Konflik yang saat ini terjadi di Eropa Timur antara Ukraina dan Rusia bukan merupakan konflik baru dan menjadi bagian dari sisa-sisa perang dingin yang masih bertahan hingga saat ini meskipun beberapa pihak menyatakan perang dingin sudah lama selesai sejak runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet.
Hal tersebut disampaikan Dosen Studi Keamanan Internasional Program Studi Hubungan Internasional (HI) UII, Irawan Jati, S.IP., M.Hum., MSS., Ph.D (Cand.) dalam International Relations In Conversation dengan tema Russia-Ukraine Updates: What Happens Next, Kamis (24/2) petang, melalui Zoom Metting.
Irawan Jati mengatakan bahwa apa yang saat ini dilakukan Rusia bukan merupakan hal yang baru karena pernah terjadi di 2014 saat Rusia mencoba menganeksasi kembali dan mengklaim Ukraina sebagai bagian sah dari Rusia.
Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si., Dosen Studi Kawasan Eropa Program Studi HI UII yang juga hadir sebagai menjadi narasumber menyampaikan bahwa situasi yang saat ini terjadi di Ukraina tidak terlepas dari ekspansi NATO yang mulai melebarkan pengaruh di Eropa Timur. Rezky Utama menambahkan bahwa ekspansi NATO ke Eropa Timur membahayakan Rusia karena hal ini berpotensi memindahkan rudal balistik yang awalnya ditempatkan di Rumania ke Ukraina dan berpotensi menjadi ancaman terbuka bagi Rusia.
Disampaikan Rezky Utama, sebelum 2014, Ukraina sangat dekat dengan Rusia dan menjadi buffer zone antara Rusia dan Eropa. Namun setelah revolusi 2014, pemerintah Ukraina berpindah haluan, dari sebelumnya dekat dengan Rusia beralih mendekati NATO. Hal ini menyebabkan Belarusia menjadi satu-satunya buffer zone antara Rusia dan negara-negara Eropa.
Menurut Rezky Utama, invasi yang dilakukan oleh Putin menjadi salah satu cara untuk mengembalikan Ukraina sebagai salah satu sekutu Rusia dengan mengganti rezim pemerintah Ukraina melalui dukungan kelompok sepratis di Donetsk, Luhan, dan Krimea.
Lebih lanjut disampaikan Irawan Jati, dukungan yang diberikan Rusia kepada kelompok separatis Ukraina tidak terlepas dari konsep the enemy of my enemy is my friend yang diadopsi Rusia. “Rusia mencoba memaksimalkan potensi kelompok-kelompok sparatis untuk mempertahankan dan memperkuat kedudukan mereka di negara-negara tersebut,” ujar Irawan Jati.
Rezky Utama menambahkan, bahwa hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Rusia dengan mendukung kelompok separatis Georgia setelah negara tersebut mulai memihak kepada Amerika Serikat dan Eropa Barat.
Terkait indikasi konflik yang mengarah ke perang dunia ketiga, kedua narasumber sepakat bahwa hal ini masih terlalu jauh melihat kondisi yang saat ini terjadi. Salah satu indikatornya adalah bantuan militer yang diberikan oleh negara-negara anggota NATO seperti Turki, Kanada dan Spanyol lebih bersifat bantuan individu alih-alih atas nama organisasi.
“Hal ini ditambah dengan pernyataan Joe Biden (Presiden Amerika Serikat) yang tidak akan mengirimkan bantuan militer ke Ukraina,” ujar Irawan Jati.
Menurut Rezky Utama, faktor penghambat lainnya adalah Uni Eropa dan NATO yang cukup berhati-hati dalam mengambil langkah untuk menghindari perang dunia ketiga karena hal ini bisa menyebabkan Eropa menjadi teater perang dunia lagi.
“Ancaman sanksi ekonomi dan embargo untuk mendorong Rusia menghentikan perang tidak banyak berpengaruh karena Rusia merupakan suatu wilayah yang cukup sustain sehingga mereka masih bisa survive menghadapi embargo tersebut.” Ujar Irawan Jati.
Irawan Jati menambahkan bahwa kondisi yang terjadi di lapangan adalah Rusia yang menjadi pemasok utama gas untuk negara-negara di kawasan eropa sehingga sanksi tersebut bisa berbalik merugikan negara-negara di kawasan Eropa.
Irawan Jati menilai Pendekatan diplomasi dipandang menjadi salah satu solusi meskipun cukup bertele-tele. Hal ini disebabkan legitimasi militer negara-negara di sekitar Rusia belum cukup kuat sehingga apabila memaksakan penyelesaian konflik lewat cara militer malah akan mengarah pada invasi yang lebih besar.
Sementara Rezky Utama menilai bahwa penyelesaian konflik melalui PBB belum bisa dilakukan karena Rusia masih memiliki hak veto di United Nations Security Council (Dewan Keamanan PBB) yang bisa menghambat langkah-langkah penyelesaian konflik. Ia berpendapat bahwa NATO dan EU harus turun tangan dan terlibat dalam perjanjian damai untuk menyelesaikan konflik kedua negara ini. (AP/RS)
IPPHOS
Presiden Soekarno tatkala menyampaikan pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Di latar belakang antara lain tampak PM India Nehru, PM Birma U Nu, Pm Ali Sastroamidjojo serta para pemimpin negara sponsor KAA lainnya.
KOMPAS.com - Gerakan Non-Blok adalah gerakan yang lahir di era Perang Dingin, tepatnya pada 1961.
Negara-negara berkembang bekas jajahan Barat yang baru merdeka, tergabung di dalamnya karena tak ingin memihak Amerika Serikat maupun Uni Soviet.
Tak hanya menjadi anggota, Indonesia juga adalah salah satu negara penggagas Gerakan Non-Blok.
Tahukah kamu apa saja peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok? Berikut peran Indonesia seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri:
Baca juga: Latar Belakang Terbentuknya Gerakan Non-Blok
- Indonesia ikut menggagas Gerakan Non-Blok
Sebelum terbentuk pada 1961, Gerakan Non-Blok dan gagasan-gagasannya telah lahir lima tahun sebelumnya, tepatnya pada 1955.
Saat itu, Presiden Soekarno mengundang para pemimpin negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika ke Bandung.
Pertemuan itu dikenal sebagai Konferensi Asia Afrika (KAA). KAA menghasilkan Dasasila Bandung yang menjadi cikal bakal Gerakan Non-Blok.
Setelah bertemu dan membahas masalah yang dialami, negara-negara yang baru merdeka ini bersepakat membentuk Gerakan Non-Blok.
Baca juga: Konferensi Asia-Afrika, Saat Bandung Membuat Takjub Dunia...
Para pemimpin negara yang merintis GNB pada 1961 yakni Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, PM India Jawaharlal Nehru, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, PM sekaligus Presiden Ghana Kwame Nkrumah, dan Presiden Indonesia Soekarno.
Bagi Soekarno, Gerakan Non-Blok sesuai dengan Politik Bebas Aktif, kebijakan luar negeri yang diterapkan Indonesia.
29-11-2021 /
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri acara Inagurasi pembentukan Parliamentary Network of Non-Aligned Movement (NAM) atau Gerakan Non-Blok (GNB) di sela-sela Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol. Pertemuan dikoordinasikan oleh Azerbaijan yang kini merupakan Ketua GNB. Forum network parlemen GNB baru dibentuk setelah GNB berusia 61 tahun dengan tujuan agar GNB lebih inklusif, dan kerja samanya dapat lebih langsung dirasakan rakyat yang diwakili parlemen.
Puan pun turut menyampaikan pidato dalam forum tersebut. “Semangat dan nilai Gerakan Non-Blok seperti kesetaraan sebagaimana yang diabadikan dalam Konferensi Bandung tahun 1955 lebih dari 60 tahun yang lalu masih relevan dalam konteks dinamika global saat ini,” kata Puan saat berbicara dalam Inaugural meeting of the Parliamentary Network of NAM yang digelar di Hotel Riu Plaza Espana, Madrid, Spanyol, Minggu (28/11/2021).
Puan menyinggung soal Presiden pertama Indonesia Sukarno yang memprakasai GNB. Sejumlah delegasi, termasuk Presiden IPU dan pimpinan parlemen Azerbaijan diketahui memberikan pujian untuk Puan dan Sukarno atas peran masing-masing keduanya. “Adalah Presiden Sukarno yang kebetulan kakek saya bersama dengan para founding fathers lainnya yang memprakarsai gerakan ini. Perjuangan untuk melawan ketidakadilan dan ketimpangan memerlukan upaya bersama,” ujar Puan.
Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, parlemen sebagai perpanjangan rakyat dapat berperan besar. Puan mengatakan, parlemen dapat membawa kerja sama agar GNB dekat dengan masyarakat dan membawa komitmen internasional ke tingkat lokal. “Melalui kerja sama parlemen, parlemen dapat mendorong pemerintah masing-masing untuk mempromosikan akses yang adil terhadap vaksin Covid-19. Semangat Konferensi Bandung juga masih relevan untuk mengatasi berbagai tantangan global termasuk dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi dan pencapaian SDGs,” tuturnya. (eko/sf)
Gerakan Non-Blok?
Masih Relevankah?
Udah pada tau GNB itu apa?
“Gerakan Non-Blok (GNB) (bahasa Inggris: Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun.” –Wikipedia
Nah, jadi Gerakan Non Blok (GNB) atau Non-Aligned Movemnet (NAM) adalah gerakan internasional yang terbentuk menjadi suatu organisasi yang terdiri dari 118 negara. GNB ini dibentuk pada tahun 1961 oleh:
· Joseph Broz Tito (Presiden Yugoslavia)
· Soekarno (Presiden Indonesia)
· Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir)
· Pandit Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India)
· Kwanw (Presiden Ghana)
Dan negara-negara lainnya yang gak mau bergabung dengan negara-negara adidaya. Anggota-anggota GNB ini juga pengen nunjukkin kalo mereka gak mau berpihak sama Blok Barat, maupun Blok Timur yang saat itu lagi perang dingin.
Tujuan GNB sebenarnya yaitu:
1. Mendukung perjuangan dekolonialisasi dan memegang teguh perjuangan melawan kolonialisme, imperialism, neokolonialisme, rasialisme apartheid, dan zionisme
2. Tempat atau wadah bagi Negara-negara yang sedang berkembang
3. Mengurangi ketegangan antara Blok Barat dengan Blok Timur
4. Tidak membenarkan penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata
Setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989 lalu dan melemahnya kekuatan militer-polirik komunisme di Eropa Timur, sekarang muncul satu pertanyaan.
Masih relevankah keberadaan GNB saat ini?
Jadi, GNB itu masih dibutuhin gak sih? Udah kagak ada blok-blok an lagi, dunia udah aman tentram. Tapi tujuan dibentuknya GNB gak cuman itu sobat. GNB masih dibutuhin buat ngadepin tantang-tantangan baru setelah perang dingin, terutama dengan adanya jurang pemisah antara negara maju dan negara berkembang yang menjadi krisis dalam hubungan internasional sekarang.
Munculnya tantangan-tantangan global baru sejak akhir abad ke-20 telah memaksa GNB untuk terus mengembangkan Kapasitas dan arah kebijakannya agar sepenuhnya mampu menjadikan keberadaannya tetap relevan, tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga lebih terkait dengan sumbangannya dalam menghadapi tantangan tersebut.
Tantangan yang dimaksud dewasa ini antara lain adalah isu menonjol yang terkait dengan masalah terorisme, merebaknya konflik intra dan antar negara, pelucutan senjata, serta dampak globalisasi di bidang ekonomi dan informasi teknologi. Isu-isu tersebut telah menjadikan GNB perlu menyesuaikan kebijakan dan perjuangannya yang dalam konteks ini GNB memandang perannya tidak hanya sebagai obyek, tetapi sebagai mitra seimbang dan bagian dari solusi masalah dunia.Pada faktanya, kesenjangan ekonomi dan pembangunan sejak perjuangan GNB tahun 1961-1990 masih menjadi pemasalahan sampai saat ini. Interstate dan intra-state war justru muncul dimana-mana. Ini berarti cita-cita GNB buat nyiptain dunia yang aman, tenteram, dan sejahtera masih menjadi tantang bagi berbagai negara.
GNB sebagai gerakan moral juga sangat dibutuhin karena bisa jadi poros yang punya kekuatan dalam PBB buat merjuangin kepentingan negara berkembang. Hal ini bisa dilakuin karena 60% anggota PBB adalah anggota GNB. Dengan adanya tantangan global, kayak krisis energi, keuangan, keamanan pangan diperlukan partisipasi aktif dalam mencari solusi global.
Maka dari itu, GNB masih relevan sampai sekarang.
Keberadaan GNB masih relevan, sebagai persatuan yang punya sifat penekan terbesar dalam PBB buat menekan negara adikuasa seperti Amerika Serikat. Salah satu bukti GNB masih relevan adalah dengan terus bertambahnya anggotanya, yaitu Fiji dan Azerbaijan (jumlahnya jadi 120). Relevansi GNB juga bisa diliat dari semangat para pejabat negara anggota dalam menghadiri Konferensi Tingkat Menteri (KTM) DI Bali. GNB yang udah punya karakter politik sendiri dan kedudukannya yang udah kuat membuktikan relevansi GNB. Apalagi dengan keinginan Rusia yang ingin bekerja sama dengan GNB ̶ menambah aktif peran GNB dalam politik internasional, sekaligus mengaktifkan peran Indonesia secara gak langsung soalnya Indonesia punya peran penting dalam GNB.
Itulah kenapa GNB sangat berperan dalam pembangunan internasional. GNB mau nyiptain suatu pembangunan yang bersifat adil, ga ngebedain antara ngera maju, berkembang, dan miskin di dalam segala bidang. Pembangunan yang dilakuin GNB terfokus pada bidang perekonomian dan kesehatan, karena 2 hal itulah yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Caranya bisa dengan meningkatkan investasi, juga bertukar pengetahuan dan teknologi dan negara-negara maju.
Jadi gitu sobat :D