Ngobrol@TEMPO bertajuk "Peran Perbankan Mempercepat Pemulihan Ekonomi" pada Kamis, 8 Juli 2021.
INFO BISNIS - Tempo kembali mengadakan acara Ngobrol@TEMPO bertajuk Peran Perbankan Mempercepat Pemulihan Ekonomi. Kali ini, diskusi tidak hanya membahas situasi perbankan nasional, tetapi juga mengulas pergeseran perilaku masyarakat yang kini memanfaatkan layanan perbankan digital untuk melakukan transaksi keuangan agar tak tertular virus Covid-19. Diskusi yang berlangsung pada Kamis, 8 Juli 2021 disiarkan melalui kanal YouTube Tempodotco, Facebook Live Tempo, dan saluran digital TV Tempo.
Dampak Covid-19 berimbas ke semua sektor ekonomi dan bisnis, termasuk keuangan. Kondisi ini terjadi di semua negara, tak terkecuali di Indonesia. Perekonomian selama 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Sedangkan selama kuartal pertama 2021 pertumbuhan masih minus 0,74 persen.
Di tengah pandemi Covid-19 saat ini , Heru Kristiyana Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan kondisi perbankan nasional saat ini dalam kondisi stabil. “Perbankan kita selalu siap menghadapi berbagai krisis dan menyokong pertumbuhan ekonomi. Tak lepas dari peran OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan LPS,” kata Heru dalam diskusi yang dimoderatori oleh CEO Tempo Digital, Wahyu Dhyatmika.
Heru menambahkan, peran perbankan di tengah pandemi luar biasa. Didorong oleh POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional serta POJK Nomor 48 /POJK.03/2020, hingga kini perbankan menggelontorkan restrukturisasi kredit atau pembiayaan hampir mencapai seribu triliun rupiah.
Terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), dari target KUR pemerintah Rp 190 triliun di 2020, perbankan berhasil menyalurkan sekitar Rp 197,04 triliun. Pada 2021 Pemerintah menargetkan penyaluran KUR Rp 253 triliun, hingga April telah terealisasi Rp 88,09 triliun. OJK juga mencatat permintaan kredit perbankan hingga periode Mei 2021 masih terkontraksi sebesar 1,28 persen year on year (yoy). Meski masih terkontraksi, jika dilihat dari data sejak awal tahun 2021 relatif menuju tren perbaikan.
Pertumbuhan ini tentu tak lepas dari digitalisasi perbankan dan perubahan perilaku nasabah yang memanfaatkan layanan digital untuk melakukan transaksi keuangan agar tak tertular virus Covid-19. Namun, digitalisasi bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi mempercepat proses transaksi, di sisi lain digitalisasi membuka 'pintu risiko' baru bagi bank dan nasabah, seperti fraud dan pencurian data pribadi.
“Kita sudah menyiapkan banyak POJK yang menjamin keamanan digital. Kita lihat bank juga sudah siap dan memperkuat sistem keamanannya, tapi kecepatan hacker tidak bisa diprediksi. Tentu yang paling penting perbankan juga terus mengedukasi. Memperingatkan nasabah jangan menyerahkan password kepada orang lain dan berhati-hati dalam transaksi digital,” kata Heru.
Senada dengan itu, pakar ekonomi Aviliani mengatakan perkembangan bank digital tidak hanya melahirkan potensi, tetapi juga risiko kejahatan siber hingga fraud teknologi. Dia menegaskan, pihak bank harus melakukan deteksi risiko teknologi misalnya dengan langkah memperkuat software dan hardware, apalagi hukum kejahatan siber di Indonesia masih lemah. Namun, masyarakat juga harus diedukasi agar menaati aturan dalam transaksi digital untuk melindungi diri mereka sendiri.
Menanggapi maraknya kasus pembobolan dana nasabah, Yuddy Renaldi Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Bank BJB), mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap celah kejahatan siber dengan menjaga kerahasiaan password dan mewaspadai tindak kejahatan di sektor perbankan digital, seperti skimming ATM, phising, dan carding yang makin sering terjadi.
Untuk melindungi nasabah, pihaknya mengembangkan antifraud system untuk melindungi cabang BJB di 14 propinsi di Indonesia. “Kita punya antifraud system yang dikontrol dari pusat. Namun, kalau skimming atau fraud terjadi kepada nasabah kita paralel investigasi, tapi kita tetap menjaga risiko operasional dan menjaga reputasi. Lalu kita juga lakukan proses penggantian dana nasabah,” kata Yuddy.
Meskipun demikian, dana nasabah yang hilang tak selalu diganti oleh bank. Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi menegaskan, pihaknya tentu memastikan kemananan sistem operasional dengan firewall system, fraud detection system, dan sebagainya. Namun, kejahatan perbankan yang terusun rapi bisa saja memuat transaksi seolah-olah dilakukan oleh nasabah. Apabila hal ini terjadi, maka bank tidak mengganti kerugian nasabah
“Upaya penguatan internal dan sosialisasi terus dilakukan, tapi nasabah kadang merasa pada password dan PIN bukan hal penting. Kedua, masyarakat mudah terjerat pishing yang menggiring nasabah memberi data penting. Bank juga melihat melalui investigasi, apakah ini kelemahan dari sisi bank atau dari sisi nasabah,” ujar Hery.(*)
Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala sektor, tak terkecuali sektor keuangan. Oleh karena itu, lembaga perbankan berperan penting memastikan kondisi ekonomi dalam keadaan stabil selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Pada laporan mingguan bertajuk “Asia’s Banks, Problem or Solution?” yang dirilis Bank DBS Indonesia disebutkan bahwa peran bank sangat signifikan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Laporan itu menekankan bahwa bank-bank di Asia masih memiliki neraca keuangan yang relatif kuat sehingga dapat secara aktif terlibat dalam program pinjaman dan kebijakan yang fleksibel.
“Di Asia, sebagian besar bank dalam kondisi yang baik sejauh ini. Rasio kecukupan modal secara keseluruhan telah meningkat atau tetap datar di sebagian besar negara dalam dekade terakhir,” kata laporan yang terbit akhir tahun lalu.
Rasio kecukupan modal secara keseluruhan relatif meningkat atau stagnan di sebagian besar negara, kecuali India dan Filipina. Sementara itu, tier 1 capital buffers menunjukkan tren peningkatan berkat didorong oleh regulasi yang kuat dari Bank for International Settlements (BIS) dan otoritas keuangan nasional.
Sayangnya, pandemi semakin memperburuk perekonomian, sehingga bank diprediksikan akan menghadapi persoalan peningkatan kredit macet. Meski demikian, suku bunga rendah dan peraturan yang lebih fleksibel kemungkinan akan menekan adanya risiko ini.
Oleh karena itu, sejak awal tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan krisis ekonomi global, Agustin Carstens, General Manager di BIS, menyerukan pentingnya peran bank untuk mengatasi ancaman resesi yang telah di depan mata. Menurut Carstens, bank harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. “Sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan akumulasi penyangga neraca yang telah ditingkatkan saat masa keemasan sebelumnya,” ujar Carstens seperti dikutip dari Financial Times.
Dalam laporan Bank DBS Indonesia, sektor perbankan diprediksikan siap untuk mendukung penyelesaian krisis yang sedang berlangsung, meskipun bukan berarti tanpa risiko sama sekali. Industri perbankan akan tetap siap mengawal pemulihan perekonomian nasional, tapi akan tetap memperhatikan beberapa kondisi.
Adapun tantangan lain yang saat ini menjadi kekhawatiran sektor perbankan di antaranya rasio kredit di kawasan ini yang cukup tinggi, serta rasio pembayaran utang juga cukup tinggi meskipun tier 1 capital buffers telah meningkat hampir di semua wilayah. Ketika dukungan kebijakan stimulus berakhir, beberapa bisnis dan rumah tangga diprediksi akan menghadapi kesulitan yang akhirnya bisa mengganggu kualitas aset bank di level regional.
Penyebabnya bank-bank di Asia pada umumnya utang rumah tangga dan perusahaan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, rasio pembayaran utang sektor swasta juga meningkat, terutama di Cina, Hong Kong, dan Korea Selatan.
Bahkan sebelum pandemi melanda, pemberi pinjaman sektor swasta di Asia telah memprediksi adanya rasio pembayaran utang yang akan lebih berat selama setengah dekade terakhir. Alhasil diperlukan stimulus kebijakan melalui suku bunga rendah, ketentuan likuiditas yang lebih fleksibel dan program dukungan pemerintah yang memungkinkan untuk menjaga agar risiko kredit tidak terlalu mengkhawatirkan.
Meskipun demikian, ada sejumlah titik terang yang memberikan harapan pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah terpilihnya Joseph Biden sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan meredanya ketegangan dan perang dagang antara AS dengan Cina. Hasil uji klinis beberapa vaksin untuk Covid-19 dengan tingkat efikasi di atas 90 persen juga memantik harapan bahwa pandemi akan berangsur-angsur berakhir.
JAKARTA, investor.id - Pandemi Covid-19 selama hampir satu tahun telah menyebabkan kondisi perekonomian dunia melemah dan memicu resesi ekonomi global.
Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala sektor, tak terkecuali sektor keuangan. Oleh karena itu, lembaga perbankan berperan penting memastikan kondisi ekonomi dalam keadaan stabil selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Dalam laporan mingguan yang baru dirilis oleh Bank DBS Indonesia disebutkan bahwa peran bank sangat signifikan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Laporan yang bertajuk “Asia’s Banks, Problem or Solution?” tersebut menekankan bahwa bank-bank di Asia masih memiliki neraca keuangan yang relatif kuat sehingga dapat secara aktif terlibat dalam program pinjaman dan kebijakan yang fleksibel.
“Di Asia, sebagian besar bank dalam kondisi yang baik sejauh ini. Rasio kecukupan modal secara keseluruhan telah meningkat atau tetap datar di sebagian besar negara dalam dekade terakhir,” pernyataan tersebut tertulis dalam laporan yang terbit pada 12 Oktober 2020 lalu.
Rasio kecukupan modal secara keseluruhan relatif meningkat atau stagnan di sebagian besar negara, kecuali India dan Filipina. Sementara itu, tier 1 capital buffers menunjukkan tren peningkatan berkat didorong oleh regulasi yang kuat dari Bank for International Settlements (BIS) dan otoritas keuangan nasional.
Sayangnya, pandemi semakin memperburuk perekonomian, sehingga bank diprediksikan akan menghadapi persoalan peningkatan kredit macet. Meski demikian, suku bunga rendah dan peraturan yang lebih fleksibel kemungkinan akan menekan adanya risiko ini.
Oleh karena itu, sejak awal tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan krisis ekonomi global, Agustin Carstens, General Manager di BIS, menyerukan pentingnya peran bank untuk mengatasi ancaman resesi yang telah di depan mata. Menurut Carstens, bank harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.
“Sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan akumulasi penyangga neraca yang telah ditingkatkan saat masa keemasan sebelumnya," ujar Carstens seperti dikutip dari Financial Times.
Dalam laporan Bank DBS Indonesia, sektor perbankan diprediksikan siap untuk mendukung penyelesaian krisis yang sedang berlangsung, meskipun bukan berarti tanpa risiko sama sekali. Oleh karena itu, meskipun industri perbankan akan tetap siap mengawal pemulihan perekonomian nasional, tapi akan tetap memperhatikan beberapa kondisi.
Adapun tantangan lain yang saat ini menjadi kekhawatiran sektor perbankan di antaranya rasio kredit di kawasan ini yang cukup tinggi, serta rasio pembayaran utang juga cukup tinggi meskipun tier 1 capital buffers telah meningkat hampir di semua wilayah. Ketika dukungan kebijakan stimulus berakhir, beberapa bisnis dan rumah tangga diprediksi akan menghadapi kesulitan yang pada gilirannya bisa mengganggu kualitas aset bank di level regional.
Penyebabnya bank-bank di Asia pada umumnya mengalami peningkatan utang rumah tangga dan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.
Di samping itu, rasio pembayaran utang sektor swasta juga meningkat, terutama di Tiongkok, Hongkong, dan Korea Selatan.
Bahkan sebelum pandemi melanda, pemberi pinjaman sektor swasta di Asia telah memprediksi adanya rasio pembayaran utang yang akan lebih berat selama setengah dekade terakhir.
Alhasil diperlukan stimulus kebijakan melalui suku bunga rendah, ketentuan likuiditas yang lebih fleksibel dan program dukungan pemerintah yang memungkinkan untuk menjaga agar risiko kredit tidak terlalu mengkhawatirkan.
Meskipun demikian, ada sejumlah titik terang yang memberikan harapan pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah terpilihnya Joseph Biden sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan meredanya ketegangan dan perang dagang antara AS dengan Tiongkok. Hasil uji klinis beberapa vaksin untuk Covid-19 dengan tingkat efikasi di atas 90% juga memantik harapan bahwa pandemi akan berangsur-angsur berakhir.
Pada laporan Bank DBS lainnya yang bertajuk “Regional Market Focus: Regional Strategy”, pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Total belanja Pemerintah Indonesia dalam APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun atau 15,6% dari Produk Domestik Bruto dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5%. Defisit anggaran dalam APBN 2021 direncanakan 5,7%, sedikit lebih kecil dari defisit anggaran pada 2020 yakni 6,34%.
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada acara Refleksi Awal Tahun 2021, anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp403,9 triliun, di mana sebelumnya ditetapkan sebesar Rp372,3 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan membiayai enam program utama yakni kesehatan dengan anggaran, perlindungan sosial, sektoral kementerian dan lembaga, dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi dengan anggaran, dan insentif usaha.
“Dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik pada 2021, kami percaya pemulihan siklus (cyclical recovery) dan pertumbuhan domestik akan menjadi tema utama tahun depan,” jelas ekonom Bank DBS dalam laporan yang terbit pada awal Desember lalu.
Bank DBS memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 sebesar 4%, lebih rendah dibanding proyeksi APBN 2021 dan Bank Indonesia (BI) (4,8-5,8%).
Seiring berakhirnya ketidakpastian politik di AS dan ketersediaan vaksin Covid-19, aliran modal asing ke emerging market, termasuk Indonesia, yang melemah pada dua tahun terakhir diprediksi akan membaik pada tahun mendatang. Perkiraan ini juga dipicu stabilnya dolar AS dan rupiah Indonesia. Aliran modal asing ini akan berdampak besar bagi IHSG, khususnya pada saham-saham berkapitalisasi besar (the big cap stocks) seperti saham perbankan.
“Kami percaya aliran modal asing ini akan mendorong kinerja IHSG lebih baik lagi pada 2021,” demikian proyeksi ekonom Bank DBS..
Sementara itu, BI kemungkinan akan mempertahankan suku bunga acuan yang rendah dan fokus pada dukungan kebijakan non-konvensional. Obligasi Rupiah diprediksi akan menjadi daya tarik baru jika disertai dengan rasio penawaran yang lebih tinggi dalam lelang, sehingga investor dapat memperoleh keuntungan dengan dukungan bank sentral.
Guna menenangkan kegelisahan para investor pasar modal terhadap kebijakan defisit anggaran yang lebih besar untuk membantu perekonomian nasional, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memastikan BI akan tetap pada posisinya sebagai standby buyer pada tahun depan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Namun demikian, ekonom Bank DBS memperkirakan partisipasi BI dalam menyerap surat utang negara tidak akan sebesar tahun 2020 karena defisit yang membaik dan partisipasi publik yang lebih besar.
Editor : Gora Kunjana ()