Bagaimana keterkaitan gerakan nasionalisme di asia-afrika dengan gerakan nasionalisme indonesia !

Table of Contents Show

I. PENDAHULUAN
II. PERKEMBANGAN PAHAM-PAHAM BESAR
3. Sosialisme
4. Demokrasi
III. GERAKAN NASIONALISME DI ASIA DAN AFRIKA
IV. PERANG DUNIA DAN PENGARUHNYA
Video yang berhubungan

91 IDEOLOGI, PERANG DUNIA, GERAKAN NASIONALISME DI ASIA-AFRIKA Dr. Abdul Syukur, M.Hum

I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pengertian dan perkembangan paham-paham besar yang mempengaruhi sejarah umat manusia di seluruh dunia. Paham-paham besar yang dimaksud adalah nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Pembahasan difokuskan pada kegiatan menganalisis hubungan antara perkembangan paham-paham besar ini dengan gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika pada masa lalu hingga kini. Gerakan nasionalisme disebut pula sebagai gerakan kemerdekaan yang bermunculan di Asia dan Afrika pada abad ke-19. Para pejuang kemerdekaan menentang penjajahan yang dilakukan pemerintahan negara-negara Eropa terhadap bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Penjahan itu sendiri merupakan praktik penindasan berdasarkan paham kolonialisme dan imperialisme. Kaum terpelajar dari Asia dan Afrika merupakan aktor utama penyebar paham- paham besar tersebut. Berdasarkan paham-paham besar itulah mereka membangun gerakan kemerdekaan melalui pembentukan organisasi modern yang kemudian berkembang menjadi partai politik. Perjuangan mereka bergeser dari perjuangan bersenjata ke perjuangan politik. Di dalam masa perjuangan kemerdekaan itu terjadi dua peristiwa penting yang sangat berpengaruh, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Keduanya merupakan perang total yang melibatkan sebagian besar negara beserta negeri-negeri jajahannya. Berdasarkan pertumbangan ini maka dilakukan analisis terhadap keterkaitan antara Perang Dunia I dan II dengan perjuangan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Untuk memudahkan pembaca memahami pokok bahasan, maka penulisan dibagi menjadi tiga bab, yaitu: 1. Perkembangan paham-paham besar 2. Gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika 3. Perang Dunia I dan Perang Dunia II 92

II. PERKEMBANGAN PAHAM-PAHAM BESAR

Paham-paham besar seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi berkembang pertama kali di Eropa pada abad ke-18. Paham-paham besar ini menyebar ke Asia dan Afrika dan digunakan oleh para tokoh pejuang kemerdekaan untuk menentang penjajahan yang dilakukan pemerintahan negara-negara Eropa. Setiap paham besar tersebut dibahas secara terpisah. Pembahasan meliputi pengertian, latar belakang sosial- politik, serta perkembangannya hingga kini. Dalam bab ini juga dibahas paham besar yang berkembang di Timur Tengah, yaitu Pan-Islamisme. 1. Nasionalisme Nasionalisme berasal dari kata natio bahasa Latin yang berarti bangsa, dan isme atau ism adalah paham. Dengan demikian nasionalisme secara pengertian bahasa mengandung arti paham tentang bangsa yang dipersatukan karena kelahiran, kesamaan budaya, bahasa, wilayah dan cita-cita atau tujuan bersama. Paham ini berkembang pertama kali di Eropa menggantikan paham lama yang mempersatukan bangsa berdasarkan persamaan agama yang dianutnya. Selama berabad-abad bangsa Eropa dipersatukan di bawah Kekaisaraan Romawi berdasarkan kesamaan agama Katolik. Paham lama ini mengalami kehancuran dan digantikan nasionalisme yang berkembang pada abad ke-18 dan 19. Nasionalisme adalah paham baru untuk pendirian sebuah negara dengan semangat kebangsaan yang dilandasi rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Oleh karena itu setiap bangsa melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dan mempertahankan negaranya dari serangan bangsa-bangsa lain. Paham nasionalisme mempengaruhi bangsa Eropa untuk mengubah sistem pemerintahan mereka dari monarki-absolut menjadi demokrasi-parlementer. Pengaruh yang sama juga terjadi pada bangsa-bangsa Afrika dan Timur Tengah yang memerdekan diri mereka dari Kekhalifahan Turki Usmani. Nasionalisme juga digunakan bangsa-bangsa Afrika dan Timur Tengah untuk menentang kolonialisme dan imperialisme negara-negara Eropa, seperti Inggris, Perancis, Italia, Jerman, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Kolonialisme dan imperialisme Eropa juga terjadi di Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Kaum terpelajar dari wilayah jajahan membangkitkan kesadaran bangsanya untuk memperjuangankan kemerdekaan setelah mereka memahami nasionalisme. 2. Liberalisme Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak. Secara umum, liberalisme mencita-citakan masyarakat yang memiliki kebebasan. Dibawah ini adalah nilai-nilai pokok Liberalisme: 1. Kesempatan yang sama bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. 2. Pemerintah harus mendapat persetujuan dari rakyatnya dalam menentukan kebijakan karena pemerintah tidak dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat. 3. Fungsi Negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat karena negara hanyalah alat untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Liberalisme terbagi dua macam: Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. Liberalisme Klasik timbul pada awal abad ke 16, sedangkan Liberalisme Modern pada abad ke-20. Kini keduanya berkembang secara berdampingan karena Liberalisme Modern tidak menghapus Liberalisme Klasik. 93 Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang akan menghasilkan paham baru. Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Tokoh yang memengaruhi paham Liberalisme Klasik cukup banyak. Di antaranya Martin Luther, John Lock, Hobbes dan Adam Smith. Menurut Martin Luther bahwa gereja menyimpang dari otoritasnya sehingga menyebabkan individu kehilangan kebebasannya. Pemikir liberalisme lainnya adalah Hobbes 1588 – 1679. Ia berpandangan bahwa manusia pada dasarnya egois, sesuai dengan fitrahnya. Namun, manusia ingin hidup damai. Oleh karena itu mereka membentuk masyarakat baru untuk membuat perjanjian demi melindungi hak-haknya dari individu lain. Perjanjian ini memerlukan pihak ketiga, yakni penguasa. Inti dari terbentuknya Negara menurut Hobbes adalah demi kepentingan umum tanpa menghilangkan kepentingan individu. John Locke 1632 – 1704 berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik. Mereka membuat perjanjian untuk melindungi haknya diambil oleh orang lain. Perjanjian itu diserahkan kepada penguasa sebagai pihak penengah. Ia berpendapat keberadaan Negara itu dibatasi oleh individu sehingga kekuasaan Negara menjadi terbatas. Adam Smith 1723-1790 adalah salah satu pemikir ekonomi klasik. Pemikirannya mengenai politik dan ekonomi dapat dirangkum menjadi tiga. Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas dari falsafah politik. Kedua, perhatian ditujukan pada faktor- faktor yang menentukan nilai dan harga barang. Ketiga, kebijaksanaan negara ditujukan untuk kemajuan dan kesejahteraan mesyarakat.

3. Sosialisme

Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana, yakni semua aspek ekonomi dianggap sebagai milik bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama. Pandangan sosialisme bertentangan dengan liberalisme yang menekankan kebebasan individu. Kebaikan sistem ekonmi sosialis adalah: 1. Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain- lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam tanggung jawab Negara. 2. Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara Yang sempurna. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam Sistem Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi. 3. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara yang mempunyai kewajiban memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

4. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημο ρα ία dēmokratía kekuasaan rakyat dan antonim dari ἀρ ο ρα ία aristocratie kekuasaan elit. Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Oleh karena itu Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam 94 artian rakyat mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Dari aspek cara memilih pemimpin, demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Keduanya sudah dipraktikan di Indonesia. Selama masa Orde Baru bangsa Indonesia menerapkan demokrasi perwakilan, yakni rakyat mewakilkan pilihannya kepada para wakil rakyat di Majelis Permusyawarata Rakyat MPR. Sejak Pemilu 2009, bangsa Indonesia menerapkan demokrasi langsung, yakni rakyat langsung memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu: 1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan 2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: 1. Adanya keterlibatan warga negara rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung perwakilan. 2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat warga negara. 3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum 5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 6. Adanya pers media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. 7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. 9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan suku, agama, golongan, dan sebagainya. Berikut ini adalah ungkapan terkenal tentang demokrasi: Abraham Lincoln Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Charles Costello Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan- kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak- hak perorangan warga negara. John L. Esposito Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja 95 lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hans Kelsen Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara. Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. C.F. Strong Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Hannry B. Mayo Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik. Merriem Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Samuel Huntington Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

III. GERAKAN NASIONALISME DI ASIA DAN AFRIKA

Asia dan Afrika adalah dua benua yang menjadi wilayah koloni negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portguis, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Wilayah koloni merupakan sumber pemasukan ekonomi bagi negara-negara induk. Praktik pemerintahan yang digunakan adalah penjajahan berdasarkan paham kolonialisme dan imperialisme. Untuk menjalankan pemerintahan di wilayah koloni, negara-negara Eropa membentuk pemerintahan kolonial sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan di 96 negeri induk. Keberadaan pemerintah kolonial ditentang oleh bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sehingga menimbulkan perang kemerdekaan. Memasuki abad ke-20 kaum terpelajar dari Asia dan Afrika menyebarkan paham nasionalisme ke tanah airnya masing-masing. Penyebaran Nasionalisme membangkitkan kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Mereka membentuk gerakan nasionalis yang bertujuan untuk kemerdekaan bangsanya dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Perkembanagan dan keberhasilan perjuangan kemerdekaan di Asia dan Afrika sangat dipengaruhi Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Mereka terlibat dalam perang karena wilayah mereka dijadikan sebagai medan pertempuran negara-negara Eropa. Banyak tentara dari Asia dan Afrika juga dilibatkan dalam perang yang sesungguhnya merupakan perang antarnegara-negara kolonial. Subbab ini membahas beberapa gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika yang dinilai penting untuk diketahui bangsa Indonesia. Gerakan Nasionalisme India India adalah negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan di Asia, termasuk di Indonesia. Sejak abad ke-17 wilayah India diperebutkan Inggris, Perancis dan Belanda. Masing-masing mendirikan perusahaan dagang, yaitu pemerintah Inggris membentuk East India Company EIC, pemerintah Perancis membentuk Compagnie des Indes CDI, dan pemerintah Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC. Pemerintah Inggris berhasil memenangkan persaingan di antara negara-negara Eropa ini. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia terhadap pemerintah Inggris dilakukan para raja dan prajurit-prajurit India dalam pasukan kolonial Inggris. Pada tahun 1857-1859 mereka melancarkan pemberontakan yang dikenal sebagai The India Mutiny. Pemberontakan ini menumbuhkan nasonalisme bangsa India. Gerakan nasionalisme di India muncul pada tahun 1885 dengan di tandai berdirinya All Indian National Congress, atau biasa disebut Congress, semacam majelis rakyat. Peimpin dan anggotanya adalah wakil-wakil dari golongan Hindu, Budha, dan Islam. Tokoh-tokohnya yang terkenal antara lain Mahatma Gandhi, Ali Liqut Khan, Jawaharlal Nehru, Mohammad Ali Jinnah, B.G Tilaq dan Banerjee. Di antara mereka yang paling menonjol adalah Mahatma Gandhi, dengan empat dasar perjuangan: Ahimsa perlawanan tanpa kekerasan, Hartal mogok kerja, Satyagraha menolak kerjasama, dan Swadesi menggunakan barang produksi dalam negeri. Selain 4 dasar tersebut, terdapat juga gerakan-gerakan perlawanan antara lain: 1. Gerakan Sosial Brahma Samaj pimpinan Raja Ramohan Ray yang bertujuan menghapuskan adat tradisi kuno, aturan kasta dan mengajar dasar monotheisme dalam agama Hindu. 2. Gerakan pendidikan Santiniketan pimpinan Rabindranath Tagore, seorang penyair besar bangsa India. Gerakan ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya India. 3. The Great India Mutiny Pemberontakan Sipahi, yaitu pemberontakan bersenjata para prajurit EIC yang mendapat dukungan dari rakyat. Pemberontakan ini dipimpin Bahadur Syah, Raja Moghul di India. Gerakan Nasionalisme Cina Cina adalah negara besar di Asia. Penguasa terakhir Cina sebelum dikuasai negara- negara Eropa adalah Dinasti Manchu Dinasti Ming yang memerintah Cina dari tahun 1644 hingga 1912. Rakyat Cina menilainya sebagai penguasa asing, sehingga mereka melancarkan pemberontakan untuk mengusir Dinasti Manchu dari negeri Cina. Mereka 97 juga melancarkan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme negara-negara Barat. Perlawanan mereka melahirkan beberapa peristiwa penting: 1. Perang Candu 1839-1842 Berawal dari penjualan Candu oleh pedagang Inggris. Kantor pusat perdagangan Inggris di Nanking. Perdagangan Candu ini sangat merugikan kekaisaran Cina. Untuk menghentikannya, pasukan Kekaisaran Cina menyerang kantor pusat perdagangan candu Inggris di Nanking. Dalam perang ini Cina mengalami kekalahan. Perang Nanking diakhir dengan perundingan damai. Berdasarkan perjanjian Nanking, pihak Cina diharuskan membuka lima pelabuhannya dan menyerahkan Hongkong kepada Inggris. 2. Perang Cina melawan Inggris-Perancis 1856-1860 Perjanjian Nanking membuka jalan negara-negara Eropa untuk merebut wilayah Cina. Sejak itulah dimulai kolonilisasi dan imperialisasi Cina oleh negara- negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Kekaisaran Cina menentangnya sehingga menimbulkan perang yang kedua melawan negara Eropa pada tahun 1856. Dalam perang ini Cina menghadapi pasukan gabungan Inggris dan Perancis. Pihak Cina mengalami kekalahan. Perang berakhir pada tahun 1860 dengan Perjanjian Peking. Berdasarkan perjanjian ini seluruh pelabuhan Cina terbuka untuk pedagang asing dan dikelola badan internasional yang terdiri dari Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. 3. Pemberontakan Tai Ping 1860-1864 Perjanjian Peking sangat merugikan kepentingan Kekaisaran Manchuria dan membangkitkan gerakan nasionalisme bangsa Cina. Mereka melancarkan pemberontakan terhadap Kekaisaran Manchuria karena dinilai tidak dapat mempertahankan wilayah Cina dari negara-negara Eropa. Pemberontakan mereka dikenal sebagai pemberontakan Tai Ping . Pasukan mereka dihancurkan oleh pasukan Manchuria. 4. Pemberontakan Boxer 1900-1901 Pada tahun 1900 para pendekar Cina bersatu untuk mengusir bangsa-bangsa Eropa dari Cina. Pusat pemberontakan berada di kota Peking. Negara-negara Eropa mengenang perang ini sebagai Pemberontakan Boxer Boxer = Pendekar. Perjuangan mereka mendapatkan bantuan dari Kaisar Manchuria. Oleh karena itu kekaisaran Manchuria harus membayar seluruh kerugian perang yang dialami negara-negara Eropa selama pemberontakan Boxer. Pada tahun 1908 Kekaisaran Manchuria melakukan pergantian kaisar karena Ratu Tze Syi meninggal dunia. Ia digantikan Kaisar Pu Yi yang masih berusia 2 tahun. Kekaiaran Manchuria semakin lemah sehingga membangkitkan kaum nasionalis Cina untuk mendirikan negara Republik Cina pada 10 Oktober 1911. Tokoh utamanya adalah dr. Sun Yat Send an Jenderal Yuan Shih Kai. Keduanya berbeda pendapat hingga menimbulkan perselisihan. Untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan, Dr. Sun Yat Sen mendirikan Partai Nasional Cina Kuo Min Tang dengan perjuangan berdasarkan San Min Shui: nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Ia meninggal dunia pada 1924. Kepemimpinannya digantikan Jenderal Chiang Kai Shek. 98 Kaum nasionalis Cina terlibat perang saudara dengan kaum komunis Cina yang dipimoin Mao Zedong. Kaum Komunis berhasil mengalahkan kaum nasionalis pada tahun 1949 sehingga Cina menjadi negara komunis terbesar kedua setelah Uni Soviet. Sementara itu kaum nasionalis Cina menyingkir ke Taiwan. Gerakan Nasionalisme Filipina Pada tahun 1898 bangsa Filipina melancarkan pemberontakan Katipunan terhadap pemerintah kolonial Spanyol. Pemberontakan Katipunan dipimpin Yose Rizal. Ia ditangkap pasukan Spanyol dan dihukum mati oleh pemerintah kolonial Spanyol. Pemberontakan ini mengawali gerakan nasionalisme di Filipina. Selanjutnya gerakan nasionalisme Filipina dilanjutkan oleh Emilio Aqunaldo dengan mendirikan Liga Pembebasan Filipina. Pada 12 Juni 1898, ia memproklamasikan pendirian negara Republik Filipina Merdeka. Namun kemerdekaannya dibatalkan oleh pemerinta Amerika Serikat yang merebut Filipina dari Spanyol. Perjuangan kemerdekaan beralih dari melawan Spanyol menjadi melawan Amerika Serikat. Pada tahun 1934 pemerintah Amerika Serikat menjanjikan kemerdekaan bangsa Filipina. Untuk menyiapkan kemerdekaan Filipina itu pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Undang-Undang The Tydings Mc Duffie Act yang menegaskan Filipina berstatus Commonwealth selama 12 tahun. Pada 4 Juli 1946 bangsa Filipina memperoleh kemerdekaannya dengan Manuel Roxas sebagai presiden pertamanya. Gerakan Nasionalisme Mesir Mesir sebelum dijajah negara-negara Eropa berada di wilayah kekuasaan Kekhalifahan Usmani yang berpusat di Turki. Kekuatan Kekhalifahan Usmani mengalami penurunan sehingga banyak wilayahnya yang dikuasai kekaisaran Inggris, Perancis, Jerman dan Italia. Kebangkitan nasionalisme Mesir berawal dari penolakan rakyat Mesir terhadap pengangkatan seorang Pasha Gubernur Mesir oleh Sultan Usmani. Rakyat Mesir menginginkan Muhammad Ali, seorang tokoh pejuang rakyat Mesir menentang kolonialisme dan imperialisme Eropa. Sultan akhirnya menyetujui dan mengesahkan Muhamad Ali sebagai Pasha Mesir. Untuk memajukan Mesir, Muhamad Ali melakukan serangkaian pembaharuan dalam bidang angkatan perang, pendidikan, pertanian , dan industry. Ia banyak mempekerjakan para ahli dari Perancis. Modernisasi menjadi langkah pertama munculnya gerakan nasionalisme bangsa Mesir yang memperjuangkan kemerdekaan dari Kekhalifahan Usmani. Pada tahun 1830 pasukan Mesir menguasai Syria yang membuat kemarahan Kekhalifahan Usmani. Pasukan Usmani menyerbu Syria untuk mengusir pasukan Mesir. Namun usaha ini mengalami kegagalan dan mengundang campur tangan negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Rusia. Perang kemerdekaan Mesir dari Usmani terjadi pada tahun 1839. Perang ini diakhiri dengan Perjanjian Aleksanderia pada tahun 1840. Setelah Perjanjian Alesanderi, pemerintahan Mesir berada di bawah pengaruh Inggris. Rakyat Mesir menentangnya. Pada tahun 1881 Arabi Pasha memimpin pemberontakan terhadap pemerintahan Mesir yang dikendalikan Inggris. Pembrontakan ditumpas dan Arabi Pasha ditangkap dan dihukum mati. Kaum nasionalis Mesir kemudian mendirikan Partai Wafd dan dipimpin Saad Zaghul Pasha. Pemerintah Inggris menjanjikan kemerdekaan kepada para pejuang Mesir setelah Perang Dunia I. Saat itu pemerintah Inggris terdesak oleh Jerman. Para pejuang Mesir bersedia membantu hingga Inggris berhasil memenangkan Perang Dunia I. Namun Inggris tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Mesir. Bahkan 99 pemimpin Partau Wafd ditangkap dan diasingkan ke Malta. Pada tahun 1922 Inggris mengubah sikapnya dengan menerbitkan Unitaeral Declaration pada 28 Februari 1922 yang berisi pemerintah Inggris mengakui kemerdekaan Mesir. Namun negara Mesir berada di bawah kendali Inggris. Bahkan kekuasaan Inggris di Mesir semakin kuat setelah Unilateral Declaration. Inilah yang membuat kemarahan kaun Nasionalis Mesir karena tidak memperoleh kemerdekaan penuh sebagaimana dijanjikan Inggris sebelum Perang Dunia I. Sikap Inggris yang mengingkari janji memperluas dan memperkuat kebencian rakyat Mesir. Pada 18 Juni 1953 Mesir berhasil mengusir Inggris dari Mesir dan membentuk negara Repubik.