaan kerjanya selama 75 hari dalam setahun. Aturan tersebut ditetapkan oleh gubernur jenderal Johannes Van Den Bosch. Terjadi pada tahun 1830. Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel ini sebenarnya mendapat banyak protes dari warga. Selain itu, sistem tanam paksa ini juga mendapat berbagai kecaman dari warga Belanda. Hal itu terjadi karena mereka menganggap bahwa sistem tanam paksa ini adalah kebijakan yang tidak berkemanusiaan. Kemudian pada tahun 1890, tokoh politik bernama C. Th. Van Deventer mengemukakan politik etis. Politik etis digunakan untuk menyelamatkan hak-hak rakyat Indonesia. Selain itu, politik etis juga dijadikan sebagai desakan golongan liberal kepada parlemen kolonial Belanda. BACA JUGA: Tujuan Pembentukan VOC: Sejarah, Dampak, Alasan Pembubaran, dan Tokoh Dibalik VOC Th. Van Deventer adalah seorang ahli hukum dari Belanda. Ia mengisahkan bagaimana perjuangan dari rakyat Indonesia yang hasilnya justru dinikmati oleh rakyat Belanda. Kisah tersebut dituliskan di dalam majalah De Gids dengan judul Eeu Ereschuld atau Hutang Budi. Gagasan yang dikemukakan oleh Van Deventer ini mendapatkan dukungan penuh dari Ratu Wilhelmina. Gagasan ini juga pernah disebutkan di dalam pidatonya pada tahun 1901. Dukungan dari Ratu Wilhelmina juga dibuktikan melalui terbitnya kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut berisi mengenai program-program untuk para penduduk wilayah jajahan. Program tersebut dinamakan dengan Trias Van Deventer. Program ini berisi mengenai tiga tujuan. tujuan-tujuan tersebut adalah Edukasi, Irigasi dan Transmigrasi. ​Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950: Kesaksian Perang pada Sisi Sejarah yang Salah Program Politik EtisAntique illustration of a Uniforming of the protective group for German East Africa. 1. IrigasiSalah satu program politik etis adalah irigasi. Di dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan beberapa pembangunan fasilitas. Pembangunan-pembangunan tersebut digunakan untuk menunjang kesehatan dari rakyat Indonesia. Diberikan sarana dan dan prasarana untuk mendukung aktivitas pertanian. meliputi pembuatan waduk, perbaikan dari sanitasi, jalur transportasi untuk mengangkut hasil tani dan lain sebagainya. 2. EdukasiProgram kedua politik etis adalah edukasi. Melalui program edukasi, dilakukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Selain itu, ditingkatkan pula upaya untuk mengurangi angka buta huruf di masyarakat. Dimulai juga pelaksanaan-pelaksanaan pengadaan sekolah untuk rakyat. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan dari Suhartono di dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 (2001:7), hanya kaum laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan pada masa itu. Sedangkan kaum perempuan hanya belajar di rumah saja.
3. EmigrasiEmigrasi adalah program ketiga dari politik etis. Emigrasi ditetapkan dalam rangka memeratakan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia atau Hindia Belanda, pada saat itu. Pada tahun 1900, Jawa dan Madura sudah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan ini, didirikanlah sebuah pemukiman baru. Pemukiman-pemukiman tersebut dibuat di Sumatera. Hal ini disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah-wilayah yang memiliki penduduk yang padat. Kebijakan ini mulai aktif pada tahun 1901. Tokoh-tokoh yang Terlibat dalam Politik EtisEngraving From 1882 Of The Signing Of The Declaration Of Independence By The American Founding Fathers. 1. Pieter BrooshooftPieter Brooshooft adalah seorang wartawan sekaligus sastrawan asal Belanda. Ia mengelilingi wilayah Jawa pada tahun 1887. Ia juga mendokumentasikan bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh rakyat pribumi Hindia Belanda pada saat itu. Kesengsaraan yang dialami oleh rakyat pribumi terjadi akibat kebijakan tanam paksa. Selain itu, perkebunan swasta juga menjadi alasan dari kesengsaraan rakyat pribumi. Kemudian Pieter Brooshooft melaporkan hal tersebut pada 12 polisi Belanda. Salah satunya dalam bentuk buku. Buku tersebut berjudul Memorie Over den Toestand in Indie, atau bermakna Catatan Mengenai Keadaan di Hindia. Di dalam buku tersebut, berisi sebuah kritik mengenai para bandar dan pajak. Meskipun kebijakan politik etis ini sudah berhasil dirumuskan, tetapi ia tetap kecewa. Ia menyayangkan mengenai penerapannya. Hal itu karena menurutnya, penerapan dari politik etis ini penuh dengan sebuah penyimpangan. Kemudian ia pulang ke Belanda. Kepulangannya terjadi pada tahun 1904. Tulisan dari Pieter Brooshooft ini adalah salah satu inspirasi utama dalam terbitnya politik etis. Selain karya yang lain seperti Max Havelaar yang dibuat oleh Multatuli. 2. Conrad Theodore van DeventerAkan tetapi, meskipun ia menikmati kekayaannya, ia juga berpendapat bahwa perlu adanya perlakuan yang lebih baik. Perlakukan baik tersebut ditujukan untuk masyarakat pribumi Hindia Belanda. Kemudian van Deventer menulis Een Eereschuld yang berarti kehormatan. Tulisan tersebut ditulis pada tahun 1899. Tulisan tersebut berarti Belanda memiliki sebuah hutang kehormatan. Hutang kehormatan tersebut juga harus dibayar. Terlebih atas kekayaan-kekayaan yang diterima dari penderitaan masyarakat pribumi. Sebagai anggota parlemen, ia juga menyelesaikan laporannya. Laporan tersebut mengenai kondisi Hindia Belanda. Ia menyerahkan laporannya pada Menteri Daerah Jajahan Idenburg. Selain itu ia juga mempermasalahkan kebijakan pemerintah atas kondisi yang terjadi tersebut. 3. Edward dan Ernest Douwes DekkerEdward Douwes Dekker memiliki nama lain Multatuli. Ia adalah orang yang menulis sebuah buku bernama Max Havelaar. Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana masyarakat terlihat terhimpit. Ia menilai bahwa masyarakat terhimpit di antara kepentingan kolonial belanda, sekaligus dari penguasa lokal. Keduanya sama-sama ingin mempertahankan kekuasaannya. Ia juga mempermasalahkan pemerintah yang seharusnya lebih tegas lagi kepada penguasa lokal. Sekaligus membangun sistem pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan para rakyatnya. Ernest Douwe Dekker atau Setiabudi adalah keturunan dari Edward Douwes Dekker. Ia memperjuangkan kalangan Indo, atau golongan campuran. Pada saat itu, kalangan Indo memang terabaikan di dalam kebijakan politik etis. Kalangan Indo tidak termasuk ke dalam orang-orang yang diprioritaskan untuk pendidikan politik etis. Akan tetapi, biasa pendidikan ke luar negeri juga terlalu mahal untuk mereka. Ernest Douwes Dekker berharap bahwa pendidikan adalah hal yang dapat diakses oleh semua golongan atau kalangan. Itulah ulasan mengenai pengertian politik etis sampai siapa saja tokoh yang terlibat di dalam kebijakan politik etis ini. Temukan informasi lainnya di www.gramedia.com. Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan selalu menampilkan artikel menarik dan rekomendasi buku-buku terbaik untuk para Grameds. Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoretik & Empirik Edisi Kedua Penulis: Wida Kurniasih Sumber: dari berbagai sumber BACA JUGA:
Layanan Perpustakaan Digital B2B Dari Gramedia ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah.
|
Apa yang dimaksud dengan sistem usaha swasta dan politik etis
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
