Bagaimana sistem keuangan di indonesia

Saat ini kondisi keuangan Indonesia menjadi salah satu yang paling stabil. Apa itu sistem keuangan dan bagaimana suatu negara dikatakan memiliki stabilitas keuangan?

Sistem keuangan di setiap negara memegang peranan yang sangat penting. Karena, sistem keuangan adalah bagian dari sistem perekonomian. Jadi, jika sistem perekonomian suatu negara tidak berfungsi dengan baik pasti akan menghambat pertumbuhan perekonomian di negara tersebut.

Lalu, bagaimana suatu negara dapat dikatakan memiliki sistem keuangan stabil? Apa saja kriteria-kriteria suatu negara dapat dikatakan memiliki stabilitas keuangan? Juga, bagaimana kondisi sistem keuangan Indonesia saat ini? Apakah mengalami penurunan atau justru mengalami kenaikan?

Kali ini kita akan membahas pentingnya sistem keuangan di suatu negara, dan kita juga akan membahas sistem keuangan di Indonesia saat ini. Jadi ikuti terus artike ini, ya!

Sistem Keuangan Suatu Negara

Kamu tahu tidak, perekonomian suatu negara dapat terus bertumbuh jika sistem keuangannya stabil dan berfungsi dengan baik? Seberapa penting sih sistem keuangan pada suatu negara? Sistem keuangan memegang peranan vital bagi setiap negara, karena sistem keuangan adalah bagian dari sistem perekonomian dalam suatu negara.

Jadi, jika sistem keuangan sedang tidak stabil sehingga mengakibatkan tidak dapat berfungsi dengan baik, maka perekonomian dalam negara tersebut pun akan mengalami penghambatan. Apalagi jika terjadi dalam jangka waktu panjang, dampaknya akan sangat besar bagi negara hingga dapat mengalami krisis.

Kalau suatu negara sampai terkena krisis, maka akan memerlukan biaya yang lebih besar lagi untuk upaya penyelamatannya. 

Sistem keuangan sebagai bagian dari sistem perekonomian memiliki fungsi dalam mengalokasikan sumber pendanaan dari pihak yang mengalami surplus kepada pihak yang mengalami defisit untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional. 

Makanya seperti sebelumnya, jika sistem keuangan tidak berfungsi dengan baik, maka akan menghambat proses alokasi dana sehingga perekonomian pun mengalami penghambatan.

Di Indonesia sendiri pernah mengalami krisis keuangan pada tahun 1998 yang berhasil membuat perekonomian lumpuh. Indonesia memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk kembali membangkitkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. 

Dari krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 inilah yang membuat sadar akan pentingnya stabilitas keuangan dalam membentuk dan menjaga perekonomian yang berkelanjutan.  Lalu, bagaimana sih suatu negara dapat dikatakan memiliki sistem keuangan stabil?

Indikator Stabilitas Keuangan Pada Suatu Negara

Bagaimana sih suatu negara dikatakan memiliki sistem keuangan stabil? Negara dikatakan memiliki sistem keuangan stabil jika sistem keuangannya mampu dalam mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah segala gangguan di sektor riil dan sistem keuangan.

Menurut laman dari Otoritas Jasa Keuangan, stabilitas keuangan adalah kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Jadi, jika semua itu dapat berjalan dan teratasi dengan baik, maka sistem keuangan stabil dan perekonomian akan terus bertumbuh.

Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini sistem keuangan sudah semakin terintegrasi tanpa adanya jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu juga, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam yang kompleksitasnya menjadi semakin besar. 

Nah, dari berbagai perkembangan tersebut ternyata bisa menjadi pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat, karena sumber-sumber pemicu ketidakstabilannya semakin bertambah dan beragam, bahkan akan jadi semakin sulit untuk mengatasi ketidakstabilan tersebut.

Untuk mengatasi ketidakstabilan sistem keuangan tersebut, pemerintah menunjuk Bank Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memelihara stabilitas sistem keuangan di Indonesia. 

Bank Indonesia memiliki lima peran dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Berikut ini lima peran utama BI yang mencangkup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas keuangan, yaitu:

1. Instrumen Suku Bunga dalam Operasi Pasar Terbuka

Peran pertama dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan adalah melalui suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat. Karena kebijakan moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua mata sisi pada koin yang tidak dapat dipisahkan. 

Keberhasilan dari kebijakan moneter akan memberikan dampak yang signifikan pada stabilitas keuangan negara, begitupun sebaliknya. Kebijakan moneter dengan menetapkan suku bunga yang sangat ketat nantinya akan mematikan kegiatan ekonomi, begitupun sebaliknya. 

Makanya, untuk mencapai stabilitas ekonomi yang baik dan nantinya akan mempengaruhi kestabilan keuangan, Bank Indonesia menerapkan suatu kebijakan yang disebut dengan Inflation Targeting Framework (ITF). 

Kebijakan ITF berfokus untuk menjaga inflasi sesuai dengan targetnya. Bank Indonesia akan mengumumkan sasaran inflasi pada periode tertentu agar tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

2. Menciptakan Lembaga Keuangan yang Sehat

Peran dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas keuangan adalah dengan menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya pada sektor perbankan. Menciptakan kinerja yang sehat dilakukan dengan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi, karena pada sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. 

Bila terjadi kegagalan pada sektor perbankan, maka akan berdampak pada kestabilan sistem keuangan dan akhirnya juga akan berpengaruh pada perekonomian nasional. Maka dari itu, untuk melakukan pencegahan Bank Indonesia harus melakukan pengawasan secara tegas. 

Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan serta penegakkan hukum (law enforcement) juga harus dijalankan. Karena, negara yang menerapkan disiplin pasar akan memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh.

3. Kewenangan dalam Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jika terdapat kondisi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, nantinya akan menimbulkan risiko potensial yang cukup serius dan bisa mengganggu kelancaran pada sistem pembayaran. 

Kegagalan itu juga dapat menimbulkan risiko yang menular (contagion risk) dan akan menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik.

Untuk Mengatasi kegagalan tersebut, Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Bank Indonesia menerapkan sistem pembayaran real time atau dikenal dengan sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang lebih terjamin keamanan dan kecepatannya.

4. Melakukan Pemantauan yang Dapat Mengancam Stabilitas Keuangan

Melalui fungsi riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat memantau informasi-informasi yang dinilai dapat mengancam stabilitas keuangan. Bank Indonesia akan memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi segala potensi kejutan (potential shock) yang akan berdampak pada stabilitas keuangan. 

Setelah melakukan monitor terhadap kerentanan, Bank Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk meredam segala potensi yang dapat mengganggu sistem keuangan.

5. Menjalankan Fungsi Lender of The Last Resort (LoLR)

Bank Indonesia memiliki fungsi Lender of The Last Resort atau LoLR. Di mana dalam fungsi ini Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mengelola setiap krisis guna menghindari ketidakstabilan sistem keuangan. 

Fungsi LoLR sendiri mencangkup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini juga hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis keuangan yang bersifat sistemik.

Selain Bank Indonesia juga terdapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. 

KSSK sendiri terbentuk berdasarkan dari UU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

Nantinya, untuk menjaga kestabilan keuangan KKSK akan melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan dengan protokol manajemen krisis setiap anggota.

Lalu, bagaimana kondisi keuangan Indonesia saat ini jika banyak pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas keuangannya? 

Bagaimana Sistem Keuangan Indonesia Saat Ini?

Kita telah membahas seputar sistem keuangan di suatu negara serta indikator stabilitas keuangan. Lalu, bagaimana sih sistem keuangan di Indonesia saat ini? Apalagi Indonesia juga merupakan negara yang terdampak dari efek Pandemi Covid-19. Apakah kondisi keuangan Indonesia mengalami penurunan atau malah mengalami kenaikan?

Bagaimana sistem lembaga keuangan yang ada di Indonesia?

Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut depository financial institutions yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bagaimana peran dari sistem keuangan di Indonesia jelaskan?

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit.

Bagaimana sistem keuangan?

Sistem keuangan adalah sistem yang mencakup transaksi keuangan dan pertukaran uang antara investor, pemberi pinjaman dan peminjam, serta Sistem keuangan adalah seperangkat institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, dan bursa efek, yang memungkinkan pertukaran dana.

Apa yang dimaksud dengan sistem keuangan di Indonesia?

Sistem Keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.