Bagaimana pendapat kamu mengenai strategi untuk mengembangkan ekonomi maritim?

Oleh: Rina Kastori, Guru SMP Negeri 7 Muaro Jambi, Provinsi Jambi 

KOMPAS.com - Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan negara lain berupa kekuatan maritim? 

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas lautan mencapai 3,25 juta km2. Di mana 2,55 juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif. 

Seharusnya dengan keunggulan tersebut, bangsa Indonesia dapat memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Terdapat lima aspek yang dapat menjadi modal utama dalam menopang penguatan pembangunan negara maritim modern di Indonesia. 

Baca juga: Perbedaan Ekonomi Kelautan dan Ekonomi Maritim

Berikut strategi pengembangan ekonomi maritim Indonesia, yaitu: 

• Menguatkan pemahaman wawasan maritim 

Peneguhan pemahaman terhadap wawasan maritim dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembali kesadaran geografis. 

Kesadaran geografis dapat dipahami dengan memberikan pengertian bahwa Indonesia adalah bangsa yang menempati kepulauan dengan memiliki sumber daya alam (SDA) yang kaya tidak hanya di darat, tetapi juga di laut dengan sistem nilai budaya bahari yang terbuka dan egaliter. 

• Meningkatkan industri pelayaran

Industri pelayaran menjadi pilihan utama angkutan ekspor-impor dan faktanya setengah dari angkutan domestik dilayani oleh kapal-kapal berbendera asing bukan Indonesia. 

Melalui industri pelayaran yang mandiri, setidaknya Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui penerapan asas cabotage dan pembangunan kembali armada niaga modern serta tradisional.

• Industri pariwisata bahari

Dengan adanya dukungan potensi yang dimiliki, tiap perairan Indonesia berpeluang menjadi tujuan wisata bahari terbesar di dunia. 

Alasannya, kawasan maritim Indonesia merupakan bagian terbesar dari kawasan ASEAN yang jauh lebih kaya dan memiliki pesona terbaik jika dibandingkan dengan kawasan lain, seperti Mediterania dan Karibia. 

Kekuatan ini dapat dikembangkan melalui penyiapan kawasan, event development, dan deregulasi, antara lain CAIT (Cruising Approval for Indonesian Territory) dan CIPQ (Custom, Immigration, Port clearance, and Quarantine), serta penyiapan masyarakat lokalnya sebagai pemandu.

Baca juga: Pengaruh Geografis Indonesia sebagai Negara Maritim

• Penataan ruang wilayah maritim 

Kondisi ini menginginkan terciptanya tata ruang yang terpadu antara daerah pesisir, laut, dan pulau-pulau untuk menghasilkan sinergi dan keserasian antardaerah atau kawasan, antarsektor, dan antarstrata sosial yang berwawasan lingkungan. 

Penataan itu diupayakan melalui pemberlakuan sistem dan prosedur pengelolaan kawasan dan pembangunan infrastruktur.

Di mana kewenangan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mengikutsertakan masyarakat yang dikoordinasi oleh gubernur dan pemerintah pusat sebagai fasilitatornya.

• Penegakan sistem hukum maritim

Penegakan dapat dibangun dengan ocean policy yang lengkap, mulai dari yang bersifat "payung" (undang-undang pokok) sampai dengan yang bersifat operasional, baik hukum publik maupun hukum perdata yang mengakomodasi hukum adat. 

Di samping itu, sebagai negara maritim terbesar, Indonesia perlu memiliki sistem peradilan (mahkamah) maritim. 

Ocean policy menjadi sebuah pilihan wajib dan keharusan yang dilakukan pemerintah dan semua komponen bangsa untuk mengedepankan sektor kelautan dalam kebijakan pembangunan nasional.

Baca juga: Upaya Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia

Menyambut ASEAN Connectivity

Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity. Indonesia menyiapkan lima pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. 

Dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN, 14 di antaranya ada di Indonesia. Kelima pelabuhan besar itu diharapkan siap untuk ASEAN Connectivity dan Indonesia sebetulnya berkepentingan untuk proyek-proyek sea transportation ini. 

Investasi pihak swasta dibutuhkan dalam proyek-proyek ASEAN Connectivity, khususnya pada infrastruktur transportasi. 

Selain itu, dalam pengembangan ekonomi maritim juga telah disiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda maka diperlukan harmonisasi regulasi.