Bagaimana Cara Untuk Mencegah tumbuh serta berkembangnya ideologi PKI?

Aktivis HMI ULM Cabang Banjarmasin Roy Prayoga. (ANTARA/Gunawan Wibisono)

Aktivis HMI ULM Cabang Banjarmasin Roy Prayoga. (ANTARA/Gunawan Wibisono)

Kami sebagai generasi muda menolak keras kebangkitan PKI di Indonesia

Banjarmasin (ANTARA) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banjarmasin mengajak agar para generasi muda bangsa yang disebut sebagai kaum milenial harus bisa bersatu dan bersepakat untuk terus menolak kebangkitan paham dan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Tanah Air. "Kami sebagai generasi muda menolak keras kebangkitan PKI di Indonesia, khusus di Banjarmasin, Kalsel," kata Aktivis HMI Cabang Banjarmasin, Roy Prayoga di Banjarmasin, Senin. Dikatakannya, sebagai anak muda harus menjadikan peristiwa sejarah yang kelam pada 30 September 1965 itu sebagai pembelajaran agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Baca juga: Banyak warga Surabaya tak kibarkan bendera setengah tiang

Oleh karena itu, lanjutnya, maka generasi muda bangsa harus mampu mengembangkan intelektualnya dan mereka harus bisa kritis untuk melihat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) sebagai peristiwa kelam yang ingin menggantikan Pancasila. Ia melanjutkan, G30S yang diduga didalangi oleh PKI itu dahulu kala membuat kekacauan di negeri ini dan jangan sampai terulang kembali karena mereka mencoba untuk menghancurkan Indonesia dan ingin mengganti ideologi Pancasila. "Jadi kita sebagai generasi muda harus mampu membendung dan menolak PKI yang masih berkeinginan dan terus berusaha bangkit untuk menguasai negara ini," tuturnya kepada Antara.

Baca juga: Sepotong ketegangan Indro Warkop tentang G30S

Akitivis muda ini terus mengatakan, sejarah buruk PKI harus selalu diingat dan harus diceritakan kembali peristiwa kelam itu ke seluruh pemuda Indonesia agar mereka nantinya bisa membendung dan menolak keberadaan PKI bila ingin mencoba bangkit kembali. "Jangan pernah generasi muda bangsa ini melupakan tujuh pahlawan revolusi yang mengorbankan jiwa dan raganya demi mempertahankan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa ini," tutur Aktivis HMI Universitas Lambung Mangkurat itu.

Pewarta: Gunawan WibisonoEditor: Edy Sujatmiko

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Terkait

Baca juga

Terpopuler

Oleh: AlfianTanjung

SEORANG tokoh tua Partai Komunis Indonesia (PKI) berkata,  “Jika saya mati, sudah tentu bukan berarti PKI mati bersama kematian saya, tidak sama sekali tidak, walaupun PKI sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara dan dalam proses sejarah, nanti PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman” (Sudisman, CC-PKI dalam sidang Mahmilub 1967, dalam buku Menangkal Kebangkitan PKI, Strategi Menjaga Keutuhan NKRI, Alfian Tanjung, Taruna Muslim Press, hal 25).

Pernyataan tokoh muda PKI, “Partai sudah berdiri, well 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dikhianati, sekarang dibangun kembali”. (Buku Harian Dita Indah Sari, 16 April 1996).

***

Sejak dinyatakan bubar pada tahun 1966 dan diperkuat oleh UU no 27/1999, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan eksisnya gerakan komunisme di Indonesia, baik PKI yang asli, termasuk dengan PKI berwajah lain. Dari dua pernyataan generasi pengurus PKI yakni Sudisman, sebagai pengganti DN Aidit dan Dita Indah Sari, kader PRD sebagai penjabat Publik.

Baca: Presiden Jokowi Terima Kunjungan Partai Komunis Tiongkok

Bisa kita pahami bahwa memang PKI terus bergerak, karena kader PKI, warga PKI dan simpatisan tidak menggenal bubar atau mati, yang mereka pahami adalah pasang naik dan pasang surut.

PKI dilahirkan 23 mei 1920 dan PKI memastikan eksis kembali pada HUT PKI ke -100 dalam bentuk PKI pada tahun 2020. Sejak pemilu 2004, kader PKI bergerak secara percaya diri, sejak MK mengamandemen pasal 60 g dan UU pemilu no. 12 tahun 2003.

Tiga Kelalaikan Kita

Gerakan berbau PKI dengan berbagai bentuk dan agenda mereka terjadi karena kelalaian kita. Hal ini harus segera diakhiri, kita harus mencegah, deteksi dini, amputasi dini dan perkokoh konstitusi.

Kelalaian pertama, pemerintah sejak reformasi 1998, Indonesia menjadi negara liberal tanpa filter, sehingga era reformasi menjadi momentum PKI untuk kembali. Pemerintah harus segera kembali pada konstitusi.

Kelalaian kedua, kelalaian kaum tua, yakni para “orang tua” termasuk yang mengalami keganasan PKI dengan tidak melakukan pewarisan wawasan sejarah, terutama kekejaman gerakan PKI. Termasuk kelalaian kaum tua adalah “membiarkan” gerakan PKI tumbuh kembali, baik karena kesenggajaan, keterlenaan atau ketidaksadaran juga karena keabaian.

Baca: PKI, Indonesia, dan China [1]

Kelalaian ketiga, kelalaian kaum muda diawali dengan pola sikap instan dan sikap EGP (emang gue pikirin/acuh tak acuh). Pola sikap kaum muda disatu sisi, sikap kaum tua disisi lain dan sikap pemerintah yang ada sangat memberi peluang dan ruang untuk gerombolan PKI untuk berjualan ideologi atheis dan anti Tuhan.

Seputar Langkah Eksis PKI

Berikut ini ada 10 tahapan eksisnya Partai Komunis Indonesia (PKI):

Langkah pertama, penataan gerakan dengan ladasan KOK (kritik auto kritik).

Langkah kedua, kemunculan kelompok-kelompok studi dari mahasiswa kiri pasca malari 1974.

Langkah ketiga, memunculkan isu-isu kerakyatan yang kemudian di provokasi dan di advokasi.

Langkah keempat, pemantapan idiologi perjuangan komunisme, kaderisasi, infiltrasi dan penguasaan sentra-sentra strategis.

Langkah kelima, kemunculan lembaga formal, dari LSM ormas, hingga partai.

Langkah keenam, penguasaan jaringan diberbagai aspek kehidupan masyarakat.

Langkah ketujuh, muncul secara terbuka, deklarasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan penerbitan buku-buku PKI.

Langkah kedelapan, amandemen UU pemilu no. 12 tahun 2003 pasal 60 g, yang memudahkan kader PKI masuk legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Langkah kesembilan, kemunculan kader-kader PKI diberbagai acara.

Langkah kesepuluh, situasi dan kondisi yang secara langsung atau tidak langsung menyuburkan berkembangnya paham idiologi komunis dikalangan masyarakat Indonesia.

Baca: Muncul Usulan Pemutaran Kembali Film G30S/PKI

Indikasi bangkitnya PKI cukup banyak, bahkan sangat banyak. Diantaranya:

1. Ditiadakannya pemutaran film G30S-PKI diawal
2. Dihilangkannya kata PKI dari G30S pada 2004.
3. Gencarnya penerbitan berupa buku setelah terbitnya “Aku Bangga jadi anak PKI, 2002”, terbit buku “Anak PKI masuk parlemen, 2005”.
4. HUT PKI secara terbuka pada tahun 2015.
5. Simposium PKI di Jakarta 18-21 april 2016 di Aryaduta Jakarta.
6. Masih banyak

Antisipasi: Kewajiban negara dan warganegara

Kudeta 1948 dan pemberontakan G30S-PKI 1965 merupakan fakta sejarah. Apakah kita akan membiarkan mereka melakukan untuk yang ke-3 kalinya?

Untuk itu negara secara konstitusi masih kokoh dengan Tap MPRS/XXV/1966 dan UU no. 27/1999 harus dipertahankan, disosialisasikan dan ditegakkan.

Sementara, warga negara yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa secara sadar harus menolak terhadap upaya-upaya menjadikan komunisme/atheis sebagai pandangan hidup bermasyarakat dan bernegara.*

Penulis adalah pegiat perlawanan terhadap gerakan Komunisme/PKI.  Artikel ini ditulis di penjara, refleksi dan antisipasi menjelang peringatan G30S-PKI 1965

Rep: Cholis Akbar
Editor: Cholis Akbar

JAKARTA - Paham komunisme di Indonesia kini semakin mengkhawatirkan. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menemukan jalan keluar atas ancaman yang bertentangan dengan ideologi Pancasila itu.

"Kalau komunisme terus berkembang ini akan mengancam ideologi negara," tegas Din saat menghadiri Rapat Pleno MUI ke-1 di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2017). 

Untuk mengatasi ancaman tersebut, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah menawarkan tiga solusi, pertama dengan memperkuat landasan pendidikan di tingkat sekolah, sehingga masyarakat sudah tertanam ideologi Pancasila sejak kecil.

"Kedua, adanya perubahan struktural. Kita mendesak pemerintah, parlemen dan partai politik untuk memberikan perhatian penuh dalam masalah tersebut," imbuhnya.

Yang terakhir, lanjut dia, proses politik di Tanah Air harus segera dibenahi. "Semua masalah yang dihadapi adalah proses politik. Oleh sebab itu, pemangku kebijakan harus mengambil keputusan yang dapat mengatasi masalah tersebut," tandasnya.

(qlh)