Apakah hak asasi manusia termasuk hak warga negara

Johan Yasin


Sebuah konstitusi dalam suatu negara, termasuk Indonesia, menjadi sumber dan dasar pembuatan aturan atau hukum positif yang memiliki prinsip utama , mengatur hak dan kewajiban warga negara . Istilah ini adalah nama lain dari hak asasi manusia . Kedua istilah memiliki arti yang berbeda . Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sebagai hadiah dari Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah pemberian dari negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam amandemen kedua UUD 1945 , dan bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan dekat. Hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau ( HAM) adalah sebagai suatu kebutuhan penting dari negara-negara demokrasi hukum dan harus dilaksanakan oleh orang-orang atau warga negara . Dalam rangka itu, warga memiliki referensi untuk menerapkannya , pertama ia / dia perlu memahami aturan-aturan hukum .Aturan hak asasi manusia , hak dan kewajiban masyarakat Indonesia dalam penyebaran hukum positif dalam berbagai aturan hukum , seperti : perubahan kedua 1945 lembaga , TAP  MPR No. XVII tahun 1998 jo. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia ( HAM) , UU No. 31/2002 tentang Partai Politik , UU No 2/ 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 22/199 tentang Wilayah Pemerintah . The Hak Asasi Manusia ( HAM) atau Hak dan kewajiban warga negara yang mencakup dalam aturan hukum dapat digolongkan menjadi beberapa bagian , yaitu ; politik , ekonomi, sosial budaya , hukum , agama dan Pertahanan Keamanan , akan terbentuk pada kondisi kondusif , dan dukungan dari pemerintah , partisipasi massa, tersedia fasilitas responsif . Karena itu , diperlukan langkah-langkah konseptual dan strategi , sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi benar dan adil di bawah naungan negara demokrasi hukum .



Hak Asasi Manusia, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Hukum Positif


Suara.com - Dalam materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) terdapat pengertian hingga perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara. Untuk mengetahui perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara dapat diketahui melalui berbagai sumber terpercaya. Salah satu sumber materi tentang perbedaan hak asasi manusia (HAM) dan hak warga negara terdapat dalam laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Yuk langsung simak pengertian dan perbedaan Hak Asasi Manusia dan hak asasi warga negara.

Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.  

Melansir dari buku Pancasila dalam Praktik Berbangsa dan Bernegara karya Laelasar, Euis dkk, (2020), Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dipertahankan, dan dilindungi oleh negara,  Menurut Tap MPR No XVII/1998 hak asasi manusia tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak berkomunikasi; hak keamanan; dan hak kesejahteraan.

Baca Juga: Tes SKD CPNS 2021 Kemenkumham, Siapkan Hal Ini

Di samping memiliki HAM, sebagai bagian dari warga negara kita juga memiliki hak warga negara.

Warga negara merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.

Hak warga negara diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Melansir dari buku Modul Pembelajaran SMA PPKN, menurut Jimly Asshiddiqie, HAM yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara adalah sebagai berikut.

  1. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga Negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Misalnya mendapatkan pendidikan dan membela negara.
  2. Hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia, berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya bagi warga negara berhak mendirikan partai politik.
  3. Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalnya menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah dan lain-lain.
  4. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Misalnya jabatan menjadi TNI, Polri, ASN (Aparatur Sipil Negara).
  5. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding di pengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya.

Hak warga negara diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 27-34 yakni sebagai berikut.

Baca Juga: Perbedaan Massa dan Berat beserta Definisinya

  1. Pasal 27 Ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
  2. Pasal 27 Ayat (3) berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
  3. Pasal 28 berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
  4. Pasal 29 Ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
  5. Pasal 30 Ayat (1) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
  6. Pasal 31 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
  7. Pasal 33 Ayat (1) berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
  8. Pasal 33 Ayat (2) berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
  9. Pasal 33 Ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
    rakyat.”
  10. Pasal 33 Ayat (4) berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
    keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
  11. Pasal 34 Ayat (1) berbunyi “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Selain dalam UUD 1945, hak warga negara juga  dibahas di peraturan-peraturan lainnya yaitu UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

Kontributor : Lolita Valda Claudia

SuaraJogja.id - Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara. Hak merupakan segala sesuatu yang wajib didapatkan setiap orang sejak lahir, bahkan sebelum lahir.

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal istilah Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Warga Negara. Meski sama-sama hak, keduanya mempunyai pengertian dan peruntukkan yang berbeda.

HAM merupakan konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia merupakan seorang manusia. HAM bersifat universal karena berlaku di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja.

Sedangkan Hak Warga Negara merupakan adalah hak-hak yang diperoleh oleh seseorang sebagai warga negara dari suatu negara. Hak Warga Negara diatur secara langsung maupun tidak langsung oleh negara yang bersangkutan.

Baca Juga: Heboh Seleksi CPNS Berkonsep Squid Game di Jatim, Angga Sasongko Tanyakan Izin

Apakah hak asasi manusia termasuk hak warga negara
Sebagai ilustrasi [Suara.com/Alfian Winanto]

Dalam KBBI warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan lain-lain yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.

Berikut perbedaan antara HAM dan Hak Warga Negara (HWN) secara spesifik:

  1. HAM bersifat melekat dalam diri setiap manusia sedangkan HWN hak yang melekat dalam diri manusia sebagai anggota sebuah negara
  2. HAM tidak ada batasan atau bersifat universal sedangkan HWN dibatasi oleh aturan negara
  3. HAM lebih ke pribadi sedangkan HWN lebih ke arah kelompok warga negara
  4. HAM sama setiap manusia yang ada di bumi sedangkan HWN berbeda antara satu negara dengan negara lainnya
  5. HAM adalah hak yang diberikan Tuhan sejak lahir sedangkan HWN diberikan pemimpin atau pemerintah di suatu negara

Sementara itu ada beberapa contoh HAM yang bisa dijabarkan sesuai dengan jenisnya, yakni:

  1. Hak asasi pribadi: kebebasan untuk memeluk agama, kebebasan untuk berpergian, berkunjung dan pindah-pindah, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa
  2. Hak asasi politik: hak dipilih dalam pemilihan, kebebasan dalam kegiatan pemerintahan, memberikan usulan atau pendapat berupa petisi
  3. Hak asasi peradilan: hak mendapatkan perlakuan hukum yang sama, mendapatkan pembelaan hukum
  4. Hak asasi sosial budaya: mengembangkan minat dan bakat, hak untuk berkomunikasi, hak memilih dan menentukan pendidikan
  5. Hak asasi hukum: memperoleh layanan dan perlindungan hukum
  6. Hak asasi Ekonomi: mendapatkan kebebasan dalam melakukan perjanjian kontrak, memiliki pekerjaan yang layak

Di Indonesia, Hak Warga Negara diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, diantaranya:

  1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
  2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28A)
  3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan (Pasal 28B ayat 1)
  4. Hak atas kelangsungan hidup (Pasal 28C ayat 1)
  5. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 28C ayat 2)
  6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28D ayat 1)
  7. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak dan lain-lain (Pasal 28I ayat 1)

Itulah perbedaan Hak Asasi Manusia dengan Hak Warga Negara yang harus kamu ketahui. Pastikan jangan salah mempergunakannya ya?

Baca Juga: Militer Myanmar Berkumpul di Daerah Bergejolak, PBB Khawatir Akan Ada Bencana HAM Baru

Kontributor : Muhammad Aris Munandar