Bagaimana kehidupan indonesia pada masa kemerdekaan ditinjau dari sosial pendidikan dan kebudayaan

Pada Jumat, 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia di rumahnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Secara lantang, Soekarno membacakan naskah proklamasi yang telah dirumuskan semalam suntuk bersama para tokoh-tokoh proklamasi lainnya.

Dengan dibacakannya proklamasi, Indonesia menyatakan bahwa telah bebas dari belenggu penjajahan yang mengikat sejak ratusan tahun silam. Kabar gembira ini langsung disiarkan melalui berbagai media seperti radio, media cetak, hingga utusan daerah.

Bisakah sobat SMP bayangkan bagaimana jika sampai saat ini proklamasi belum dibacakan dan kita masih terjajah? Mungkin sekarang kita tidak dapat menikmati makanan dengan nikmat, atau kita belum tentu bisa mengenyam pendidikan dengan layak.

Peristiwa penting ini memang hanya berlangsung selama kurang lebih satu jam, tetapi telah membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan sebagai tonggak pembaruan kehidupan bangsa Indonesia di segala aspek kehidupan.

Perjuangan dari masa kolonial hingga perumusan proklamasi sangatlah panjang sehingga proklamasi sendiri memiliki makna yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Kira-kira apa saja sih makna proklamasi dalam berbagai aspek? Yuk simak artikel ini untuk mengetahui informasi selengkapnya!

Dalam aspek politik, tentunya Indonesia memiliki kedaulatan rakyat yaitu pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintahan Indonesia sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi dan terlepas dari segala bentuk penjajahan. Inilah yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia sejak dulu.

Segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia. Selain itu juga, semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Tidak ada perbedaan suku, agama, dan sebagainya. Hanya ada satu kata, yakni Indonesia.

Dalam aspek ekonomi, terdapat kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. Tidak ada lagi monopoli-monopoli dan perampasan hak kekayaan negara oleh bangsa asing.

Makna proklamasi dalam aspek budaya bagi adalah negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa indonesia itu sendiri. Nilai-nilai kepribadian bangsa ini tecermin dalam Pancasila mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga keadilan sosial.

Dalam aspek yang terakhir, pendidikan di Indonesia dapat merdeka seutuhnya ketika seluruh rakyat Indonesia baik wanita maupun pria, baik yang miskin maupun yang kaya, dapat menempuh pendidikan yang sesuai. Standar kualitas setiap lembaga pendidikan mempunyai kesamaan taraf guna membangun generasi yang berkualitas.

Jadi, itulah tadi beberapa makna proklamasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh makna tersebut dapat dirangkum menjadi satu, yakni Indonesia telah sampai ke pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Sobat SMP, hargailah kiprah para pahlawan-pahlawan bangsa yang sudah berjuang dari dahulu sampai sekarang. Mari kita lanjutkan perjuangan-perjuangan tersebut agar Indonesia bisa terus melangkah maju menuju masa depan yang sukses dan berbahagia. Merdeka!

Penulis: Pengelola Web Direktorat SMP

Referensi:

http://repositori.kemdikbud.go.id/21991/1/XI_Sejarah-Indonesia_KD-3.7_Final.pdf

Politik Ekonomi Sosial Dan Budaya Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pengaruh Penjajahan Belanda maupun pendudukan Jepang sangat terasa bagi masyarakat Indonesia, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Meskipun di masa awal kemerdekaan, masih banyak yang harus diperjuangkan untuk mengejar ketertinggalan akibat penindasan oleh penjajah. Dalam bidang ekonomi, pada masa awal kemerdekaan terjadi inflasi yang tinggi luar biasa dan kekosongan kas negara, akibat blockade Belanda.

Untuk menjadi sebuah negara dan pemerintahan yang berdaulat, maka harus dibutuhkan alat dan kelengkapan negara yang kuat untuk melaksanakan pemerintahan. Karena harus ada penataan ekonomi baru termasuk mata uang baru dalam memulihkan perekonomian.

Dalam bidang sosial politik dan budaya juga memerlukan penanganan yang ekstra berat, karena dampak dan pengaruh penjajahan yang sangat lama telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Budaya asing/Belanda telah tertanam lama dan budaya militer jepang juga masuk ke Indonesia, mempengaruhi kehidupan social politik dan budaya asli Indonesia.

Keadaan Perekonomian Indonesia Pasca Kemerdekaan

Keadaan perekonomian Indonesia Pasca Kemerdekaan, belum menentu, bahkan bisa dikatakan pemerintah pada saat itu belum menemukan pola perekonomian Nasional yang tepat. Kondisi Perekonomian semakin memburuk masa itu.

Dengan lambannya pemulihan ekonomi dan meluasnya pengeluaran pemerintah, maka tidaklah mengherankan bahwa inflasi dari masa perang dan revolusi terus berlanjut. Semua sektor kehidupan dalam masyarakat terasa sulit akibat kenaikan harga. Sehingga kemerdekaan yang baru di proklamasikan belum menghasilkan kemakmuran yang diharapkan.

Masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setelah pendudukan Jepang dan revolusi sangatlah besar. Pada akhir pendudukan Jepang dan masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan ekonomi sangat labil karena masa pendudukan Jepang menggunakan sistem perekonomian darurat perang.

Adapun penyebab dari keadaan ekonomi yang amat buruk pada masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) antara lain adalah sebagai berikut:

Inflasi yang sangat tinggi

Disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Baca juga Perjuangan Kemerdekaan Melalui Perundingan Roem Royen

Sebagai akibat dari adanya inflasi, yang paling menderita adalah petani, karena pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang.

Tiga tuntukan Rakyat diantaranya turunkan harga-harga sembako (ilustrasi foto/Kompas.com)

Referensi : MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK JENJANG SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas VIII Semester Gasal. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Lihat Foto

Kemenkeu

Oeang Republik Indonesia (ORI)

KOMPAS.com - Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan titik akhir perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Belanda enggan mengakui kemerdekaan Indonesia.

Tahukah kamu bagaimana kondisi awal Indonesia merdeka?

Kondisi awal Indonesia merdeka

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Sekutu yang menang di Perang Dunia II merasa berhak atas nasib bangsa Indonesia. Belanda mencoba masuk kembali ke Indonesia untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan keanggotaan sempurna berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih Presiden-Wakil Presiden. Untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tetapi, Indonesia merdeka dalam kondisi sosial ekonomi yang masih sangat memprihatinkan.

Baca juga: Perumusan Naskah Proklamasi

Beberapa masalah pada awal Indonesia merdeka adalah:

Masalah politik

Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka.

Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta Sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo.

Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu.

Pemerintahan negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan.

Baca juga: Kembali ke Negara Kesatuan

“JASMERAH, Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah.” – Bung Karno

Indonesia, negara archipelago yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik ini, merupakan negara yang telah merdeka dan tepat di 2018 ini memasuki usia yang ke 73 tahun. Sejak masa kemerdekaan hingga awal reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang tentunya menjadi sejarah lika-liku perkembangan tanah ibu pertiwi tercinta. Inilah….. Perkembangan Politik, Ekonomi, Pendidikan, dan Budaya pada Awal Kemerdekaan.

A. Politik

Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal, kemudian sistem itu diubah menjadi demokrasi terimpin. Perubahan-perubahan tersebut tentu membawa pengaruh terhadap perkembangan politik di Indonesia.

1. Perkembangan Politik pada Awal Kemerdekaan.

Pada awal kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya. Hal ini ditandai dengan berbagai perubahan yang terjadi. Contohya :

a. Pembentukan struktur pemerintahan yang lengkap.

Saat proklamasi kemerdakaan tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap karena Indonesia belum menentukan kepala pemerintahan dan belum menerapkan sistem administrasi yang jelas. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia segera membentuk kelengkapan pemeritahaan, sebagai berikut :

1. Pengesahan UUD 1945

Uud 1945 ditetapkan dalam rapat PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan ditetapkannya UUD 1945, oada rapat tersebut Indonesia memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pada rapat yang sama diakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan tersebut Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia

3. Pembagian wilayah Indonesia

Pada rapat PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan pembagian wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi di seluruh bekas penjajahan Hindia-Belanda. 8 provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Sunda Kecil (Nusatenggara), Sumatra, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surakarta

4. Pembentukan Kementerian

Setelah pembagian wilayah Indonesia, rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) dilanjutkan untuk membentuk kementerian. Dalam rapat ini, diputuskan pembentukan kemetrian kementerian, diantaranya adalah debagai berikut:

a. Departemen dalam negeri

b. Departemen Luar Negeri

c. Departemen Kehakiman

d. Departemen Keuangan

e. Departemen Kemakmuran

f. Departemen Kesehatan

g. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan

h. Departemen Sosial

i. Departemen Pertahanan

j. Departemen Perhubungan

k. Departemen Pekerjaan Umum

5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggaraakan rapat pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan Garis garis Besar Haluan Negara (GBHN).

6. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan

Pada tanggal 23 Agustus, presiden Soekkarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober dibentuk tentara nasional yag disebut dengan TKR (Tentara Keamanan Rakyat)

b. Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sejak merdeka, pemerintah Indonesia berupaya menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Namun kenyataannya, hal-hal yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh perubahan perubahan situasi politik di Indonesia. Situasi politik tersebut diantaranya adanya persetujuan Konferensi meja Bundar (KMB)

Pada 23 Agustus sampai 2 november 1949, Konferensi meja bundar (KMB) diselenggarakan di Den Haag, Belanda . dalam konferensi ini, Belanda mengakui RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Belanda terhadap RIS memberikan keuntungan bagi Indonesia karena Belanda mengakui secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia di bekas wilayah Hindia-Belanda Meskipun membawa keuntungan, pengakuan ini juga membawa dampak negatif republik Indonesia yang semula berbentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Akibatnya, Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagian saja dari RIS. Adapun wilayah RIS seperti berikut.

1). Negara Bagian Negara bagian meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia.

2). Satuan-Satuan Kenegaraan Satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah

3). Daerah Swapraja Daerah Swapraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat yang diberi nama Konstitusi RIS. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia.

c. Indonesia Kembali Menjadi Negara Kesatuan Keadaan Republik Indonesia

Hanya merupakan salah satu negara bagian di dalam RIS secara tidak langsung telah memperlemah posisi dan kedudukan Republik Indonesia. Hal inilah yang diharapka oleh Belanda karena negara-negara bagian bentukan Belanda tentu lebih memberikan dukungan kepada Belanda sebagai pembentuknya daripada kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan RIS justru mengalami kegagalan. Hal ini justru disebabkan sejak proklamasi kemerdekaan sebenarnya rakyat Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan.

Terbentuknya RIS benar-benar dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Pemerintahan RIS dinilai sebagai bentuk warisan penjajah yang dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Tidak sampai 1 tahun setelah pembentukan RIS, muncul berbagai pergerakan di negara-negara bagian. Negara-negara ini hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada awal bulan Mei 1950, terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Ilmu Pengetahuan Sosial 95 Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan, diperlukan suatu UUD Negara Kesatuan. Oleh karena itu, dibentuklah UUDS 1950 (UndangUndang Dasar Sementara) sebagai pengganti Konstitusi RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

E. Ekonomi

Pada awal Kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah – masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Misalnya : Inflasi yang terlalu tinggi (Hiperinflasi) dan blokade laut yang dilakukan Belanda.

a. Permasalahan Inflasi

Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi (Hiperinflasi). Inflasi terjadi karena uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas Negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia blanda dan mata uang pendudukan Jepang

b. Blokade Laut

Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya sebagai berikut.

1). Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan.

2). Melakukan Diplomasi ke India Pada tahun 1946.

Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan india juga bersifat politis karena India merupakan negara asia yang paling aktif mendukung perjuanagn diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia.

3). Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri.

Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh banking and Tranding Coperation (BTC) suatu badan perdagangan semipemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatra. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan.

F. Pendidikan

Pada zaman penjajahan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masi buta huruf. Oleh karena itu segera setelah proklamasi kemerdekaan pemerintah mengangkat Ki hajar dewantara sebagai mentri Pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan (PpdanK) Ki hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad Syafrei kemudian ia digantikan oleh Mr. Suwandi

Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah Kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme. Ilmu Pengetahuan Sosial 119 Pendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu: pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gajah Mada

G. Budaya

Perkembangan budaya sebenarnya sudah terjadi sejak Indonesia belum merdeka. Banyak seniman yang melakukan perjuangan dengan menggunakan karya seninya, seperti lukisan, puisi, prosa. Misalnya, Raden Saleh melakukan kritik terhadap penjajah Belanda dengan menggunakan media seni lukis. Lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh menggambarkan suatu penderitaan rakyat Indonesia dan juga kekejaman dari penjajah Belanda.