Bagaimana kebijakan luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin?

Politik luar negeri pada masa  Demokrasi Terpimpin ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Namun seiring berjalannya waktu, status dan prestis menjadi faktor-faktor pendorong semakin gencarnya Soekarno melaksanakan aktivitas politik luar negeri ini. Efek samping dari kerasnya usaha ke luar Soekarno ini adalah ditinggalkannya masalah-masalah domestik seperti masalah ekonomi. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga bersifat revolusioner.

Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya yakni Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) dimana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme).  Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia yakni condong ke Blok komunis, baik secara domestik maupun internasional.

Condong ke Blok Komunis

Hal ini dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan China dan bagaimana Presiden Soekarno mengijinkan berkembangnya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Alasan Soekarno mengijinkan perluasan PKI itu sendiri adalah agar komunis mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar.

Dibentuknya Poros Jakarta Peking. Faktor dibentuknya poros ini antara lain, pertama, karena konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik, mengingat Malaysia mendapat dukungan penuh dari Inggris, Indonesia pun harus mencari kawan negara besar yang mau mendukungnya dan bukan sekutu Inggris, salah satunya adalah China. Kedua, Indonesia perlu untuk mencari negara yang mau membantunya dalam masalah dana dengan persyaratan yang mudah, yakni negara China dan Uni Soviet.

Merebut Irian Barat

Dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat, pemerintah RI mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya usaha ini dilakukan kepada negara-negara Blok Barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawa hasil yang memuaskan. Kemudian upaya ini dialihkan ke negara-negara Blok Timur (komunis), terutama ke Uni Soviet. Pada akhirnya dikirimkanya misi yang dipimpin oleh A.H Nasution untuk membeli senjata ke Uni Soviet.

ASIAN Games Jakarta 1962.

Presiden Soekarno berusaha menjadikan ajang kejuaraan olahraga untuk menunjukan nama Indonesia di dunia internasional.

1. Pembangunan komplek Istora yang terdiri dari Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Renang, Stadion Madya, Stadion Tenis dan Gedung Basket
2. Hotel Indonesia
3. Memperluas jalan Thamrin, jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Grogol
4. Pembangunan jembatan Semanggi
5. Pembuatan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk menayangkan pertandingan Asian Games

Berbagai proyek tersebut salah satu dananya merupakan bantuan dari Uni Soviet. Pelaksanaan Asian Games berlangsung dari 24 Agustus – 4 September 1962. Negara yang mengikuti berjumlah 16 negara. Muncul controversial dimana Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan. Hal ini menyalahi undang-undang Asian Games Foundation oleh karena itu kemudian Indonesia diskors dalam mengikuti Olimpiade musim panas 1964 di Tokyo. Lima besar negara peroleh medali dalam Asian Games ke-4 yaitu Jepang, Indonesia, India, Filipina dan Korea.

OLDEFO dan NEFO

Mundurnya Indonesia dari PBB berujung pada terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia dari pergaulan Internasional. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu

1. Old Established Forces (Oldefo) adalah negara-negara imperialis/kolonialis/kapitalis dan negara negara sedang berkembang yang cenderung pada imperialisme/kolonialis.
2. New Emerging Forces (Nefo) yaitu kelompok negara-negara sedang berkembang yang anti imperialis/kolonialis dan sosialis serta komunis. Indonesia temasuk dalam Nefo.

PelaksanaanGames of The New Emerging Forces (GANEFO)

Ganefo merupakan pesta olahraga untuk negara-negara yang termasuk Nefo. Ganefo diadakan atas prakarsa Presiden Soekarno sebagai tandingan dari Olimpiade. Hal ini dilatarbelakangi oleh peristitwa sebelumnya yang mana Indonesia diskors oleh komite Olimpade dikarenakan pada saat Asian Games tahun 1962 di Jakarta, negara Israel dan Taiwan tidak boleh mengikuti pertandingan olahraga tersebut.

Ganefo dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10-23 November 1963 yang diikuti oleh 53 negara. Penyelenggaraan Ganefo diboikot oleh negara-negara Barat. Meski demikian Ganefo tetap berlangsung. Motto dari Ganefo adalah “Maju Terus Jangan Mundur”. Lima besar perolehan medali pada Ganefo yaitu: Cina, Uni Soviet, Indonesia, Republik Arab Bersatu, dan Korea Utara.

Pelaksanaan Conference of The New Emerging Forces (CONEFO)

Pelaksanaan Conference of The New Emerging Forces (CONEFO) merupakan gagasan Presiden Soekarno untuk membentuk suatu kekuatan blok baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk menyaingi blok barat dan blok timur. Conefo merupakan tandingan terhada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada saat itu, Presiden Soekarno menentang PBB dikarenakan PBB justru dikuasai oleh negara adidaya.

Sebagai realisasi dari adanya Conefo, maka Presiden Soekarno melakukan pembangunan gedung Conefo yang diharapkan akan lebih megah dibandingkan dengan markas PBB di New York. Rencananya Conefo akan dilaksanakan pada tahun 1966.  Akan tetapi gagal dilaksanakan karena kondisi politik Indonesia tidak menentu pasca adanya peristiwa G 30/S PKI.

Konfrontasi dengan Malaysia

Pembentukan federasi Malaysia oleh Inggris dianggap membahayakan Indonesia. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaanya di Asia Tenggara.  Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek Neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Pada 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwi Kora) yang isinya:

1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk membubarkan negara boneka Malaysia

Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsekal Madya Oemar Dani sebagai Panglimanya. Puncak ketegangan terjadi ketika Malaysia ditetapkan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

Indonesia Keluar dari PBB

Ditetapkannya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, menyulut kemarahan Indonesia. Hingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada Blok Barat. Berikut ini merupakan alasan Indonesia keluar dari PBB:

1. Presiden Soekarno menganggap bahwa markas PBB (New York) tidak netral. Seharusnya diluar blok Amerika dan blok Uni Soviet
2. PBB dianggap lamban dalam menyikapi konflik antara negara
3. Adanya hak veto yang dimiliki oleh lima negara yakni Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet (Rusia) Perancis dan Cina mencerminkan dominasi negara tertentu
4. Banyak kebijakan yang menguntungkan negara-negara Barat.

Untuk materi lebih lengkap tentang PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN DI INDONESIA silahkan kunjungi link youtube berikut ini. Jikalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share.. Terimakasih

Mapel : Sejarah

Kelas : XII SMA

Kategori : Kebijakan Pemerintah Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kata kunci : Kebijakan, Terpusat, Orde Lama

Berikut ini adalah kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin, antara lain:

1.      Pada tahun 1960, Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dunia dari Indonesia yakni kontingen Garuda II mewakili United Nations Operation for Congo(UNOC) Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) ke negara Kongo.

2.      Pada tahun 1961 Indonesia mengadakan operasi TRIKORA untuk merebut Irian Barat dari Belanda yagn dilakukan melalui Komando Mandala dibawah pimpinan Mayor Jendral Soeharto yang berakhir dengan Persetujuan New York dimana Belanda menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada Indonesia.

3.      Pemerintah Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua kubu yakni New Emerging Forces (NEFO) dan Old Established Forces (OLDEFO).

4.      Pembagian kekuatan politik dunia menjadi New Emerging Forces (NEFO) dan Old Established Forces (OLDEFO) ini kemudian dilanjutkan pemerintah dengan mengadakan olahraga negara – negara anggota Games of New Emerging Forces (GANEFO) pada tahun 1962.

5.      Indonesia mengadakan konferensi negara negara anggota Conference of New Emerging Forces (CONEFO) seperti Indonesia, Cina, Rusia Korea Utara, dan Vietnam Utara pada tahun 1965 di Jakarta.

6.      Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia dengan alasan bahwa Federasi Malaysia merupakan boneka Inggris untuk melakukan penjajahan yang membahayakan revolusi Indonesia pada tahun 1964. Karena pengumuman Malasyia yang sepihak tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengumumkan konfrontasi dengan Malasyia melalui perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. 

Perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang dikeluarkan Presiden Soekarno berisi:

a.       Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia.

b.      Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia.

Pengumuman konfrontasi tersebut kemudian diikuti oleh pembentukan komando penyerangan atas Malasyia. Komando penyerangan ini bernama bernama Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang dipimpin oleh Marsekal Madya Oemar Dhani.

7.      Penarikan diri Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1965 dengan alasan diterimanya Malaysia sebagai anggota dewan keamanan tidak tetap PBB.

8.      Indonesia membentuk poros Jakarta – Beijing pada tahun 1964 sehingga membuat Indonesia cenderung pro kubu komunis dalam situasi perang dingin antara Amerika dan Rusia.

9.      Indonesia melaksanakan politik mercusuar, yakni suatu politik yang mengagungkan kebesaran Indonesia di mata dunia pergaulan internasional dengan membangun Stadion Senayan (Gelora Bung Karno), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Hotel Indonesia, dan lain sebagainya.

Pembahasan:

Demokrasi terpimpin merupakan suatu pelaksanaan sistem demokrasi dimana seluruh pemikiran dan keputusan negara berpusat pada Presiden Soekarno. Konsep Demokrasi Terpimpin pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 pada sidang konstituante.

Berikut ini adalah latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno, antara lain:

1.      Banyaknya gerakan separatis di daerah yang menyebabkan ketidakstabilan negara.

2.      Program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat karena seringnya dilakukan pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal.

3.      Kegagalan konstituante menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin sebagai berikut:

 1. Dominasi Presiden Soekarno dalam memikirkan dan mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Terbatasnya peran partai politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.

3. Terbukanya kesempatan pihak militer untuk terjun dalam perpolitikan Indonesia.

4. Tumbuh dan berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.