Anggota TNI AL menangani jenazah korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di KRI Banda Aceh dalam operasi pencarian di Laut Jawa, dekat perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sabtu (3/1/2015). KOMPAS.com – Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang didominasi oleh wilayah perairan. Tercatat luas wilayah laut Indonesia mencapai 3,25 juta kilometer persegi dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mencapai 2,55 juta kilometer persegi. Wilayah lautan yang begitu luas tersebut membuat Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya kelautan. Melihat potensi yang kuat tersebut, pemerintah berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum membahas lebih lanjut upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, perlu dipahami dulu konsep negara maritim. Konsep negara maritim memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya sebatas pada negara yang memiliki wilayah lautan yang luas. Baca juga: Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dilansir dari buku Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim (2018) karya Darmawan, negara maritim adalah sebuah negara yang menggunakan dan menguasai semua kekuatan strategis di lautan sebagai kuasa laut yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan pertahanan-keamanan. Wujud kekuatan strategis tersebut merupakan kekuatan maritim yang terdiri armada perdagangan, armada perikanan, industri dan jasa maritim, infrastruktur, potensi sumber daya kelautan, dan kekuatan angkatan laut sebagai armada perang. Apabila pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka pemerintah setidaknya harus membangun kekuatan maritim yang strategis, mulai dari armada perdagangan hingga armada perang (angkatan laut). Sejalan dengan penjelasan tersebut, pemerintah memang berupaya membangun kekuatan maritim yang strategis.
Bahkan upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan salah satu visi utama pemerintah. Dilansir dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dijelaskan program-program utama pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu:
Baca juga: Indonesia sebagai Negara Maritim, Apa Maksudnya? Lebih lanjut, upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia terangkum dalam Lima Pilar Poros Maritim Dunia yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo. Isi lima pilar tersebut yaitu:
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai ada dua aspek penting yang harus dibangun agar dapat mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Endah Murniningtyas, mengatakan bahwa aspek yang pertama yakni aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman, yang menjadi aset andalan pengembangan dan pembangunan Poros Maritim. Sementara, aspek kedua yaitu aspek tata kelola, yang akan menentukan bagaimana komponen pertama tersebut dapat dikelola dan dikembangkan arahnya untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. "Dua hal di atas yang kemudian secara integratif penting untuk dikelola sebagai 'domain' Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia," ujar Endah dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (8/3/2016). Saat ini, kontribusi sektor kelautan dan kemaritiman baru sekitar 11,8 persen dari total PDB, yang ditargetkan akan meningkat menjadi 20 persen pada 2020. Menurut Endah, aspek pembangunan kemaritiman menuju Poros Maritim Dunia mencakup berbagai hal dan isu yang kompleks. Karenanya, diperlukan langkah memulai yang konkret dan diawali dengan penegasan kedaulatan, pengembangan konektivitas laut, pengembangan regional, penguatan aspek-aspek yang menjadi core ekonomi, penguasaan teknologi dan penataan kelembagaan yang tepat menyongsong visi Poros Maritim Dunia. "Untuk mewujudkan hal di atas, dibutuhkan transformasi yang menyangkut cara pandang atau paradigma, ekonomi kelautan, dan juga tata kelola," kata Endah. Endah mengatakan, sesuai dengan Pidato Presiden pada saat pelantikan di depan Sidang MPR 2014, menyatakan bahwa Indonesia harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. "Laut dan kemaritiman sekarang ini ditempatkan sebagai prioritas untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim," kata Endah. Baca Juga: Telkom Terima Penghargaan ICAII 2022 Berkat Inovasi MyDigiLearn (mrt)
Herindrasti, VL Sinta (2014) MEMBANGUN POROS MARITIM INDONESIA RELEVANSI ASPEK SOSIAL BUDAYA. In: Prosiding Konvensi Nasional 5. Universitas Budi Luhur, Jakarta. Official URL: http://repo.uki.ac.id AbstractPemilihan umum Indonesia 2014 ditandai dengan munculnya sosok presiden yang fenomenal -- Joko Widodo -- dari bukan siapa-siapa, seorang rakyat biasa yang menapak usaha mebel dari bawah, kemudian menjadi walikota Solo yang sukses, melompat menjadi Gubernur Jakarta dan kemudian berhasil menjadi Presiden RI ke-7 menggantikan Susilo Bambang Yudoyono yang bertahan dalam 2 periode -- setelah mengalami perjuangan yang “tidak biasa”. Visi dan misinya pun dianggap “lain daripada yang lain” yaitu ingin melakukan revolusi mental bagi masyarakat Indonesia yang mengalami “kemandekan” sosial, ekonomi dan politik di sana-sini; korupsi yang merajalela, penggelapan pajak, mafia peradilan, mafia minyak, pengkhianatan demokrasi oleh wakil rakyat dan sebagainya. Salah satu kebijakan Joko Widodo-Yusuf Kalla untuk mengembalikan kejayaan Indonesia adalah pembangunan menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat berbasiskan kepentingan nasional sehingga akhirnya dapat menjadi poros maritim dunia (global maritime axis). Namun dalam tataran realitas di lapangan, terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan agar pembangunan maritim dapat tercapai. Ada berbagai potensi masalah ketika pembangunan maritim hendak dijalankan, mengingat Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau berukuran mikro, sedang dan besar dengan masyarakat pesisirnya yang sangat beragam. Pembangunan maritim juga melibatkan berbagai sektor dan rejim kepemilikan; yang bila dicermati sektor masyarakat merupakan unsur yang paling rentan dari kedua unsur lain yaitu pemerintah dan swasta. Tulisan ini berargumen bahwa untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan maritim besar dibutuhkan keseimbangan keterlibatan dan peran berbagai sektor – terutama sektor masyarakat pesisir yang mayoritas subsisten – melalui pemetaan geososial, budaya dan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kelautan. Pemetaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui masalah dan potensi sumber daya masyarakat kelautan di seluruh daerah pesisir Indonesia dan penempatan teknologi secara tepat – mengingat pembangunan maritim modern akan melibatkan unsur manajemen sumber daya modern beserta inovasi teknologinya. Pemetaan sosial budaya beragam masyarakat pesisir Indonesia akan menentukan kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal sehingga masyarakat pesisir dapat mengikuti perubahan yang terjadi dan tidak justru terdesak, tergusur dan semakin terasing di tengah masyarakat industri. Tawaran pemetaan geososial, budaya dan ekonomi akan melengkapi orientasi pembangunan maritim yang bersifat fisik sebagaimana dipahami saat ini. Tawaran pemetaan geososial budaya ekonomi juga diharapkan menjadi faktor keberhasilan politik luar negeri andalan pemerintahan Jokowi yaitu sebagai negara kepulauan dan maritim yang kuat dan menjadi poros maritim dunia. Actions (login required)
ilustrasi Poros Maritim Dunia Pekerja menaikkan pupuk ke kapal untuk dikirim keluar Pulau Jawa di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (11/11/2014). (ANTARA FOTO/Noveradika) |
Aspek apa saja yang perlu dalam membangun poros Maritim?
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
